TERNATE, MALUTLINE – Iskandar Halili meminta DPRD Provinsi Maluku Utara menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.

Permintaan tersebut disampaikan Iskandar melalui komentarnya di salah satu grup WhatsApp. Ia menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, independensi, serta netralitas dunia pendidikan agar tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis.

Menurut Iskandar, ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan intelektualitas peserta didik. Karena itu, aktivitas politik maupun upaya membangun citra pribadi yang dinilai melampaui batas kewajaran tidak sepatutnya masuk ke dalam lingkungan pembelajaran.

Ia juga mengingatkan agar profesi guru tidak ditempatkan sebagai instrumen untuk kepentingan politik ataupun pencitraan pihak tertentu. Sebab, guru memiliki tanggung jawab utama mendidik generasi muda, bukan menjadi bagian dari aktivitas yang berpotensi mengaburkan independensi profesi pendidik.

“Kalau mengajar di kelas, sudah ada porsinya masing-masing. Jangan sampai ruang pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan yang melebihi batas kewajaran,” demikian inti kritik Iskandar dalam komentarnya.

Iskandar menilai DPRD Provinsi Maluku Utara perlu mencermati persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan di sektor pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas pendidikan tetap berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kepentingan peserta didik.

Di sisi lain, netralitas guru merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Jangan sampai tenaga pendidik berada dalam posisi yang membuat mereka merasa harus mengikuti kepentingan atau agenda di luar tugas profesionalnya.

Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan harus tetap menjadi ruang yang independen, profesional, dan bebas dari tekanan kepentingan politik praktis.

Hingga berita ini disusun, kritik Iskandar tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Belum terdapat tanggapan dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos maupun Kadikjar Abubakar Abdullah terkait substansi kritik tersebut. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan desa yang diikuti para kepala desa (Kades), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan hingga pemerintahan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Usai dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, kegiatan Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah.

Kehadiran para pimpinan OPD, camat, dan kepala desa dalam forum tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi lintas pemerintahan. Sebab, desa merupakan bagian terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pengelolaan administrasi desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa sekaligus mencari solusi melalui komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah kecamatan maupun organisasi perangkat daerah terkait.

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para kepala desa, agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap Rakor tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertemuan formal, tetapi mampu melahirkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Halmahera Selatan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, berbagai program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui Dinas Pendidikan terus berupaya menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan dengan menggelar Lokakarya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Bacan dan Bahasa Makian untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memastikan bahasa daerah tetap dikenal, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khotijah, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa lokakarya tersebut bertujuan menyusun, menyempurnakan, serta memperkuat kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada kearifan budaya daerah.

Menurutnya, Bahasa Bacan dan Bahasa Makian merupakan bagian penting dari kekayaan budaya masyarakat Halmahera Selatan yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam dunia pendidikan formal.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan ingin memastikan bahwa bahasa ibu tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah.

“Melalui lokakarya ini, kita ingin memastikan bahwa bahasa ibu dan budaya daerah kita tidak punah ditelan zaman. Anak-anak kita harus mengenal, mencintai, dan mampu menggunakan bahasa daerahnya sendiri di tengah arus globalisasi,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Dalam lokakarya ini, para peserta yang terdiri dari tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pemerhati bahasa dan budaya turut memberikan kontribusi dalam merumuskan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan, di antaranya penyusunan silabus dan materi pembelajaran Bahasa Bacan dan Bahasa Makian berdasarkan jenjang pendidikan, penyepakatan standar penulisan serta kosakata baku, hingga penyusunan panduan guru dan bahan ajar yang mudah diterapkan di sekolah.

Selain itu, peserta juga membahas strategi pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Dinas Pendidikan berharap hasil lokakarya tersebut dapat menjadi landasan bagi penerapan kurikulum muatan lokal Bahasa Bacan dan Bahasa Makian di seluruh satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan adanya pembelajaran yang terstruktur, generasi muda diharapkan tidak kehilangan akar budaya dan identitas daerahnya sendiri.

Upaya ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melindungi, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan identitas bagi masyarakat.

