Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline – Aktivitas di Puskesmas Saketa dalam beberapa bulan terakhir menghadapi gangguan yang tidak biasa. Hewan ternak berupa sapi, yang diduga milik sejumlah warga sekitar, berkeliaran bebas dan menjadikan halaman puskesmas sebagai area makan hingga tempat bermain. Akibatnya, bunga dan tanaman hias yang ditata dengan rapi oleh petugas puskesmas rusak, bahkan beberapa fasilitas kecil ikut terinjak dan berantakan.

Fenomena ini bukan terjadi sekali-dua kali. Hampir setiap hari, terutama pada malam hingga dini hari, sapi-sapi tersebut terlihat masuk ke area puskesmas tanpa hambatan, mengingat puskesmas belum memiliki pagar pembatas. Hal ini membuat tenaga kesehatan dan masyarakat merasa resah karena lingkungan yang seharusnya bersih dan nyaman untuk pelayanan kesehatan justru tampak tidak terpelihara.

Bunga Hancur, Tanah Becek, Halaman Acak-Acakan, Menurut pantauan warga, beberapa jenis bunga hias hasil swadaya pegawai puskesmas tampak rusak parah. Tanah taman menjadi becek akibat injakan sapi yang masuk bergerombol. Kejadian ini membuat halaman puskesmas terlihat semrawut dan jauh dari kesan rapi yang seharusnya menjadi standar fasilitas kesehatan.

Seorang warga Desa Saketa mengungkapkan kekesalannya, “Mohon maaf, Puskesmas Saketa ini belum ada pagar. Sapi-sapi warga sering masuk dan merusak bunga. Kami harap pemilik ternak bisa buatkan kandangnya. Ini sudah sering terjadi,” ujarnya.

Dalam beberapa dokumentasi warga, terlihat jelas sapi-sapi berkeliaran hingga ke teras puskesmas — situasi yang membuat banyak pengunjung geleng kepala.

Petugas Puskesmas Mengaku Kewalahan, Para tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Saketa mengaku bahwa persoalan ini sudah menjadi rutinitas yang menguras waktu dan tenaga. Setiap pagi, sebelum memulai pelayanan, mereka harus membersihkan halaman dari jejak kaki sapi, dedaunan yang berantakan, hingga kotoran ternak.

Seorang petugas menyampaikan “Kami datang pagi-pagi harus bersihkan halaman dulu. Bunga sudah tidak terhitung berapa kali rusak. Ini sangat mengganggu, apalagi situasi puskesmas harus bersih,” ujarnya dengan nada prihatin.

Ketidaknyamanan ini bukan hanya dirasakan oleh petugas, tetapi juga oleh pasien dan keluarga pasien yang berkunjung, Warga Minta Tanggung Jawab Pemilik Sapi, Desakan kini dialamatkan kepada para pemilik ternak yang diduga membiarkan sapi berkeliaran bebas tanpa pengawasan. Warga menilai bahwa seharusnya pemilik ternak bertanggung jawab, mengingat area puskesmas adalah fasilitas umum yang harus dijaga dan dihormati bersama.

Tokoh masyarakat setempat menyampaikan keprihatinannya “Ada banyak lahan luas untuk ternak. Tapi yang jadi korban halaman puskesmas. Kami harap pemilik ternak sadar dan segera bikin kandang atau ikat sapinya baik-baik.”

Harapan Pemasangan Pagar dari Pemerintah Daerah Selain menegur pemilik ternak, masyarakat juga mendorong pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Kesehatan Halmahera Selatan agar memperhatikan kondisi puskesmas ini. Ketiadaan pagar dianggap sebagai faktor utama yang membuat hewan sapi dengan mudah masuk.

Pemerintah diharapkan segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pagar demi menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan lingkungan puskesmas.

“Ini bukan sekadar soal bunga rusak. Ini soal standar kebersihan fasilitas kesehatan. Kalau ada pagar, masalah seperti ini pasti selesai,” tutur seorang warga lainnya.

Pelayanan Kesehatan Tidak Boleh Terganggu oleh Hewan Ternak, Puskesmas Saketa merupakan fasilitas kesehatan vital bagi masyarakat Gane Barat. Lingkungan yang rapi, bersih, dan steril menjadi bagian penting dari standar operasional pelayanan kesehatan. Gangguan dari hewan ternak dapat berdampak pada kenyamanan pasien, risiko kebersihan, hingga citra pelayanan publik itu sendiri.

Warga menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh terus berlarut-larut dan membutuhkan solusi nyata dari semua pihak.

Menunggu Tindakan Konkret Warga berharap dalam waktu dekat antara pihak Puskesmas, pemerintah desa, camat, Dinas Kesehatan, serta pemilik ternak dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa menjaga fasilitas publik adalah tanggung jawab bersama.

