Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) resmi melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 untuk memperkuat layanan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Dari total 32.843 orang yang dilantik secara nasional, sebanyak 30 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Halmahera Selatan.

Prosesi pelantikan dipusatkan di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama jajaran pejabat tinggi Kemensos. Seluruh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Dalam sambutannya, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa rekrutmen PPPK merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

> “Dengan tambahan tenaga baru, Kemensos ingin memastikan pelayanan kesejahteraan sosial semakin cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf sebagaimana disampaikan Koordinator Wilayah PKH Maluku Utara, Rudy Rasabessy.

 

Ia juga berharap seluruh pegawai yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas tinggi.

Kemensos optimistis, penguatan SDM melalui jalur PPPK akan membuat pelayanan sosial semakin merata hingga ke pelosok, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Kabupaten SDM PKH Halmahera Selatan, Sudirman Adam, menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut.

> “Hari ini, Jumat (3 Oktober 2025), Kementerian Sosial RI resmi mengangkat dan mengambil sumpah 30 SDM PKH Halmahera Selatan sebagai PPPK di lingkungan Kemensos. Pengangkatan ini menjadi dasar bagi teman-teman SDM PKH untuk meningkatkan kualitas kerja berbasis data dan mendukung program pemerintah, khususnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman data kemiskinan di Indonesia,” ujar Sudirman.

 

Di tempat terpisah, Koordinator Wilayah PKH Maluku Utara, Rudy Rasabessy, menambahkan bahwa total pegawai PKH yang dilantik di Maluku Utara mencapai 170 orang.

“Pengangkatan PPPK ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan sosial di daerah, khususnya dalam mendukung tugas-tugas SDM PKH,” jelasnya.

Rudy juga menambahkan bahwa jumlah tersebut belum termasuk pegawai dari bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) maupun Pemberdayaan Sosial (Dayasos) yang turut mendapat formasi PPPK tahun ini.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Sosok Kepala Desa Dolik, Iswadi Ishak, kian dikenal luas bukan hanya karena keberhasilannya membangun desa dari sisi infrastruktur, tetapi juga karena jiwa sosial dan kesederhanaannya di tengah masyarakat.

Bagi warga Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Iswadi bukan sekadar kepala desa — ia adalah “pemimpin yang selalu hadir di saat suka dan duka.”

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Wahyudi Mansyur, warga Gane Barat Utara, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Kades Iswadi.

> “Kades Dolik Iswadi Ishak selalu hadir bersama kami di masa-masa sulit. Memberikan harapan dan kekuatan, bukan karena tugas atau jabatan, tapi karena ketulusan hati,” tulis Wahyudi.

Ia bahkan menyebut sang kepala desa sebagai “pemimpin masa depan”, sebutan yang menyiratkan harapan besar masyarakat agar Iswadi terus membawa nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian dalam perjalanan pengabdiannya — entah nanti di level pemerintahan lebih tinggi atau tetap di tengah masyarakat desa.

Dikenal akrab dengan sapaan Dhodi Ahil, Iswadi selalu tampil sederhana. Saat warganya tertimpa musibah, ia hadir tanpa protokol, ikut duduk bersama, berbagi empati, bahkan turut membantu mencari solusi.

“Sebagai manusia, kita harus bermanfaat bagi manusia lainnya,” ucapnya singkat, ketika ditemui usai membantu salah satu keluarga warga yang sakit.

Bagi masyarakat Dolik, kehadiran Dhodi Ahil bukan hanya simbol kepemimpinan, tapi wujud nyata dari keteladanan seorang pemimpin desa yang berjiwa besar — pemimpin masa depan yang tumbuh dari desa, untuk desa, dan bersama rakyatnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline–Suasana di kampung baru Desa Kawasi kini berbeda. Deretan rumah sehat dengan cat seragam, jalan yang rapi, dan lampu listrik yang menyala 24 jam menjadi pemandangan baru bagi warga yang dulunya tinggal di Kawasi Lama, desa pesisir yang rawan abrasi.

