Berita, Daerah|oleh

HALTIM,Malutline – Masyarakat Halmahera Timur (Haltim) menyampaikan kerinduan mereka terhadap kehadiran TNI, terutama pembentukan Kodim dan Batalyon Teritorial Pembangunan, saat kunjungan kerja Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., ke wilayah tersebut.

Danrem yang didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura Ny. Wahyu Enoh, serta sejumlah pejabat Korem lainnya, disambut hangat oleh Bupati Haltim Drs. H. Ubaid Yakub, M.PA., Wakil Bupati Anjas Taher, S.E., M.Si., Sekretaris Daerah Ir. Ricky Chairul, dan jajaran pimpinan OPD Halmahera Timur, Selasa (14/1/25).

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Enoh Solehudin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja untuk mendukung Program Astacita Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa TNI akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten/kota yang terdiri dari 1 Mayon serta 8 kompi, meliputi 3 Kompi Senapan, 1 Kompi Bantuan, 1 Kompi Kesehatan Lapangan, 1 Kompi Zeni, 1 Kompi Perikanan dan 1 kompi peternakan. Selain itu, pembentukan Kodim Halmahera Timur juga menjadi prioritas.

Bupati Haltim, Drs. H. Ubaid Yakub, M.PA., dalam sambutannya menegaskan dukungan masyarakat terhadap rencana ini. Ia menyebut, Pemerintah Daerah telah menghibahkan lahan seluas 32 hektare serta kekurangan lahan akan segera dipenuhi untuk pembangunan Kodim dan Batalyon Teritorial Pembangunan. Bahkan, beberapa masyarakat secara sukarela turut menghibahkan lahan untuk markas TNI.

Selain itu, kunjungan ini juga membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi di Halmahera Timur. Saat ini, tim dari Badan Gizi Nasional telah berada di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan dapur sehat yang akan beroperasi di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan indeks makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.

“Kehadiran TNI tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Ubaid Yakub.

Rencana ini disambut baik oleh masyarakat Halmahera Timur yang berharap kehadiran TNI dapat segera terealisasi.

Diakhir kunjungan Danrem bersama Bupati dan rombongan melaksanakan peninjauan lahan hibah dari Pemda untuk pembangunan markas TNI AD. (Red)

Berita, Daerah|oleh

HALTENG,Malutline – Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura, Ny. Wahyu Enoh, melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1512/Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (13/01). Kedatangan rombongan disambut dengan tarian Lalayon yang dibawakan oleh anak-anak prajurit, dilanjutkan prosesi adat Joko Kaha atau injak tanah sebagai simbol penghormatan.

Rombongan diterima langsung oleh Dandim 1512/Weda, Letkol Inf Nugroho Notosusanto, beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XL, Ny. Nugroho. Dalam kunjungannya, Danrem menerima paparan kondisi satuan Kodim 1512/Weda, termasuk program kerja dan tantangan yang dihadapi satuan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Brigjen TNI Enoh Solehudin juga memberikan pengarahan kepada prajurit dan anggota Persit. Ia menekankan pentingnya pengabdian tulus, menghindari pelanggaran, dan menjaga keharmonisan keluarga. “Saya berharap seluruh prajurit dapat bekerja dengan ikhlas dan menjaga keharmonisan keluarga. Ini merupakan kunjungan resmi pertama saya ke Kodim 1512/Weda, meskipun saya sudah tiga kali ke wilayah Weda sebelumnya,” ujar Danrem.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antara rombongan Danrem dan jajaran Kodim 1512/Weda. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat motivasi prajurit dalam mendukung keamanan dan pembangunan di Halmahera Tengah. (Red)

Berita, Daerah, Kriminal|oleh

HALSEL,Malutline – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Salma Samad, angkat bicara terkait dugaan pelanggaran tarif psikotes bagi peserta yang mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dugaan pungutan liar (pungli) ini telah menjadi perhatian serius setelah tarif psikotes yang seharusnya Rp125.000, sesuai Peraturan Daerah (Perda), melonjak hingga Rp500.000.

“Kami akan mengevaluasi pelaksanaan tes yang dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HiPMsi) untuk memastikan mereka mematuhi peraturan. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas,” ujar Salma dalam keterangannya, Senin (13/1).

Selain itu, tarif untuk tes jasmani yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Labuha dinyatakan masih sesuai dengan Perda, yaitu Rp30.000. Namun, ketidaksesuaian tarif psikotes yang signifikan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran aturan yang berlaku.

“Tarif Rp500.000 untuk psikotes jelas melanggar aturan. Ini akan kami selidiki lebih lanjut,” tegas Salma.

Tidak hanya itu, dugaan pungli juga muncul di sektor lain. Sejumlah bidan mengaku harus membayar Rp320.000 per tahun melalui organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk mendapatkan rekomendasi Surat Izin Praktek Bidan (SIPB). Salah seorang bidan yang enggan disebutkan namanya menyatakan, pembayaran tersebut tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan akan legalitas dan peruntukan dana tersebut.

“Dana Rp320.000 ini sudah lama dikutip tanpa kejelasan untuk apa dan ke mana uang ini dialokasikan,” ungkap salah satu bidan.

