LABUHA, MALUTLINE – Seorang siswi kelas II Sekolah Menengah Atas (SMA) bernama Risti Abdul Khair, asal Desa Kupal, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diduga menjadi korban penganiayaan yang terjadi di kawasan Gedung Olahraga (GOR), sekitar pukul 22.00 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut diduga melibatkan seorang lelaki bernama Larafa yang juga berasal dari Desa Kupal.

Akibat kejadian tersebut, Risti Abdul Khair dilaporkan menjadi korban penganiayaan. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini dikabarkan tengah melakukan upaya pencarian terhadap terduga pelaku.

Informasi yang diperoleh menyebutkan,Risti Abdula saat ini berada di rumah sakit. Namun, belum diketahui secara pasti alasan yang bersangkutan menjalani perawatan medis maupun kondisi kesehatannya.

Keluarga Korban Minta Polisi Segera Bertindak

Atas kejadian tersebut, keluarga korban berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas dengan mengungkap peristiwa tersebut dan mengamankan terduga pelaku untuk menjalani proses hukum.

Keluarga juga meminta agar kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini ditangani secara serius dan profesional, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut keluarga, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang diperlukan.

Polisi Masih Melakukan Pencarian

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian dikabarkan masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian mengenai kronologi lengkap, motif, maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.

Malutline membuka ruang konfirmasi kepada Polres Halmahera Selatan untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut, termasuk langkah penanganan terhadap korban dan pencarian terduga pelaku.

Kasus ini diharapkan dapat segera terungkap sehingga korban memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kepala Desa Laigoma, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Samsul Marwa, kembali menjadi perhatian publik. Di tengah mencuatnya dugaan penjualan sepihak kapal tongkang milik pengusaha asal Kota Bitung, Sulawesi Utara, serta isu pengunduran dirinya dari jabatan kepala desa, Samsul justru terlihat masih menjalankan aktivitas pemerintahan desa.

Pada Senin (16/11/2026), Samsul Marwa terlihat mengenakan pakaian dinas lengkap berwarna khaki saat melakukan penyerahan dokumen STTP dan DHKP Tahun 2026 kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Halmahera Selatan.

Penyerahan dokumen tersebut disebut merupakan bagian dari kegiatan yang melibatkan 10 desa. Informasi mengenai kegiatan itu juga disampaikan melalui unggahan yang menyebutkan rasa syukur atas penyerahan STTP dan DHKP Tahun 2026.

Aktivitas tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya beredar kabar bahwa Samsul Marwa dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Laigoma setelah namanya terseret dalam dugaan penjualan kapal tongkang bernilai sekitar Rp1 miliar.

Isu Pengunduran Diri Masih Menunggu Kepastian

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan telah memanggil Samsul Marwa untuk meminta klarifikasi terkait informasi pengunduran dirinya serta persoalan dugaan penjualan tongkang.

Kepala DPMD Halsel, Muhammad Zaky A. Wahab, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan apabila benar-benar ingin melepaskan jabatan kepala desa.

Dengan adanya aktivitas pemerintahan pada 16 November 2026, muncul pertanyaan mengenai status administrasi Samsul Marwa saat ini, apakah masih menjalankan tugas secara penuh atau sudah menyampaikan pengunduran diri secara resmi.

Sebab, aktivitas penyerahan dokumen pemerintahan tersebut memperlihatkan bahwa Samsul masih terlibat dalam kegiatan kedinasan. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadi bukti bahwa isu pengunduran dirinya telah gugur.

Dugaan Penjualan Tongkang Rp1 Miliar Masih Disorot

Di sisi lain, dugaan penjualan kapal tongkang milik pengusaha asal Bitung masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian publik.

Informasi yang berkembang menyebutkan kapal tongkang tersebut diduga dikuasai dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemilik sah, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Nama Samsul Marwa turut disebut dalam dugaan perkara tersebut bersama mantan anggota DPRD Halsel, Nahrawi Rabul.

Persoalan ini sebelumnya juga mendapat sorotan Direktur Pergerakan Aktivis Demokrasi (PARADE) Maluku Utara, Sahmar M. Zen, yang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penguasaan dan penjualan tongkang tersebut.