Transformasi besar ini merupakan bagian dari program relokasi warga Desa Kawasi yang dilakukan oleh Harita Nickel bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Perlahan, wajah desa nelayan itu beralih rupa menjadi sebuah ecovillage berstandar internasional.

“Kita berkeinginan kampung baru Desa Kawasi dapat bertransformasi sebagai sebuah desa yang maju, terintegrasi dengan air bersih, sanitasi, listrik, informasi, dan pasar. Dan itu semua sudah kami bangun,” kata Nafis, Manager Eksternal Relations Harita Nickel, saat ditemui di lokasi relokasi.

Relokasi Bertahap, Kolaboratif

Proses relokasi ini memang tidak instan. Dari total 360 kepala keluarga (KK) yang akan dipindahkan, tercatat sudah 230 KK atau sekitar 40 persen telah resmi menempati hunian baru. Sisanya masih menunggu tahapan berikutnya.

Pemerintah daerah turut mendukung penuh langkah ini. Pemindahan warga dilakukan secara bertahap dan persuasif, bukan dengan paksaan. “Target kami tahun depan (2026) seluruh relokasi bisa selesai,” tambah Nafis.

Ecovillage dan Kehidupan Baru

Bagi warga yang sudah pindah, kawasan baru ini menghadirkan pengalaman berbeda. Rumah layak, akses air bersih, sekolah, puskesmas, rumah ibadah, hingga pusat olahraga tersedia. Bahkan, Harita Nickel telah menghadirkan Semarak Pasar Rakyat Kawasi, sebagai pusat ekonomi lokal yang mulai menggeliat.

Transformasi ini bukan hanya soal bangunan. Ia menjadi simbol bahwa kegiatan industri tambang bisa berjalan beriringan dengan pembangunan masyarakat. Kawasi kini tak lagi sekadar desa di lingkar tambang, tapi sedang tumbuh menjadi contoh desa modern dengan wajah baru.(Red)

Artikel, Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Jumat pagi (3/10/2025) itu, halaman rumah sederhana milik Rifaldi, wartawan Malutline, berubah jadi saksi sebuah momen sakral. Amrul Doturu, yang dikenal sebagai Presiden Wartawan dan Komunikasi Penulis (Warkop) Kabupaten Halmahera Selatan sekaligus wartawan Pena Malut, akhirnya mengakhiri masa lajangnya. Ia menikahi wanita pujaan hatinya, Novi, yang berasal dari Manado.

Suasana ijab kabul berlangsung khidmat. Bertindak sebagai penghulu, Ongky Nyong memandu prosesi dengan penuh ketenangan. Amrul, yang biasanya piawai menyusun berita, kali ini harus merangkai kata-kata sakral untuk mengikat janji suci. Dan ketika kata “sah” terdengar lantang, tepuk tangan pun pecah.

“Presiden kami (Warkop) putus bujang, artinya bertambah lagi satu tanggung jawab yang diemban. Kami berdoa semoga Allah merahmati setiap langkah dalam rumah tangga mereka,” ujar Nurhidayah Gani, anggota Warkop yang juga wartawan Tribun.

Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan sesama wartawan. Kadis Perkim Halsel, Ikbal Mustafa, yang turut hadir, menyampaikan doa terbaik. “Kami ikut berbahagia atas pernikahan aktivis jebolan HMI ini. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah,” ucapnya penuh harap.

Pernikahan Amrul seolah jadi penanda bahwa di balik hiruk pikuk dunia jurnalistik dan aktivitas organisasi, ada ruang hangat yang akhirnya menemukan rumahnya: sebuah ikatan keluarga. Malam itu, di antara tawa sahabat dan doa yang mengalir, lahirlah babak baru perjalanan hidup seorang wartawan yang kini resmi menyandang gelar suami. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional|oleh

HALSEL, Malutline–Laut biru di sekitar Pulau Obi tampak tenang ketika spide Baod yang membawa rombongan jurnalis berangkat dari dermaga. Hari itu, Rabu (1/10/2025), kami diajak PT Harita Group untuk melihat langsung bagaimana perusahaan tambang ini berinteraksi dengan masyarakat lingkar tambang.

