Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) resmi mengawali rangkaian Pelayanan KB Serentak Gratis (Pantau KB) Tahun 2026 dengan agenda kick off yang dilaksanakan pada 10 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya gerakan pelayanan keluarga berencana secara serentak di seluruh wilayah Halmahera Selatan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Program Pantau KB ini dilaksanakan sebagai momentum awal tahun untuk memperluas jangkauan layanan kontrasepsi gratis bagi pasangan usia subur, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang sehat, terarah, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, organisasi profesi kesehatan, hingga jajaran tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat mengakses layanan KB dengan mudah.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Halmahera Selatan Apt. Karima Nasaruddin, S.Si., M.Kes menegaskan bahwa Pelayanan KB Serentak Gratis bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi.

“Melalui kick off ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan KB benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Seluruh metode kontrasepsi tersedia secara gratis di fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya,” ujarnya.

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, IUD, serta metode lainnya yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan peserta. Seluruh pelayanan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional yang telah berpengalaman di bidangnya.

Selain pelayanan medis, kegiatan ini juga disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengaturan jarak kelahiran, kesehatan ibu dan anak, serta dampak positif perencanaan keluarga terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini cukup mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) atau KTP. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui penyuluh KB di desa dan kecamatan masing-masing.

Dengan dimulainya Kick Off Pantau KB 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap angka kehamilan yang tidak direncanakan dapat ditekan, kesehatan ibu dan anak semakin terjaga, serta terwujud keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas di seluruh penjuru daerah.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah terus hadir memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga berencana yang menjadi fondasi penting pembangunan sumber daya manusia di masa depan. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Mengawali tahun 2026, Dinas P3AKB berkolaborasi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Pelayanan KB Serentak Gratis (Pantau KB) yang akan dilaksanakan pada 9–15 Februari 2026 di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Halsel.

Kegiatan ini menjadi momentum penting di awal tahun untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga sekaligus memperluas akses layanan kontrasepsi yang aman, nyaman, dan tanpa biaya.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Halmahera Selatan, Apt. Karima Nasaruddin, S.Si., M.Kes, dalam sosialisasi yang di unggah oleh ALFONSINA CORNELES Kordinator Balai Penyuluh Kb Kec. Bacan Timur dan Bacan Timur Tengah Selasa (10/02/2026) menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas.

“Pelayanan KB serentak ini kami hadirkan agar masyarakat, khususnya pasangan usia subur, dapat dengan mudah mengakses seluruh metode kontrasepsi secara gratis. Ini adalah langkah nyata untuk mendukung keluarga yang sehat, terencana, dan sejahtera,” ujarnya.

Pelayanan yang disediakan mencakup seluruh metode kontrasepsi, mulai dari pil, suntik, implan, IUD, hingga metode lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan peserta. Seluruh layanan akan ditangani langsung oleh tenaga kesehatan profesional, khususnya para bidan yang tergabung dalam IBI Halsel.

Ketua PC IBI Halmahera Selatan, Erna Yusup, S.Keb, menyampaikan bahwa keterlibatan para bidan dalam kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus dukungan nyata terhadap program pemerintah di bidang keluarga berencana.

“Para bidan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami mengajak para ibu dan pasangan usia subur untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena layanan ini gratis dan tersedia di semua fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Selain memberikan pelayanan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengaturan jarak kelahiran, kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini cukup mendatangi fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) atau KTP. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui penyuluh KB terdekat di masing-masing desa dan kecamatan.

Dengan adanya Pelayanan KB Serentak Gratis ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga berencana semakin meningkat, angka kehamilan yang tidak direncanakan dapat ditekan, serta kualitas kesehatan ibu dan anak di Halmahera Selatan terus membaik.

Program ini sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kesehatan dalam mewujudkan keluarga Halmahera Selatan yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Kondisi Poliklinik di Desa Kuwo, Kecamatan Gane Luar, Kabupaten Halmahera Selatan, kian memprihatinkan. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat layanan kesehatan dasar itu kini rusak dan tidak layak ditempati. Akibatnya, bidan desa terpaksa tinggal menumpang di rumah warga, sementara masyarakat harus bersusah payah mencari pertolongan saat membutuhkan layanan medis.

Warga yang enggan di publish kepada wartawan Senin (9/02/2026) mengatakan situasi ini sudah melewati batas kewajaran Mereka mempertanyakan mengapa fasilitas sepenting Polindes bisa dibiarkan terbengkalai tanpa perawatan yang jelas.

“Ini fasilitas kesehatan, bukan bangunan biasa, Kalau dibiarkan rusak begini, siapa yang tanggung jawab kalau ada ibu melahirkan tengah malam atau warga sakit mendadak?” tegas salah satu warga.

Menurut warga, kerusakan Polindes bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung cukup lama tanpa ada upaya perbaikan dari pemerintah desa. Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang merasa kebutuhan dasar mereka diabaikan.

Sejumlah warga secara terbuka menyoroti peran Kepala Desa Kuwo, Melkias Katiandango. Mereka menilai pengelolaan anggaran desa, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik, tidak menunjukkan hasil yang nyata di lapangan.

“Kami tidak asal bicara. Fakta di depan mata, Polindes rusak, bidan tidak bisa tinggal di situ. Lalu anggaran desa dipakai untuk apa?” ujar warga lainnya dengan nada kesal.