Sebab, pelestarian bahasa daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat dan masyarakat, melainkan juga membutuhkan peran aktif pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Persoalan fasilitas dasar di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah orang tua siswa SD Negeri 8 Kota Ternate, Maluku Utara, mengeluhkan kondisi pasokan air bersih di sekolah tersebut yang disebut tidak berfungsi selama berbulan-bulan.

Kondisi itu dinilai mengganggu kenyamanan dan aktivitas peserta didik, terutama ketika hendak menggunakan fasilitas toilet. Ketersediaan air yang terbatas dikhawatirkan berdampak terhadap kebersihan lingkungan sekolah serta pemenuhan kebutuhan sanitasi para siswa.

SD Negeri 8 Kota Ternate yang berlokasi di Jalan Mononutu, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, saat ini dipimpin oleh Dede Ferdian Rosita, S.Pd., M.Pd., yang akrab disapa Ibu Dede. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ia telah menjalankan tugas sebagai kepala sekolah selama kurang lebih empat tahun.

Berdasarkan keluhan sejumlah orang tua, pasokan air di sekolah tersebut telah lama mengalami kendala. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pihak sekolah disebut masih mengandalkan sumber air dari sumur bor.

Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak mereka mengalami kesulitan ketika hendak menggunakan toilet, termasuk saat buang air besar, karena keterbatasan ketersediaan air.

Bagi para orang tua, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan layak.

Pengadaan Seragam Olahraga dan Batik Ikut Disorot

Selain persoalan air bersih, perhatian orang tua siswa juga tertuju pada pengadaan seragam olahraga dan batik yang hingga kini disebut belum terealisasi sesuai harapan.

Mereka mempertanyakan proses pengadaan tersebut lantaran biaya seragam olahraga dan batik dikabarkan telah dibayarkan pada saat pendaftaran peserta didik baru. Akan tetapi, menurut keterangan sejumlah orang tua, seragam yang dimaksud belum juga diterima.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian proses pengadaan, pengelolaan dana yang telah dibayarkan, serta jadwal pendistribusian seragam kepada para siswa.

Orang tua berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun pertanyaan berkepanjangan di kalangan wali murid.

Transparansi Pengelolaan Dana BOS Jadi Perhatian

Sorotan berikutnya menyangkut pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan operasional sekolah.

Sejumlah orang tua menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, hingga realisasi anggaran tersebut. Mereka berharap pengelolaan dana pendidikan dapat dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut mereka, anggaran pendidikan semestinya dikelola secara efektif dan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Karena itu, orang tua meminta Dinas Pendidikan Kota Ternate melakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran sekolah, termasuk memastikan apakah seluruh program dan belanja telah dilaksanakan sesuai perencanaan serta ketentuan penggunaan dana BOSP.

SDN 8 Ternate Miliki 19 Tenaga Pendidik

Sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar negeri di Kota Ternate, SD Negeri 8 memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 60200857. Sekolah yang berada di kawasan Jalan Mononutu tersebut telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Ternate selama puluhan tahun.

Berdasarkan informasi profil yang disampaikan, sekolah ini didukung sekitar 19 tenaga pendidik yang bertugas membimbing ratusan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari.

Dengan jumlah tenaga pendidik dan peserta didik tersebut, pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan, termasuk ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta perlengkapan sekolah, menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengelola.

Wali Kota Diminta Turun Tangan

Atas berbagai keluhan tersebut, sejumlah orang tua siswa mendesak Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, agar memberikan perhatian serius dan meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SD Negeri 8 Kota Ternate, termasuk kinerja kepala sekolah Dede Ferdian Rosita, S.Pd., M.Pd.

Mereka berharap evaluasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyasar kondisi nyata pelayanan pendidikan di lingkungan sekolah. Mulai dari persoalan ketersediaan air bersih, kelayakan fasilitas sanitasi, hingga kepastian pengadaan seragam yang biayanya disebut telah dibayarkan oleh wali murid.

Selain itu, keterbukaan pengelolaan Dana BOS dinilai penting untuk menjaga kepercayaan orang tua terhadap institusi pendidikan. Setiap anggaran yang bersumber dari dana publik harus dikelola sesuai peruntukan, disertai administrasi yang tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, keluhan para orang tua tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari Kepala SD Negeri 8 Kota Ternate maupun Dinas Pendidikan Kota Ternate. Redaksi Malutline tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.

