Menguak Kebenaran Sumpah Pemuda  (Catatan Singkat Kontroversi Sejarah)

Sumpah Kita Adalah Satu
Kepalkan Tangan dan Maju
Jangan Sungkan Untuk Melawan Musuh
Karena Ulah Mereka Negara Jadi Rusuh
(Ismit G.Abdullah)

28 Oktober 1928 merupakan peringatan dalam upaya meyatukan gagasan serta gerakan kaum muda untuk melepas mata rantai kolonialisme, sehingga peringatan ini sebut sebagai “sumpah pemuda”.

Tepat pada tanggal 27-28 Oktober 1928  diselengarakan suatu agenda yang membahas berbagai macam problem di bangsa ini, dan pembahasan demikian diawali dengan semangat nasionalisme, bahasa, hukum adat, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga hal itu menjadi instrumen yang diperingati pada setiap momentum.

Pada setiap tanggal 28 Oktober dari Sabang sampai Merauke memperingati hari “Sumpah Pemuda” dan dianggap sebagai suatu momentum berharga untuk menyerukan persatuan bangsa Indonesia dengan samangat nasionalisme.

Dalam sejarah justru istilah “Sumpah Pemuda” menjadi perdebatan dikalangan sejarawan, sementara kita hanya memperingati Sumpah Pemuda tetapi mengabaikan kebenaranya, alhasil semua itu kita anggap sebagai simbol pada saat diperingati hari Sumpah Pemuda. Istilah “Sumpah Pemuda” yang diperdebatkan para sejarawan seperti J.J. Rizal dan Batara Richard Hutagalung, bahwa istilah itu tidak pernah ditemui dalam teks asli yang dihasilkan pada Kongres II yang diselenggrakakan di Jakarta pada tahun 1928. Sehingga mereka mempertanyakan atas kevalidan peristiwa “Sumpah” yang sebenarnya,mereka menyebutnya “Putusan Kongres” yang tidak memiliki ikrar resmi. Kalau pun demikian mengapa kita dengan gagah berani memperingati makna ikrar yang tak resmi itu?

Menguak Kongres Pemuda ke II 1928

Sekalipun dalam Kongres Pemuda ke II dapat menghasilkan sebuah keputusan resmi yang disebut sebagai “Poetoesan Congres Pomoeda-Pomoeda Indonesia” yang menghasilkan tiga deklarasi diantaranya adalah, tentang tanah, bangsa, dan bahasa. Melalui sebuah tullisan dari media Titastory yang berjudul “Kontroversi Sumpah Pemuda Sejarah Yang Diperdebatkan Sejarawan” bahwa dokumen yang tersimpan di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta, terkait sebuah deklarasi itu yang menggunakan kata “mengakui” dan “menjunjung” sebagai bentuk kesepakatan atas gagasan kesatuan. Tidak ada kata “sumpah” atau “janji” yang kuat yang mengisyaratkan pengikatan diri sebagaimana yang dipahami dalam istilah “Sumpah Pemuda”.

Melalui sebuah rekonstruksi “Sumpah Pemuda” oleh Muhammad Yamin yang dianggap sebagai rekayasa ideologis, yang mengundang banyak kritikan para sejarawan. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh sekaligus kunci dalam sejarah kemerdekaan yang dianggap sebagai aristek pengangkatan istilah “Sumpah Pemuda” juga Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Ali Sastroamijoyo. Yamin kemudian memberi nama “Putusan Kongres Pemuda” sebagai “Sumpah Indonesia Raya” yang kemudian bergeser menjadi “Sumpah Pemuda”

Lalu apa yang menjadi kontroversi pada istilah “Sumpah Pemuda” para sejarawan menganggap atas rekonstruksi Muhammad Yamin merupakan rekayasa ideologis untuk memperkuat rasa kebangsaan  Indonesia. Rekayasa yang dimaksud atas istilah “Sumpah Pemuda” tersebut adalah karena tidak pernah ditemui dalam dokumen asli pada Putusan Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928, yang kemudian menjadi kotroversi dikalangan sejarawan.

