Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menunjukkan perannya sebagai ruang dialektika intelektual dan sosial melalui penyelenggaraan Dialog Publik bertema “Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Agama, Kepedulian Sosial, dan Etika Lingkungan”. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, mulai pukul 20.00 WIT.

Dialog publik ini dirancang sebagai forum terbuka yang mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan dalam satu ruang diskusi strategis. Tujuannya adalah memperkuat gagasan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan pembangunan fisik, tetapi juga berakar kuat pada nilai moral, tanggung jawab sosial, serta kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.

Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir sebagai narasumber, di antaranya Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin, perwakilan Polda Maluku Utara, unsur Forkopimda, akademisi, serta tokoh-tokoh pemuda dan agama yang selama ini aktif dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keumatan.

Ketua panitia menyampaikan bahwa dialog publik ini merupakan bagian dari ikhtiar KB PII untuk menghadirkan diskursus kepemimpinan yang relevan dengan tantangan zaman, khususnya di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan yang dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.

“Kepemimpinan hari ini tidak cukup hanya cakap secara administratif, tetapi juga harus memiliki landasan nilai agama, empati sosial, serta kepekaan terhadap isu lingkungan. Dialog ini menjadi ruang untuk merumuskan gagasan tersebut secara kolektif,” ujarnya.

Dalam dialog ini, peserta akan diajak membedah berbagai persoalan aktual, mulai dari peran pemimpin dalam menjaga harmoni sosial, tantangan etika dalam birokrasi dan politik, hingga tanggung jawab moral pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan perspektif kritis sekaligus solutif, terutama bagi generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

Moderator dialog, Maulana Patra Syah, SH, MH, akan memandu jalannya diskusi agar berlangsung dinamis, interaktif, dan substansial. Kehadiran moderator berlatar belakang hukum dan aktivisme sosial diharapkan mampu menjaga alur diskusi tetap fokus pada substansi kepemimpinan yang berkeadaban.

KB PII Halmahera Selatan menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, pemuda, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah.

Melalui dialog publik ini, KB PII berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang berpijak pada nilai, berpihak pada rakyat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan terselenggaranya dialog publik ini, KB PII Halmahera Selatan menegaskan posisinya sebagai organisasi kader yang tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun ruang-ruang intelektual demi kemajuan daerah dan bangsa. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Usaha kuliner lokal Doyan Ayam terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Kini, Doyan Ayam tidak hanya melayani pemesanan harian, tetapi juga siap melayani pengantaran pesanan untuk berbagai kebutuhan acara, mulai dari kegiatan kantoran, acara keluarga di rumah, hingga perayaan ulang tahun.

Perluasan layanan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya permintaan pelanggan yang membutuhkan sajian praktis, lezat, dan tepat waktu, khususnya untuk acara dengan jumlah konsumsi yang cukup besar. Dengan sistem pemesanan yang fleksibel, pelanggan dapat menyesuaikan jumlah pesanan serta waktu pengantaran sesuai kebutuhan acara.

Pengelola Doyan Ayam menyampaikan bahwa setiap pesanan dipersiapkan dengan standar kebersihan dan kualitas yang terjaga. Mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga pengemasan dilakukan secara higienis agar cita rasa tetap terjaga saat pesanan diterima pelanggan.

“Kami siap melayani pengantaran untuk acara kantoran, kegiatan di rumah, maupun ulang tahun. Dengan adanya layanan ini, kami berharap pelanggan tidak perlu repot menyiapkan konsumsi, namun tetap mendapatkan hidangan ayam yang lezat dan berkualitas,” ujar pengelola Doyan Ayam.

Selain itu, Doyan Ayam juga menerima pesanan dalam jumlah besar, sehingga cocok untuk kebutuhan rapat kantor, arisan keluarga, syukuran, maupun berbagai kegiatan sosial lainnya. Menu ayam yang disajikan dikenal dengan racikan bumbu khas, porsi yang pas, serta harga yang terjangkau oleh berbagai kalangan.

Doyan Ayam berlokasi di Jalan SPBU Labuha, tepat di samping Toko Firman, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesanan atau mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi nomor kontak 0813 4179 795.