Selama belum ada pagar dan selama ternak terus dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, masalah serupa diprediksi akan terus berulang. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dan cepat untuk menjadikan Puskesmas Saketa kembali menjadi area yang bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh pengunjung. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Arena Bupati Cup Halmahera Selatan 2025 kembali memanas setelah panitia resmi menjadwal ulang pertandingan antara Hidayat FC dan Mandaong FC untuk dimainkan hari ini, Selasa, 9 Desember, pukul 16.00 WIT di GOR Gelora Bahrain Kasuba (GBK).

Pertandingan ini sebelumnya ditunda pada Senin, 8 Desember, sesuai surat edaran yang dikeluarkan panitia. Penundaan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan suporter, namun kini kejelasan sudah diberikan: laga tetap digelar hari ini, dan kedua tim dipastikan siap bertarung.

Hidayat FC Fokus Penuh, Mental Siap Bertanding Dari kubu Hidayat FC, sinyal kesiapan sudah dikonfirmasi langsung oleh para pendukung mereka. Salah satunya adalah Jais, suporter setia yang selalu memenuhi tribun selatan GBK.

Jais menegaskan bahwa meski sempat terjadi penundaan, hal itu tidak mempengaruhi fokus dan mental para pemain Hidayat FC. Persiapan dilakukan seperti biasa, dan tim disebut sudah sangat siap untuk turun dalam laga penentuan sore ini.

“Hidayat FC siap main hari ini sesuai surat edaran panitia. Pertandingan ditunda kemarin, tapi hari ini jam 16:00 Torang tetap siap tempur,” ujar Jais dengan optimisme tinggi.

Menurutnya, para pemain Hidayat FC tidak terpengaruh oleh dinamika menjelang pertandingan. Justru penundaan dianggap memberi tambahan waktu bagi tim untuk melakukan pemulihan kondisi fisik dan memperkuat strategi.

Suporter Antusias, Atmosfer GOR GBK Diprediksi Membludak, Penjadwalan ulang ini justru memicu antusiasme suporter kedua tim. Tribun selatan, yang dikenal sebagai pusat semangat pendukung Hidayat FC, diprediksi akan penuh lebih awal. Banyak suporter yang berencana datang sejak siang demi memberikan dukungan penuh dan menambah tekanan mental bagi lawan.

“Ini pertandingan penting. Penundaan kemarin tidak mengurangi semangat kami. Hari ini Torang datang full team suporter,” tambah Jais.

Laga yang Sarat Gengsi dan Dinanti Publik, Pertemuan Hidayat FC dan Mandaong FC disebut-sebut sebagai salah satu duel paling ditunggu dalam fase ini. Selain karena kualitas permainan kedua tim yang sama kuat, suasana panas pasca-penundaan membuat perhatian publik semakin besar.

Panitia turnamen berharap pertandingan berjalan lancar dan mengajak seluruh suporter untuk menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Kick-off Sore Ini: Semua Mata ke GOR GBK Dengan kejelasan jadwal dan kesiapan kedua tim, seluruh mata kini tertuju pada GOR GBK. Pertandingan sore ini bukan hanya sekadar laga penundaan, tetapi momentum pembuktian kualitas tim—terutama bagi Hidayat FC yang sudah menyatakan kesiapannya tanpa keraguan.

Kick-off dijadwalkan pukul 16:00 WIT, dan masyarakat Halsel yang mengikuti perkembangan turnamen diperkirakan akan memadati arena untuk menyaksikan jalannya duel ini.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemilik kos-kosan di Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan keberatan dan mempertanyakan kebenaran informasi mengenai rencana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10 persen yang disebut akan diberlakukan mulai Januari 2026.

Informasi tersebut mencuat setelah adanya kunjungan petugas dari pihak keuangan daerah yang melakukan pendataan terhadap sejumlah pemilik kos-kosan. Dalam pendataan itu, petugas menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menetapkan pajak penghasilan sebesar 10 persen dari total pendapatan bulanan pemilik usaha.

Para pelaku usaha menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan nasional yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, ketentuan yang dijelaskan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, yakni sebesar 0,5 persen dari omzet bulanan, bukan 10 persen sebagaimana disampaikan petugas.

“Regulasi nasional sangat jelas. PPh final untuk UMKM, termasuk usaha kos-kosan, ditetapkan sebesar 0,5 persen dari penghasilan kotor (omzet) per bulan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan pajak daerah sebesar 10 persen untuk jenis usaha ini,” ungkap salah satu pemilik kos-kosan yang enggan disebutkan namanya.

Para pelaku usaha juga menegaskan bahwa penetapan pajak daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika pemerintah daerah hendak menerapkan kebijakan baru, maka kebijakan tersebut wajib mengikuti mekanisme yang tepat, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah (Perda), uji publik, hingga sosialisasi resmi kepada masyarakat terdampak.

