Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

Halsel Malutline com-Harap cemas para ribuan tenaga Honorer yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 tahap pertama tahun 2025 yang menunggu kejelasan status mereka selama pasca pengumuman hasil seleksi sudah mamasuki kurang dari satu tahun baru saja mendapat informasi mereka segera menerima Surat Keputusan (SK) PPPK.

Hal ini berdasarkan data dan informasih yang di himpun media Malutline penyerahan SK para pegawai PPPK dijadwalkan pada Senin (16/06/2025) pekan depan, oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, dan wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muksin serta sekda Halmahera Selatan Safiun rajulan dan akan di hadiri pejabat di Halmahera Selatan.

Informasi ini membuat rasa cemas para ribuan tenaga PPPK yang diangkat pada seleksi tahap pertama tahun 2025, berganti dengan rasa kebahagiaan atas perjuangan dan pengabdian mereka selama ini karena ada tenaga honorer yang lolos pada seleksi PPPK ini ada yang masa pengabdiannya suda lebih dari 10 tahun dan mereka menunggu kepastian kabar baik tersebut bakal direalisasikan oleh Pemda Halsel di bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin dengan penyerahan SK PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Dr. Abdillah Kamarullah, yang dikonfirmasi kepada Malutline belum lama ini membenarkan rencana penyerahan SK bagi ribuan tenaga PPPK yang lolos seleksi beberapa waktu lalu insya Allah akan di serahkan pada Senin (16/06/2025) kalau tidak ada halangan dan hambatan apapun akan di serahkan sesuai jadwal yang sudah di tentukan.

“Ia mengatakan penyerahan SK PPPK tersebut akan dilakukan oleh Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba bertempat di kantor Bupati Halmahera Selatan sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan pada tanggal 16 Juni tahun 2025 saat apel gabungan,” Ujarnya. (Red)

Halsel|oleh

HALSEL, Malutline Kepala Desa Jeret, Irfan Yusnan Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara diduga kuat menyelewengkan dana desa hingga miliaran rupiah sejak menjabat tahun 2018. Selama enam tahun, puluhan kegiatan yang tercantum dalam APBDes tak pernah direalisasikan, bahkan sebagian besar diduga fiktif.

Warga menyebut hanya tiga proyek fisik yang dikerjakanjalan, yakni inspeksi tahun 2019, tambatan perahu 2020, dan kantor desa pada 2024. Sementara anggaran pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang rutin dianggarkan setiap tahun, nihil pelaksanaan.

Laporan Inspektorat Halsel tahun 2021 mencatat temuan dana desa di Jeret sebesar Rp 640 juta untuk periode 2018–2020. Irfan telah menandatangani SKTJM bersama 14 kepala desa lain, namun hingga kini belum ada pengembalian atau proses hukum.

Pada 2023, Dana Desa Jeret mencapai Rp 1,17 miliar. BLT sebesar Rp 118,8 juta diduga tidak sepenuhnya disalurkan. Pengadaan penerangan desa senilai Rp 365 juta juga janggal, karena modul tenaga surya diambil dari bantuan pusat, sementara anggaran dicairkan penuh.

Sejumlah kegiatan lain terindikasi fiktif, di antaranya insentif kader posyandu (Rp 12 juta), bantuan rumah tidak layak huni (Rp 40 juta), serta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan nilai total lebih dari Rp 100 juta.

Tahun 2024, dana desa kembali digelontorkan sebesar Rp 1,2 miliar. Namun, yang direalisasikan hanya gaji aparatur dan BLT. Satu-satunya proyek fisik adalah pembangunan kantor desa senilai hampir Rp 500 juta. Kegiatan sosial dan pemberdayaan kembali absen.

Total dugaan penyelewengan sejak 2018 diperkirakan menembus angka miliar. Warga mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk turun tangan dan menindaklanjuti laporan yang selama ini diabaikan.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, sebelumnya telah mengingatkan seluruh kepala desa untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Namun, peringatan itu tampaknya tak cukup menghentikan praktik korupsi di tingkat desa.

Masyarakat Jeret kini kehilangan kepercayaan dan menuntut keadilan. Mereka tidak butuh janji atau rapat seremonial, melainkan tindakan tegas atas dugaan korupsi yang sudah terlalu lama dibiarkan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel|oleh

Halsel Malutline com-Bencana banjir yang melanda Desa Soligi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, mendapat perhatian serius dari warga setempat, yakni salah satu putra daerah, Asyudin La Masiha kepada Malutline Sabtu Sabtu (14/06/2025) Ia menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Soligi tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan yang beroperasi di sekitar kawasan pemukiman.