Sejumlah pelanggan mengaku terbantu dengan kehadiran layanan pengantaran ini, terutama saat menggelar acara yang membutuhkan konsumsi dalam jumlah banyak. Selain menghemat waktu dan tenaga, pelanggan juga merasa lebih tenang karena urusan konsumsi ditangani oleh pelaku usaha yang berpengalaman.

Melalui peningkatan layanan ini, Doyan Ayam berharap dapat terus menjadi pilihan utama kuliner ayam di Halmahera Selatan, sekaligus turut mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Ke depan, Doyan Ayam berkomitmen untuk terus menjaga kualitas rasa, ketepatan waktu pengantaran, serta pelayanan yang ramah dan profesional demi kepuasan pelanggan. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan menghadirkan dai internasional, Syekh Abdullah Jaber, sebagai penceramah utama.

Kegiatan keagamaan ini akan berlangsung pada Rabu malam, 21 Januari 2026, bertempat di Masjid Agung Alkhairaat, Kabupaten Halmahera Selatan, mulai pukul 19.30 WIT hingga selesai.

Peringatan Isra Mi’raj ini mengusung tema “Meneguhkan Tauhid, Menyempurnakan Ibadah dan Menguatkan Ukhuwah”, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Halmahera Selatan.

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dalam keterangannya menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi spiritual bagi seluruh umat Islam, khususnya aparatur pemerintah dan masyarakat Halmahera Selatan.

“Isra Mi’raj adalah peristiwa agung yang mengajarkan kita tentang pentingnya shalat sebagai tiang agama, keteguhan iman, serta kedisiplinan spiritual. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, kehadiran Syekh Abdullah Jaber diharapkan mampu memberikan pencerahan dan penguatan akidah kepada masyarakat, sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah keberagaman sosial budaya Halmahera Selatan.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menekankan bahwa kegiatan keagamaan seperti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat karakter religius masyarakat, sekaligus menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembangunan spiritual.

“Kami ingin Halmahera Selatan tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Isra Mi’raj menjadi pengingat agar kita terus memperbaiki kualitas ibadah dan menjaga persatuan,” ungkapnya.

Syekh Abdullah Jaber sendiri dikenal luas sebagai ulama yang memiliki gaya dakwah sejuk, ilmiah, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kehadirannya diprediksi akan menarik antusiasme besar dari masyarakat, mengingat rekam jejaknya yang kerap menyampaikan pesan-pesan tauhid, keikhlasan, dan persaudaraan umat Islam.

Panitia pelaksana mengimbau seluruh jamaah yang akan hadir untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kekhusyukan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat juga diharapkan menjadikan peringatan Isra Mi’raj ini sebagai sarana memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap nilai-nilai luhur Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan, demi terwujudnya Halmahera Selatan yang religius, damai, dan berkeadaban. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Curahan hati warga Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mencuat ke ruang publik. Dalam ungkapan bernada kecewa namun penuh harap, warga meminta pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kondisi wilayah mereka yang dinilai tertinggal dan kerap dilanda banjir.

“Pemerintah tolong lia tong pe kecamatan Yaba dulu. Dari dulu tra maju-maju, paling ketinggalan,” demikian keluhan warga yang ramai disampaikan di media sosial, menyusul terjadinya banjir yang kembali menerjang Desa Yaba.

Banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan tersebut merendam sejumlah rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Air meluap dengan cepat, menggenangi pemukiman serta akses jalan desa. Warga mengaku kondisi ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah menjadi persoalan tahunan yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.

Menurut penuturan warga, Desa Yaba berada pada wilayah yang rawan genangan karena sistem drainase yang tidak memadai serta minimnya infrastruktur pengendali banjir. Setiap musim hujan tiba, kekhawatiran akan banjir selalu menghantui masyarakat.

“Kalau hujan deras sedikit saja, air langsung naik. Bukan cuma satu rumah, tapi hampir satu desa. Torang ini hidup selalu dalam rasa was-was,” ungkap salah seorang warga Yaba.

