HALSEL, Malutline- Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayahnya. Pada Rabu, 26 November 2025, Sat Lantas melaksanakan kegiatan POMADE (Polantas Menyapa Desa) yang menjadi program edukasi keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di tingkat desa.

Kegiatan ini menjadi ruang penyuluhan langsung kepada warga, khususnya para orang tua, agar lebih waspada dan tidak memberikan akses kendaraan kepada anak-anak yang masih di bawah umur.
Kasat Lantas Polres Halsel, Iptu Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K secara tegas menyampaikan bahwa pelajar atau anak yang belum cukup usia merupakan salah satu pelanggar terbanyak sekaligus rentan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

“Kami mengimbau para orang tua agar tidak lagi memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur. Selain melanggar, risiko terjadinya laka lantas jauh lebih tinggi,” tegasnya di tengah kegiatan sosialisasi tersebut.

Giat POMADE kali ini turut dihadiri oleh pihak Jasa Raharja serta Kepala Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, yang bersama-sama mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

Melalui program turun langsung ke desa ini, Polantas berharap pelanggaran lalu lintas dapat ditekan, kesadaran masyarakat meningkat, dan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas bersama.

Seruan kuat juga digaungkan dalam kegiatan tersebut, Mari wujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Halmahera Selatan

Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi kewajiban seluruh masyarakat. (Red)

SOFIFI, Malutline — Janji mulai diwujudkan. Melalui sebuah langkah nyata bersama Wakil Gubernur, Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya bahwa bantuan sosial bukan hanya tentang kehadiran negara, tetapi bagaimana negara benar-benar mengangkat martabat warganya.

Dalam penyampaiannya, Sherly menuturkan bahwa bantuan yang diberikan baru sebagian dari keseluruhan rencana besar yang akan direalisasikan satu per satu. Menurutnya, setiap program tidak boleh berhenti hanya pada seremonial, tetapi harus benar-benar menyentuh dasar kebutuhan masyarakat.

“Ketika keluarga yang puluhan tahun tinggal di rumah tak layak akhirnya bisa tidur tanpa takut atap bocor… ketika martabat ekonomi yang sempat runtuh kembali tegak… ketika modal kecil membuka pintu rezeki lebih besar — saat itulah kita tahu, negara bukan hanya hadir, tapi memberdayakan,” ujarnya.

Program bantuan yang berjalan saat ini mencakup perbaikan rumah tak layak huni, dukungan permodalan usaha kecil, serta dorongan peningkatan ekonomi masyarakat. Sherly menegaskan bahwa kebaikan harus menjadi rantai yang berkelanjutan — mereka yang dibantu hari ini diharapkan kelak mampu membantu sesama.

“Semoga mereka yang hari ini mendapat bantuan, esok justru menjadi tangan yang menarik lebih banyak saudara untuk bangkit,” tambahnya.

Harapan besar tertanam dalam gerakan ini: kesejahteraan di bumi yang kaya ini harus dirasakan merata, bukan hanya oleh segelintir pihak.
Langkah kecil yang diambil bersama pemerintah wilayah kini menjadi bukti bahwa janji bukan sekadar kata — tetapi kerja dan hasil. (Red)

Halsel, Malutline- Kepolisian Sektor kecamatan Kayoa kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara melakukan tindakan tegas dengan menutup kegiatan tambang emas ilegal (ilegal mining) di Desa Ake Jailolo, Kecamatan Kayoa Utara. Penertiban ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kayoa, IPDA Sukardi Sain, S.IP, bersama personel Polsek Kayoa.

Operasi penindakan dilakukan setelah aparat menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas tambang tanpa izin yang dianggap meresahkan serta berpotensi merusak lingkungan. Tambang tersebut diketahui telah beroperasi tanpa legalitas resmi dan menyalahi peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Polisi Turun ke Lokasi, Alat dan Area Operasi Disterilkan IPDA Sukardi beserta anggota Polsek Kayoa langsung mendatangi lokasi tambang dan melakukan penghentian operasional. Sejumlah alat dan fasilitas penambangan ilegal diamankan serta area lokasi ditutup untuk mencegah aktivitas kembali berlanjut.

“Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan melanggar undang-undang. Tidak boleh ada aktivitas tambang yang tidak mengantongi izin resmi,” tegas Kapolsek.

Tambang Ilegal Berisiko Timbulkan Kerusakan Lingkungan, Tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap ekosistem, di antaranya:

Kerusakan lahan dan hutan, Potensi longsor dan banjir, Risiko keselamatan terhadap para penambang Karena itu polisi menegaskan bahwa penambangan tanpa izin tidak akan ditoleransi.

Polsek Siapkan Langkah Lanjutan, Pasca penutupan, Polsek Kayoa akan terus melakukan pemantauan agar aktivitas tidak kembali berjalan. Pihak kepolisian juga membuka ruang koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan keamanan area dan menindak lanjuti proses hukum apabila ditemukan pelaku dan pemodal.

