HALBAR,Malutline – Dalam era keterbukaan informasi dan transparansi, pejabat publik dihadapkan pada tuntutan untuk merespons kritik dan keluhan masyarakat secara bijaksana. Namun, insiden yang melibatkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Halmahera Barat, Demisius O. Boky, mengundang perhatian luas. Diduga, sang pejabat memukul seorang warga yang memprotes kelangkaan minyak tanah, sebuah tindakan yang memicu pertanyaan serius tentang tanggung jawab dan etika pejabat publik.

Insiden terjadi pada 8 Januari 2025, ketika Demisius O. Boky diduga memukul seorang warga bernama Hardi yang sedang memprotes kelangkaan minyak tanah di daerah tersebut. Hardi, bersama beberapa warga lainnya, mengeluhkan harga minyak tanah yang meroket hingga Rp9.000–Rp10.000 per liter. Protes yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh setelah aksi pemukulan, yang videonya viral di media sosial.

Kasus ini melibatkan Hardi sebagai warga yang menyuarakan keresahan masyarakat dan Demisius O. Boky sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas distribusi bahan pokok di wilayah itu. Reaksi keras masyarakat terhadap tindakan ini menunjukkan sensitivitas publik terhadap perilaku pejabat yang dianggap tidak pantas.

Tindakan kekerasan oleh pejabat publik tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pelayan masyarakat, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk merespons kritik dengan sikap konstruktif, bukan represif.

Kejadian berlangsung di Halmahera Barat, Maluku Utara, pada 8 Januari 2025. Video insiden tersebut langsung menyebar luas, memicu diskusi hangat di berbagai platform media sosial.

Menghadapi kritik memerlukan pendekatan berbasis dialog dan solusi. Pejabat publik harus bersikap terbuka, mendengarkan keluhan dengan empati, serta memberikan penjelasan yang masuk akal terkait kebijakan yang diambil. Tindakan represif, seperti kekerasan, hanya memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat publik. Transparansi dalam penyelesaian kasus dan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memastikan keadilan. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang prosedur dan standar etik pejabat agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Insiden ini menegaskan pentingnya penguatan etika dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Pejabat publik harus selalu ingat bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang tugas utamanya adalah mendengarkan, memahami, dan mencari solusi bagi kepentingan bersama.(Red)

HALSEL,Malutline – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 menyisakan dinamika pasca-pemungutan suara. Meskipun hasil rekapitulasi menunjukkan keunggulan signifikan pasangan nomor urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), dua pasangan calon lainnya, yakni Bahrain Kasuba – Umar Hi. Soleman (BK-UHS) dan Rusihan Jafar – Muhtar Sumaila (Rusihan-Muhtar), tetap memilih untuk menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini terbilang berani, mengingat pasangan Bassam-Helmi unggul jauh dengan perolehan 53.074 suara atau 43% dari total suara sah. Sementara pasangan BK-UHS (nomor urut 1) memperoleh 22.366 suara (18%), dan pasangan Rusihan-Muhtar (nomor urut 2) mengantongi 36.144 suara (29%).

Pasangan Jasri Usman – Muhlis Jafar (Jasri-Muhlis) yang menempati posisi terakhir dengan 12.526 suara (10%) memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan ke MK, mengakui kekalahan mereka secara terbuka.

Pada Jumat, 10 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, kedua pasangan calon, BK-UHS dan Rusihan-Muhtar, resmi mengajukan gugatan ke MK. Gugatan tersebut diajukan atas dugaan adanya kecurangan dan ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi suara Pilkada.

Juru bicara dari kedua pasangan mengungkapkan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas demokrasi. “Kami memiliki bukti kuat adanya pelanggaran administratif yang memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, kami memilih jalur konstitusional,” ujar salah satu perwakilan tim hukum pasangan BK-UHS.

