TERNATE, MALUTLINE – Kondisi fasilitas sanitasi di SD Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, kembali menuai sorotan serius. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan seluruh fasilitas toilet atau WC di sekolah tersebut tidak memiliki ketersediaan air bersih, sehingga menyulitkan peserta didik saat hendak menggunakan toilet.

Persoalan ini disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa penanganan yang dinilai memadai. Akibatnya, siswa-siswi terpaksa menghadapi kesulitan ketika menggunakan fasilitas WC, sementara kondisi toilet juga dikeluhkan semakin kotor karena tidak tersedia air untuk membersihkannya.

Salah seorang orang tua siswa kepada Malutline mengungkapkan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, seluruh WC di lingkungan sekolah tidak memiliki pasokan air sehingga siswa kesulitan menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet.

“Semua WC di sekolah itu tidak ada air. Anak-anak kesulitan ketika hendak buang air, bahkan WC tidak bisa dibersihkan karena tidak tersedia air. Akibatnya, kondisi toilet menjadi sangat jorok. Ini sangat memprihatinkan karena sekolah merupakan tempat anak-anak menuntut ilmu,” ungkap salah seorang orang tua siswa kepada Malutline.

Para orang tua menilai, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diperhatikan oleh pihak sekolah. Sebab, lingkungan pendidikan semestinya memberikan rasa aman, nyaman, serta menjamin kesehatan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Mereka khawatir kondisi toilet yang tidak terawat akibat ketiadaan air dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan siswa. Terlebih, fasilitas WC merupakan sarana yang setiap hari digunakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.

Kepala Sekolah Jadi Sorotan

Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengelolaan fasilitas sekolah di bawah kepemimpinan Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate, Dede Ferdian Rosita, S.Pd., M.Pd., yang akrab disapa Ibu Dede.

Sejumlah orang tua mempertanyakan langkah konkret pihak sekolah dalam mengatasi persoalan air bersih yang disebut telah berlangsung berbulan-bulan tersebut.

Mereka menilai, persoalan fasilitas sanitasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesehatan peserta didik.

Atas kondisi itu, para orang tua secara tegas mendesak Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, agar memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Ternate melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SD Negeri 8 Ternate.

Bahkan, mereka meminta Wali Kota mempertimbangkan pencopotan kepala sekolah apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan sekolah.

“Kami meminta Wali Kota Ternate turun tangan. Kalau kepala sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan fasilitas dasar seperti ini, kami berharap ada evaluasi serius, bahkan pencopotan dari jabatan kepala sekolah,” tegas orang tua siswa.

Pengelolaan Dana BOS Ikut Dipertanyakan

Selain persoalan air bersih dan sanitasi, sebelumnya sejumlah orang tua juga menyoroti pengadaan seragam olahraga dan batik yang disebut telah dibayarkan saat pendaftaran peserta didik baru, tetapi belum diterima sesuai harapan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga menjadi perhatian. Orang tua meminta adanya transparansi terkait perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas serta pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Mereka berharap Dinas Pendidikan Kota Ternate tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung melihat kondisi fasilitas sekolah, termasuk memastikan penyebab tidak berfungsinya pasokan air bersih.

Wali Kota Diminta Segera Turun Tangan

Para orang tua berharap Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Menurut mereka, sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan yang harus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan kelayakan fasilitas dasar bagi seluruh peserta didik.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Malutline masih membutuhkan penjelasan resmi dari Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate, Dede Ferdian Rosita, maupun Dinas Pendidikan Kota Ternate terkait penyebab tidak tersedianya air di seluruh fasilitas WC sekolah serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun instansi terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Jangan sampai persoalan air bersih yang merupakan kebutuhan paling mendasar justru terabaikan di lingkungan pendidikan. Sebab, kebersihan dan kesehatan peserta didik merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. (Red)

TERNATE, MALUTLiNE.Com – Penanganan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024–2025 senilai Rp26,39 miliar kembali menjadi sorotan. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendesak Polda Maluku Utara agar tidak menjadikan pengembalian uang sebagai alasan untuk mengesampingkan pengusutan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Ketua Formapas Malut, Riswan Sanun, menilai penanganan perkara yang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Ia mengingatkan agar pengembalian kerugian keuangan negara tidak dijadikan jalan pintas untuk menutup persoalan hukum, terutama apabila ditemukan dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan ketidaksesuaian antara dokumen perjalanan dinas dengan fakta di lapangan.

