HALSEL, MALUTLINE – Sebanyak 249 kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas DPMD Halsel, Muhamad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya meminta seluruh kepala desa tetap menjaga semangat, kekompakan, dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Zaki menegaskan, pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung pada Dana Desa (DD). Dibutuhkan keterlibatan seluruh OPD melalui program lintas sektor agar kebutuhan masyarakat dapat dijangkau secara merata.

Menurutnya, Rakor tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah desa dengan seluruh instansi teknis guna membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan wadah dan forum bagi kita semua. Kami berharap dinas-dinas terkait memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan seluruh kepala desa, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata. Desa tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa,” tegas Zaki.

Ia kemudian menyoroti sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung pemerintah desa.

Pada sektor pendidikan, Zaki berharap Dinas Pendidikan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Menurutnya, pemerintah desa harus menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kondisi pendidikan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara terkait pendapatan daerah, ia meminta instansi terkait memberikan pemahaman mengenai pajak yang dipungut dari masyarakat serta mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga penerimaan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa.

Perhatian juga diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Zaki mengungkapkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak ditemukan di sejumlah desa.

Karena itu, ia berharap adanya kerja sama yang lebih intensif antara DP3AKB dan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tak hanya itu, Zaki turut menyoroti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat desa melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, masih banyak masyarakat desa yang mengalami risiko kecelakaan kerja, sementara perlindungan dan kepastian memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan belum sepenuhnya dirasakan.

“Kita berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, karena masih banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perlindungan jaminan sosial,” ujarnya.

Kades Diberi Ruang Sampaikan Keluhan kepada Bupati

Dalam forum tersebut, Zaki juga memberikan kesempatan kepada seluruh kepala desa untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan, hambatan, dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan desa kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Ia berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala desa, terutama untuk mengangkat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah daerah.

Menurut Zaki, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan seluruh pihak.

Sementara itu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintahan, termasuk kepala desa, memiliki amanah dan tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

Bassam meminta seluruh unsur pemerintahan membangun kerja kolektif karena setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti persoalan data pemerintahan yang dinilai masih amburadul, termasuk ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di sejumlah desa.

Bupati menegaskan, data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

Selain itu, Bassam mengingatkan para kepala desa agar tidak melakukan penyalahgunaan anggaran pemerintah. Ia meminta seluruh kepala desa memperbaiki diri apabila masih terdapat kekurangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa.

Bupati juga mencontohkan Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, yang dipimpin Gurdam Abusama, sebagai salah satu contoh desa dengan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kepala desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, Kapolres Halmahera Selatan, perwakilan Kodim, perwakilan DP3AKB, para camat, serta kepala OPD terkait, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.

Rakor dan Sosialisasi Program Lintas Sektor tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.

Melalui kegiatan yang diikuti 249 kepala desa tersebut, DPMD Halsel berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga berbagai persoalan di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi dapat diselesaikan melalui dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Kebijakan baru terkait pembatasan pendampingan keluarga terhadap pasien yang menjalani perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menuai pertanyaan dari sejumlah keluarga pasien.

Pasalnya, selama ini keluarga pasien yang menjalani perawatan intensif di ruang ICU umumnya diberikan kesempatan untuk mendampingi pasien, paling sedikit satu orang anggota keluarga, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur rumah sakit.

Namun, dengan adanya aturan baru tersebut, keluarga pasien mempertanyakan mekanisme pendampingan yang diberlakukan pihak rumah sakit. Mereka ingin mengetahui apakah pembatasan tersebut berlaku secara menyeluruh bagi seluruh pasien atau terdapat ketentuan khusus dalam kondisi tertentu.

Keluarga pasien menilai, pendampingan keluarga menjadi hal penting, terutama ketika pasien berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan dukungan moral dari orang-orang terdekat.

“Kami ingin mengetahui secara jelas aturan yang diberlakukan di ruang ICU. Selama ini keluarga masih diberikan kesempatan untuk mendampingi, paling tidak satu orang. Namun, dengan adanya aturan baru, kami mempertanyakan bagaimana hak keluarga untuk mendampingi pasien,” ungkap salah satu pihak keluarga pasien.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penerapan kebijakan. Keluarga berharap manajemen rumah sakit dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemberlakuan aturan tersebut, termasuk standar operasional prosedur (SOP) kunjungan dan pendampingan pasien ICU.

