Jakarta, malutline – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang dismissal yang digelar pada Selasa (4/2) pukul 19.30 WIB. Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, serta dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Suleman (Perkara No. 58/PHPU.BUP-XXIII/2025), serta pasangan calon nomor urut 2, Rusian Djafar dan Muhtar (Perkara No. 52/PHPU.BUP-XXIII/2025), tidak memenuhi syarat formal serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, permohonan sengketa dinyatakan tidak dapat diterima.

“Mahkamah telah meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Hakim MK, Asrul Sani, dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Selain itu, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang diadakan pada Kamis (30/1) sebelum diumumkan secara resmi dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Selasa (4/2).

Dengan ditolaknya gugatan ini, pasangan nomor urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, yang unggul dalam perolehan suara Pilkada Halmahera Selatan 2024, dipastikan melaju ke tahap selanjutnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih periode 2024–2029.

Keputusan MK ini mempertegas legitimasi kemenangan pasangan Bassam-Helmi, sekaligus menutup seluruh jalur hukum yang sebelumnya ditempuh oleh pihak-pihak yang menggugat hasil Pilkada. Dengan demikian, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih dapat segera dijadwalkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Red)

HALSEL,Malutline – Masyarakat Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Selasa (21/1/2025). Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap kepemimpinan Kepala Desa Abidin Taib, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi anggaran Dana Desa (DD) senilai ratusan juta rupiah.

Aksi ini diikuti oleh puluhan warga Desa Tabalema, yang dipimpin oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat. Salah satu tokoh masyarakat, dalam orasinya, menyebut bahwa pemerintahan Abidin Taib hanya menghasilkan korupsi dan minim pembangunan infrastruktur.

“Sebagai dinas pengawasan dan lembaga auditor keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Halmahera Selatan wajib melakukan evaluasi dan audit khusus terhadap pemerintahan Abidin Taib. Indikasi korupsi DD ini sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan minimnya infrastruktur desa,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya berupa orasi, tetapi juga berujung pada pemboikotan kantor desa oleh masyarakat. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan dana desa dan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba, untuk mencopot Kepala Desa Abidin Taib dari jabatannya.

Protes berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025, di depan kantor Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan. Lokasi ini menjadi pusat perhatian masyarakat yang telah lama mengeluhkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana desa.

Masyarakat menuding Abidin Taib terlibat dalam penggelapan anggaran Dana Desa tahun 2023-2024. Modus penggelapan ini melibatkan rekayasa tanda tangan warga untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. Salah seorang warga mengungkap bahwa dana rehabilitasi teras masjid senilai Rp 12 juta dan program pemuda Bupati Cup senilai Rp 50 juta tidak disalurkan, meskipun tercatat dalam LPJ.

“Kades diketahui merekayasa tanda tangan Imam Desa Hi. Saibun Taher dan Kepala Pemuda Firdaus Abd Rajak demi membuat LPJ fiktif,” ungkap warga tersebut.

Selain itu, warga menyoroti penggunaan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 160 juta yang dianggap tidak logis, serta kegiatan sosialisasi stunting yang tidak pernah dilaksanakan tetapi dimasukkan dalam LPJ. Mirisnya, keluarga kepala desa diduga turut terlibat dalam menutupi penggelapan tersebut, termasuk dalam laporan kegiatan bulan Ramadhan 2023 yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Abidin Taib belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan ini. Masyarakat berharap DPMD dan Inspektorat segera turun tangan untuk mengaudit penggunaan dana desa secara transparan dan menyeluruh.

Masyarakat Desa Tabalema meminta agar Bupati Basam Kasuba mendengar keluhan mereka dan mengambil langkah tegas untuk mencopot Kepala Desa Abidin Taib. Mereka juga menuntut evaluasi serta audit menyeluruh terhadap anggaran Dana Desa guna memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aksi ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Mereka berharap agar kasus ini segera diusut tuntas dan menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dana desa di wilayah lainnya. (Red)

Halmahera Selatan,Malutine – Polemik dugaan penyalahgunaan dana beasiswa di STAI Alkhairaat Labuha terus berkembang. Dr. Ridwan La Tjadi, ST, MPd.I, mantan Wakil Ketua II Bidang Keuangan, akhirnya angkat bicara dan mendukung pernyataan mantan bendahara, Ustazah Mahani, yang sebelumnya mengungkap adanya pencairan dana tanpa prosedur yang sesuai.

“Apa yang diucapkan bendahara itu benar adanya. Setiap kali Ustazah Mahani menyerahkan uang ke Ketua (Rektor), beliau selalu menyampaikan kepada saya selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Pak Suharto Pulukadang, M.Pd selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan Jufri Lamoro, M.Pd sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan,” ujar Dr. Ridwan La Tjadi dalam keterangannya.

Menurut Dr. Ridwan, laporan yang disampaikan Ustazah Mahani mencakup detail penggunaan dana yang dilakukan di luar prosedur yang telah disepakati. Dana tersebut diduga dicairkan tanpa koordinasi yang semestinya antara bendahara dan pimpinan terkait.

Dr. Ridwan menyebutkan bahwa penggunaan dana ini melibatkan rektor secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa para pimpinan, termasuk dirinya, hanya mendapatkan informasi setelah dana diserahkan oleh bendahara kepada rektor. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi penggunaannya.

Polemik ini mencuat selama beberapa tahun terakhir, tetapi sorotan publik baru meningkat setelah pernyataan dari Ustazah Mahani dipublikasikan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dugaan pelanggaran prosedur keuangan ini telah menjadi perhatian serius.

Kasus ini menjadi penting karena menyangkut dana beasiswa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan mahasiswa. Jika penyalahgunaan terbukti, hal ini tidak hanya akan merusak citra institusi tetapi juga berdampak langsung pada mahasiswa yang sangat bergantung pada dana tersebut.