“Jangan sampai muncul kesan ada permainan di balik penanganan perkara ini. Kalau ditemukan dugaan manipulasi LPJ dan ketidaksesuaian fakta perjalanan dinas, semuanya harus dibuka secara terang-benderang. Jangan hanya bicara pengembalian uang, sementara dugaan perbuatan melawan hukum justru tidak diungkap,” tegas Riswan kepada media ini, Selasa (17/11).

Menurutnya, penyidik harus menelusuri seluruh komponen anggaran perjalanan dinas, mulai dari dokumen administrasi, bukti perjalanan, laporan pertanggungjawaban, hingga dugaan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas penginapan hotel di Jakarta.

Riswan juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Sebab, perkara dengan nilai mencapai Rp26,39 miliar itu dinilai menyangkut kepentingan publik dan harus mendapatkan kepastian hukum.

“Kami menduga ada upaya menunda-nunda penanganan perkara dengan tujuan mengarahkan persoalan ini hanya pada pengembalian dana. Karena itu, kami meminta penyidik menjelaskan secara terbuka sudah sejauh mana proses penanganannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan manipulasi dokumen atau perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Riswan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.

Atas dasar itu, PP Formapas Malut mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, khususnya Subdit III Tipikor, agar tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Penyidik diminta menyampaikan perkembangan penanganan, menjelaskan hasil pemeriksaan, serta memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan penggunaan anggaran diperiksa secara objektif.

Kapolri Diminta Evaluasi Penanganan Perkara

Tak hanya mendesak Polda Maluku Utara, Riswan juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap penanganan dugaan penyimpangan anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate tersebut.

Ia meminta evaluasi terhadap jajaran Polda Maluku Utara, termasuk Kapolda dan Dirreskrimsus, apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan atau penyimpangan dalam proses penanganan perkara.

“Kapolri harus memberi perhatian serius. Jika ada pejabat yang terbukti menyimpang dalam menangani perkara ini, jangan ragu mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin tergerus akibat penanganan perkara yang tidak transparan,” tegasnya.

Riswan memastikan Formapas Malut akan terus mengawal perkara tersebut sampai ada kepastian hukum. Baginya, anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka karena menyangkut uang rakyat.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan ada kongkalikong, jangan ada yang dilindungi. Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Jika memang serius diusut, buktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional, bukan sekadar pengembalian uang,” tutup Riswan.

Kini, publik menunggu langkah konkret Polda Maluku Utara. Apakah dugaan penyimpangan anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate senilai Rp26,39 miliar akan diusut secara menyeluruh hingga terang, atau justru terus menyisakan tanda tanya?

(Tim/Red)

TERNATE, MALUTLINE – Persoalan kebijakan pendidikan di Provinsi Maluku Utara kembali mendapat sorotan. Kali ini, kritik diarahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terkait janji pemberian beasiswa bagi 1.000 mahasiswa yang hingga kini disebut belum memiliki kejelasan realisasi.

Kritik tersebut disampaikan Ilham Jufri. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi terhadap program beasiswa yang sebelumnya dijanjikan sejak 2025, tetapi hingga saat ini belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan mahasiswa dan perguruan tinggi.

Menurut Ilham, persoalan ini bukan sekadar menyangkut janji bantuan pendidikan, melainkan juga menyangkut nasib mahasiswa serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi.

Ia mengungkapkan, terdapat mahasiswa angkatan 2025 yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena berpegang pada informasi dan janji bahwa mereka akan memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah provinsi.

Namun, ketika realisasi beasiswa belum jelas, kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi perguruan tinggi yang harus menanggung ketidakpastian pembayaran biaya pendidikan mahasiswa.

“Bayangkan, mahasiswa angkatan 2025 tidak membayar UKT di kampus karena Pemprov menjanjikan mereka mendapatkan beasiswa. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Akhirnya pihak kampus yang ikut dirugikan,” demikian inti kritik Ilham Jufri.

Janji Beasiswa Jangan Berhenti pada Pengumuman

Ilham menilai, pemerintah daerah harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian terhadap setiap program bantuan pendidikan yang telah disampaikan kepada publik.

Menurutnya, program beasiswa seharusnya menjadi instrumen untuk membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan, bukan justru menempatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam situasi penuh ketidakpastian.

