LABUHA, Malutline— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan berhasil menyalurkan bantuan kepada korban bencana longsor di Desa Matangtengen, Kecamatan Pulau Makian.

Bantuan tersebut diserahkan kepada dua warga terdampak longsor, masing-masing atas nama Ahmat Taip dan Halil Juwahit, yang rumah dan lingkungan tempat tinggalnya terdampak peristiwa longsor akibat kondisi cuaca ekstrem.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari respon cepat BPBD Halsel dalam menangani bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di daerah rawan longsor seperti Pulau Makian.

BPBD Halsel menegaskan bahwa bantuan yang diberikan bertujuan untuk meringankan beban korban, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“Penyaluran bantuan ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang tertimpa musibah,” ujar pihak BPBD Halsel.

Masyarakat Desa Matangtengen menyampaikan apresiasi atas gerak cepat BPBD Halsel dalam menyalurkan bantuan kepada korban longsor. Mereka berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian, terutama dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana di wilayah rawan.

Hingga saat ini, kondisi di lokasi kejadian telah berangsur kondusif, namun warga diimbau tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi. (Sadi/red)

LABUHA, Malutline— Seorang konsumen sepeda motor mengeluhkan pelayanan di Dealer NSS setelah hak ganti oli gratis yang dijanjikan pihak dealer tidak diberikan dengan alasan jarak tempuh kendaraan telah melewati 1.000 kilometer. Padahal, konsumen mengaku telah datang sesuai ketentuan, namun justru diminta kembali oleh pihak dealer.

Pengaduan ini disampaikan oleh keluarga konsumen yang merupakan paman dari pemilik motor. Ia menjelaskan bahwa keponakannya membeli sepeda motor di Dealer NSS dengan informasi dari pihak dealer bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti oli gratis setelah melakukan setoran pertama.

“Keponakan saya sudah datang ke dealer untuk ganti oli. Tapi waktu itu pihak mekanik bilang sedang sakit, lalu ada salah satu karyawan perempuan di dealer menyuruh keponakan saya pulang dan datang kembali di lain waktu,” ungkapnya.

Namun, saat keponakannya kembali ke dealer sekitar dua minggu kemudian, pihak mekanik justru menolak melakukan penggantian oli dengan alasan kilometer motor sudah melewati batas 1.000 km, sehingga tidak lagi memenuhi syarat ganti oli gratis.

Penolakan tersebut memicu kekecewaan konsumen. Pasalnya, keterlambatan penggantian oli bukan disebabkan oleh kelalaian konsumen, melainkan karena arahan langsung dari pihak dealer sendiri.
“Dua minggu lalu kami sudah datang sesuai aturan. Tapi disuruh pulang.

Sekarang dibilang sudah tidak bisa ganti oli karena kilometer lewat. Ini kan tidak adil,” tegas pihak keluarga konsumen, Ia menilai pelayanan Dealer NSS tidak konsisten dan merugikan konsumen, karena keputusan internal dealer justru menghilangkan hak yang sebelumnya telah dijanjikan.

Pihak keluarga berharap Dealer NSS dapat bertanggung jawab dan memberikan solusi yang adil atas permasalahan ini, sekaligus memperbaiki sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak dialami konsumen lain.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dealer NSS belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan konsumen tersebut. (Jais)

Weda, Malutline — Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui kegiatan penyampaian materi kebijakan dan mekanisme penebusan pupuk subsidi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Wairiro Indah, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh para petani, pengurus kelompok tani, serta pemangku kepentingan sektor pertanian setempat. Sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dari program Menuju Swasembada Pangan dan Petani Sejahtera, yang bertujuan memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal.

Materi kebijakan disampaikan oleh Mardia M. Sudara dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan secara komprehensif mengenai regulasi pupuk subsidi, mulai dari pendataan petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), mekanisme penebusan di kios resmi, hingga peran kelompok tani dalam pengawasan distribusi.

“Pupuk subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu petani. Karena itu, mekanisme penebusannya harus dipahami secara benar agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun keterlambatan penyaluran,” ujar Mardia M. Sudara.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda Laos terus melakukan perbaikan sistem agar penyaluran pupuk subsidi semakin transparan dan tepat sasaran.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap petani memahami hak dan kewajibannya. Jika data valid dan prosedur diikuti, maka pupuk subsidi dapat diakses dengan lebih mudah dan tepat waktu,” tambahnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog interaktif antara petani dan pemerintah. Para petani menyampaikan berbagai kendala yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbatasan kuota pupuk hingga persoalan administrasi. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Para peserta menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai sosialisasi ini memberikan kejelasan serta menambah pemahaman mereka terkait kebijakan pupuk subsidi. Dengan informasi yang lebih jelas, petani diharapkan dapat menyusun perencanaan tanam secara lebih baik dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Melalui kegiatan di Wairiro Indah ini, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi petani di daerah, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kelompok tani, serta mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap, dengan pemahaman yang baik terhadap kebijakan pupuk subsidi, sektor pertanian di Maluku Utara dapat terus berkembang dan menjadi penopang utama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (Red)

LABUHA, Malutline— Ketika sebagian besar masyarakat masih terlelap atau baru bersiap memulai aktivitas pagi, sekelompok relawan di Halmahera Selatan justru telah lebih dahulu bergerak. Menembus dinginnya udara subuh, mereka memacu kendaraan roda dua menyusuri jalanan yang masih lengang. Inilah yang mereka sebut sebagai “Operasi Senyap Halmahera Selatan.”

