TERNATE, Malutline — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mulai melakukan empat pemeriksaan terinci di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang berharap hasil audit dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Empat fokus audit yang dilakukan BPK kali ini mencakup, (1). Belanja daerah, (2). Pendapatan daerah (pajak dan retribusi) (3). Lingkungan hidup (4). Ketahanan pangan.

“Kita berharap hasil audit ini bisa menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan PAD dan memperkuat pengelolaan keuangan agar semakin baik,” ujar Wagub Sarbin Sehe, usai kegiatan entry meeting bersama BPK di kediaman resminya, Eks Crisan, Senin (20/10/2025).

Sarbin menegaskan, Pemprov Malut berkomitmen mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan BPK, agar hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sesuai target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci ini akan berlangsung hingga November 2025. Audit dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, mencakup efektivitas penggunaan anggaran, ketaatan terhadap peraturan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

“Kami berharap hasil audit ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah, agar ke depan semakin efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Marius.

Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Malut, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran auditor BPK.

Pelaksanaan audit ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemprov Malut untuk memperkuat prinsip good governance dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. (Sabrun)

Ternate, Malutline.com  Kasiintel Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., M.Han. melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Falah yang berlokasi di Jalan Bukit Bintang, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.Selasa 21/10/2025

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, Ustaz Ahmad, beserta para pengasuh dan santri. Dalam kesempatan itu, Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., M.Han. menyampaikan tausiah bertema cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dengan mengusung motto “Man Jadda Wa Jadda” — barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.

Dalam tausiahnya, Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., M.Han. menekankan pentingnya menanamkan pentingnya nilai Ridho Allah Ridho Walidain (Ridho Allah terletak pada Ridho kedua orang tua), semangat pantang menyerah, kerja keras, dan tekad kuat untuk meraih tujuan hidup, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha yang sungguh-sungguh dilakukan.

> “Prinsip Man Jadda Wa Jadda harus menjadi motivasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, karier, maupun pengembangan diri. Santri harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk berkontribusi bagi bangsa,” ujar Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., Han.

Selain itu, Kasiintel juga mengajak para santri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas sebagai bentuk upaya meraih syafaat Rasulullah dan juga sebagai bekal bagi generasi muda penerus kepemimpinan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., M.Han. menyerahkan bantuan sembako berupa beras dan mi instan kepada Pondok Pesantren Darul Falah yang diterima langsung oleh Ustaz Ahmad, serta memberikan santunan kepada para santri yatim piatu.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan perhatian dari TNI, khususnya Korem 152/Baabullah. Tausiah dan bantuan ini menjadi motivasi besar bagi para santri untuk terus semangat belajar dan berjuang,” ujar Ustaz Ahmad, Pimpinan Ponpes Darul Falah.

Melalui kegiatan ini, Korem 152/Baabullah berupaya mempererat hubungan dengan lembaga pendidikan keagamaan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Indonesia di Maluku Utara.(Penrem152)

LABUHA, Malutline — Sejumlah staf Kantor Camat Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan belum dicairkannya hak-hak keuangan mereka selama beberapa bulan terakhir. Penundaan tersebut diduga kuat atas instruksi langsung Camat Makian Barat, Ersan Ahmad, dengan alasan menunggu penetapan bendahara baru.

Informasi yang dihimpun media ini, Selasa (21/10/2025), menyebutkan bahwa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan September, serta gaji tenaga kebersihan mulai Januari hingga September hingga kini belum dicairkan oleh pihak kecamatan.

Dan Salah satu staf Kantor Camat Makian Barat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya atas sikap pimpinan yang dinilai menghambat pencairan hak pegawai.

“Kami hanya minta hak kami dibayar lewat bendahara yang masih sah. Jangan tunggu SK pergantian bendahara baru, sementara SK-nya saja belum jelas. Bagaimana bisa urus hak-hak kami, apalagi ini sudah mendekati akhir tahun,” ujarnya dengan nada kesal.

Ia menambahkan, akibat penundaan itu para staf kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami di kantor camat ini ibarat puasa gaji dan TTP. Sudah berbulan-bulan belum ada kepastian,” keluhnya.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada Senin (20/10/2025) melalui sambungan telepon, Camat Makian Barat Ersan Ahmad membenarkan bahwa dirinya memang meminta Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menunda proses pencairan anggaran tersebut.

“Benar, saya minta supaya pencairan ditunda dulu karena kami akan melakukan pergantian bendahara kecamatan,” ungkap Ersan singkat.

Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan reaksi keras dari para staf dan masyarakat. Mereka menilai alasan tersebut tidak berdasar karena SK pergantian bendahara belum ditetapkan secara resmi.

Sejumlah staf bahkan mengancam akan memboikot seluruh aktivitas kantor Camat Makian Barat jika hak-hak mereka tidak segera dibayarkan.

“Kalau sampai minggu ini belum ada pencairan, kami akan hentikan semua aktivitas kantor sampai hak kami dibayar,” tegas salah satu pegawai dengan nada kecewa.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Halmahera Selatan dan Inspektorat, segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar pelayanan publik di Kecamatan Makian Barat tidak terganggu. (Red)

Weda, Malutline— Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Halmahera Tengah, Ipda Masqun Abduqish, kembali menyampaikan pesan moral yang menyentuh tentang pentingnya kejujuran dan kecintaan terhadap pekerjaan. Pesan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan bagi seluruh anggota kepolisian dan masyarakat agar selalu berpegang pada integritas.

“Cintailah pekerjaan kalian, dan jadilah orang yang jujur. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat,” tutur Kasat Lantas, Ia menambahkan, “Jika tiga hal itu belum kalian dapatkan, mungkin kalian belum benar-benar jujur.”

Pesan tersebut mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Halmahera Tengah. Salah satunya datang dari Wahyu, warga Weda, yang menilai bahwa sikap Kasat Lantas mencerminkan keteladanan yang patut dicontoh.

“ibu Masqun adalah sosok polisi yang rendah hati dan bijak. Pesannya tentang kejujuran itu sangat menginspirasi kami. Beliau bukan hanya bicara, tapi juga memberi contoh nyata dalam bekerja,” ujar Wahyu saat ditemui di Weda.

Menurut Wahyu, kehadiran perwira muda seperti Masqun Abduqish membawa suasana baru di tubuh Polres Halteng, terutama dalam pelayanan publik yang lebih humanis dan disiplin.

Pesan moral yang disampaikan Kasat Lantas tersebut menjadi pengingat penting bahwa kejujuran dan kecintaan terhadap pekerjaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat di tengah masyarakat. (Red)

LABUHA, Malutline.com Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan.

Desakan ini muncul setelah hasil investigasi LSM LIRA menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kondisi nyata di lapangan, baik dalam kegiatan fisik maupun nonfisik pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

“Dari hasil penelusuran kami, terdapat indikasi ketidaksinkronan antara laporan administrasi dengan realisasi kegiatan di lapangan. Hal ini patut diduga sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar Said, Gubernur LSM LIRA Halmahera Selatan, kepada media, Senin (20/10/2025).

Menurut Said, penggunaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola keuangan desa.

“Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal. Laporan fiktif atau penggelembungan biaya adalah bentuk nyata dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.

Said meminta agar Inspektorat Halmahera Selatan segera turun melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa Amasing Kali. Jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, dan dia juga mendesak agar hasil audit tersebut jika terbukti segera ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kepolisian untuk proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

“Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), inspektorat memiliki tanggung jawab memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Said. (Red)