Apabila pemerintah telah menyampaikan komitmen pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa, maka perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme seleksi, persyaratan penerima, alokasi anggaran, jadwal penyaluran, hingga status realisasi program tersebut.

Ia juga menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena perguruan tinggi memiliki kewajiban mengelola administrasi akademik dan keuangan secara profesional.

Jangan sampai mahasiswa berada dalam posisi sulit akibat mengandalkan janji bantuan pemerintah, sementara pihak kampus tidak memperoleh kepastian mengenai pembayaran UKT.

Pemprov Diminta Berikan Penjelasan Terbuka

Persoalan beasiswa tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam menjelaskan sejauh mana realisasi program bantuan pendidikan yang dijanjikan sejak 2025.

Pemerintah provinsi perlu menjelaskan apakah program beasiswa 1.000 mahasiswa tersebut sudah memiliki alokasi anggaran, berapa jumlah mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima, serta kapan bantuan akan direalisasikan.

Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman antara pemerintah, mahasiswa, keluarga penerima, dan pihak perguruan tinggi.

Selain itu, DPRD Provinsi Maluku Utara juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran pendidikan, termasuk memastikan bahwa program beasiswa yang telah dijanjikan benar-benar memiliki dasar penganggaran dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Sebab, pendidikan tinggi bukan hanya membutuhkan program yang menarik dalam pengumuman, tetapi juga kepastian kebijakan dan realisasi anggaran.

Mahasiswa membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibayangi persoalan biaya kuliah. Sementara perguruan tinggi membutuhkan kejelasan agar tidak menanggung beban keuangan akibat ketidakpastian pembayaran UKT.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemprov Maluku Utara mengenai perkembangan realisasi beasiswa 1.000 mahasiswa sebagaimana yang disoroti Ilham Jufri.

Publik kini menunggu penjelasan pemerintah: apakah program beasiswa tersebut sudah direalisasikan, masih dalam proses, atau justru mengalami kendala penganggaran dan administrasi? (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Rencana program Mengajar Sehari yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sekolah-sekolah mulai menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah positif untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi guru dan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam dunia pendidikan.

Salah satu tanggapan datang dari Guf. Ia menilai rencana program tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit seolah-olah Gubernur dan Forkopimda akan mengambil alih tugas guru dalam proses belajar mengajar.

Menurutnya, program Mengajar Sehari lebih tepat dipahami sebagai kegiatan berbagi pengalaman, memberikan inspirasi, memotivasi siswa, serta memperkenalkan perjalanan karier dan pengalaman hidup para pimpinan daerah kepada generasi muda.

“Sebenarnya, kalau kita membaca rencana Pak Kadis, tidak ada masalah dan bagus juga. Program Mengajar Sehari yang melibatkan Forkopimda jangan kita artikan mengajar dalam konteks yang sempit, tetapi lebih pada program menginspirasi, memotivasi, dan berbagi pengalaman sesuai tupoksi serta perjalanan karier mereka,” ungkap Guf.

Ia juga mengaitkan program tersebut dengan pengalamannya selama kurang lebih 10 tahun aktif dalam program Indonesia Mengajar, termasuk kegiatan Kelas Inspirasi dan Ruang Berbagi Ilmu (RuBI).

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, narasumber yang hadir tidak selalu berasal dari kalangan guru. Banyak profesional dari berbagai latar belakang turut berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa.

Karena itu, menurut Guf, kehadiran Gubernur dan Forkopimda dalam program sehari mengajar bukan berarti menggantikan peran guru maupun mengambil alih tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jadi, mengajar sehari bukan berarti peran mereka menggantikan tugas guru sebagaimana yang sudah direncanakan dan diadministrasikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut juga bersifat insidental karena direncanakan dalam rangka memperingati momentum Hari Guru Nasional pada November ini.

Ilham Jufri: Jabatan Gubernur dan Profesi Guru Memiliki Mandat Berbeda

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Ilham Jufri. Ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur dan profesi guru memiliki mandat, tanggung jawab, serta kompetensi yang tidak sama.

Menurut Ilham, jabatan gubernur merupakan mandat pemerintahan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan profesi guru merupakan mandat profesional untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik.