Pasangan Bassam-Helmi, yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkada, menanggapi gugatan ini dengan tenang. “Kami menghormati hak setiap pasangan untuk mengajukan keberatan. Namun, kami percaya bahwa proses pemilu sudah berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Helmi Umar Muchsin saat ditemui wartawan.

Proses persidangan di MK diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hasil Pilkada ini secara adil dan objektif. Dalam beberapa pekan ke depan, MK akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan memberikan keputusan final.

Dengan hasil suara yang menunjukkan keunggulan signifikan pasangan Bassam-Helmi, banyak pihak menilai peluang gugatan untuk mengubah hasil akhir cukup kecil. Namun, langkah BK-UHS dan Rusihan-Muhtar menjadi sorotan sebagai upaya memperjuangkan keadilan dalam proses demokrasi di Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL,Malutline – Malam pergantian tahun baru dari 2024 ke 2025 diwarnai insiden pembakaran meja dan kursi milik Madrasah Tsanawiyah (MTS) Desa Pasimbaos, Kecamatan Batanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Aksi tersebut dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di ruang kelas belajar (RKB) yang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

proses pemadaman api

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah fasilitas sekolah berupa meja dan kursi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (31/12/2024) malam. Beruntung, api dapat dipadamkan berkat upaya cepat sejumlah warga Desa Pasimbaos yang belum tidur saat kejadian. Mereka bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya, seperti ember dan bokor berisi air.

Insiden ini terjadi di ruang kelas belajar Madrasah Tsanawiyah Desa Pasimbaos, pada malam pergantian tahun. Lokasi ini merupakan bagian penting bagi kegiatan belajar-mengajar siswa-siswi madrasah setempat.

Sebelum kejadian, sejumlah remaja perempuan yang tercatat sebagai siswi Madrasah Aliyah Pasimbaos dilaporkan melakukan pesta minuman keras di desa tersebut. Namun, hingga saat ini, belum diketahui hubungan langsung antara aktivitas mereka dengan pembakaran yang terjadi.

Api sempat sulit dipadamkan meski warga telah berusaha menggunakan alat seadanya. Namun, dengan bantuan lebih banyak warga, akhirnya kobaran api berhasil dikendalikan. Kerusakan akibat kebakaran terbatas pada fasilitas sekolah berupa meja dan kursi.

Sekretaris LSM Sentral Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir (SPMDP), Muksin M. Hi. Jauhar, mendesak Polres Halmahera Selatan untuk segera menyelidiki kasus ini. Menurutnya, tindakan pembakaran ini tidak hanya merugikan dunia pendidikan tetapi juga berpotensi memicu konflik di kemudian hari jika pelaku tidak segera diidentifikasi dan ditangkap.

“Kami meminta Polres Halsel agar serius menangani kasus ini. Jika pelaku ditemukan, mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Muksin pada Minggu (5/01/2025).

Pembakaran fasilitas sekolah merupakan tindakan kriminal yang berdampak langsung pada proses pendidikan siswa. Selain itu, insiden ini mencerminkan potensi masalah keamanan di desa Pasimbaos yang perlu segera ditangani.

Polres Halmahera Selatan diharapkan segera mengusut tuntas kasus ini. Investigasi mendalam diperlukan untuk mengungkap motif dan pelaku pembakaran, sehingga peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

Insiden ini mengingatkan pentingnya menjaga keamanan fasilitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama terhadap aset-aset publik. (Red)

 

Sumenep,Malutline – Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakapolres, 2 Pejabat Utama dan 6 Kapolsek jajaran Polres Sumenep, Kamis (2/12/2024).

Para pejabat Polres Sumenep, yang digeser yakni Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim , Kapolsek Kalianget, Kapolsek Saronggi, Kapolsek Rubaru, Kapolsek Pasongsongan, Kapolsek Ra’as dan Kapolsek Masalembu

“Pejabat yang melaksanakan Sertijab adalah Wakapolres Sumenep Kompol Trie Sis Biantoro, diangkat dalam jabatan baru sebagai analis kebijakan pertama bidang Dalpers Ro SDM Polda Jatim (Dalam Rangka Dik Sespimen Polri Dikreg Ke-65 TA. 2025 ), penggantinya Kompol Masyur Ade yang merupakan putra terbaik Soma Desa akesipang kecamatan kayoa Utara kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, jabatan lama Kapolsek Singosari Polres Malang. Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Dodik Wibowo, diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Magetan,” jelas Kapolres Sumenep.

