LABUHA, MALUTLINE – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, meminta seluruh kepala desa (Kades) agar memperkuat komunikasi dengan masyarakat, membenahi tata kelola pemerintahan, serta menghindari praktik penyelewengan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah desa dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) demi menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bassam saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama 249 kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Bassam menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, memiliki amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan tanggung jawab untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial, dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerja bersama.
“Kita yang hadir di ruangan ini menjadi bagian penting terhadap masyarakat yang kita pimpin. Amanah dan tanggung jawab ada pada pribadi masing-masing. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dan kerja kolektif antara semua pihak,” tegas Bassam.
Ia juga menyoroti persoalan data pemerintahan desa yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Padahal, data menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan menentukan sasaran program pemerintah.
Bassam mencontohkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dalam sejumlah kasus dinilai belum tepat sasaran. Karena itu, ia meminta para kepala desa lebih cermat dalam melakukan pendataan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain persoalan data, Bupati mengingatkan para Kades agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan hanya persoalan pertanggungjawaban administrasi. Kita harus menyamakan cara berpikir terkait realisasi program. Saya minta para kepala desa lebih sadar dan berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan, serta menghindari penyelewengan anggaran,” ujarnya.
Jadikan Kades Kampung Makian sebagai Contoh
Dalam kesempatan tersebut, Bassam secara khusus mencontohkan pola kepemimpinan Kepala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Gurdam Abusama, sebagai salah satu model komunikasi pemerintahan desa yang perlu diperhatikan kepala desa lainnya.
Menurut Bassam, meskipun Kantor Bupati Halsel berada di wilayah Kampung Makian, masyarakat desa tersebut selama ini tidak banyak menyampaikan komplain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu, menurutnya, tidak terlepas dari komunikasi yang terjalin baik antara kepala desa dan masyarakat.
Ia berharap pola komunikasi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi para Kades lainnya, sehingga persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan melalui musyawarah dan keterbukaan sebelum berkembang menjadi gejolak di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat senang dan puas, pasti tidak terjadi gejolak di tingkat desa. Karena itu, saya minta para kepala desa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ungkapnya.
Bassam juga mengajak seluruh Kades memanfaatkan forum Rakor tersebut untuk menyampaikan persoalan mendasar yang dihadapi desa masing-masing, sehingga pemerintah daerah dan OPD terkait dapat mencari solusi secara bersama.
Ia mengakui sebagian besar desa di Halsel masih menghadapi keterbatasan anggaran. Salah satu desa yang memiliki kapasitas anggaran relatif besar adalah Desa Kawasi, Kecamatan Obi, karena memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar.
Karena itu, ia meminta kepala desa tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak berinovasi, melainkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar program pembangunan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Sementara itu, Kepala DPMD Halsel, Muhammad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rakor tersebut menjadi wadah mempertemukan pemerintah desa dengan OPD terkait untuk membangun kemitraan dan menyelaraskan program pembangunan.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pendidikan, pendapatan daerah, perlindungan perempuan dan anak, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, perwakilan Kodim, Kapolres Halsel, perwakilan DP3AKB, para camat, kepala OPD terkait, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi antara kabupaten dan desa semakin kuat, sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama dan pembangunan di Halmahera Selatan berjalan lebih merata. (Red)