Keduanya, kata dia, memang dapat saling melengkapi dalam mendukung kemajuan pendidikan. Namun, keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan mengajar tetap harus memperhatikan batas kompetensi dan tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jabatan gubernur adalah mandat untuk memimpin pemerintahan, sedangkan profesi guru adalah mandat profesional untuk mendidik generasi. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak seharusnya saling menggantikan tanpa memperhatikan kompetensi,” demikian pandangan Ilham Jufri.

Ia menilai, ketika Gubernur dan Forkopimda masuk ke ruang kelas untuk mengajar selama sehari, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai kegiatan tersebut dipersepsikan sebagai penggantian sementara terhadap peran guru.

Menurutnya, penghormatan terhadap profesi guru harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap program pemerintah yang melibatkan lingkungan sekolah.

Menjadi Ruang Diskusi Dunia Pendidikan

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa rencana Mengajar Sehari tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pimpinan daerah di sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah menempatkan profesi guru dalam sistem pendidikan.

Di satu sisi, keterlibatan Forkopimda dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, wawasan kepemimpinan, serta motivasi bagi peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaannya perlu dirancang secara proporsional agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap menghormati kewenangan guru.

Dengan demikian, substansi program menjadi hal penting untuk diperjelas oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, termasuk materi yang disampaikan, mekanisme pelaksanaan, serta posisi guru dalam kegiatan tersebut.

Publik tentu berharap setiap program pemerintah di sektor pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Sebab, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan tetap menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Rencana Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turun langsung mengajar di sekolah-sekolah mendapat sorotan dari Iskandar Halili.

Iskandar meminta DPRD Provinsi Maluku Utara tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan rencana keterlibatan pimpinan daerah dalam kegiatan mengajar di ruang kelas.

Sorotan tersebut turut diarahkan kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.

Kritik Iskandar disampaikan melalui komentarnya di salah satu grup WhatsApp. Ia mengingatkan agar dunia pendidikan tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis maupun kegiatan pencitraan yang dinilai berlebihan.

Menurut Iskandar, ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang harus dijaga profesionalisme dan independensinya. Profesi guru memiliki tanggung jawab khusus dalam mendidik, membimbing, serta membentuk karakter peserta didik.

Karena itu, ia mengingatkan agar profesi guru tidak dijadikan instrumen untuk kepentingan politik ataupun pencitraan pejabat tertentu.

“Jangan campur politik praktis dalam ruang kelas. Sama halnya menjadikan profesi guru sebagai instrumen politik yang dapat merusak marwah dan netralitas dunia pendidikan,” demikian inti kritik Iskandar.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan mengajar di kelas sudah memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, jangan sampai kehadiran pejabat di lingkungan sekolah justru menimbulkan kesan bahwa ruang pendidikan sedang dimanfaatkan untuk membangun citra pribadi.

“Mengajar di kelas itu sudah ada porsinya masing-masing. Jangan membuat pencitraan melebihi batas kewajaran,” tegasnya.

Rencana Gubernur dan Forkopimda Turun Mengajar

Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama jajaran Forkopimda menyatakan kesiapan untuk turun langsung mengajar di sekolah-sekolah di wilayah Maluku Utara.

Rencana tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian pimpinan daerah terhadap dunia pendidikan, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, juga menyambut baik inisiatif tersebut. Kehadiran pimpinan daerah di ruang kelas diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda.

Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap dan terjadwal, dengan sasaran sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara.

Selain memberikan motivasi kepada peserta didik, kegiatan itu juga diharapkan menjadi kesempatan bagi pimpinan daerah untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan di lapangan.

DPRD Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan

Menanggapi rencana tersebut, Iskandar menilai DPRD Maluku Utara perlu mencermati secara serius batas-batas keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan pendidikan.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sekolah tentu perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah-sekolah di daerah.

Ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang netral dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Terlebih, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, kehormatan profesi guru dan independensi lembaga pendidikan harus tetap dijaga.

Iskandar berharap DPRD Maluku Utara dapat meminta penjelasan kepada pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan terkait konsep, mekanisme, serta batasan pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat pendidikan.

Sorotan ini sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai bagaimana bentuk keterlibatan kepala daerah dan Forkopimda yang tepat dalam mendukung pendidikan, tanpa mengurangi kewenangan guru maupun mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos maupun Kadikjar Abubakar Abdullah terkait kritik yang disampaikan Iskandar Halili. (Red)