Kemudian Kapolsek Kalianget AKP Junaidi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Sumenep, KBO Satresnarkoba Iptu Doni Widodo, diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kapolsek Kalianget. Lalu Kasat Reskrim AKP Irwan Nugraha, diangkat jabatan baru sebagai Panit I Unit II Subdit II Ditreskrimum Polda Jatim, sedangkan Kasubbagdalprogar Bagren Polres Sumenep AKP Agus Rusdianto, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Sumenep. Kapolsek Saronggi AKP Sahrawi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Pamekasan, dan Kapolsek Ra’as Iptu Edy Hariyanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Saronggi.

Kapolsek Masalembu Iptu Marsono, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Ra’as, Ps. Kasubbagstrajemen dan RB Bagren Polres Sumenep Iptu Edy Sumarno diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Masalembu. Kapolsek Pasongsongan AKP Haqqul MM diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Rubaru. Kapolsek Rubaru AKP Suparjiyo dalam rangka pensiun. Wakapolsek Pasean Polres Pamekasan Iptu Harianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Pasongsongan.

Serah terima jabatan itu dihadiri oleh para pejabat utama Polres Sumenep, para Kapolsek jajaran Polres Sumenep dan Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep beserta pengurus Bhayangkari

Kapolres Sumenep menyampaikan bahwa banyak makna yang terkandung dalam acara serah terima jabatan ini, yakni makna yang sangat mendalam dari rangkaian tersebut adalah pengucapan sumpah jabatan.

Kapolres mengucapkan selamat kepada pejabat baru atas kepercayaan pimpinan Polri untuk bergabung di Polres Sumenep, selamat bekerja dan segera menyelesaikan di tempat tugasnya yang baru, sedangkan tugas yang belum selesai dilaksanakan oleh pejabat lama diharapkan ada perubahan yang lebih baik dan signifikan dari pejabat sebelumnya.

“Segera rencanakan langkah-langkah positif untuk menyusun kegiatan ke depan, bisa berperan aktif dan terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam setiap kegiatan,” ujarnya dengan tegas. (Red)

HALSEL, Malutline – Tepat pada selasa, 12/11/2024, kegiatan sosialisasi mengenai anti korupsi dan tindak lanjut hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di Maluku Utara (Malut) resmi dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Ir. Saiful Turuy, MP.

Selama acara, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, SH, menyampaikan laporan tentang pencapaian yang menunjukkan hasil MCP (Monitoring Center Prevention) KPK untuk tahun 2024, hingga bulan November, yang menunjukkan Kabupaten Halmahera Selatan meraih persentase sementara sebesar 57% dan berada di peringkat 1 (Satu) se-Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan juga berhasil berada di zona Hijau dalam pengumpulan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024.

Monitoring Center For Prevention (MCP) dan Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah alat dalam memberantas korupsi.

Acara sosialisasi mengenai anti korupsi dipandu oleh pemateri dari Resort Kepolisian Halmahera Selatan, Kasat Reskrim Iptu Gian Jumario Laapen, S.Tr.k, serta sosialisasi tentang Whistle Blowing System (WBS) oleh Kominfo Halsel.

Kegiatan sosialisasi Survey Penilaian Integritas dan sosialisasi mengenai penindakan benturan kepentingan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan akan dilanjutkan pada Rabu (13/11), dengan pelatihan komunikasi dalam organisasi pemerintahan Kabupaten Halsel yang disampaikan oleh pemateri dari BPSDM Provinsi Maluku Utara, Drs. Sadek Arbi M.Si. (Red)