Para orang tua berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan yang dikeluhkan tidak berlarut-larut. Sebab, sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, melainkan juga lingkungan yang harus menjamin kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan setiap peserta didik. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Kasus dugaan pencurian satu unit sepeda motor Honda CRF 150 L di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menjadi perhatian setelah korban dan pihak yang diduga terlibat sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur perdamaian secara kekeluargaan.

Korban Muhammad Azmi, warga Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, dan Irjan Marsaoli, warga Desa Sumatinggi, Kecamatan Bacan, telah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian pada Jumat, 13 November 2026.

Perdamaian tersebut dilakukan setelah kedua pihak bersama keluarga masing-masing menempuh musyawarah untuk menyelesaikan persoalan dugaan pencurian kendaraan bermotor yang menjadi objek perkara.

Sepeda motor yang dipersoalkan merupakan Honda CRF 150 L berwarna hitam dengan nomor polisi DG 5354 PH, nomor rangka MH1KD113SK606405 dan nomor mesin KD11E1605668.

Motor Dikembalikan, Pihak Kedua Bersedia Bertanggung Jawab

Dalam surat pernyataan perdamaian, pihak kedua menyatakan mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai fakta yang terjadi.

Pihak kedua juga telah bersedia mengembalikan sepeda motor milik pihak pertama dalam kondisi sebagaimana disepakati bersama. Apabila terdapat kerusakan atau kerugian pada kendaraan tersebut, pihak kedua bersedia bertanggung jawab atas penggantian sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Muhammad Azmi selaku korban menyatakan secara suka rela akan menerima kembali kendaraan dan/atau ganti rugi sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah.

Kedua pihak juga sepakat saling memaafkan, tidak melakukan tindakan balasan, ancaman maupun intimidasi, serta berkomitmen menjaga hubungan baik di tengah masyarakat.

Kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Korban dan Terduga Pelaku Minta Kasus Dugaan Pencurian Dihentikan Lewat Restorative Justice

Setelah mencapai kesepakatan perdamaian, kedua pihak berharap kasus dugaan pencurian sepeda motor Honda CRF tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) di Polres Halmahera Selatan.

Permohonan tersebut telah diajukan kepada Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., dengan harapan perkara dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian dan tidak berlanjut ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan maupun persidangan di pengadilan.

Korban dan pihak yang diduga terlibat berharap penyidik mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari adanya kesepakatan perdamaian, dan pengembalian sepeda motor yang masih menjadi Barang bukti di polres Halmahera selatan, kesediaan bertanggung jawab atas kerugian, hingga komitmen kedua pihak untuk mengakhiri perselisihan.

Bagi kedua belah pihak, penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice diharapkan menjadi jalan untuk mengakhiri persoalan dugaan pencurian tersebut tanpa memperpanjang konflik.

Polres Halsel Belum Berikan Konfirmasi

Meski permohonan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice telah diajukan kepada Kapolres Halsel, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh konfirmasi resmi dari pihak Polres Halmahera Selatan terkait tindak lanjut permohonan tersebut.

Belum ada kepastian apakah permohonan perdamaian kedua pihak akan diterima dan diproses melalui mekanisme keadilan restoratif.

Secara hukum, perdamaian antara korban dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana tidak otomatis menghapus perkara pidana. Penerapan Restorative Justice tetap harus memenuhi persyaratan materiil dan formil serta melalui proses penilaian oleh aparat penegak hukum.

Mekanisme tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Disaksikan Keluarga dan Tokoh Masyarakat

Surat pernyataan perdamaian ditandatangani kedua pihak dan disaksikan Aina selaku keluarga pihak pertama, Jufri Marsaoli selaku keluarga pihak kedua, serta Asbur sebagai tokoh masyarakat.

Dokumen tersebut telah dibubuhi meterai sebagai bukti tertulis atas kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui musyawarah kekeluargaan.

Kini, kedua pihak berharap Polres Halmahera Selatan dapat memberikan kepastian atas permohonan yang telah diajukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. (Iswan)