Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline— Sejumlah pekerja toko di wilayah Kota Labuha menyampaikan keluhan serius terkait kondisi kerja yang mereka alami. Melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Dr. Daud Djubedi, para pekerja meminta perhatian dan tindakan nyata dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam surat tersebut, para pekerja memohon agar pihak dinas dapat turun langsung ke lokasi tempat mereka bekerja guna melihat secara langsung kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Para pekerja mengungkapkan bahwa mereka harus menjalani jam kerja yang sangat panjang, yakni mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 22.00 malam setiap hari. Artinya, mereka bekerja sekitar 14 jam per hari tanpa kejelasan pengaturan lembur yang layak. Kondisi ini dinilai telah melampaui batas maksimal jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Tidak hanya itu, persoalan upah juga menjadi sorotan utama. Para pekerja mengaku hanya menerima gaji sebesar Rp1.000.000 per bulan. Angka ini sangat jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Selatan tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.408.000. Ketimpangan ini dinilai sangat memberatkan pekerja, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari.

“Dengan jam kerja yang panjang dan penghasilan yang sangat minim, kami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk diri sendiri maupun keluarga,” ungkap salah satu pekerja dalam isi surat tersebut.

Melalui surat terbuka ini, para pekerja berharap agar Kepala Dinas Nakertrans dapat mengirimkan petugas untuk melakukan inspeksi langsung, memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha, serta melakukan mediasi agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mereka juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai pengawas dan pelindung tenaga kerja, khususnya di sektor informal seperti toko-toko kecil yang kerap luput dari pengawasan.

Surat ini menjadi bentuk keberanian para pekerja untuk menyuarakan hak mereka, sekaligus harapan agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, para pekerja masih menunggu respon dan tindak lanjut dari Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan. Mereka berharap, langkah konkret segera diambil demi menciptakan kondisi kerja yang adil, manusiawi, dan sesuai hukum. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline— Kabar membanggakan datang dari SMA Negeri 7 Halmahera Selatan provinsi Maluku utara. Pada tahun 2026, sekolah ini kembali menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil meluluskan puluhan siswanya melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), salah satu jalur bergengsi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan di daerah terus berkembang dan mampu bersaing secara nasional. Para siswa yang dinyatakan lulus berhasil menembus berbagai program studi favorit di sejumlah perguruan tinggi ternama, mulai dari bidang teknik, kesehatan, pendidikan, hingga ilmu sosial.

Kepala SMA Negeri 7 Halmahera Selatan, Aludin H. Sabtu, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta dedikasi para guru dalam membina dan mengarahkan peserta didik sejak dini.

“Ini adalah hasil dari proses panjang. Kami terus mendorong siswa untuk berprestasi, tidak hanya secara akademik tetapi juga dalam pengembangan karakter. SNBP adalah jalur yang menilai konsistensi, sehingga disiplin belajar menjadi kunci utama,” ujarnya.

Deretan nama siswa yang lolos SNBP tahun ini menunjukkan keberagaman minat dan potensi. Ada yang diterima di program Teknik Pertambangan, Hukum Bisnis, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Biologi, Arsitektur, Farmasi, hingga Teknik Informatika.

Sebagian besar dari mereka berhasil menembus Universitas Khairun (Unkhair), sementara lainnya diterima di Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Pattimura (Unpatti).

Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa siswa SMA Negeri 7 Halmahera Selatan tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menentukan masa depan mereka. Pilihan program studi yang beragam menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Di tengah keterbatasan fasilitas yang sering menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, keberhasilan ini justru menjadi inspirasi. Para siswa mampu membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi, melainkan motivasi untuk bekerja lebih keras.

Beberapa siswa mengaku bahwa kunci keberhasilan mereka adalah konsistensi belajar, dukungan lingkungan sekolah, serta semangat untuk mengubah masa depan. Mereka berharap dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan kembali berkontribusi bagi daerah Halmahera Selatan di masa yang akan datang.

Momentum ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi adik-adik kelas untuk terus meningkatkan prestasi. Pihak sekolah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran serta memperluas akses informasi terkait pendidikan tinggi.