Di sisi lain, ruang ICU memang memiliki standar pelayanan khusus yang mengutamakan keselamatan pasien, pengendalian infeksi, ketenangan ruangan, serta kelancaran tindakan medis. Karena itu, pengaturan kunjungan keluarga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Keluarga pasien berharap Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dapat memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut, termasuk memastikan bahwa penerapannya dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak membedakan pasien berdasarkan latar belakang maupun status sosial.

Mereka juga meminta agar tersedia mekanisme komunikasi antara petugas ICU dan keluarga pasien sehingga informasi mengenai kondisi pasien tetap dapat diterima secara baik.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie mengenai alasan dan dasar pemberlakuan kebijakan baru tersebut. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menekankan pentingnya kerja sama dan kerja kolektif antara pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam mengatakan bahwa seluruh pejabat dan kepala desa yang hadir memiliki peran penting serta tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita semua yang hadir di ruangan ini merupakan bagian penting dari masyarakat yang kita pimpin. Amanah dan tanggung jawab ini melekat pada pribadi masing-masing dan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Bassam.

Ia menjelaskan, setiap unsur pemerintahan memiliki kapasitas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja kolektif agar berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Bassam mencontohkan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan lintas sektor, seperti anak putus sekolah, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di tingkat desa.

Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan dan merealisasikan program pemerintah.

Menurutnya, persoalan data di Kabupaten Halmahera Selatan masih perlu dibenahi karena masih ditemukan ketidaksesuaian data di tingkat bawah, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Hal yang paling penting dalam menyukseskan program pemerintah adalah data. Namun, kondisi data kita di Halmahera Selatan masih perlu dibenahi. Masih banyak persoalan di tingkat bawah, misalnya penyaluran BLT yang belum tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Bupati mengakui bahwa sebagian besar desa di Halsel masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu desa yang memiliki kemampuan anggaran relatif besar adalah Desa Kawasi, Kecamatan Obi, karena didukung penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup besar.

Olehnya itu, ia meminta seluruh kepala desa memiliki kesamaan pola pikir dalam merealisasikan program pembangunan. Pengelolaan pemerintahan desa, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bassam juga mengingatkan para kepala desa agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran pemerintah serta senantiasa memperbaiki diri dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya meminta para kepala desa agar lebih sadar dan berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan. Jika masih ada kekurangan dalam memimpin desa, mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai ada penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut mencontohkan Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, yang dipimpin Kepala Desa Gurdam Abusama, sebagai salah satu desa yang dinilai memiliki komunikasi pemerintahan dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Bassam mengatakan, meskipun kantor pemerintahan kabupaten berada di wilayah Kampung Makian, masyarakat desa tersebut dinilai mampu menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah desa sehingga tidak banyak terjadi keluhan terkait pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Ia berharap pola komunikasi tersebut dapat menjadi contoh bagi kepala desa lainnya di Halmahera Selatan.

“Kalau masyarakat merasa senang dan puas dengan pelayanan pemerintah desa, tentu berbagai gejolak dapat diminimalisasi. Karena itu, komunikasi antara kepala desa dan masyarakat harus terus dijaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Muhamad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor dan sosialisasi program lintas sektor tersebut merupakan wadah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kemitraan antara pemerintah desa dengan organisasi perangkat daerah.

Ia meminta seluruh kepala desa tetap menjaga semangat, kekompakan, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Zaki, pembangunan desa tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Dana Desa. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih merata sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi wadah dan forum bagi kita semua untuk memperkuat hubungan kemitraan. Dinas terkait diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan seluruh kepala desa agar program pembangunan bisa menjangkau seluruh desa secara merata,” ujarnya.

Zaki juga menyoroti sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian bersama, di antaranya Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, DP3AKB, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Ia berharap Dinas Pendidikan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani persoalan pendidikan, khususnya anak-anak yang mengalami putus sekolah.

Sementara kepada instansi yang menangani pendapatan daerah, ia meminta agar pemerintah desa mendapatkan pemahaman mengenai pajak yang dipungut serta mekanisme pengembalian manfaatnya melalui program pembangunan, termasuk alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).

