Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, mengeluhkan kondisi jaringan listrik di wilayah mereka yang dinilai sangat membahayakan. Sejumlah kabel listrik terlihat kendur, rendah, bahkan dapat dijangkau oleh anak-anak, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius akan risiko tersengat listrik.

Menurut laporan warga, kabel yang seharusnya berada pada ketinggian aman justru dibiarkan menggantung rendah tanpa perawatan memadai. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat, terlebih bagi anak kecil yang tidak memahami bahaya listrik tegangan tinggi.

“Kabel ini bisa dipegang oleh anak kecil. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ini sudah sangat membahayakan,” ujar salah satu warga yang meminta pihak berwenang segera turun tangan.

Warga menilai bahwa pihak terkait, baik pemerintah desa maupun unit pelayanan PLN setempat, belum mengambil langkah perbaikan, meski kondisi kabel telah lama menjadi keluhan.

Kondisi ini juga berpotensi memicu insiden fatal seperti kebakaran, korsleting listrik, hingga korban jiwa, terutama saat cuaca ekstrem atau hujan lebat yang dapat memperburuk risiko.

Masyarakat Desa Orimakurunga mendesak PLN serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan pengecekan, perbaikan, dan normalisasi jaringan listrik demi menjaga keselamatan publik.

Mereka berharap perhatian serius dari pihak berwenang agar tidak terjadi tragedi yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Pelaksanaan Bupati Cup kembali menjadi sorotan tajam publik. Kritik keras disampaikan oleh warga Halmahera Selatan, Sadia Iskandar Alam, melalui akun Facebook pribadinya, menyoroti kekacauan teknis yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Sadia menegaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan selaku panitia pelaksana wajib bertanggung jawab atas berbagai insiden yang terjadi di lapangan, khususnya aksi pemalangan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

“Masyarakat yang tidak mengetahui jalannya pertandingan justru menjadi korban akibat pemalangan jalan dan gangguan lain yang tidak seharusnya terjadi,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Sadia menyebut bahwa tujuan penyelenggaraan Bupati Cup—yakni pembinaan atlet muda serta mempererat silaturahmi antarwarga—justru tidak tercapai karena lemahnya manajemen panitia. Ia menilai ketidaksiapan panitia merupakan bukti kegagalan dalam mengelola event sebesar ini.

“Apabila panitia tidak mampu melaksanakan event secara profesional, maka sebaiknya kegiatan ini dihentikan. Jangan jadikan masyarakat sebagai korban dari ketidakmampuan penyelenggara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sadia meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta seluruh panitia Bupati Cup.

“Kinerja yang amburadul seperti ini dapat merusak nama baik Bupati. Ini harus dievaluasi segera,” tulisnya.

Unggahan tersebut kini menuai perhatian luas di media sosial, dengan banyak warga yang mendukung desakan agar pemerintah daerah memastikan penyelenggaraan Bupati Cup berjalan profesional, tertib, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

TERNATE, Malutline-— 11 Desember 2025. Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ) tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate bertempat di Hotel Bela Ternate.

Kegiatan yang bertujuan memperkuat capaian perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Maluku Utara ini dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir. Sri Haryanti Hatari. Turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate I Wayan Alid Mahendra, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Daniel Pananagan, S.H., M.H.

Kegiatan monitoring ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, sebagai upaya kolaboratif memperkuat implementasi Universal Coverage Jamsos di kabupaten/kota.

Dorongan Pemerintah untuk Perluas Perlindungan Pekerja Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan progres capaian jaminan sosial di Maluku Utara, termasuk tantangan dan strategi percepatan agar seluruh pekerja formal maupun informal dapat terlindungi secara menyeluruh.

Sekda Ternate Rizal Marsaoly menegaskan komitmen Pemkot Ternate untuk terus memperluas kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan, aparatur, maupun pelaku ekonomi produktif di tingkat kota.

“Perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh pekerja. Pemerintah Kota Ternate terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar Universal Coverage benar-benar tercapai,” ujarnya.

Kolaborasi Pemda, BPJS, dan Aparat Penegak Hukum Dukungan Kejaksaan Tinggi melalui Asdatun dalam forum ini memberi sinyal kuat bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas bersama. Penegakan kepatuhan perusahaan dan badan usaha akan diperkuat untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak jaminan sosial sesuai regulasi.

Komitmen Menuju Maluku Utara yang Lebih Aman dan Produktif Melalui kegiatan Monev UCJ ini, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum semakin mempertegas komitmen mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi yang aman, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Ratusan suporter dan masyarakat Desa Hidayat melakukan aksi menduduki Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Kamis (11/12/2025) siang. Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas keputusan panitia turnamen sepak bola yang mendiskualifikasi kesebelasan Hidayat dari kompetisi yang sedang berlangsung.

Massa tiba di halaman kantor bupati sambil membawa spanduk dan poster, meminta agar keputusan diskualifikasi tersebut segera dicabut. Menurut mereka, putusan panitia dianggap tidak adil, sepihak, dan merugikan tim serta masyarakat pendukung.

“Kami datang untuk meminta keadilan. Diskualifikasi ini tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Kami minta panitia mempertimbangkan ulang,” teriak salah satu orator aksi.

Aksi ini berlangsung tertib meski diwarnai sorakan dan desakan agar pemerintah daerah turun tangan. Perwakilan masyarakat Hidayat menilai bahwa turnamen sepak bola seharusnya menjadi ajang sportivitas, bukan memicu polemik akibat keputusan yang dinilai tidak transparan.

Tuntut Mediasi dan Klarifikasi Panitia
Selain pencabutan diskualifikasi, massa juga meminta panitia segera membuka ruang mediasi terbuka agar kedua pihak bisa menyampaikan kronologi dan bukti secara jujur.

“Kami tidak mencari ribut. Kami hanya ingin keputusan yang objektif. Kalau tim kami salah, tunjukkan buktinya. Jika tidak, batalkan diskualifikasi itu,” ujar salah satu tokoh pemuda Hidayat.

Harapkan Intervensi Bupati Aksi ini juga dibarengi permintaan agar Bupati Halmahera Selatan turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut. Warga menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan moral untuk memastikan jalannya turnamen tetap profesional dan tidak merugikan peserta.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di sekitar kantor bupati menunggu respons resmi dari panitia maupun pemerintah daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Sejumlah guru dan tenaga administrasi tingkat SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan mengeluhkan adanya dugaan pemotongan gaji yang dilakukan oleh oknum bendahara pada instansi tersebut.

Informasi yang dihimpun dari para tenaga PPPK menyebutkan bahwa potongan yang dimaksud mencapai sekitar Rp200 ribu per orang, dan terjadi pada pencairan gaji terbaru. Para pegawai mengaku tidak pernah menerima penjelasan resmi mengenai alasan maupun dasar potongan tersebut.

“Sampai sekarang kami tidak tahu potongan itu untuk apa. Tiba-tiba gaji yang kami terima berkurang,” ungkap salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia berharap pihak dinas segera memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun keresahan di lapangan.

Para tenaga PPPK menilai, bila benar potongan itu tidak memiliki dasar regulasi, maka tindakan tersebut sangat merugikan pegawai yang menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji bulanan mereka. Beberapa di antaranya juga mendorong agar pemerintah daerah atau inspektorat melakukan pengecekan dan audit internal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Halmahera Selatan maupun bendahara yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemotongan tersebut. Masyarakat dan tenaga PPPK berharap ada penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Red)