Olehnya itu ada sebuah artikel yang ditulis Apituley yang mencakup kritik tajam oleh sejumlah sejarawan terhadap konsep “Sumpah Pemuda” dalam tulisan itu diungkapkan bahwa istilah tersebut merupakan rekayasa yang tidak tercatum dalam dokumen asli Putusan Kogres Pemuda II, dan itu hasil pertemuan dalam sejarah tepat pada 27-28 Oktober 1928 yang dihadiri berbagai organisasi pemuda. Hal ini juga diungkapkan oleh J.J. Rizal, Batara Richard Hutagalung, dan Ichwan Azhari bahwa Sumpah Pemuda sebenarnya muncul sebagai narasi simbolik belaka atas inisiatif Muhammad Yamin. Yamin, dengan restu Soekarno yang kemudian dianggap mempopulerkan konsep tersebut untuk memperkuat nasionalisme Indonesia pasca-kemerdekaan.

Kalaupun alasanya bahwa konsep “Sumpah Pemuda” merupakan sebuah upaya agar memperkuat rasa nasionalisme, harusnya berdasarkan pada keputusan yang diputuskan dalam Kogres ke II, sehingga istilah itupun tidak hanya menjadi narasi simbolik semata tetapi menjadi narasi sejuta makna. Namun yang terjadi justru menuai banyak kritikan oleh para sejarawan.

Kemudian, jika konsep “Sumpah Pemuda” merupakan narasi simbolik, maka peran bahasa dan simbolik menjadi kekuasaan, sehingga makna pembenaran yang terkandung dalam teks pun tidak dipahami dengan jelas oleh generasi hari ini.

Menurut hemat saya selain kritikan tajam diatas, bahwa dibalik pembentukan Organisasi Boedi Uetomo 1908-1928 yang merupakan sentral penuntut kemerdekaan Indonesia, menyimpan banyak keanehan. 1928 menurut Mr.A.K.Pringgodigdo dalam Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia bahwa Boedi Oetomo menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia, walaupun sampai dengan kongres tersebut, karena Boedi Oetomo lebih merpertahankan Djawanisme ketimbang persatuan. Itu artinya bahwa Sumpah Pemuda merupakan rekayasa juga bukan penuntut kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang dibanggakan pada 28 Oktober 1928? Boedi Oetomo saja dibubarkan oleh Dr.Soetomo sendiri pada tahun 1931 karena tidak sejalan dengan tuntutan zamanya, persoalnya adalah ajaran Kedjawean atau Djawanisme dipertahankan dalam Boedi Oetomo. Bahkan Boedi Oetomo juga berani menghina Rasulullah Saw. Tetapi tetap saja diperingati dan dihormati.

Saya berharap agar kiranya catatan singkat ini menjadi refleksi sejarah, agar kita menjelajah kembali dalam sejarah untuk menguak kebenaran yang disembunyikan.

 

Referensi :

Titastory.id : Kontroversi Sumpah Pemuda Sejarah Yang Diperdebatkan Sejarawan.

J.J. Rizal : Melawan Lupa, Sumpah Pemuda Kebohongan Besar.

Mr.A.K.Pringgodigdo : Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia.

Amad Mansur Suryanegara : Api Sejarah Jilid I.

HALSEL – Tokoh muda Makayoa, Muhajirin Bailusy, memastikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 4, Jasri Usman-Muhlis Djafaar, bakal memenangkan pilkada 27 November mendatang.

Hal tersebut disampaikan Muhajirin Bailusy, saat kampanye penutupan paslon Jasri-Muhlis zona dua Desa Kiowor, Kecamatan Pulau Makian, Kamis (24/10/2024).

“Sebagai putra Makayoa, saya punya tanggung jawab moril sehingga wajib datang dari Ternate ke Makian hari ini (kemarin) ingin memastikan kepada basuadara di Pulau Makian bahwa Jasri-Muhlis pasti menang 27 November nanti,” katanya.

