Berita, Daerah, Halteng|oleh

HALTENG, Malutline-Com Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Ikram Malan Sangaji Sabtu sore (19/04/2025) melakukan penertiban pembangunan rumah,

di depan Pulau Yefi, Penertiban ini dilakukan karena pembangunan di lokasi tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tidak bersekolah serta menyulitkan akses terhadap listrik dan air bersih, mengingat lokasinya yang jauh dari fasilitas kampung.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji saat mengujungi warga di Depan Pulau Yefi Sebagai pemerintah Darah pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih lokasi pembangunan rumah selain itu warga juga di sarankan Sebaiknya membangun rumah untuk pemukiman warga sebaiknya di bangun di Desa Goeng, agar dapat menikmati fasilitas listrik, akses air, dan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bersekolah.

“warga juga di Mohon pengertiannya karena penertiban ini di lakukan karena bukan persoalan antara suka dan tidak tidak suka tapi di lakukan demi kebaikan bersama, bagi masa depan generasi mendatang karena jika,

di biarkan anak-anak yang bermukim dengan orang tua mereka di lokasi pembangunan rumah di depan pulau Yefi dinilai sangat tidak layak untuk di jadikan tempat pemukiman warga jadi harus di tertibkan di arahkan kelokasi yang lebih layak untuk di bangun pemukiman warga agar mendukung kemajuan halteng lebih baik kedepan”. cetusnya.

pada saat penertiban yang di lakukan oleh pemerintah Daerah (Pemda) Halteng yang di pimpin langsung oleh Bupati Halteng Ikram malan Sangaji mendapat respon yang baik,

oleh masyarakat setempat dengan berbesar hati mengikuti arahan dan ajakan Bupati Halteng untuk berpindah di lokasi yang di sarankan oleh Pemda Halteng dalam membangun pemukiman warga tersebut. (Mashuri)

Berita, Daerah, Halsel|oleh
Foto istimewa Deputy GM Legal & PR PT Wanatiara Persada, Darmanusa Alting

Halsel Malutline-Com PT Wanatiara Persada (WP) site Haul Sagu akan menggelar lomba tarik tambang pada 25-27 April 2025 mendatang sebagai rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Inisiatif ini diambil oleh para pimpinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Jinchuan Group Co.Ltd. Tiga pemenang dalam pertandingan akan mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang tunai.

Deputy GM Legal & PR PT Wanatiara Persada, Darmanusa Alting, mengatakan lomba tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para karyawan, baik TKA maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Di sela-sela kesibukan kerja, manajemen perusahaan tambang nikel ini mengizinkan karyawan meluangkan waktu untuk mengikuti lomba tarik tambang, baik kategori putra maupun putri,” ujar Darmanusa dalam keterangan resminya, Jumat (18/4/2025).

Pimpinan PT Wanatiara Persada, Suherman, juga turut menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Buruh Sedunia kepada seluruh karyawan.

“Semoga momen ini kita gunakan untuk saling menjaga dan membangun kebersamaan, mempererat hubungan sesama karyawan dengan pihak manajemen,” kata Suherman.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara baik dengan berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang dibuat berdasarkan sandaran hukum peraturan pemerintah.

“Sekali lagi, atas nama Manajemen PT Wanatiara Persada, kami mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia,” tambahnya.

Manajemen PT Wanatiara Persada berharap kegiatan ini dapat mempererat kerja sama antara seluruh pekerja dengan pihak manajemen, memperkokoh kebersamaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi kelancaran operasional perusahaan.

“Kami juga berharap jika ada permasalahan ketenagakerjaan, dapat diselesaikan melalui dialog dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan perusahaan,” ujar Darmanusa.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahan (SPTP) PT Wanatiara Persada, Ibnu Basalama, mengapresiasi inisiatif manajemen dalam menyelenggarakan kegiatan memperingati May Day. Menurutnya, kegiatan ini dapat membantu karyawan mengurangi dampak stres dari pekerjaan sehari-hari.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan TKA maupun manajemen TKI. Kami akan bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan ini meskipun di tengah pekerjaan yang menumpuk,” kata Ibnu.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan manajemen terkait kemungkinan agenda lain seperti dialog bersama atau kegiatan lainnya dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia tahun ini. (Red)

