Investasi di sektor pertambangan yang kian meningkat di wilayah pesisir dan perairan Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan sekitarnya, telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup nelayan serta pelaku usaha perikanan di daerah ini. Sebagai salah satu bagian dari komunitas nelayan, saya sangat prihatin dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang kurang diawasi dengan ketat.
Aktivitas tambang yang beroperasi tanpa kontrol memadai telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut dan pesisir, terutama akibat limbah dan sedimentasi yang mencemari perairan. Kondisi ini jelas berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan ikan, sehingga pendapatan nelayan ikut merosot tajam. Lebih jauh lagi, wilayah tangkap nelayan yang seharusnya menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan kini mulai bergeser fungsi menjadi kawasan industri pertambangan, mengikis ruang bagi nelayan untuk melaut secara produktif.
Kita semua tentu memahami bahwa kelestarian ekosistem laut adalah penopang utama sektor perikanan. Jika ekosistem ini terus terancam, bukan hanya nelayan hari ini yang dirugikan, tetapi juga generasi mendatang yang akan kehilangan sumber penghidupan dan warisan alam yang berharga.
Untuk itu, kami dari HNSI Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan beberapa tuntutan dan solusi penting:
Perusahaan tambang harus memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup semua lapisan masyarakat, tidak hanya keuntungan ekonomi semata.
Moratorium penerbitan izin tambang baru di wilayah pesisir dan laut Provinsi Maluku Utara, khususnya di Halmahera Tengah, sampai adanya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang transparan dan melibatkan masyarakat lokal.
Evaluasi kembali izin tambang yang sudah berjalan, terutama yang berdampak langsung pada wilayah tangkap nelayan.
Pengawasan lingkungan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah dan aparat hukum terhadap aktivitas tambang yang berpotensi mencemari laut.
Keterlibatan aktif masyarakat pesisir dan nelayan dalam setiap proses perizinan dan pengambilan kebijakan investasi pertambangan.
Pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan sebagai alternatif pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan dan keadilan ekologis hanya akan membawa kerugian jangka panjang. Mari bersama-sama kita jaga hak hidup nelayan dan kelestarian sumber daya laut demi masa depan yang lebih baik bagi Torang pe anak cucu.