PARADE juga meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mempertimbangkan langkah administratif terhadap Samsul Marwa selama proses hukum berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyelidikan diharapkan mampu mengungkap status kepemilikan tongkang, proses penguasaan, dokumen transaksi, pihak pembeli, serta aliran dana hasil penjualan yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Publik Menunggu Kejelasan Status Kades

Munculnya dokumentasi penyerahan STTP dan DHKP Tahun 2026 tersebut kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian status jabatan Kepala Desa Laigoma.

Apakah Samsul Marwa masih menjalankan tugas sebagaimana biasanya, ataukah isu pengunduran diri yang sebelumnya berkembang hanya sebatas pernyataan yang belum ditindaklanjuti secara administratif?

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui DPMD diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status jabatan yang bersangkutan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Polda Maluku Utara juga diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan dugaan penjualan tongkang tersebut agar publik memperoleh kepastian mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi langsung dari Samsul Marwa terkait aktivitas kedinasannya, isu pengunduran diri, serta dugaan penjualan kapal tongkang.

Malutline tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Aktivitas pemerintahan boleh tetap berjalan, tetapi persoalan dugaan penjualan tongkang dan kepastian status jabatan Kepala Desa Laigoma tetap membutuhkan penjelasan yang transparan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Gelombang pergantian kepemimpinan desa bakal terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Sebanyak 70 kepala desa (Kades) dijadwalkan mengakhiri masa jabatan pada 15 dan 20 Desember 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pun mulai menyiapkan calon penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Kepala DPMD Halsel, Zaki Abdul Wahab, mengatakan pihaknya telah mengusulkan nama-nama aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi posisi Pj Kades di 70 desa, termasuk Desa Kawasi.

“Sebanyak 70 kepala desa masa jabatannya berakhir pada 15 dan 20 Desember 2026. Kami sudah mengusulkan nama-nama calon Pj Kades agar proses pengangkatan dapat ditindaklanjuti,” ungkap Zaki, Senin (16/11/2026).

DPMD menargetkan penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan Pj Kades dapat diproses pada Januari 2027. Selain itu, terdapat sekitar lima kepala desa lainnya yang masa jabatannya berakhir pada Agustus dan September 2027.

Zaki berharap para Pj Kades nantinya mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, serta mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Tak hanya itu, pengelolaan Dana Desa juga menjadi perhatian penting. Para penjabat diminta memastikan penggunaan APBDes, program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga penyaluran BLT Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.

DPMD menegaskan, masa transisi kepemimpinan tidak boleh menghambat pelayanan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa harus tetap dijaga sampai kepala desa definitif hasil Pilkades ditetapkan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Kepemimpinan Kepala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Gurdam Abusama, mendapat perhatian khusus dari Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba. Bahkan, pola komunikasi dan pendekatan pemerintahan yang diterapkan Gurdam diminta menjadi contoh bagi 248 kepala desa (Kades) lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pujian tersebut disampaikan langsung Bupati Bassam saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama para kepala desa dan OPD terkait, Senin (16/11/2026).

Di hadapan para peserta Rakor, Bassam menilai komunikasi yang terbangun antara Pemerintah Desa Kampung Makian dan masyarakat menjadi salah satu hal yang patut dicontoh.

Ia mengungkapkan, meskipun Kantor Bupati Halsel berada di wilayah Kampung Makian, selama ini masyarakat desa tersebut tidak banyak datang menyampaikan komplain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari hubungan komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat, sehingga berbagai persoalan dapat dibicarakan dan diselesaikan di tingkat desa.

“Kepala Desa Kampung Makian ini bisa menjadi contoh. Kantor Bupati berada di Kampung Makian, tetapi masyarakatnya tidak pernah datang mengeluhkan pemerintahan desa. Ini karena komunikasi antara kepala desa dan masyarakat berjalan dengan baik,” ungkap Bassam.

Bupati menegaskan, kepuasan masyarakat merupakan hal penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Karena itu, para Kades diminta tidak hanya fokus pada urusan administrasi dan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kedekatan, keterbukaan, serta komunikasi aktif dengan warga.