Keberhasilan SMA Negeri 7 Halmahera Selatan dalam SNBP 2026 tidak hanya menjadi kebanggaan sekolah, tetapi juga masyarakat setempat. Ini adalah bukti bahwa generasi muda daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional dan menjadi agen perubahan di masa depan.

Dengan capaian ini, SMA Negeri 7 Halmahera Selatan semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman. Prestasi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih gemilang. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Insiden pengusiran pengunjung secara kasar oleh salah satu pemilik kedai Nukila di kawasan Taman Nukila menuai sorotan publik. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (2/04/2025) di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate, dan dinilai mencoreng citra ruang publik yang seharusnya ramah bagi masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang pemilik lapak makanan yang diketahui berinisial Y diduga mengusir sejumlah pengunjung dengan nada tinggi dan kata-kata yang tidak pantas. Pengunjung yang hendak duduk di kursi dan meja yang berada di area taman diminta untuk segera meninggalkan tempat tersebut.

“Ngoni keluar dari kedai ini! Meja di luar jangan dulu dipakai karena hari ini kami belum berjualan,” ujar pemilik lapak dengan nada keras, sebagaimana disaksikan di lokasi kejadian.

Tindakan tersebut sontak memicu ketidaknyamanan di kalangan pengunjung. Sejumlah warga menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika pelayanan, apalagi lokasi tersebut merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, bukan ruang privat milik individu atau kelompok tertentu.

Kawasan Taman Nukila sendiri dikenal sebagai salah satu ruang publik favorit di Kota Ternate, yang sering dikunjungi warga untuk bersantai bersama keluarga. Namun, perilaku oknum pengelola kedai Nukila seperti ini dinilai berpotensi merusak kenyamanan dan citra pariwisata daerah.

Ironisnya, menurut sejumlah sumber, tindakan pengusiran tersebut bukan kali pertama terjadi. Oknum pemilik kedai yang akrab disapa “Ibu Haji” itu disebut-sebut telah berulang kali melakukan hal serupa kepada pengunjung, bahkan terhadap tamu yang hanya duduk di area kursi sebelum lapak dibuka.

“Sudah sering terjadi. Bahkan pernah ada tamu penting juga diusir hanya karena duduk sebelum lapak buka,” ungkap salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang meminta perhatian serius dari Pemerintah Kota. Wali Kota M. Tauhid Soleman didesak untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kedai di kawasan tersebut.

Selain itu, Dinas Pariwisata yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan juga diminta untuk tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap pelaku usaha di ruang publik dinilai perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas umum yang merugikan masyarakat.

Publik menilai, jika dibiarkan, tindakan semena-mena seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa ruang publik di Kota Ternate dikuasai oleh kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang mengedepankan kenyamanan, keterbukaan, dan keadilan bagi semua warga.

Lebih jauh, beredar pula anggapan di tengah masyarakat bahwa oknum tersebut merasa “kebal” karena kedekatan dengan pihak tertentu. Meski demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dan tidak boleh menjadi alasan pembiaran oleh pemerintah.

Masyarakat berharap Wali Kota M. Tauhid Soleman segera mengambil langkah tegas, baik melalui pembinaan maupun penertiban, guna memastikan bahwa kawasan Taman Nukila tetap menjadi ruang publik yang nyaman, tertib, dan ramah bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Jika tidak ada tindakan konkret, dikhawatirkan insiden serupa akan terus berulang dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fasilitas publik di daerah tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Aroma dugaan korupsi di tubuh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara semakin menyengat. Namun di tengah sorotan publik yang kian tajam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara justru dinilai tak bergerak.

Desakan keras kembali menggema. Kali ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta segera mencopot Ema Amalia dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 BPJN Malut.

Bukan tanpa alasan. Proyek preservasi jalan dan jembatan ruas Kao–Boso–Sidangoli yang menelan anggaran sekitar Rp 62 miliar diduga telah dilakukan pencairan hingga 100 persen, meski pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya rampung.

Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi—melainkan indikasi kuat praktik korupsi terang-terangan.
Front anti korupsi Indonesia (FAKI) meminta Kejati Maluku Utara Jangan Jadi Penonton, Kritik paling keras datang dari Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara.

