JAKARTA, Malutline com-Bupati Halmahera Tengah, Ikram Sangadji, berkesempatan menjenguk Ibu Nuryati, warga Desa Gemia, yang saat ini dalam masa pemulihan pasca operasi jantung di Jakarta. Sudah lima bulan Ibu Nuryati menjalani proses pengobatan jauh dari kampung halaman, dan kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang positif.
di sela perbincangan hangat dengan Ibu Nuryati, Bupati Ikram langsung menghubungi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Tengah untuk memastikan bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Ibu Nuryati tetap ditanggung penuh oleh Pemerintah Daerah melalui program layanan kesehatan gratis.
Sebagai informasi, kebijakan pembiayaan pengobatan dan perawatan gratis dari tingkat Pustu, Puskesmas, RSUD hingga rumah sakit rujukan telah diterapkan sejak Ikram menjabat sebagai Pj. Bupati pada tahun 2023. Program ini terus dilanjutkan hingga saat ini dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halmahera Tengah.
Semoga Ibu Nuryati segera pulih sepenuhnya dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman. (Mashury).
Jakarta, Malutline com-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi program beasiswa pendidikan gratis kepada mahasiswa asal Halmahera Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Ikram Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil di Resto Garuda Cikini. (18/5/2025)
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait skema pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan.
“Setiap komponen pembiayaan harus dirinci dengan jelas agar tidak ada kekurangan saat pembayaran. Semua ini akan kami pertanggungjawabkan kepada orang tua kalian di Halmahera Tengah,” ujar Bupati Ikram.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Halteng dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan inklusif bagi seluruh putra-putri daerah. (Mashury)
Oleh : Rifaldi Takdir Ketum Cabang : HMP2K PC. Jakarta
Pemerintahan desa adalah garda terdepan dalam pelayanan publik, pembangunan lokal, dan penegakan etika pemerintahan di tingkat akar rumput. Karena itu, kami, Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kurunga (HMP2K) PC. Jakarta menyambut baik dan mendukung penuh pernyataan tegas Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak M. Zaki Abdul Wahab, dalam kegiatan Bimtek Siskeudes 2.0.7 yang berlangsung pada 16 Mei 2025.
Tiga poin penting terkait kedisiplinan dan etika aparatur desa yakni kewajiban berseragam, pembatasan waktu kunjungan ke ibu kota kabupaten, dan pengawasan tempat tinggal selama berada di Labuha kami nilai sebagai langkah maju dan sangat relevan dengan kondisi pemerintahan desa saat ini yang membutuhkan reformasi sikap dan tata kelola.
Namun, di tengah semangat pembenahan ini, kami dengan sangat prihatin menyampaikan bahwa Kepala Desa Kurunga justru menjadi contoh nyata pelanggaran disiplin yang paling berat. Yang bersangkutan telah meninggalkan desa lebih dari SEPULUH BULAN, bukan hanya sepuluh hari seperti batas maksimal yang ditetapkan oleh DPMD.
Kondisi ini bukan hanya mencederai semangat reformasi desa yang sedang digalakkan, tetapi juga menjadi pengkhianatan terhadap amanah masyarakat Kurunga yang telah mempercayakan jabatan strategis itu kepadanya. Selama ketiadaan tersebut, roda pemerintahan desa berjalan tanpa arah, pelayanan publik terhenti, dan pembangunan desa nyaris lumpuh.
Kami menilai, pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan. Pembiaran terhadap tindakan seperti ini akan menurunkan wibawa pemerintah daerah, menciptakan presiden buruk, serta menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen reformasi yang sedang digulirkan.
Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung penuh langkah-langkah Plt. Kepala DPMD dalam menegakkan kedisiplinan aparatur desa se-Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Mendesak Bupati Halmahera Selatan agar segera mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Kepala Desa Kurunga, termasuk pemecatan dari jabatan, karena telah melanggar secara terang-terangan kebijakan pemerintah daerah.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Kurunga untuk tidak tinggal diam dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa demi kepentingan bersama.
Reformasi pemerintahan desa tidak akan berhasil jika hanya dibangun di atas wacana tanpa keberanian dalam penegakan aturan. Maka, jangan biarkan desa kami terus tertinggal karena abainya pemimpin yang seharusnya hadir, bekerja, dan melayani.
Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM-MALUT) kembali akan menunjukkan sikap kritis dan progresif terhadap persoalan lingkungan hidup dan keadilan sosial di kawasan timur Indonesia. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi Jilid II demonstrasi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dengan satu tuntutan utama: mendesak pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Tuntutan ini bukan muncul tanpa alasan. Berdasarkan temuan yang beredar luas dan diangkat berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis dan warga lokal, aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Harita Group diduga kuat menyebabkan pencemaran lingkungan serius, terutama dengan munculnya zat beracun Kromium-6 (Cr6) di sumber air yang digunakan masyarakat Desa Kawasi dan sekitarnya.
Kromium-6: Zat Beracun yang Mengintai Kehidupan. Kromium-6 bukanlah senyawa biasa. Zat ini dikenal luas dalam literatur ilmiah sebagai karsinogenik artinya dapat menyebabkan kanker serta berdampak negatif terhadap organ penting manusia seperti ginjal, hati, dan paru-paru. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) dan WHO telah memasukkan Kromium-6 dalam daftar bahan kimia berbahaya yang perlu diawasi ketat. Fakta bahwa unsur ini ditemukan di Pulau Obi, di tengah aktivitas pertambangan, adalah alarm keras tentang kelalaian industri dalam menjaga keberlanjutan dan keselamatan hidup masyarakat lokal.
dimana Negara Saat Rakyat Terancam?. Pulau Obi bukan hanya ladang nikel ia adalah tempat tinggal, ruang hidup, dan sumber kehidupan bagi ribuan warga Maluku Utara. Ketika masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman kimia mematikan, dan perusahaan justru berekspansi, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah negara berpihak pada rakyat atau pada modal?