Kepada DP3AKB, Zaki mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak ditemukan di sejumlah desa sehingga membutuhkan penanganan dan pencegahan secara bersama.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Menurutnya, masih terdapat warga yang mengalami kecelakaan kerja, tetapi belum memperoleh perlindungan dan kepastian klaim melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam forum tersebut, Zaki secara khusus memberikan kesempatan kepada seluruh kepala desa untuk menyampaikan keluhan, kendala, serta persoalan yang dihadapi secara langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.

Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik agar berbagai persoalan mendasar di desa dapat diketahui dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.

Bupati Bassam juga meminta seluruh kepala desa memanfaatkan Rakor tersebut untuk menyampaikan persoalan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

Pada kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi terhadap program BASNAS dan mengajak seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, Kapolres Halmahera Selatan, perwakilan Kodim, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), para camat, serta sejumlah kepala OPD terkait, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.

Rakor dan sosialisasi lintas sektor tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta pelayanan publik yang lebih baik di Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar menjaga integritas, moralitas, serta etika sebagai abdi negara. ASN diminta menjauhi segala bentuk perbuatan tercela, termasuk hubungan terlarang yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan ketentuan hukum.

Peringatan tersebut disampaikan Bassam dalam pertemuan resmi bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran ASN Pemkab Halmahera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa status sebagai ASN bukan sekadar pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab, kedisiplinan, serta keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Bassam, seorang ASN harus mampu menempatkan diri sebagai contoh yang baik, baik ketika menjalankan tugas kedinasan maupun saat berada di tengah lingkungan sosial. Sebab, perilaku pribadi aparatur turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Sebagai pelayan publik, ASN harus menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku di mana pun berada. Jauhi perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik instansi dan diri sendiri, termasuk menjauhi hubungan terlarang yang melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku,” tegas Bassam.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan moralitas dan pelanggaran disiplin tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Selain berpotensi merusak rumah tangga dan kehidupan sosial, perilaku tidak terpuji dapat mencederai kehormatan profesi ASN serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Bassam meminta seluruh pimpinan OPD agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian program kerja, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Setiap pimpinan perangkat daerah diharapkan mampu membangun lingkungan birokrasi yang sehat, profesional, berintegritas, dan bebas dari perilaku yang bertentangan dengan etika aparatur.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kedudukan ASN sebagai pelayan masyarakat melekat dengan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada institusi, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, integritas aparatur harus tercermin melalui kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan tanggung jawab. Profesionalisme tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor maupun penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi juga dari kemampuan menjaga kehormatan diri dan jabatan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan dapat memastikan pesan tersebut diterjemahkan dalam pembinaan disiplin dan pengawasan ASN secara konsisten, sehingga tidak berhenti sebatas imbauan, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang bersih dan berwibawa. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi serta memperluas wawasan pengurus dan anggota, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Studi Tiru dan Seminar Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Ketua DWP Kabupaten Halmahera Selatan, Lulu Hadija Abdilah Kamarullah, bersama jajaran pengurus dan anggota DWP. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan.

Melalui kegiatan studi tiru, para pengurus dan anggota DWP memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai pengalaman, inovasi, serta program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang telah diterapkan di daerah lain.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan program kerja DWP Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih inovatif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat.

Selain studi tiru, pelaksanaan Seminar Nasional juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan mengenai peran strategis perempuan dalam pembangunan, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial.

Ketua DWP Kabupaten Halmahera Selatan, Lulu Hadija Abdilah Kamarullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting bagi pengembangan organisasi, terutama dalam membangun kapasitas pengurus dan anggota agar mampu menjalankan program kerja secara lebih terarah.

Menurutnya, studi tiru bukan sekadar kegiatan kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk menggali pengalaman dan mempelajari praktik-praktik positif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia berharap ilmu, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dapat dibagikan kepada seluruh anggota dan diimplementasikan dalam berbagai program organisasi.

“Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dapat bermanfaat untuk kemajuan organisasi serta mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya gagasan dan inovasi baru dalam pelaksanaan program DWP, sehingga keberadaan organisasi tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui Studi Tiru dan Seminar Nasional Tahun 2026 ini, DWP Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun perempuan yang berwawasan, berdaya, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan daerah.

DWP hadir bukan hanya sebagai organisasi pendamping, tetapi juga sebagai wadah pengembangan potensi perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan menuju Halmahera Selatan yang lebih maju dan sejahtera. (Red)