HALSEL, MALUTLINE – Kapolsek Bacan Barat, IPDA Fachry ZB, S.H., CPLA., C.Par., C.Md., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang dapat mengancam kesehatan.

Imbauan tersebut disampaikan melalui kampanye bertajuk “Lindungi Diri dari Kabut Asap Karhutla” sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mengurangi risiko paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kabut asap karhutla tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan mata.

Kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Karena itu, masyarakat diminta tidak menganggap remeh kondisi udara yang tercemar asap.

Lima Langkah Melindungi Diri dari Kabut Asap

Dalam imbauannya, Kapolsek Bacan Barat mengajak masyarakat menerapkan sejumlah langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak buruk kabut asap.

Pertama, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap mulai menebal. Masyarakat disarankan membatasi kegiatan di luar rumah, khususnya aktivitas fisik yang dapat meningkatkan jumlah udara yang dihirup.

Kedua, menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar rumah. Masker respirator seperti N95 yang terpasang dengan baik dapat membantu menyaring partikel halus dalam asap.

Ketiga, menutup pintu dan jendela saat asap berada di luar rumah untuk mengurangi masuknya udara tercemar. Masyarakat juga perlu menjaga kualitas udara di dalam ruangan agar tetap aman dan nyaman.

Keempat, memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait. Langkah ini penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi lingkungan terkini.

Kelima, segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan kesehatan, seperti sesak napas, batuk yang semakin parah, nyeri dada, atau iritasi mata yang berat. Warga diminta tidak menunda pemeriksaan apabila keluhan terus berlanjut.

Kapolsek Ajak Masyarakat Peduli terhadap Lingkungan

Melalui imbauan tersebut, IPDA Fachry ZB menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya perlindungan diri perlu dilakukan secara konsisten, bersamaan dengan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan membahayakan keselamatan warga.

Pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga aparat terkait. Selain mencegah munculnya titik api, warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan atau lahan di wilayahnya.

Imbauan Kapolsek Bacan Barat ini menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah ancaman karhutla.

“Kurangi paparan, jaga kesehatan.” Pesan tersebut diharapkan menjadi perhatian seluruh masyarakat Bacan Barat dan sekitarnya agar tetap waspada, melindungi keluarga, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (Red)

Malutline. Com Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi. (PB-FORMMALUT JABODETABEK) M. Reza A Syadik minta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto segera menginstruksikan Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan, terkait dugaan aktivitas pengangkutan ore nikel menggunakan 24 tongkang di wilayah Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebab sajuh ini Polda Maluku Utara dinilai hanya mengeluarkan statment pada pemberitaan online, tanpa menelusuri.

Reza menegaskan, memberi dukungan penuh sekaligus menantang Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman untuk menyelidiki, apa sebenarnya dibalik 24 tongkang yang berada di wilaya pulau gebe.

Kita tidak sedang menuding perusahaan mana yang diduga mengangkut ore nikel, pasca munculnya issue yang mencuat, tetapi sangat lumrah mencurigai, sebagai bentuk control, apalagi diwilaya gebe Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara jelas, ada aktivitas tambang nikel yang beroprasi, di antaranya, PT. Smart Marsindo, PT. Karya Wijaya, PT. Halmahera Sukses Mining, PT. Darma Rosadi, PT. Aneka Niaga Prima.

Selain itu Reza mengatakan, akan mengkonsolidasikan untuk bergerak 28 oktober 2026, terutama memberi dukungan, pada Presiden Prabowo Subianto di istana Negara berantas mafia tambang.

Kedua memberi dukungan kepada Kapolri Baru, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menginstruksikan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman untuk melakukan penyelidikan 24 tongkang yang diduga melakukan aktivitas pangangkutan ore nikel di wilaya gebe Kab. HalmaheraTengah.

Yang jelas ada beberapa perusahaan tambang yang belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), salasatunya PT. Smart Marsindo.

Ini juga menjadi tugas bagi Satgas PKH agar mengontrol secara ketat, soal 24 tongkang yang diduga meangangkut ore nikel, begitupun Kementrian ESDM.

Kalaulah seandainya tumpuhan kecurigaan pada PT. Smart Marsindo memiliki kaitan 24 tongkang pengangkutan ore nikel maka perlu sanksi yang layak yaitu bagaiamana kemudian Kementrian ESDM segera mencabut IUP.

Bagi Reza, setelah Kementerian ESDM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3.E/HK.03/DJB/2026 yang menegaskan larangan bagi pelaku usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, maka bisa disebut dengan perampokan sumber daya alam kategori Nikel dipulau Gebe.

Prinsipnya gelar aksi yang akan datang adalah bagian dari control, sejunlah tongkang yang berada di wilaya gebe, minimal dapat dikatahui secara transparan oleh rakyat Maluku Utara, sebab pengangkutan ore nikel dilakukan pertanyaanya milik siapa.(red)

HALSEL, MALUTLINE – Perselisihan terkait persoalan lahan yang terjadi di Desa Bahu, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada Jumat (23/10/2026), berhasil dimediasi oleh Bhabinkamtibmas setempat setelah menerima respons cepat atas laporan warga.