Dikatakannya sebelum adanya aktivitas perusahaan tambang PT. Harita group di wilayah Desa Soligi, curah hujan dengan intensitas tinggi sekalipun tidak pernah berakibat pada terjadinya banjir, Oleh karena itu, banjir yang kini terjadi tidak dapat dilepaskan dari dampak ekologis akibat keberadaan perusahaan tambang PT. Harita Group yang mengubah bentang alam di sekitar desa.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas pertambangan PT. Harita Group harus dilihat sebagai faktor utama dalam bencana ini Bukan semata-mata karena hujan, melainkan karena hutan yang sebelumnya menjadi penyangga air telah berkurang atau hilang akibat pembukaan lahan tambang,” ujar Asyudin.

Dampak dari banjir tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga memaksa sebagian warga untuk mengungsi. Aktivitas sosial dan ekonomi warga menjadi lumpuh sementara, dan situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Olehnya itu pihaknya mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk segera mengambil langkah cepat dan serius. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim investigasi independen guna memastikan secara ilmiah apa yang menjadi penyebab utama banjir, serta menilai sejauh mana kerusakan hutan akibat pertambangan telah memperburuk kondisi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah sekitar Soligi. Evaluasi ini penting untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.

“Langkah-langkah konkret perlu segera diambil, agar keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Soligi dapat terlindungi, Banjir ini adalah peringatan keras bahwa aktivitas pertambangan yang tidak terkendali membawa dampak serius bagi ekologi dan kehidupan sosial masyarakat,” tegas Asyudin. (Red)

Berita, Daerah, Halsel|oleh

Halsel Malutline com-Hujan Deras yang mengguyur Desa Wayaloar kecamatan Obi selatan kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada Jumat (13/06/2026) sekitar pukul 14.50 WIT mengakibatkan Desa tersebut mengalami Bencana Banjir Bandang.

Berdasarkan laporan dari salah seorang warga Desa Wayaloar, Jefri Daeng, kepada Malutline Jumat (13/06/2025) “mengatakan banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba membawa material lumpur, batu, dan kayu yang menghantam permukiman warga,” ucapnya.

Dikatakannya Akibat dari kejadian hujan Deras yang mengakibatkan banjir bandang ini, sehingga salah seorang warga Desa Wayaloar mengalami korban di bawa banjir bandang dan akhirnya korban yang terbawa banjir bandang dilaporkan di temukan warga dalam keadaan meninggal dunia, korban yang ditemukan tersebut bernama Jon Sumbari 57 tahun.

“Atas kejadian ini Masyarakat Desa Wayaloar kecamatan Obi selatan diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah desa (pemdes) setempat guna mengantisipasi potensi bencana berikutnya, mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut,” bebernya.

Atas kejadian ini pihak pemerintah kabupaten Halmahera Selatan maupun DPRD belum ada respon atas kejadian bencana banjir bandang di desa Wayaloar yang mengakibatkan satu orang warga meninggal tersebut karena Pemda Halsel dan sebagian anggota DPRD Halsel di ketahui masih berada di kota Makassar dalam rangka menghadiri acara salah seorang anggota DPRD Halsel yang melangsungkan pernikahan di kota Makassar Sulawesi Selatan.

“Untuk banjir yang terjadi di Desa Obi bukan hanya terjadi di desa Wayaloar kecamatan Obi selatan namun banjir bandang tersebut juga di ketahui melanda Desa Kawasi, soligi dan Desa wayaloar akibat banjir bandang itu Indikasinya telah terjadi pembalakan kayu oleh perusahan kayu PT. Telaga bakti dan perusahan Harita Group di Desa kawasi perusahan beroperasi,” pungkasnya. (Red)

Berita, Daerah, Polres, Ternate|oleh

Ternate Malutline com-Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan peninjauan lokasi bedah rumah di RT 008 RW – Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, pada Jumat (13/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bhayangkara.

Kapolres Ternate tiba di lokasi dan langsung meninjau kondisi fisik rumah yang akan dibedah.

AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa rumah yang dibedah benar-benar layak dan tepat sasaran, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kapolres Ternate.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini sejumlah pejabat Polres Ternate, antara lain Wakapolres Ternate Kompol Kurniawi H. Barmawi, S.I.K., dan perwira Polres Ternate serta perwakilan dari Dinas Perkim Kota Ternate, Kasi Perumahan Bapak Rusdianto Ahmad.

Kegiatan peninjauan ini disambut baik oleh warga sekitar yang mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Ternate.

Program bedah rumah ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi penerima bantuan dalam menjalani kehidupan yang lebih layak dan nyaman.

(Muksin)