Para relawan yang tergabung dalam Kurir Langit Halmahera Selatan menjalankan aksi sosial melalui program Indonesia Makan Makan, sebuah gerakan berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan kegiatan sosial pada umumnya, pendistribusian bantuan dilakukan sejak waktu subuh, jauh sebelum matahari terbit.

Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan. Para relawan menyasar kelompok yang mereka sebut sebagai VVIP, yakni para pejuang nafkah yang telah bersiap bekerja di pinggir jalan sejak dini hari. Di antaranya tukang ojek, buruh harian, pedagang kecil, serta pekerja informal lainnya yang menggantungkan hidup dari kerja keras setiap hari.

Tanpa seremoni dan tanpa sorotan berlebihan, paket-paket makanan dibagikan dengan penuh ketulusan. Bagi para relawan, aksi ini bukan sekadar kegiatan berbagi, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap mereka yang sering luput dari perhatian, namun memiliki peran besar dalam menggerakkan roda kehidupan sehari-hari.

Koordinator Kurir Langit Halmahera Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya empati dan gotong royong.

“Subuh adalah waktu terbaik untuk berbagi. Di saat itulah para pejuang nafkah sudah berada di jalan, dan kami ingin menjadi bagian kecil dari semangat mereka,” ujarnya.

Melalui program Indonesia Makan Makan, Kurir Langit Halmahera Selatan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban penerima, sekaligus menjadi penyemangat untuk memulai hari. Para relawan juga berharap setiap langkah kebaikan yang dilakukan dapat bernilai ibadah.

“Semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan dibalas Allah SWT dengan sebaik-baik balasan,” harap para relawan.

Operasi Senyap Halmahera Selatan menjadi bukti bahwa kepedulian sosial tidak selalu harus hadir dalam bentuk besar dan ramai. Justru dari gerakan yang sederhana dan dilakukan dengan keikhlasan, nilai kemanusiaan dapat tumbuh dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (Red)

LABUHA, Malutline— Penampakan kondisi jalan raya di Desa Labuha Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat mengeluhkan ketiadaan saluran drainase (got) di sepanjang badan jalan, khususnya di kawasan sebelum Toko Modern Mart Nurhayati Abdul Kadir Yahya.

Pantauan di lokasi menunjukkan, permukaan jalan tampak normal dari arah depan Namun, warga menyebut kondisi di bagian belakang dan sisi jalan justru memprihatinkan karena air hujan tidak memiliki jalur pembuangan yang jelas. Akibatnya, genangan air kerap muncul saat hujan turun, berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas warga.

“Ini yang tampak depan saja, belum bagian belakang. Kalau hujan, air mengalir ke mana-mana karena tidak ada got,” ungkap salah satu warga Labuha.

Menurut warga, ketiadaan drainase tidak hanya menimbulkan genangan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak jangka panjang terhadap ketahanan jalan, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara.

Keluhan tersebut disampaikan dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah desa maupun instansi terkait, tanpa tuntutan berlebihan. Warga menegaskan bahwa permintaan mereka sangat sederhana.

“Tara minta banyak. Bikin got saja sudah Alhamdulillah,” ujar warga dengan nada berharap.

Ungkapan keprihatinan itu diperkuat dengan refleksi moral yang kerap disampaikan masyarakat setempat:
“Dunia tidak akan hancur oleh orang-orang jahat, melainkan oleh mereka yang melihat kejahatan tetapi tidak melakukan apa-apa.”

Bagi warga, kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa pembiaran terhadap persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani. Drainase yang baik dinilai sebagai kebutuhan dasar infrastruktur yang sangat menentukan kualitas lingkungan permukiman.

Warga berharap, ke depan pemerintah dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi, sehingga kondisi riil di lapangan dapat dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi depan jalan. Dengan adanya saluran got yang memadai, masyarakat meyakini persoalan genangan air dapat diminimalisir dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut bisa berjalan lebih lancar.

Hingga berita ini diterbitkan, warga Desa Labuha masih menunggu langkah nyata berupa pembangunan drainase sederhana, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar lingkungan dan keselamatan bersama. (Red)