Dalam peristiwa tersebut, seorang warga berinisial RO (31), yang disebut sebagai pelapor, terlibat perselisihan dengan pihak terlapor berinisial N.AB (37). Menyikapi kejadian itu, Bhabinkamtibmas Desa Bahu, Bripka Darwis A. Badrun, segera mengambil langkah untuk meredam situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kedua belah pihak kemudian diamankan sementara di Kantor Desa Bahu untuk menjalani proses mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas.

Dalam keterangannya kepada media Malutline, Bripka Darwis A. Badrun menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilakukan dan kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

Kesepakatan itu dicapai tanpa tuntutan lebih lanjut dari masing-masing pihak, sebagaimana disampaikan dalam proses mediasi. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengakhiri perselisihan, pemerintah Desa Bahu bersama Bhabinkamtibmas membuat surat kesepakatan bersama yang disetujui kedua belah pihak.

Langkah mediasi tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah persoalan lahan berkembang menjadi konflik berkepanjangan di lingkungan desa.

Perselisihan mengenai lahan merupakan persoalan yang perlu diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Karena itu, penyelesaian secara damai diharapkan dapat menjadi jalan untuk menjaga hubungan sosial dan keharmonisan antarwarga.

Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas juga memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian persoalan di tengah masyarakat melalui pendekatan persuasif, selama persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kesepakatan bersama ini, kedua pihak diharapkan dapat menghormati isi perjanjian dan tidak kembali memperkeruh situasi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik.

Penyelesaian melalui musyawarah diharapkan menjadi langkah positif dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Desa Bahu, Kabupaten Halmahera Selatan. (Jais)

HALSEL, Malutline – Persoalan lahan Puskesmas (PKM) Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Kondisi tersebut memicu kekecewaan pemilik lahan yang dikabarkan mengancam akan memboikot aktivitas di Puskesmas Laluin dalam waktu dekat.

Persoalan tanah yang belum kunjung tuntas ini menjadi perhatian serius, mengingat Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan medis masyarakat, khususnya warga di wilayah Kecamatan Kayoa Selatan.

Ancaman pemilik lahan untuk menghentikan aktivitas di lokasi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah serta instansi terkait.

Jika tidak segera diselesaikan, konflik lahan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada Puskesmas Laluin.

Penyelesaian persoalan lahan fasilitas kesehatan semestinya menjadi prioritas, terlebih apabila menyangkut kepastian hak kepemilikan tanah dan keberlangsungan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap persoalan pertanahan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah mediasi antara pemilik lahan, pemerintah daerah, dan pihak pengelola Puskesmas dinilai penting untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Apabila terdapat persoalan administrasi, pembayaran, maupun status hukum lahan, hal tersebut perlu ditelusuri secara terbuka berdasarkan dokumen dan bukti yang sah.

Di sisi lain, kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan juga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai persoalan yang belum terselesaikan justru berujung pada terganggunya akses warga terhadap layanan kesehatan dasar.

Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya instansi yang membidangi kesehatan dan pertanahan, segera mengambil langkah konkret agar persoalan lahan Puskesmas Laluin tidak terus berlarut-larut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai penyebab utama belum selesainya persoalan lahan tersebut maupun langkah penyelesaian yang telah ditempuh pemerintah. Konfirmasi dari pemilik lahan, pihak Puskesmas Laluin, dan pemerintah daerah masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Malutline akan terus memantau perkembangan persoalan ini demi mendorong penyelesaian yang adil, berkepastian hukum, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. (Red)

TERNATE, Malutline. Com Panglima Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Ternate dan disambut langsung oleh Yang Mulia Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus menyampaikan visi dan misi Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha dalam pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada masyarakat di wilayah Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menyampaikan bahwa saat ini Maluku Utara telah memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri, yakni Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha. Kehadiran Kodam ini diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas pertahanan wilayah serta meningkatkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.

Pangdam juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda putra-putri Maluku Utara yang ingin mengikuti proses rekrutmen prajurit TNI.

Ke depan, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha berencana memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon prajurit, meliputi latihan jasmani, pembekalan psikologis, serta persiapan kondisi kesehatan. Langkah ini bertujuan membantu para calon peserta mempersiapkan diri secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kesehatan, sebelum mengikuti tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI.

Pangdam berharap melalui pembinaan tersebut, putra-putri Maluku Utara dapat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses seleksi. Persiapan sejak dini, termasuk menjaga kebugaran jasmani, kesehatan tubuh, dan kesiapan mental, menjadi bagian penting dalam menghadapi persyaratan penerimaan prajurit TNI.

Menurut Pangdam, generasi muda Maluku Utara memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI. Oleh karena itu, pembinaan dan pendampingan diharapkan dapat membuka ruang bagi putra-putri daerah untuk mempersiapkan diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan resmi yang berlaku.

Kunjungan silaturahmi tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dengan Kesultanan Ternate. Sinergi dengan tokoh adat dinilai penting dalam menjaga persatuan, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta mendukung terciptanya stabilitas dan kemajuan di wilayah Maluku Utara.

Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan baik antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Kesultanan Ternate semakin erat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah dan mempersiapkan generasi muda Maluku Utara yang sehat, tangguh, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara. (Pendam Kodam XXVIII/MKR.(red)