Berita, Daerah, Kesehatan, Komunitas, Nusantara, Pemda|oleh

Jayapura | MalutLine.Com

Penyakit HIV-AIDS di Papua semakin memprihatinkan karena jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat sejak tahun 1979. Kondisi budaya masyarakat Papua dan rendahnya tingkat pendidikan kesehatan reproduksi turut menunjang risiko terjangkitnya penyakit HIV/AIDS di Papua. Faktor pemicu lain misalnya faktor ekonomi, gaya hidup dan broken home. (19/04/2025)

Pemerintah telah berusaha dengan menetapkan kebijakan nasional ABC atau abstinency, be faithful dan condom, dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS, namun  belum menunjukkan hasil yang bermakna, bahkan beberapa penelitian merekomendasikan adanya penelitian  tentang model lokal penanggulangan HIV-AIDS di Papua. Sesungguhnya hal   inilah yang mendorong peneliti untuk   mencari bentuk model lokal dalam kaitannya dengan penanggulangan HIV/AIDS di Papua.

Sekretaris Dinas Kesehatan(Dinkes ) Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, M.Kes kepada media mengatakan data Dinkes hingga 31 Desember 2024 tercatat ada 21.129 orang dengan kasus HIV/AIDS di Papua,  angka tersebut tercatat pengidap HIV/AIDS berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.644 orang sedangkan untuk laki-laki  berjumlah 9.463 orang.

” Angka penyebaran HIV/AIDS di Papua ini tak lagi bisa dipandang sebelah mata ,”ungkapnya.( Kamis,17 April 2025)

Sekretaris Dinkes menjelaskan bahwa  angka pengidap HIV/AIDS perempuan   lebih banyak karena mereka enggan   memeriksakan diri ke pusat pelayanan    kesehatan dibanding laki-laki.

” Dari sembilan kabupaten kota di  Papua, Kota Jayapura paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu 8.864 kasus, Biak sebanyak 3.374 kasus, Jayapura 5.480 kasus, Keerom 522 kasus, Yapen 2.069 kasus, Mamberamo Raya 76 kasus, Sarmi 205 kasus, Supiori 253 kasus, Waropen 286 kasus,” bebernya

dr Aaron Rumainum, M.Kes, menerangkan bahwa penyebab angka pengidap HIV/ AIDS untuk kaum perempuan tinggi di Papua selain enggan memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, mereka juga tidak rutin melakukan pengobatan secara tuntas dengan baik.

” Untuk fasilitas penyediaan stok kondom perempuan bagi wanita, karena pemerintah tidak menyediakan itu, dan juga tidak ada sosialisasi penggunaan kondom perempuan kepada kaum perempuan. Hanya menyediakan kondom  untuk laki-laki. Hal-hal seperti ini sangat rawan sekali dan berpotensi dapat menularkan HIV/AIDS ke orang lain,” ujarnya.

dr. Aaron  Rumainum, M.Kes menghimbau kepada masyarakat peduli di Papua untuk  mengurangi perilaku risiko tinggi penularan HIV/AIDS.

” Misalkan penggunaan narkoba jarum suntik yang bergantian, perilaku hubungan seksual yang bertukar pasangan, dan menggunakan kondom saat berhubungan sex bebas juga satu hal yang lebih penting lagi jangan takut memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan HIV / AIDS yang ada di Papua,” harapnya.

Sementara itu Ketua Garuda Nusantara Kota Jayapura, Andi Askari Mallawa.S.kom selaku pemerhati masalah sosial di kota Jayapura menghimbau, kepada pemerintah  khususnya Dinas Kesehatan Papua Kota Jayapura  agar menyediakan stok kondom perempuan.

” Kami selaku pemerhati masalah sosial menghimbau kepada Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinkes untuk menyiapkan stok kondom perempuan agar sedikit banyak dapat membantu mengurangi penularan HIV/AIDS,” tutupnya. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Halsel, Pemdes|oleh
Halsel Malutline-Com Warga Desa Dowora mempertanyakan komitmen dan transparansi Kepala Desa, Eli Saleh, setelah diketahui bahwa kantor desa hingga saat ini masih berstatus kontrakan. Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga bertentangan dengan semangat regulasi pengelolaan dana desa yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Kades Dowora Eli Saleh memakai sistem kontrak rumah warga dijadikan Kantor Desa tidak transparan kepada masyarakat dan bahkan Eli Saleh menjabat dua periode

Kandi Muhlis salah satu Aliansi Gerakan Mahasiswa Dowora (GMD) memaparkan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan salah satu prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.” Kata Kandi Muhlis kepada media ini Sabtu, (19/4/2025)

Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan antara amanat regulasi dan realisasi di Desa Dowora. Kantor desa yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik dan administrasi yang layak justru hanya menempati bangunan sewaan sejak beberapa tahun terakhir.