Warga menilai, dibandingkan dengan wilayah lain di Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Barat Utara, khususnya Desa Yaba, masih tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur dasar. Mulai dari drainase, jalan lingkungan, hingga penataan sungai dan daerah aliran air dinilai belum tersentuh secara optimal.

Kondisi ini membuat masyarakat merasa seolah berada di pinggiran perhatian pemerintah. Padahal, mereka memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan dan perlindungan dari risiko bencana.

“Bukan torang minta yang mewah-mewah. Cukup banjir ini bisa diatasi, supaya anak-anak bisa sekolah dengan aman, orang tua bisa kerja tanpa takut rumah terendam,” tambah warga lainnya.

Selain merusak rumah, banjir juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian warga terpaksa menghentikan pekerjaan harian mereka, sementara perabot rumah tangga dan hasil kebun kerap rusak akibat terendam air.

Masyarakat Desa Yaba berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas kertas. Mereka meminta adanya solusi konkret dan berkelanjutan, seperti pembangunan drainase permanen, normalisasi aliran air, serta perencanaan tata ruang desa yang lebih baik.

“Kalau pemerintah datang lihat langsung, pasti tahu penderitaan torang. Jangan tunggu viral baru turun,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Keluhan warga ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau desa-desa yang selama ini berada di garis pinggir pembangunan. Penanganan banjir di Desa Yaba bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan hak dasar warga untuk hidup aman dan layak.

Warga berharap, suara mereka kali ini tidak kembali tenggelam seperti banjir yang saban tahun merendam desa mereka. Mereka menanti kehadiran negara yang benar-benar hadir, mendengar, dan bertindak. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, Farid Husen, menegaskan bahwa seluruh proses administrasi keuangan daerah, khususnya terkait verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Farid Husen melalui pernyataan tertulis yang ia unggah dalam status WhatsApp pribadinya. Dalam pernyataan itu, Farid menjelaskan bahwa locus atau titik pemeriksaan dokumen keuangan berada langsung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait, bukan semata-mata di Dinas Keuangan.

Menurutnya, setiap dinas memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen yang diminta oleh pihak pemeriksa dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu tersebut dokumen tidak diserahkan, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan administrasi yang menjadi tanggung jawab dinas bersangkutan.

“Lokus pemeriksaan itu di dinas terkait. Jadi apabila sampai batas waktu yang ditentukan dinas tersebut tidak menyampaikan dokumen, maka hal itu akan menjadi masalah,” tulis Farid dalam pernyataannya.

Farid juga menegaskan bahwa peran Dinas Keuangan, khususnya staf yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Ia menyebut, kuasa BUD yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SP2D tidak bekerja secara serampangan, melainkan melalui proses verifikasi yang ketat.

“Adapun staf kami, dalam hal ini Kuasa BUD yang telah diberikan kewenangan menerbitkan dan menandatangani SP2D, tentu telah melakukan verifikasi SPJ dengan baik sesuai SOP yang ada,” lanjut Farid.

Ia menekankan bahwa setiap dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran telah melalui tahapan pemeriksaan administrasi dan substansi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara aturan. Seluruh dokumen tersebut, kata Farid, juga telah diarsipkan dengan baik di Dinas Keuangan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi semua ada dan terarsip di kami,” tegasnya.

Pernyataan ini dipandang sebagai bentuk klarifikasi sekaligus penegasan sikap Dinas Keuangan Halmahera Selatan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Farid menilai penting untuk meluruskan pemahaman bahwa tanggung jawab administrasi keuangan tidak hanya berada pada satu instansi, melainkan merupakan rangkaian kerja kolektif antar-OPD.

Selain itu, penegasan tersebut juga mencerminkan komitmen Dinas Keuangan untuk memastikan setiap proses pencairan anggaran berjalan sesuai aturan perundang-undangan, demi menghindari potensi temuan administratif di kemudian hari.

Dengan pernyataan ini, Farid Husen berharap tidak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sekaligus mengajak seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk lebih tertib dan disiplin dalam menyiapkan serta menyerahkan dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. (Haji)