Muhajirin juga bilang, kehadirannya pada kampanye terbuka paslon Jasri-Muhlis di Pulau Makian sebagai bentuk komitmen membangun Halmahera Selatan.

“Sebagai bagian dari putra Halmahera Selatan, saya berkomitmen dan bertanggung jawab untuk bilang ke pak Jasri dan pak Muhlis, negeri ini harus dibangun,” teriaknya. (Sam)

HALSEL – Usai berkampanye di Desa Geti Lama dan Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Minggu (13/10), Calon Wakil Bupati (Cawabup) Halsel nomor urut 4 Muhlis Djafaar, menyempatkan diri meninjau lokasi pekerjaan pembangunan Dua Gedung Gereja.

Dua Gedung Gereja yang dikunjungi Muhlis Djafaar, yakni Gereja GPM Desa Geti Lama dan Gedung Gereja di Desa Yaba.

Dalam kunjungannya, mantan anggota DPRD Halsel empat periode ini merasa terharu dan antusias terhadap jemaat GMP di Halsel, khususnya Desa Geti Lama. “Pekerjaan perbaikan gereja ini sangat luar biasa, karena saudara-saudara dari Jemaat GPM di Desa Geti Lama ini berswadaya atau patungan.

“Bahan-bahan material untuk membangun gereja tidak bergantung pada uluran tangan pemerintah,” kata Muhlis Djafaar.

Ia berjanji ke depan jika Jasri-Muhlis diberi mandat oleh masyarakat Halsel, akan hadir dalam pembangunan rumah ibadah, baik itu masjid maupun gereja.

Bukan hanya itu saja, program prioritas Jasri-Muhlis juga akan memberikan award atau penghargaan kepada pendeta, pimpinan Jemaat yang dengan tulus melayani masyarakat diluar dari aktivitas beribadah dan award itu berupa Insentif.

Sementara itu Aliando Aya, majelis jemaat GPM Desa Geti Lama, menyambut baik kehadiran Cawabup Muhlis Djafaar yang menyempatkan diri meninjau perbaikan pembangunan gereja.

“Kami sangat senang, Pak Cawabup bisa lakukan kampanye di desa kami dan melihat gereja kami. Kami doakan semoga pak Muhlis menjadi Juara di pilkada ini dan ke depan dapat memperjuangkan kebutuhan yang paling penting di desa kami,” tuturnya. (Sam)

Halsel, Malut Line – Calon Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 4 Jasri Usman tak asing lagi dimata Publik Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Pria yang sering disapa ko jas ini merupakan sosok yang mandiri dan pekerja keras. Sejak menempuh pendidikan di Kota Ternate, Jasri Usman sesekali berjualan bawang rica tomat (Barito) di Pasar Inpres Bastiong. Kerja keras Jasri Usman ini tak lain dan tak bukan melainkan hanya memenuhi biaya kebutuhan sekolah.

Profil Jasri Usman :
Nama politisi senior Jasri Usman sudah tak asing lagi di kancah perpolitikan di Maluku Utara. Ia tercatat beberapa kali mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Jasri Usman, S. Ag, lahir di Kusubibi, 28 November 1970 (umur 53). Jasri Usman berhasil terpilih dalam Pilkada Ternate 2020 lalu. Ia adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Ternate sejak 26 April 2021.

Saat ini Jasri juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Maluku Utara setelah terpilih kembali untuk ketiga kalinya dalam Musyawarah Wilayah Ke-IV DPW PKB Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada 9 Januari 2021.

Suami dari Lili Mohdar ini diketahui telah memiliki tiga anak masing-masing, Hilya Aulia J. Usman, Firafitriyani J. Usman dan Abdu Khafid J. Usman.

Riwayat pendidikan :
Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri Ternate tahun 1987 dan lulus tahun 1990. Tak cukup sampai disitu, pria yang dikenal memiliki jiwa teguh dan berprinsip itupun melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di IAIN Alaudin Makasar sejak tahun 1990 dan meraih predikat sarjana tahun 1996.

