Berita, Daerah|oleh

Ternate, Malutline – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persit Kartika Chandra Kirana, Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura menggelar kegiatan donor darah di Aula Makorem 152/Baabullah, Ternate, pada Jumat (14/2).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura, Ny. Wahyu Enoh, serta Wakil Ketua, jajaran pengurus Persit, dan para anggota. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara serta tenaga kesehatan dari Detasemen Kesehatan (Denkes) Ternate.

Dalam press rilisnya kepada media Ny. Wahyu Enoh menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian sosial dan bentuk nyata pengabdian Persit Kartika Chandra Kirana kepada masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami ingin berkontribusi dalam membantu sesama yang membutuhkan darah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang antusias mendonorkan darahnya. PMI Provinsi Maluku Utara mengapresiasi inisiatif ini dan menegaskan bahwa donor darah sangat penting dalam menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Maluku Utara, khususnya bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah secara mendesak.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk turut serta dalam aksi kemanusiaan seperti donor darah, sehingga dapat membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 152 PD XV/Pattimura berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di masa mendatang sebagai bagian dari peran serta dalam mendukung kesehatan masyarakat.

(Red)

Berita, Daerah|oleh

Halsel, Malutline – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, jajaran kepolisian setempat mengadakan sosialisasi mengenai Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCARLANTAS) kepada para sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pengemudi agar lebih disiplin dan menghormati sesama pengguna jalan.

Dalam sosialisasi ini, petugas kepolisian memberikan berbagai imbauan kepada sopir angkot agar tidak melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan guna mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk selalu menghormati pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki dan pengendara lain.

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah larangan penggunaan sound system berupa toa yang dipasang di bagian bawah mobil saat memutar lagu. Penggunaan toa dengan volume tinggi dinilai mengganggu ketenangan masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan pusat aktivitas publik.

“Kami mengimbau para sopir angkot untuk lebih memperhatikan etika berlalu lintas. Selain demi keselamatan, hal ini juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar salah satu petugas kepolisian yang memimpin sosialisasi tersebut.

Selain memberikan imbauan, kepolisian juga mengajak para pengemudi angkot untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Dengan adanya kerja sama antara pihak berwenang dan para sopir angkot, diharapkan situasi lalu lintas di Halsel menjadi lebih aman, tertib, dan lancar.

Para sopir angkot yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik sosialisasi yang dilakukan. Mereka menyatakan kesiapannya untuk lebih menaati peraturan lalu lintas dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih kondusif.

Dengan adanya sosialisasi KAMSELTIBCARLANTAS ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat meminimalisir potensi kecelakaan dan menciptakan kondisi jalan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

(Red)

Berita, Daerah, Kriminal, Pemerintah|oleh

Halsel,Malutline – Masyarakat Desa Bobo Kec. Obi Selatan. Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut) dikejutkan dengan kabar bahwa tanah desa mereka telah dijual kepada perusahaan tanpa sepengetahuan warga. Dugaan ini menyeret nama Kepala Desa Bobo dan Kepala Dinas terkait, yang diketahui memiliki hubungan keluarga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Desa Bobo dan seorang Kepala Dinas yang merupakan kakak beradik diduga telah memberikan izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil alih lahan desa. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin resmi dari Kepala Desa Bobo dan pihak terkait.

Penjualan tanah desa ini menuai kemarahan warga yang merasa tidak pernah diberitahu atau memberikan persetujuan. Akibatnya, masyarakat Desa Bobo merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.

Kasus ini mulai mencuat setelah beberapa warga mengetahui adanya aktivitas perusahaan di tanah mereka tanpa adanya sosialisasi atau kesepakatan. Masyarakat kemudian melakukan investigasi dan menemukan adanya dugaan keterlibatan pejabat desa dalam penjualan tanah tersebut.

Peristiwa ini terjadi di Desa Bobo, di mana masyarakat mendapati adanya aktivitas perusahaan yang mulai melakukan pengerjaan di wilayah desa tanpa persetujuan mereka.

Masyarakat menolak penjualan tanah ini karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mereka khawatir bahwa pengambilalihan lahan ini akan mengancam mata pencaharian dan keberlangsungan hidup mereka di desa.