Praktek serupa juga ditemukan di Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang diduga memungut tarif yang sama untuk keperluan serupa. Hal ini menimbulkan keresahan, mengingat pungutan tersebut melanggar Perda yang sudah mengatur tarif resmi.

Salma Samad menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pungutan tidak sesuai aturan. “Kami tidak akan membiarkan praktek ini berlangsung terus-menerus. Semua pungutan harus sesuai dengan Perda agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Salma.

Dugaan pungli ini akan segera dibahas oleh DPRD Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan aturan dan pengelolaan dana. Langkah ini diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan serta organisasi profesi.(Red)

Berita, Daerah, Pemerintah|oleh

Halsel,Malutline – Warga dari Kecamatan Gane Timur dan Gane Barat berharap Bupati Halmahera Selatan (Halsel) terpilih, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin dilantik , Aswin Adam dipilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel menggantikan posisi Safiun Rajilan.

Abdullah Muhammad, salah seorang tokoh masyarakat Gane Timur, mengungkapkan bahwa Aswin Adam dianggap layak untuk menduduki posisi strategis tersebut. Menurutnya, dari sisi kinerja maupun pertimbangan politik, Aswin adalah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai Sekda.

“Aswin memiliki pengalaman luas di berbagai sektor, termasuk pernah menjabat sebagai kepala sejumlah SKPD di Halsel. Pengalamannya di bidang keuangan yang cukup lama juga menjadi nilai tambah yang membuatnya sangat layak menjadi Sekda. Dengan latar belakang ini, kami yakin beliau mampu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” ujar Abdullah, Kamis (11/1/2025).

Masyarakat juga menilai bahwa kehadiran Aswin Adam di kursi Sekda akan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas birokrasi di Halmahera Selatan. Selain dikenal kompeten, Aswin juga dinilai mampu menjalin hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menjaga dinamika politik yang sehat di wilayah tersebut.

Aswin Adam sebelumnya telah menorehkan jejak karir yang cukup panjang di pemerintahan Kabupaten Halsel. Ia dikenal sebagai salah satu pejabat yang memiliki integritas tinggi, dengan pemahaman mendalam di sektor keuangan dan manajemen pemerintahan.

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin diharapkan setelah dilantik segera mengambil keputusan terkait penunjukan Sekda yang baru. Warga berharap keputusan ini dapat mendukung visi-misi pemerintahan mereka dalam membangun Halmahera Selatan yang lebih maju dan sejahtera.

Meski belum ada pernyataan resmi dari Bupati maupun Wakil Bupati Halsel terpilih terkait penunjukan Sekda yang baru, masyarakat terus mendorong agar keputusan ini segera diambil. Penunjukan Sekda dinilai penting untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan, terutama dalam menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan dukungan dari masyarakat dan pengalaman yang dimiliki, nama Aswin Adam semakin menguat sebagai kandidat terdepan untuk posisi Sekda Halsel. Apakah pilihan ini akan diakomodasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Halsel terpilih? Waktu yang akan menjawab. (Red)

 

Berita, Daerah|oleh

Halsel, Malutline – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengeluarkan himbauan penting kepada panitia pelaksana dan pemateri dalam tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sekretaris MUI Halsel, Samsudin, mengingatkan pentingnya memperhatikan waktu sholat sebagai kewajiban utama umat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk proses seleksi P3K.

Dalam pernyataannya, Samsudin menegaskan bahwa sholat adalah ibadah tertinggi di mata Allah SWT dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Sholat bukan hanya pengetahuan agama yang dipelajari secara teori, tetapi harus diamalkan dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, penting bagi panitia dan peserta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu waktu sholat,” tegas Samsudin.

MUI Halsel juga mengingatkan bahwa pembinaan generasi muda, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K, harus berbasis pada nilai-nilai agama sebagai landasan utama. Samsudin menyoroti bahwa mengabaikan nilai-nilai spiritual dalam rekrutmen dapat melahirkan generasi ASN yang tidak berkarakter dan menjadi ancaman bagi umat, bangsa, dan negara.

“Jika proses seleksi tidak memperhatikan aspek agama dan tidak bersandar pada kebesaran Allah SWT, maka generasi ASN atau P3K yang dihasilkan bisa kehilangan karakter spiritual. Ini berbahaya karena dapat memengaruhi moralitas dan integritas mereka sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Samsudin juga mengingatkan bahwa pelaksanaan sholat bukan hanya perintah Allah SWT, tetapi juga amanah negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Nilai ini juga tercermin dalam Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan kelima.

“Kami berharap panitia pelaksana dan pemateri tes P3K dapat memberikan ruang bagi peserta untuk menunaikan sholat tepat waktu. Ini sejalan dengan amanah konstitusi dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita,” tambahnya.

MUI Halsel berharap himbauan ini dapat menjadi perhatian serius bagi panitia pelaksana tes P3K. Dengan memberikan prioritas pada waktu sholat, diharapkan generasi ASN yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki karakter spiritual yang kuat untuk membangun bangsa.

“Semoga upaya ini dapat melahirkan ASN yang berintegritas, bermoral, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Samsudin.(Red)