Warga mendesak agar pemerintah kecamatan, dinas kesehatan, hingga inspektorat daerah turun langsung ke Desa Kuwo untuk melihat kondisi sebenarnya. Mereka meminta ada pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran desa dan langkah cepat untuk memperbaiki Polindes agar pelayanan kesehatan kembali normal.

“Kami hanya mau pelayanan kesehatan berjalan baik. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena kelalaian pengelolaan fasilitas desa,” tutup warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Desa Kuwo terkait keluhan warga tersebut. Masyarakat berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang demi keselamatan dan kepentingan bersama. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Kepala KUA Kecamatan Bajo, Ongky Nyong (O.N.), di Desa Silang, Kecamatan Bacan timur Selatan, kian menjadi perhatian publik, Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, pihak keluarga korban mendesak kepolisian untuk mendalami dugaan keterlibatan istri korban, S. Komdan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Silang.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Sabtu, 8 Februari 2026 sekitar pukul 19.30 WIT itu telah tercatat dalam STLP Nomor: STLP/44/II/2026/SPKT Polres Halsel. Empat nama telah dilaporkan sebagai terduga pelaku, yakni Aldi, Amran, Amrin, dan Ajaidin.

Korban mengalami luka serius di bagian kepala, sempat tidak sadarkan diri, dan dan menjalani perawatan intensif di RSUD Labuha selama satu malam.

Desakan Keluarga Periksa Semua Pihak yang Diduga Terlibat Keluarga korban menilai, karena peristiwa diduga terjadi di dalam rumah istrinya yang juga Kepala Desa Silang, maka seluruh pihak yang berada di lokasi saat kejadian patut dimintai keterangan, termasuk istri korban.

Mereka meminta agar penyidik bekerja profesional dan tidak tebang pilih dalam memeriksa siapa pun yang diduga mengetahui, menyaksikan, atau memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

Kuasa Hukum Minta Penanganan Transparan Kuasa hukum korban, Fardi Tolangara, SH, kembali menegaskan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Kami meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau berada di lokasi saat kejadian. Penanganan harus profesional, objektif, dan transparan,” ujarnya.

Publik Menanti Kejelasan Kasus ini menyita perhatian luas karena melibatkan pejabat publik dan terjadi di lingkungan kediaman kepala desa Berbagai informasi yang beredar di masyarakat kini menunggu pembuktian melalui proses hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Silang, s komdan sementara penyidik Polres Halmahera Selatan masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang masuk.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dalam hal ini polres Halmahera Selatan dapat mengungkap fakta secara terang dan memastikan keadilan bagi korban melalui proses yang akuntabel. (Red)

Tak Berkategori|oleh

HALSEL, Malutline — Peristiwa dugaan pengeroyokan yang menimpa Kepala KUA Kecamatan Bajo, O.N., di Desa Silang, Kecamatan Bacan Barat Selatan, kini menjadi sorotan tajam publik Halmahera Selatan. Bukan hanya karena korbannya adalah pejabat pelayanan keagamaan, tetapi juga karena lokasi kejadian disebut terjadi di dalam rumah Kepala Desa Silang sendiri.

Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan dengan STLP Nomor: STLP/44/II/2026/SPKT Polres Halsel tertanggal 8 Februari 2026.

Dalam laporan tersebut, tercantum empat nama terduga pelaku Aldi, Amran, Amrin, dan Ajaidin — yang informasinya diketahui merupakan adik kandung Kepala Desa Silang Kejadian dilaporkan berlangsung pada Sabtu malam, 8 Februari 2026 sekitar pukul 19.30 WIT. Akibat insiden itu, korban mengalami luka serius di bagian kepala, sempat tidak sadarkan diri, dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Labuha.

Pertanyaan publik pun bermunculan.
Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Mengapa bisa berujung pada dugaan pengeroyokan hingga korban tak sadarkan diri? Hingga saat ini, motif dan kronologi pasti masih dalam penyelidikan polisi.

Isu Visum yang Mengundang Tanda Tanya
Informasi lain yang ikut menyulut perhatian adalah kabar bahwa pihak kepolisian telah datang ke RSUD Labuha membawa surat pengantar visum. Namun, beredar informasi bahwa visum belum dilakukan, yang disebut-sebut karena adanya permintaan agar korban tidak divisum.

Informasi ini belum mendapat klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit maupun pihak terkait, namun sudah terlanjur memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, Kuasa Hukum Tangani Serius dan Transparan Kuasa hukum korban, Fardi Tolangara, SH, meminta agar Polres Halsel menangani perkara ini secara serius.

“Klien kami adalah korban dan masih dirawat. Kami berharap proses hukum berjalan profesional, transparan, dan para terlapor diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.

Publik Menunggu Ketegasan Aparat
Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan keluarga. Ketika dugaan kekerasan terjadi, melibatkan pejabat publik, dan dilaporkan resmi ke polisi, maka yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum di mata masyarakat.

Warga Halsel kini menunggu:
sejauh mana keseriusan aparat mengusut kasus ini, mengingat nama-nama yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan desa.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Silang belum memberikan keterangan resmi, dan polisi masih melakukan penyelidikan.

Satu hal yang pasti, peristiwa ini telah mengguncang perhatian publik — dan semua mata kini tertuju pada langkah Polres Halmahera Selatan dalam mengungkap terang-benderang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Silang pada Sabtu malam itu. (Red)