Dr. Ridwan menegaskan perlunya transparansi dalam menangani dugaan ini. Ia mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini. “Kami mendukung penuh investigasi atas dugaan ini. Jika ada yang salah, maka pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini mencoreng nama baik kampus dan berdampak pada mahasiswa,” katanya.

Saat ini, investigasi masih berlangsung, dan masyarakat mendesak adanya langkah tegas dari pihak terkait. Diharapkan, sistem pengelolaan keuangan di STAI Alkhairaat Labuha dapat diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dana di masa mendatang. Selain itu, pernyataan dari pihak lain yang disebut, seperti Suharto Pulukadang, M.Pd, dan Jufri Lamoro, M.Pd, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai alur dana dan prosedur yang terjadi.

Kasus ini terus mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk desakan untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak eksternal seperti bank. Dengan langkah tegas dan transparansi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap STAI Alkhairaat Labuha dapat pulih dan fungsi institusi sebagai lembaga pendidikan kembali berjalan sebagaimana mestinya. (Red)

HALTIM,Malutline – Masyarakat Halmahera Timur (Haltim) menyampaikan kerinduan mereka terhadap kehadiran TNI, terutama pembentukan Kodim dan Batalyon Teritorial Pembangunan, saat kunjungan kerja Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., ke wilayah tersebut.

Danrem yang didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura Ny. Wahyu Enoh, serta sejumlah pejabat Korem lainnya, disambut hangat oleh Bupati Haltim Drs. H. Ubaid Yakub, M.PA., Wakil Bupati Anjas Taher, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Ir. Ricky Chairul, dan jajaran pimpinan OPD Halmahera Timur, Selasa (14/1/25).

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Enoh Solehudin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja untuk mendukung Program Astacita Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa TNI akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten/kota yang terdiri dari 1 Mayon serta 8 kompi, meliputi 3 Kompi Senapan, 1 Kompi Bantuan, 1 Kompi Kesehatan Lapangan, 1 Kompi Zeni, 1 Kompi Perikanan dan 1 kompi peternakan. Selain itu, pembentukan Kodim Halmahera Timur juga menjadi prioritas.

Bupati Haltim, Drs. H. Ubaid Yakub, M.PA., dalam sambutannya menegaskan dukungan masyarakat terhadap rencana ini. Ia menyebut, Pemerintah Daerah telah menghibahkan lahan seluas 32 hektare serta kekurangan lahan akan segera dipenuhi untuk pembangunan Kodim dan Batalyon Teritorial Pembangunan. Bahkan, beberapa masyarakat secara sukarela turut menghibahkan lahan untuk markas TNI.

Selain itu, kunjungan ini juga membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi di Halmahera Timur. Saat ini, tim dari Badan Gizi Nasional telah berada di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan dapur sehat yang akan beroperasi di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan indeks makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.

“Kehadiran TNI tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Ubaid Yakub.

Rencana ini disambut baik oleh masyarakat Halmahera Timur yang berharap kehadiran TNI dapat segera terealisasi.

Diakhir kunjungan Danrem bersama Bupati dan rombongan melaksanakan peninjauan lahan hibah dari Pemda untuk pembangunan markas TNI AD. (Red)

Jakarta,Malutline – 10 Januari 2025 Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba dan Basri Salama, yang diusung dengan nomor urut 3, mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa melibatkan pasangan nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe.

Melalui pengacara mereka, Faudjan Muslim, Muhammad-Basri mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran dan ketidakadilan oleh KPU terkait penanganan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang panel MK dengan nomor perkara 258/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/1).

Menurut Faudjan, pelanggaran tersebut bermula dari penetapan lokasi pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, pemeriksaan kesehatan untuk calon kepala daerah ditetapkan di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, Kota Ternate. Namun, Sherly Tjoanda justru menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

“KPU memberikan perlakuan istimewa kepada Sherly Tjoanda, padahal seharusnya lokasi pemeriksaan semua calon berada di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie. Bahkan calon lain, seperti mendiang Benny Laos, juga menjalani pemeriksaan di tempat yang sama,” jelas Faudjan.

Faudjan menyebut, proses penetapan Sherly sebagai pengganti mendiang suaminya, Benny Laos, juga dinilai tergesa-gesa. Benny Laos meninggal dunia dalam kecelakaan kapal pada 12 Oktober 2024, dan hanya berselang 11 hari, yakni pada 23 Oktober 2024, Sherly ditetapkan sebagai calon pengganti.

“Dengan kondisi Sherly yang masih dalam perawatan akibat kecelakaan, sulit untuk membayangkan ia menyelesaikan seluruh proses administrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan, dalam waktu singkat. Penetapan ini cacat prosedural,” tegas Faudjan.

Pasangan Muhammad-Basri menganggap keputusan KPU menetapkan Sherly sebagai calon pengganti Benny tidak memenuhi syarat formal dan hukum. Mereka juga menyoroti kondisi fisik dan mental Sherly yang dianggap tidak memungkinkan untuk memenuhi kriteria calon kepala daerah.

Muhammad-Basri mengajukan tiga tuntutan utama: Pertama : Membatalkan Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang hasil suara Pilgub Malut. Kedua: Mendiskualifikasi pasangan nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, dari Pilgub Malut 2024. Ketiga: Memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara tanpa melibatkan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe.

Sidang ini menjadi salah satu dari rangkaian proses panjang dalam sengketa Pilgub Malut 2024. Keputusan akhir MK diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pihak Muhammad-Basri.

“Kami percaya Mahkamah Konstitusi akan mengedepankan asas keadilan dan integritas dalam menyikapi kasus ini,” tutup Faudjan dalam sidang. (Red)