“ Lanjut Kandi, Ini jelas sesuai informasi yang beredar di masyarakat, bukan hanya masalah fasilitas, tapi juga soal kepatuhan terhadap aturan. Kenapa kantor desa masih disewa padahal dana desa bisa digunakan untuk membangun gedung sendiri?” tegas salah satu warga..

“Kandi menilai kades mengabaikan pembangunan kantor permanen berpotensi melanggar asas efisiensi anggaran. Biaya sewa yang dikeluarkan setiap tahun dinilai sebagai pemborosan, apalagi tanpa kejelasan rencana pembangunan kantor tetap”. Akunya

Kepala Desa Dowora, Eli Saleh, hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi publik. Diamnya kepala desa justru memunculkan spekulasi bahwa ada praktik pengelolaan dana yang tidak transparan.” Jelasnya

“Setiap tahun dana ratusan juta masuk, tapi kantor desa masih ngontrak? Wajar kalau warga mulai curiga. Kami minta Inspektorat dan Dinas PMD segera turun tangan,” ujar seorang warga dengan nada kesal.

Warga Desa Dowora kini mendesak adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran desa, serta mendorong agar pembangunan kantor desa permanen segera direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan negara.” Pungkas Kandi yang dilihat di lapangan (Red)

Berita, Daerah|oleh

 

Ternate Malutline-Com Para Calon Penumpang KM. Permata Bunda dari Pelabuhan Kota Ternate Menuju pelabuhan Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan sistim Penjualan Tiket yang di lakukan oleh Loket Penjualan Tiket di Ternate yang dinilai penuh pungutan liar dengan calon penumpang karena Harga tiket dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan Kupal Bacan dengan harga Rp. 170.000,- angka itu tertera pada tiket fisik,

Keluhan ini di sampaikan salah seorang Calon penumpang Muhamad, melalui unggahan postingan di media sosial Facebook dan watsahap grup Jumat (18/04/2025) mengatakan setiap penumpang harus membayar tiket yang tertera di fisik tiket dengan nilai Tiket Rp. 170.000, selain pembayaran tiket calon penumpang juga di kena beban pembayaran baiaya, Asuransi Rp. 8.000,- Admin Rp.15.000, sehingga Total Pembayaran yang di bayar oleh calon penumpang sebesar Rp. 193.000,.

“sudah begitu pihak Agen Penjualan tiket KM. Permata Bunda tidak berada di loket penjualan tiket, informasi dari salah satu petugas agen kapal lain, bahwa jam 14.00 wit, baru dibuka penjualan tiket offline, Untuk dapatkan tiket online, calon penumpang harus membeli dari calo tiket yang ada di lokasi loket penjualan tiket. Kenapa dibilang Calo Karena mereka tidak punya identitas agen berupa tanda pengenal agen, Penjualan tiket online tujuannya untuk memudahkan calon penumpang tapi calon penumpang dikenakan biaya lain-lain yang tak terduga”,

“Ia mengatakan ini Ada indikasi Pungutan Liar (Pungli). Olehnya itu, Dinas/Badan terkait di jajaran Pemda Halmahera Selatan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate segera menindaklanjuti jika ada indikasi Korupsi, Solusi terbaik, kembalikan cara penjualan offline seperti dulu. Jika di biarkan, sama dengan mendidik Agen dan Calo untuk Korupsi olehnya itu pihaknya mendesak pihak terkait dan aparat penegak hukum (APH) untuk memproses hukum dugaan pungutan liar yang di lakukan oleh pihak loket Agen KM. Bunda Maria akunya”,

Sementara itu Pihak agen Loket KM. Bunda Maria kota ternate masih dalam upaya konfirmasi sehingga berita ini diturunkan (Red)