“Kami mengimbau warga agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal karena konsekuensi hukumnya jelas. Jika ditemukan kembali, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tambah IPDA Sukardi.

Warga Apresiasi Penegakan Hukum, Sejumlah warga mengapresiasi langkah aparat kepolisian karena aktivitas tambang ilegal selama ini dinilai menimbulkan keresahan serta risiko kerusakan lingkungan jangka panjang.

Mereka berharap penindakan serupa dilakukan secara konsisten agar tidak ada pihak yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa izin dan merusak wilayah Ake Jailolo. (Red)

LABUHA, Malutline – Kepanikan melanda warga Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, setelah terjadi kosleting listrik yang hampir memicu kebakaran pada dua rumah warga di Kompleks Jembatan Batu dekat Sekolah Dasar, Selasa (25/11/2025) sekitar pukul 21.00 WIT.

Kabel jaringan PLN yang berada tepat di atas permukiman tiba-tiba memercikkan api dan menyala cukup besar hingga mengancam bangunan milik seorang warga bernama Andi serta satu rumah di sebelahnya. Warga setempat langsung bergerak cepat memadamkan percikan api dengan peralatan seadanya sebelum api menjalar lebih luas.

Pemilik rumah, Andi, mengaku sudah berkali-kali menghubungi pihak PLN Bajo untuk meminta penanganan segera. Namun, hingga kondisi dinilai sangat berisiko, laporan warga disebutnya tidak memperoleh respons memadai.

“Kami hubungi PLN karena kabel menyala dan hampir mengenai rumah. Tapi tidak ditanggapi. Padahal ini bahaya sekali, bisa bakar satu kampung,” ujar Andi dengan nada kesal.

Warga lainnya juga menilai PLN seharusnya lebih siaga terhadap laporan kedaruratan, terlebih lokasi jaringan listrik yang terbakar berada di area pemukiman padat penduduk.

Andi mendesak PLN Ranting Bacan agar segera berkoordinasi dengan petugas PLN Bajo untuk memperbaiki kabel dan memastikan kondisi jaringan aman kembali.

“Jangan tunggu sampai ada korban jiwa. Kami butuh penanganan secepatnya,” tegasnya.

Meski tidak sampai menimbulkan korban dan kebakaran besar, warga berharap insiden tersebut menjadi perhatian serius PLN sehingga kejadian serupa tidak terulang. (Red)

Ternate, Malutline – Aliansi Peduli Masyarakat Obi menggelar kampanye isu di depan Kantor RRI Ternate, Senin (tanggal tidak disebutkan), menyuarakan keresahan masyarakat Pulau Obi, Halmahera Selatan, terkait aktivitas pertambangan dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

Aksi itu menyoroti persoalan yang menurut mereka dialami masyarakat Desa Kawasi, mulai dari layanan listrik dan air bersih yang mandek hingga semakin meluasnya dampak industri pertambangan di sekitar pemukiman.

Koordinator Lapangan, Risal Tuahuns, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Kawasi merasa berada dalam tekanan akibat kondisi layanan publik yang semakin buruk setelah adanya rencana relokasi permukiman.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Kami menilai krisis air dan listrik adalah upaya menekan warga agar pindah ke perumahan yang disiapkan perusahaan,” tegas Risal.

Ia juga menambahkan bahwa massa aksi menilai pembangunan perumahan relokasi berada di atas lahan perusahaan sehingga warga dikhawatirkan tidak memiliki kepastian hak tempat tinggal.

Selain itu, aksi tersebut juga menyoroti dugaan pencemaran laut, sungai, dan Danau Karo yang menurut mereka berdampak pada sumber penghidupan nelayan.

Massa menilai kebijakan perusahaan tambang dan smelter di Obi tidak dibarengi perlindungan lingkungan yang memadai, serta mengkritik pemerintah daerah dan provinsi karena dianggap belum hadir menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat.

Dalam aksinya, Aliansi Peduli Masyarakat Obi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya, 1. Menghentikan pencemaran lingkungan dan melindungi ruang hidup masyarakat Obi, 2. Mendesak Pemda dan perusahaan menuntaskan persoalan air bersih dan listrik di Desa Kawasi, 3. Melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan pertambangan, 4. Menolak program bank tanah di Halmahera Selatan

Pemda Halsel diminta harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Pulau Obi, 6. Menegaskan status lahan di atas mercusuar Desa Soligi sebagai bandara, bukan area industri, 7. Tidak mengalihfungsikan jalan Soligi–Kawasi menjadi jalur tambang, 8. Mempercepat pembangunan jalan di Pulau Kasiruta, 9. Menanggapi pembangunan Masjid di Desa Jikohai

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran menyatakan akan terus melanjutkan gerakan sampai pemerintah dan perusahaan menanggapi tuntutan mereka secara konkret. (Jul)