Riwayat organisasi :
Semasa berkecimpun di dunia organisasi, Jasri Usman pernah dinobatkan menjadi Ketua Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ternate periode 1996-1997.

Ia juga tercatat pernah menjadi Ketua Garda Bangsa PKB Provinsi Maluku Utara periode 2001-2006 dan Ketua FSPTI-SPSI Provinsi Maluku Utara periode 1998-2003.

Bukan hanya itu, dikalangan alumni dan kader PMII di Maluku Utara Jasri Usman sangat di kagumi bahkan di tokohkan hingga saat ini. Di periode 2019-2021, ia didapuk menjadi ketua Majelis Pembina Daerah (Mabinda) IKA PMII Provinsi Maluku Utara.

Terakhir, ia juga masuk dalam susunan Majelis Pembina Nasional (Mabinas) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2022-2024 bersama dengan Abdul Muhaimin Iskandar (ketua Mabinas) yang juga Ketua Umum DPP PKB.(Sam)

Halsel, Malutline – Monitoring Center for Prevention (MCP) pada komisi pemberantasan korupsi  (KPK)adalah bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, dengan mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat, mereka berperan dalam memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan baik dan korupsi bisa diminimalkan.

Hal ini di lakukan secara Rutin oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) ke sejumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Halsel itu merupakan  kunjungan yg Di sebut  Supervisi/monitoring dalam bentuk langkah pencegahan dan pengawasan KPK untuk penggunaan anggaran d daerah hal ini positif dan ini di lakukan KPK  sacara rutin Untuk Halsel kurang lebih 1 periode 2020 hingga 2024 ini sd terhitung Ke tiga kalinya komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan monitoring karena Supervisi KPK adalah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap lembaga negara dan penyelenggara negara lainnya dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Hasil MCP Peringkat 1 Halsel

Supervisi KPK bertujuan untuk,  Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan,  Memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan memberikan bimbingan dan asistensi kepada lembaga negara dalam menerapkan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif, Mendorong efektivitas penindakan korupsi dengan membantu lembaga negara dalam membangun kapasitas dan kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus korupsi.

Supervisi KPK dilakukan melalui beberapa cara, yaitu, Pembinaan: Memberikan bimbingan, pelatihan, dan konsultasi kepada lembaga negara dalam upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, Pengawasan: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, Penegakan hukum: Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dalam memproses dan menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi di lembaga negaraSupervisi KPK merupakan salah satu upaya penting dalam membangun sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif di Indonesia.

Berdasarkan Data yang di himpun Malut line di bebeara sumber informasih resmi maupun tidak resmi, Minggu (28/09/2024) mencatat  monitoring center for prevention (MCP) yang di lakukan oleh lembaga Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di provinsi Maluku Utara  tahun 2023 di bawah kepemimpinan mendiang Hi Usman sidik kader Terbaik partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga putra terbaik makayoa itu  berhasil mencetak prestasi terbaik yang patut di banggakan atas pengelolan keuangan dan penyerapan anggaran serta tata kelola pemerintahan terbaik sehingga dapat  meraih peringkat pertama untuk provinsi Maluku Utara.

Hasil MPC yang di lakukan oleh Komisi Pmemberantas Korupsi (KPK) di kabupaten kota se provinsi Maluku Utara Dengan rincian capaian, pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan 71,16 Pemda kota Tidore Kepulauan, 68,63 Pemda Halmahera Tengah 54,63 Pemda kepulauan morotai 53,75 pemerintah kota Ternate 46,63 Pemda Halmahera Utara 44,87 Pemda kepulauan sula 40,11 pemerintah provinsi Maluku Utara 39,95 Pemda Halbar 32,11 Pemda kabupaten Pulau Taliabu 26,2 dari hasil capaian tersebut Halsel menempatkan posisi pertama dan pulau taliabu posisi terakhir di bawah pimpinan Aliong Mus (Andhijo)