Ternate Malutline com-Polres Ternate kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) di wilayah hukumnya. Kamis, (5/6/2025) sekitar pukul 15.20 WIT, Unit Jatanras bersama Anggota Reskrim melaksanakan razia di Kelurahan Stadion dan berhasil mengamankan 78 botol miras.

Rincian barang bukti yang diamankan adalah 15 kantong miras jenis Cap Tikus, 58 kantong miras jenis Akar, dan 5 botol besar miras jenis Akar. Pemilik miras, Marlon Anakota, 49 tahun, warga Kelurahan Stadion, diamankan dan dibawa ke Mapolres Ternate untuk proses lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Ternate, AKP Umar Kombong, SH, melalui sambungan telepon membenarkan adanya razia miras tersebut. “Ya, benar. Polres Ternate telah melaksanakan razia miras di Kelurahan Stadion dan berhasil mengamankan 78 botol miras serta 1 tersangka,” kata AKP Umar Kombong, SH.

Polres Ternate mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi miras karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Miras dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, kecelakaan, dan tindak kriminal.

Dengan adanya razia ini, Polres Ternate berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku peredaran miras dan menjaga keamanan masyarakat Kota Ternate. Polres Ternate akan terus melakukan upaya preventif dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal di wilayah hukumnya.

(Muksin)

Ternate,Malutline โ€” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal BPK RI, Dr. Suwarni Dyah Setyaningsih, kepada Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos,

dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Maluku Utara, Rabu (4/6/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada BPK atas proses pemeriksaan yang dinilainya profesional dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa hasil audit tersebut akan menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

โ€œLHP ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk pembenahan tata kelola keuangan Pemprov Malut agar lebih baik ke depan,โ€ kata Sherly.

Namun demikian, opini WDP dari BPK menandakan masih adanya catatan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Direktur LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Maluku Utara, Samsul Hamja, menilai bahwa masalah keuangan masih menjadi titik lemah utama di tubuh Pemprov.

Samsul mendesak agar Gubernur segera mengambil langkah konkret, terutama membersihkan jajaran ASN di Dinas Keuangan yang diduga masih memiliki loyalitas tinggi terhadap Kepala Dinas Keuangan, Ahmad Purbaya, yang selama ini disorot publik atas lemahnya transparansi anggaran.

โ€œJanji sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur. Kini saatnya tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Bersihkan birokrasi di Dinas Keuangan agar tata kelola keuangan bisa pulih dan program pembangunan berjalan efektif,โ€ tegas Samsul.

Hasil audit BPK RI ini diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Provinsi Maluku Utara. (Red)

Ternate Malutline com-Kepolisian Resor Ternate menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Galamama, Kota Ternate, Rabu (4/6/2025) .

Peristiwa kebakaran yang melanda beberapa unit Toko di kawasan padat penduduk tersebut memicu kepanikan warga dan menimbulkan potensi risiko keselamatan jiwa dan harta benda. Menanggapi laporan dari masyarakat, personel Polres Ternate segera diterjunkan ke lokasi guna memberikan bantuan evakuasi, pengamanan lokasi, serta dukungan terhadap petugas pemadam kebakaran dalam upaya pemadaman api.

Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto S.I.K,. M.M., menyampaikan bahwa keterlibatan anggota kepolisian dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tugas pelayanan kemanusiaan yang melekat pada institusi Polri.

โ€œKehadiran kami di tengah masyarakat tidak semata-mata untuk penegakan hukum, melainkan juga sebagai bagian dari pengayom dan pelindung masyarakat, terlebih dalam situasi darurat yang membutuhkan kehadiran aparat negara,โ€ akunya.

Di lapangan, personel Kepolisian membantu warga mengevakuasi barang-barang, mengamankan area sekitar lokasi kejadian, serta mengatur lalu lintas guna memperlancar akses kendaraan pemadam. Tindakan cepat dan sigap aparat kepolisian turut membantu mempercepat proses penanganan kebakaran dan meminimalisasi potensi dampak lebih luas.

Berdasarkan informasi sementara, tidak terdapat korban jiwa dalam insiden ini, namun beberapa Toko warga mengalami kerusakan cukup parah. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan, pendataan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan lanjutan.

Kepolisian Resor Ternate mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya selama musim kemarau, serta segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang.

(Muksin)

Halsel,Malutline โ€” Kegiatan belajar mengajar di SDN 205 Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, lumpuh total pada Rabu (4/6) akibat genangan air yang belum surut usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir.

Sekolah yang terletak di wilayah rawan banjir ini kembali tergenang air, membuat siswa dan guru tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Sejumlah ruang kelas terendam dan fasilitas belajar rusak, sehingga proses pembelajaran terhenti tanpa kepastian kapan akan dilanjutkan.

Ratusan siswa menjadi korban dari situasi ini. Mereka terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir semester yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran para orang tua dan guru karena berdampak langsung pada prestasi dan kelulusan siswa.

Sayangnya, hingga kini belum ada respons konkret dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halsel. Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khodija, disebut hanya pernah mengunjungi SDN 205 satu kali saat banjir pertama terjadi. Sejak itu, menurut warga dan pihak sekolah, tidak ada tindak lanjut atau kunjungan kembali dari pihak dinas terkait.

Pihak sekolah dan warga sekitar menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. โ€œJangankan datang ke sekolah, sekadar menanyakan kondisi pun tidak,โ€ ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.

Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah darurat guna menangani banjir yang terus berulang dan mengganggu kegiatan pendidikan. Mereka berharap ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang agar hak belajar anak-anak tidak terus terabaikan. (Red)

HAlSEL,Malutline com-Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Muhlas Yahya, didesak untuk dicopot dari jabatannya setelah diduga melakukan pemberhentian sepihak terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dua orang guru ngaji tanpa prosedur yang jelas. Selain itu, hak gaji mereka juga dilaporkan tidak dibayarkan selama beberapa bulan.

Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI), Dani Haris Purnawan, menyampaikan desakan tersebut secara terbuka kepada Bupati Halmahera Selatan. Menurutnya, tindakan Kepala Desa Muhlas Yahya tidak hanya melanggar aturan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

โ€œKami mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala Desa Ngokomalako. Ini bukan hanya soal prosedur, tapi sudah masuk ke ranah pelanggaran hak dasar warga,โ€ ujar Dani dalam pernyataannya kepada media, Selasa (3/6).

Muhalas Yahya disebut telah memberhentikan satu anggota BPD secara sepihak dan tanpa musyawarah. Selain itu, dua guru ngaji juga diberhentikan dengan cara serupa. Mirisnya, gaji mereka selama beberapa bulanโ€”tiga bulan untuk anggota BPD dan tidak disebutkan pasti untuk guru ngajiโ€”tidak kunjung dibayarkan.

Pemberhentian ini melibatkan Kepala Desa Ngokomalako, Muhalas Yahya, yang menjadi sorotan utama. Korban kebijakan ini adalah anggota BPD yang tidak disebutkan namanya serta dua guru ngaji. Selain itu, guru PAUD di desa tersebut juga dilaporkan belum menerima gaji selama dua tahun terakhir.

Kasus ini terjadi di Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Belum diketahui secara pasti kapan pemberhentian dilakukan, namun laporan ke media disampaikan pada awal Juni 2025.

Desakan muncul karena dugaan pelanggaran administrasi, pemberhentian tanpa mekanisme musyawarah desa, serta penahanan hak gaji aparat desa. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

LSM FAKI meminta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa dan keuangan desa Ngokomalako. Bupati Halmahera Selatan juga didesak segera mencopot Kades Muhlas Yahya demi menjaga integritas pemerintahan desa. (Red)