Atas dasar itu, pemilik usaha di Halmahera Selatan menyarankan agar pemerintah daerah mengundang seluruh pelaku usaha, hotel, penginapan, dan pemilik kos-kosan untuk mengikuti sosialisasi terkait:

– Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
– Penjelasan PP Nomor 23 Tahun 2018
– Penjabaran Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi yang harus sinkron dengan regulasi nasional

Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian hukum yang jelas serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang hingga kini masih berupaya memulihkan usaha pascapandemi.

“Kami siap mengikuti aturan, tapi kebijakannya harus sesuai aturan nasional dan dibahas secara terbuka kepada masyarakat,” tambah salah satu pelaku UMKM.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait informasi rencana penerapan pajak 10 persen tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Halsel, Malutline— Gelombang kritik dari masyarakat Halmahera Selatan semakin menguat menyusul maraknya pesta dan hiburan malam yang terus berlangsung hampir setiap hari, meskipun negeri ini sedang dilanda duka akibat bencana banjir besar yang memporak-porandakan ribuan rumah dan menelan banyak korban jiwa di tiga daerah berbeda.

Warga menyebut kondisi ini sebagai ironi moral dan kepekaan sosial yang semakin hilang. Di saat ribuan keluarga lain menangis kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga, sebagian masyarakat di Halmahera Selatan justru tenggelam dalam hiruk-pikuk joget dan pesta rakyat.

“Ini peringatan dari Allah SWT yang sangat jelas. Musibah besar terjadi di mana-mana, tapi di sini orang masih tertawa, berjoget, dan berpesta seakan tidak terjadi apa-apa. Di mana empati kita?,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.

Sebagian masyarakat mengingatkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syura Ayat 30: “Dan musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh ulah perbuatan kalian sendiri.” Ayat tersebut dianggap sebagai tamparan keras sekaligus peringatan agar masyarakat tidak larut dalam kelalaian dan perbuatan sia-sia.

Warga menilai, yang terjadi saat ini bukan sekadar hiburan biasa, tetapi fenomena yang menunjukkan bagaimana kesadaran moral, spiritual, dan solidaritas sosial mulai terkikis. Mereka menyesalkan pesta joget yang digelar hampir setiap malam tanpa mempertimbangkan suasana duka yang sedang melanda bangsa.

“Ketika Allah menurunkan musibah baru di sini, baru torang sadar dan mulai saling salahkan. Padahal tanda-tandanya sudah jelas. Ini waktunya kita hentikan dulu pesta, kembali introspeksi, dan membantu sesama,” tegas warga lainnya.

Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah. Warga meminta Pemkab Halmahera Selatan beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan imbauan resmi agar kegiatan hura-hura yang berlebihan dapat dikurangi.

Menurut mereka, pemerintah tidak boleh membiarkan aktivitas hiburan berlangsung tanpa kendali ketika daerah lain sedang berada dalam situasi darurat kemanusiaan.

“Pemimpin harus hadir mengingatkan. Jangan hanya diam. Kami butuh langkah nyata untuk mengembalikan kepekaan sosial masyarakat,” tambah warga tersebut.

Masyarakat berharap momentum ini menjadi pengingat bahwa bencana adalah ujian sekaligus peringatan. Mereka meminta semua pihak untuk lebih peka, berhenti hidup dalam euforia yang melampaui batas, serta menguatkan solidaritas dan doa untuk para korban banjir.

Dengan sejumlah musibah yang terjadi belakangan ini, warga menegaskan bahwa introspeksi dan perubahan sikap adalah hal mendesak sebelum datang ujian yang lebih besar. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Desakan masyarakat terhadap lembaga Inspektorat Kabupaten semakin menguat. Warga meminta agar Inspektorat segera membentuk tim investigasi dan turun langsung melakukan pengauditan di wilayah Pulau Makean, khususnya di Desa Gurua, Makean Dalam.

Himbauan ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan transparansi dan kejelasan mengenai tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat menilai, kehadiran Inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kecurigaan.

“Saya menghimbau kepada lembaga Inspektorat agar secepatnya membentuk tim investigasi sekaligus turun melakukan pengauditan di Desa Gurua, Makean Dalam. Masyarakat sudah menunggu kedatangan Inspektorat,” ujar salah satu warga yang meminta adanya kejelasan dan tindak lanjut.

Warga menilai bahwa audit langsung di lapangan akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi administrasi, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program desa. Kehadiran Inspektorat juga diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat dan memperkuat rasa percaya terhadap pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat terkait jadwal investigasi maupun audit yang dimaksud. Namun masyarakat berharap proses ini tidak lagi ditunda, mengingat pentingnya keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Langkah cepat Inspektorat dinilai akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan di Desa Gurua berlangsung transparan serta sesuai regulasi. (Red)