Aksi kami BIM-MALUT di Jakarta merupakan perwujudan dari keprihatinan yang mendalam atas sikap abai yang ditunjukkan pemerintah pusat terhadap dampak sosial dan ekologis yang terjadi di daerah-daerah lingkar tambang. Pemerintah tidak bisa terus-menerus berlindung di balik retorika “investasi strategis nasional”, sementara rakyat di Pulau Obi menghadapi risiko penyakit, kehilangan sumber air bersih, dan degradasi lingkungan yang nyaris tidak dapat dipulihkan.
Investasi Tak Boleh Membunuh masyarakat. Kami tidak anti-investasi, tetapi anti pada bentuk investasi yang mencederai hak hidup manusia dan merusak alam. Investasi sejatinya harus mensejahterakan masyarakat, bukan memiskinkan, mencemari, dan menggusur mereka dari sumber kehidupannya.
Dalam konteks ini, pencabutan IUP PT Harita Group bukanlah sekadar tuntutan emosional, tetapi solusi konkret untuk menghentikan kerusakan yang lebih luas. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, mesti menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dalam tata kelola sumber daya alam.
Gerakan Intelektual untuk Lingkungan Hidup, Apa yang dilakukan BIM-MALUT adalah bagian dari tradisi panjang gerakan intelektual yang berpihak pada keadilan. Kami bukan hanya turun ke jalan, tapi membawa suara mereka yang tak terdengar dari pelosok Maluku Utara suara petani, nelayan, anak-anak yang kehilangan sumber air bersih.
Sudah saatnya pemerintah pusat membuka telinga dan hati: cabut IUP PT Harita Group sekarang juga, sebelum Pulau Obi sepenuhnya kehilangan masa depannya.
Dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersma Fadli Zon Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Saya minta perhatian khusus pemerintah pusat untuk Pengembangan Kebudayaan di Maluku Utara.
Bagi saya, negeri jazirahtul mulk ini tidak hanya memiliki panorama alam yang memukau tetapi juga memiliki jejak Kebudayaan yang luar biasa. Sayangnya sejarah dan Kebudayaan Maluku Utara belum mendapatkan perhatian yg proporsional, bahkan yang dikenal hanya tambang Emas dan Nikel. Emas dan Nikel akan habis pada waktunya, tetapi Sejarah dan Kebudayaan akan terus abadi.
Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo merupakan salah satu Kesultanan tertua di Timur Indonesia Timur, dengan jejak sejarah & warisan Kebudayaan yang besar. Ternate dan Tidore misalnya, pada punya peran besar dalam sejarah bangsa ini. Tidore pernah menjadi ibukota Provinsi Perjuangan Irian barat dan memiliki jejak kekuasaan hingga Papua dan Maluku. Bahkan titik nol rempah juga berada di Tidore.
Ternate pernah menjadi ibukota pertama hindia Belanda, Bandar internasional dalam jalur rempah dunia. Bahkan Ternate adalah tempat lahirnya surat bersejarah “Letter From Ternate” Wallacea kepada Darwin yg kelak melahirkan teori evolusi yang melegenda hingga kini.
Tetapi semua sejarah & Kebudayaan besar negeri ini tersapu oleh hegemonik pusat kekuasaan yang selalu memandang Indonesia dalam perpektif yg sangat Jawa sentris. Akhirnya Tidore, Ternate dan Wilayah Timur hanya dipandang sekedar wilayah pinggiran (peripheral) dan ekploaitasi sumberdaya alam.
Watak dasar kekuasaan yang sentralistik adalah dominasi dan eliminasi. Pada akhirnya warisan sejarah dan Kebudayaan tak lagi dilihat sebagai kekayaan bangsa. Padahal kekuatan dan kejayaan suatu bangsa bergantung pada bagaimana bangsa itu merawat memori sejarah dan akar kebudayaan. Inilah menurut saya salah satu sebab kemunduran kita sebagai bangsa.
Indonesia Emas tahun 2045, harus dimaknai tak sekedar gagasan tetapi dengan usaha sadar untk mengembalikan memori dan spirit Kebudayaan. Inilah mengapa negara/pemerintah perlu kembali mengembalikan kekayaan sejarah & Kebudayaan.
Pada poin ini saya mengapresiasi Pemerintahan Prabowo yang telah melakukan langkah bersejarah dengan membentuk Kementerian Kebudayaan. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Kementerian Kebudayaan dibentuk. Sebelumnya Kebudayaan hanya menjadi subsektor pd Kementerian tertentu.
Saya berharap Kementerian Kebudayaan dibawah Kepemimpinan Fadli Zon yang selama ini dikenal sebagai politisi yg dekat dgn agenda Kebudayaan mampu kembalikan kekayaan besar bangsa ini yang bernama Kebudayaan. Sebagai Senator yang mewakili Provinsi Maluku Utara saya tegaskan bahwa Kekayaan terbesar Maluku Utara bukan Emas dan Nikel tetapi Sejarah dan Kebudayaan.
JAKARTA, Malutline com-Bupati Halmahera Tengah, Ikram Sangadji, berkesempatan menjenguk Ibu Nuryati, warga Desa Gemia, yang saat ini dalam masa pemulihan pasca operasi jantung di Jakarta. Sudah lima bulan Ibu Nuryati menjalani proses pengobatan jauh dari kampung halaman, dan kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Jakarta, Malutline com-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi program beasiswa pendidikan gratis kepada mahasiswa asal Halmahera Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Ikram Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil di Resto Garuda Cikini. (18/5/2025)
