Penulis: admin

Malutline com-Kota Labuha, sebuah kota yang terletak di wilayah pesisir dengan kondisi geografis yang rawan banjir saat musim hujan tiba. Setiap tahunnya, banjir selalu menjadi momok yang menghantui warga di berbagai sudut kota, khususnya di daerah-daerah rendah dan permukiman padat yang minim drainase. Namun, meski bencana banjir sudah menjadi kejadian rutin, penanganannya masih jauh dari kata memuaskan.

Di tengah situasi ini, muncul kisah yang mengundang perhatian dan kritik publik: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Labuha, atau yang biasa disapa Kadis PUPR, dikabarkan “tidur nyenyak” saat banjir besar melanda kota. Ungkapan ini bukan sekadar kiasan, melainkan sindiran tajam terhadap kurangnya respons dan langkah nyata dari instansi yang berwenang dalam menangani masalah banjir.

Ketika hujan lebat mengguyur sejak sore hingga malam, hampir seluruh wilayah Kota Labuha terendam air. Jalan-jalan utama berubah menjadi sungai mini, drainase yang tersumbat menyebabkan air menggenangi rumah-rumah warga, dan aktivitas sehari-hari lumpuh total, pedagang tidak bisa membuka lapak, dan banyak warga harus mengungsi sementara untuk menghindari bahaya banjir.

Banjir kali ini terjadi karena kombinasi faktor: intensitas hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk dan tidak terawat, serta penataan ruang yang kurang memperhatikan aspek pengelolaan air hujan. Di beberapa titik, sungai dan parit dipenuhi sampah dan lumpur, sehingga air tidak mengalir dengan lancar.

Sebagai Kepala Dinas PUPR, tanggung jawab Kadis tidak hanya sebatas membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesiapan fasilitas publik dalam menghadapi bencana seperti banjir. Kadis seharusnya menjadi sosok yang sigap dalam mengoordinasikan penanganan banjir, mulai dari mitigasi risiko, perbaikan drainase, hingga penanganan darurat saat banjir terjadi.

“Warga Kota Labuha menaruh harapan besar kepada Kadis PUPR. Mereka ingin melihat tindakan cepat dan nyata, bukan sekadar janji dan pernyataan kosong. Namun, kenyataannya, ketika banjir datang, respon dari Dinas PUPR sangat minim. Tim tanggap darurat jarang terlihat turun langsung ke lapangan, alat berat untuk membuka saluran air terlambat datang, dan koordinasi dengan instansi lain pun tampak lambat,” ucap warga (22/6/2025).

“Ungkapan “Kadis PUPR tidur nyenyak saat banjir” muncul dari kekecewaan warga yang merasa dibiarkan dalam kesulitan. Saat mereka berjuang mengatasi air yang merendam rumah, Kadis PUPR justru dikabarkan berada dalam keadaan santai, bahkan tanpa menunjukkan kepedulian yang layak,” tegasnya.

Laporan media lokal dan media sosial pun menyoroti hal ini memperlihatkan, sementara warga di luar sana bertarung melawan banjir. Hal ini semakin memperkuat kesan ketidakpedulian yang melekat pada pejabat tersebut.

Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Air yang menggenangi rumah berpotensi menimbulkan penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Anak-anak kehilangan hari sekolah, dan perekonomian lokal terganggu.

Oleh karena itu, penanganan banjir harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama Dinas PUPR sebagai garda terdepan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemeliharaan rutin saluran air, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan mitigasi banjir harus menjadi fokus.

Masyarakat Kota Labuha berharap Kadis PUPR dan jajarannya bisa berubah menjadi lebih responsif dan proaktif. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan:

1. Pemetaan dan Perbaikan Drainase: Melakukan survei menyeluruh untuk mengetahui titik-titik rawan banjir dan memperbaiki sistem drainase secara berkala.

2. Sosialisasi dan Edukasi: Mengajak masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyumbatan.

3. Koordinasi Antar Instansi: Meningkatkan kerja sama antara Dinas PUPR, BPBD, dan instansi lain agar penanganan banjir lebih efektif dan cepat.

4. Peningkatan Infrastruktur: Membangun tanggul, sumur resapan, dan fasilitas penunjang lainnya yang bisa mengurangi risiko banjir.

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Kadis PUPR harus membuka diri kepada publik mengenai langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan agar kepercayaan masyarakat kembali terbangun.

Kisah Kadis PUPR yang “tidur nyenyak saat banjir” sebenarnya adalah cermin dari masalah yang lebih besar: lemahnya sistem pengelolaan infrastruktur dan minimnya tanggung jawab pejabat publik dalam menghadapi bencana yang nyata. Kota Labuha membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga tampil di saat krisis, menunjukkan kepedulian dan keberanian untuk mengambil tindakan.

“Banjir mungkin sudah menjadi bagian dari tantangan kota, tapi dengan niat dan kerja keras, bukan tidak mungkin Labuha bisa bangkit dan berubah menjadi kota yang lebih tangguh. Masyarakat menunggu bukan hanya janji, tapi bukti nyata dari para pemimpin mereka. Sebab, ketika banjir datang, bukan saatnya untuk tidur nyenyak, melainkan waktu untuk bangun dan bekerja keras,” pungkasnya (Red)