Akibat dari penjualan tanah ini, terjadi ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Bahkan, beberapa warga yang menentang diduga mendapatkan ancaman dari oknum yang diduga suruhan perusahaan.

“Sampai ada preman yang mencari kami di Jakarta. Kami tahu siapa yang mengirim mereka, tetapi kami tidak takut, karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, masyarakat menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan tanah mereka dengan segala cara. “Kami berjanji bahwa setiap karyawan perusahaan yang turun ke tanah Bobo akan menghadapi perlawanan dari kami,” tambahnya.

Masyarakat Desa Bobo berharap pemerintah pusat segera turun tangan dan menyelidiki kasus ini. Mereka telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami berharap pemerintah pusat segera bertindak dan memberikan keadilan bagi kami, masyarakat Desa Bobo,” tegas salah satu perwakilan warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa Bobo maupun perusahaan terkait. Namun, masyarakat berjanji akan terus berjuang demi keadilan bagi desa mereka.

(Red)

Berita, Daerah|oleh

Halsel, Malutline – Masyarakat Halmahera Selatan (Halsel) tengah mengeluhkan ketidakstabilan pasokan listrik di daerah mereka, terutama pada waktu-waktu krusial seperti saat sholat Maghrib. Keluhan ini mencuat setelah seorang pengguna Facebook, Sadia Iskandar Alam, menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Halsel dan wartawan setempat untuk mempertanyakan permasalahan ini kepada pihak PLN melalui forum hearing.

Dalam beberapa waktu terakhir, layanan listrik di Halsel dinilai semakin buruk. Pemadaman sering terjadi tanpa pemberitahuan, khususnya pada saat yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak warga merasa resah dan mempertanyakan alasan di balik kondisi ini.

Keluhan ini datang dari masyarakat Halsel sebagai konsumen listrik yang terdampak. Mereka berharap DPRD Halsel dan wartawan setempat bisa membantu menyuarakan keresahan ini kepada PLN. Kepala PLN Halsel menjadi pihak yang diharapkan bisa memberikan penjelasan dan solusi terhadap permasalahan ini.

Permasalahan listrik ini terjadi di berbagai wilayah di Halmahera Selatan dan semakin dirasakan dalam beberapa pekan terakhir. Waktu pemadaman yang dinilai mengganggu adalah saat-saat krusial, seperti menjelang Maghrib.

Masyarakat menilai bahwa sebagai pelanggan mereka berhak mengetahui penyebab ketidakstabilan listrik dan solusi yang akan diambil. Apalagi, bulan suci Ramadhan tinggal beberapa hari lagi, dan mereka tidak ingin pemadaman listrik terus berlanjut hingga bulan puasa, yang dapat mengganggu aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat berharap DPRD Halsel segera bertindak dengan memanggil pihak PLN untuk melakukan hearing. Dengan demikian, ada transparansi mengenai penyebab gangguan listrik dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, wartawan diharapkan dapat terus mengawal permasalahan ini agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Dengan desakan ini, harapannya PLN dapat segera memberikan klarifikasi dan solusi agar pelayanan listrik di Halsel kembali stabil sebelum memasuki bulan Ramadhan.

(Red)

Berita, Daerah|oleh

Halsel, Malutline – Memasuki hari ketiga pelaksanaan Operasi Keselamatan Kieraha 2025, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan (Halsel) terus mengintensifkan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan sosialisasi keselamatan berkendara.

Kegiatan ini berlangsung di SMA Alkhairat Labuha, di mana Satgas Preemtif Satlantas Polres Halsel memberikan himbauan kepada para siswa mengenai pentingnya tertib berlalu lintas.

Sosialisasi ini menyoroti beberapa aturan penting, seperti larangan berkendara bagi anak di bawah umur, kewajiban menggunakan helm bagi pengendara dan penumpang, serta larangan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Selain kepada siswa, personel Satlantas juga mengajak para dewan guru untuk berperan aktif dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Harapannya, keterlibatan tenaga pendidik dapat membantu menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar.

Operasi Keselamatan Kieraha 2025 merupakan bagian dari upaya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku Utara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya. Operasi ini akan terus dilaksanakan dengan berbagai metode, termasuk edukasi langsung dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Dengan adanya operasi ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Halsel dapat ditekan, terutama yang melibatkan generasi muda sebagai pengguna jalan.

(Red)