Perjalanan menyusuri pulau-pulau kecil menjadi pembuka yang menyenangkan. Angin laut yang hangat dan barisan hutan hijau seakan menjadi pengingat, bahwa di balik aktivitas pertambangan yang kerap dipandang keras, ada alam dan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sesampainya di lokasi, pihak perusahaan memperlihatkan beragam program yang mereka sebut sebagai terobosan positif. Ada kelompok nelayan yang mendapat dukungan peralatan, ibu-ibu rumah tangga yang dibekali pelatihan wirausaha, hingga anak-anak yang menikmati fasilitas pendidikan baru. Wajah-wajah ceria warga saat menceritakan pengalaman mereka, menjadi kesan tersendiri bagi kami.

“Kami ingin masyarakat lingkar tambang merasakan manfaat langsung. Bukan hanya jadi penonton,” ujar salah satu perwakilan manajemen Harita Group.

Suasana terasa cair. Wartawan, warga, dan pihak perusahaan berbincang dalam satu ruang UKM milik warga Kawasi Desa baru Di situ, cerita-cerita tentang kesulitan hidup berdampingan dengan industri bertemu dengan upaya perusahaan untuk menjawab tantangan.

Bagi kami yang hadir, perjalanan ini bukan sekadar liputan biasa. Ada nuansa refleksi, melihat industri yang seringkali dianggap merusak, ternyata juga bisa mencoba memberi nilai tambah bagi daerah, Meski tentu, pekerjaan rumah masih panjang, setidaknya upaya Harita Group di Obi memberi warna lain dalam hubungan tambang dan masyarakat lingkar tambang di kacamatan Obi tempat PT. Harita Group beroperasi.

Di cerita lain Dana Desa Besar, Manfaat Kecil: Jejak UMKM di Desa Kawasi baru yang Terlupakan

Di sebuah warung kecil UMKM di Desa Kawasi, aroma pisang goreng baru saja diangkat dari wajan. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya, tersenyum ketika ditanya soal bantuan modal usaha. “Kalau dari dana desa? Tidak pernah. Kami hanya pernah dibantu Harita Group,” jawabnya singkat.

Jawaban itu menohok. Padahal, berdasarkan dokumen resmi, Desa Kawasi setiap tahun mengelola dana hibah desa lebih dari Rp 6 miliar. Angka yang fantastis untuk ukuran sebuah desa. Namun, di balik besarnya kucuran dana, para pelaku UMKM justru mengaku tidak pernah disentuh oleh program pemberdayaan dari desa.

Dana Desa, Kemana Mengalir?

Keterangan sejumlah warga memperlihatkan satu pola: UMKM berjalan sendiri tanpa dukungan desa, sementara dana desa tidak jelas wujud nyatanya. Beberapa warga bahkan mengatakan tak pernah melihat adanya musyawarah desa yang membahas anggaran khusus untuk usaha kecil.

“Kalau ada, mungkin hanya di atas kertas. Tapi realitanya, kami tidak tahu ke mana uang itu dipakai,” tutur seorang pengusaha UMKM.

Minimnya transparansi inilah yang memunculkan tanda tanya besar. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi? Dan sejauh mana pemerintah desa membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat?

Peran Perusahaan Menutup Celah

Ironisnya, ketika dana desa tidak hadir, justru pihak swasta yang menambal celah itu. Program kemitraan Harita Group dinilai lebih nyata, mulai dari bantuan peralatan produksi, pelatihan kewirausahaan, hingga dukungan pemasaran.

“Seharusnya yang paling dekat membantu adalah desa, tapi justru kami hidup dari program perusahaan,” ujar salah satu pelaku UMKM kuliner.

Menanti Jawaban

Fenomena di Kawas membuka pertanyaan serius tentang tata kelola dana desa. Anggaran besar seharusnya berbanding lurus dengan manfaat nyata, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

Bagi UMKM Kawasi, persoalannya sederhana: mereka hanya ingin diperhatikan dan diberi ruang berkembang. Tetapi hingga kini, mereka masih harus bertahan dengan bantuan pihak luar, sementara dana miliaran dari desa tetap menjadi misteri. (Bur)