Melalui aktivisnya, Dani Haris Purnawan, FAKI secara terbuka menantang Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk bertindak, bukan sekadar diam, “Kami mendesak Kejati segera memanggil dan memeriksa pihak BPJN Maluku Utara, Jangan hanya jadi penonton di tengah dugaan korupsi yang sudah terang di depan mata,” tegas Dani.

Lebih jauh, Dani menyebut kondisi ini sebagai potret kegagalan penegakan hukum di daerah “Selama ini Kejati Maluku Utara terkesan mandul menghadapi BPJN. Seolah-olah lembaga ini kebal hukum dan tidak tersentuh,” tambahnya.

Dugaan Terang, Penegakan Gelap
Publik kini mempertanyakan Ada apa dengan Kejati Maluku Utara?
Pasalnya Dugaan sudah mencuat ke publik Nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah Indikasi pencairan anggaran penuh sebelum pekerjaan selesai
Namun hingga kini, belum terlihat langkah konkret seperti pemanggilan terbuka, penyelidikan serius, apalagi penetapan tersangka.

Kondisi ini memunculkan kecurigaan liar di tengah masyarakat—bahwa ada ketakutan, pembiaran, atau bahkan sesuatu yang lebih dalam.

APH Diminta Berani, Jangan Pilih Diam
Tidak hanya Kejati, tekanan juga diarahkan kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agar segera turun tangan sebelum kepercayaan publik runtuh total.

Karena jika dugaan sebesar ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke masyarakat sangat jelas, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Ini Ujian Nyata Integritas Kejati Maluku Utara dalam penangan Kasus BPJN Maluku Utara kini bukan sekadar soal proyek jalan Ini telah berubah menjadi ujian integritas bagi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Publik menunggu apakah Kejati Maluku Utara akan membuktikan diri sebagai penegak hukum yang berani,
atau justru mengukuhkan stigma sebagai institusi yang tak berdaya di hadapan BPJN Maluku Utara pada anggaran besar. Tegasnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Sorotan terhadap kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara kembali menguat. Kali ini, desakan keras dari LSM Front anti Korupsi Indonesia (FAKI) ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera mencopot Ema Amalia dari jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 BPJN Malut.

Desakan yang di sampaikan ketua LSM front anti korupsi Indonesia provinsi Maluku Utara Dani Haris purnawan Jumat (2/03/2026) tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak menilai, terdapat indikasi serius dalam pelaksanaan proyek preservasi jalan dan jembatan pada ruas strategis Kao–Boso–Sidangoli yang dibiayai melalui APBN.

Informasi yang beredar menyebutkan, proyek dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp62 miliar itu diduga telah dilakukan pencairan anggaran hingga 100 persen, meski pekerjaan di lapangan disebut-sebut belum sepenuhnya rampung namun pihak kejaksaan tinggi Maluku Utara dinilai takut hadapi Pihak BPJN Maluku Utara.

Jika dugaan tersebut benar, maka hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran serius dalam tata kelola keuangan negara, bahkan membuka ruang terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

Tekanan Publik Menguat Gelombang desakan tidak hanya datang dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari mahasiswa dan aktivis yang menilai bahwa posisi PPK sangat strategis dan bertanggung jawab penuh terhadap proses administrasi hingga realisasi proyek.

Mereka menegaskan bahwa pencopotan jabatan penting dilakukan guna
Menjaga objektivitas pemeriksaan
Menghindari potensi konflik kepentingan
Membuka jalan bagi penegakan hukum yang transparan

APH Diminta Tidak Diam
Selain mendesak Kementerian PUPR, publik juga menyoroti peran aparat penegak hukum (APH), khususnya di Maluku Utara.

Sejumlah pihak secara terbuka meminta:
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, Pasalnya, hingga saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap dugaan dan desakan publik, yang terlihat sangat signifikan tanpa adanya langkah hukum oleh pihak kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara

Ujian Integritas Penegakan Hukum
Kasus ini dinilai menjadi ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur, khususnya di kejaksaan tinggi Maluku Utara.

Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan tinggi Maluku Utara.

Publik kini menunggu langkah tegas dari Kementerian PUPR maupun aparat penegak hukum. Apakah dugaan ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau justru kembali menguap tanpa kejelasan.
Satu hal yang pasti, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. (Red)