Bassam berharap 248 Kades lainnya dapat mengambil pelajaran dari pola kepemimpinan tersebut, terutama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan dialog dan musyawarah.

“Kalau masyarakat merasa senang dan puas dengan pelayanan pemerintah desa, tentu tidak mudah terjadi gejolak. Karena itu, komunikasi harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Ia juga meminta para kepala desa menjadikan Rakor tersebut sebagai ruang evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk persoalan pendataan masyarakat, penyaluran BLT Dana Desa, dan pengelolaan anggaran.

Menurut Bassam, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Dibutuhkan kerja kolektif antara seluruh OPD, camat, dan pemerintah desa agar kebutuhan masyarakat dapat dijawab secara merata.

Pujian terhadap Kepala Desa Kampung Makian tersebut sekaligus menjadi pesan bagi seluruh kepala desa di Halsel bahwa keberhasilan pemerintahan desa bukan hanya diukur dari besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, meminta seluruh kepala desa (Kades) agar memperkuat komunikasi dengan masyarakat, membenahi tata kelola pemerintahan, serta menghindari praktik penyelewengan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah desa dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) demi menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bassam saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama 249 kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Bassam menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, memiliki amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan tanggung jawab untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial, dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerja bersama.

“Kita yang hadir di ruangan ini menjadi bagian penting terhadap masyarakat yang kita pimpin. Amanah dan tanggung jawab ada pada pribadi masing-masing. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dan kerja kolektif antara semua pihak,” tegas Bassam.

Ia juga menyoroti persoalan data pemerintahan desa yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Padahal, data menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan menentukan sasaran program pemerintah.

Bassam mencontohkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dalam sejumlah kasus dinilai belum tepat sasaran. Karena itu, ia meminta para kepala desa lebih cermat dalam melakukan pendataan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Selain persoalan data, Bupati mengingatkan para Kades agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan hanya persoalan pertanggungjawaban administrasi. Kita harus menyamakan cara berpikir terkait realisasi program. Saya minta para kepala desa lebih sadar dan berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan, serta menghindari penyelewengan anggaran,” ujarnya.

Jadikan Kades Kampung Makian sebagai Contoh

Dalam kesempatan tersebut, Bassam secara khusus mencontohkan pola kepemimpinan Kepala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Gurdam Abusama, sebagai salah satu model komunikasi pemerintahan desa yang perlu diperhatikan kepala desa lainnya.

Menurut Bassam, meskipun Kantor Bupati Halsel berada di wilayah Kampung Makian, masyarakat desa tersebut selama ini tidak banyak menyampaikan komplain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu, menurutnya, tidak terlepas dari komunikasi yang terjalin baik antara kepala desa dan masyarakat.

Ia berharap pola komunikasi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi para Kades lainnya, sehingga persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan melalui musyawarah dan keterbukaan sebelum berkembang menjadi gejolak di tengah masyarakat.

“Kalau masyarakat senang dan puas, pasti tidak terjadi gejolak di tingkat desa. Karena itu, saya minta para kepala desa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ungkapnya.

Bassam juga mengajak seluruh Kades memanfaatkan forum Rakor tersebut untuk menyampaikan persoalan mendasar yang dihadapi desa masing-masing, sehingga pemerintah daerah dan OPD terkait dapat mencari solusi secara bersama.

Ia mengakui sebagian besar desa di Halsel masih menghadapi keterbatasan anggaran. Salah satu desa yang memiliki kapasitas anggaran relatif besar adalah Desa Kawasi, Kecamatan Obi, karena memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar.

Karena itu, ia meminta kepala desa tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak berinovasi, melainkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar program pembangunan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Sementara itu, Kepala DPMD Halsel, Muhammad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rakor tersebut menjadi wadah mempertemukan pemerintah desa dengan OPD terkait untuk membangun kemitraan dan menyelaraskan program pembangunan.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pendidikan, pendapatan daerah, perlindungan perempuan dan anak, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, perwakilan Kodim, Kapolres Halsel, perwakilan DP3AKB, para camat, kepala OPD terkait, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi antara kabupaten dan desa semakin kuat, sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama dan pembangunan di Halmahera Selatan berjalan lebih merata. (Red)