HALSEL, Malut Line.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendapat sorotan dari sejumlah warga dan orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kualitas serta kandungan gizi makanan yang dibagikan kepada peserta didik di sejumlah sekolah di wilayah tersebut.
Keluhan warga terutama berkaitan dengan menu makanan yang dinilai belum mencerminkan konsep Makan Bergizi Gratis, khususnya dari sisi keberagaman dan kecukupan asupan gizi bagi anak-anak sekolah.
Berdasarkan keluhan yang disampaikan warga, menu MBG yang dibagikan disebut hanya terdiri dari nasi, satu buah pisang dan sepotong telur. Warga juga mempertanyakan kualitas bahan pangan yang digunakan, termasuk jenis beras yang dinilai kurang baik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan orang tua siswa mengenai apakah menu yang disediakan telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau makanan yang diberikan hanya seperti itu, kami sebagai orang tua tentu bertanya, apakah kebutuhan gizi anak-anak benar-benar sudah terpenuhi,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, program MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan pangan, kecukupan protein, karbohidrat, vitamin, mineral serta variasi menu yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan anak.
Keluhan tersebut juga disebut berdampak terhadap minat sebagian siswa untuk mengonsumsi makanan yang diberikan. Sejumlah orang tua mengaku menerima informasi bahwa terdapat siswa yang memilih tidak menghabiskan, bahkan menolak makanan MBG karena menilai menu yang disajikan kurang menarik dan kualitasnya dipertanyakan.
Warga berharap persoalan tersebut tidak dianggap sebagai keluhan biasa. Mereka meminta pemerintah, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan program MBG, turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan di Kecamatan Botang Lomang.
Selain kualitas menu, warga juga meminta adanya evaluasi terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dapur MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan anggaran program benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan tidak terjadi pengurangan kualitas makanan akibat persoalan pengadaan maupun pengelolaan.
Sejumlah warga bahkan menduga orientasi keuntungan dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan, standar porsi, nilai gizi menu, penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban pengelola SPPG.
Karena itu, warga meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan administratif dari pengelola, tetapi melakukan uji petik langsung ke dapur MBG dan sekolah penerima, termasuk memeriksa bahan makanan, ukuran porsi, kualitas bahan pangan serta kesesuaian menu dengan standar gizi yang berlaku.
“Jangan sampai program yang tujuan utamanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak justru kualitas makanannya tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah harus turun melihat langsung,” kata warga lainnya.
Warga juga meminta adanya ruang pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua dan pihak sekolah apabila ditemukan makanan yang kualitasnya tidak sesuai, porsi tidak mencukupi, atau terdapat persoalan lain dalam pelaksanaan MBG.
Program MBG sendiri memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya di tingkat daerah diharapkan tidak sekadar mengejar distribusi makanan, tetapi memastikan makanan yang sampai kepada anak benar-benar layak konsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi.
Atas berbagai keluhan tersebut, pemerintah daerah dan pihak berwenang diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai standar menu, komposisi gizi, sumber bahan pangan, standar porsi serta mekanisme pengawasan SPPG dan dapur MBG di Kecamatan Botang Lomang.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola SPPG maupun pihak pemerintah terkait mengenai keluhan warga tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah menu yang dipersoalkan memang telah sesuai dengan standar program MBG serta apakah terdapat evaluasi terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. (Red)
Komentar