Malut Line

HALSEL – Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), memiliki langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, menggelar pelatihan bagi bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 17 Desember 2024, di Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Kecamatan Bacan Selatan, ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dalam pelayanan Antenatal Care (ANC), persalinan, nifas, dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

Pelatihan ini dihadiri Kepala Bidang dan pejabat fungsional Dinkes Halsel, fasilitator dari Dinkes Malut serta 20 peserta yang merupakan pengelola program di Puskesmas.

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Halsel yang diwakili oleh Kepala Bidang SDK, Asmawaty Amin, S.Kep, Ns.MM, menekankan pentingnya pelatihan ini dalam menanggulangi masalah kesehatan ibu dan anak.

“Peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas, khususnya oleh bidan, sangat penting untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih menjadi masalah besar di Indonesia,” ungkap Asmawaty.

Sesi foto bersama.

Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, Indonesia masih mencatatkan angka kematian ibu yang tinggi, mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ingin menurunkan angka tersebut menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Bahkan, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi dalam angka kematian ibu di Asia Tenggara, setelah Laos.

Pelatihan ini bertujuan agar bidan di Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dalam hal antenatal, asuhan persalinan, serta perawatan ibu nifas, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam pelayanan di Puskesmas, serta memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Halmahera Selatan,” tambah Asmawaty.

Pelatihan ini juga merupakan kolaborasi antara Dinkes Halsel dan Dinkes Malut, yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan Halsel dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di wilayah tersebut. (Red)

HALSEL – Akibat Cuaca Buruk yang menerjang sejumlah Desa Pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), khususnya Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, mengakibatkan sejumlah rumah di pesisir pantai Desa Orimakurunga rusak ringan dan rumah di pesisir pantai lainnya tergenang air laut akibat di di terjang ombak.

Merespon rumah warga yang tergenang dan rusak akibat cuaca buruk, Kepala Desa (Kades) Orimakurunga Rusdi Sidik, yang juga adik kandung mendiang mantan Bupati Halsel Usman sidik itu, langsung membuat proposal yang dilampirkan foto dan bukti Bencana yang dialami warganya tersebut dan bertemu dengan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, hanya saja Bupati Halsel masih berada di luar Daerah.

Dikatakannya, karena Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba masih berada diluar daerah karena urusan dinas. Dirinya berkomunikasi langsung dengan Bupati Halsel hanya melalui telepon selulernya dan dari hasil komunikasi, dirinya, Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik mendapatkan respon baik dari Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel memerintahkan kepada Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam untuk melakukan kroscek kondisi Desa Orimakurunga.

Selain itu, Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik juga bertemu langsung dengan Kepala BPBD Halsel Aswin Adam di ruang kerjanya pada Senin (16/12/2024) untuk menyerahkan proposal yang perihal permohonannya agar Pemda Halsel dapat mengerjakan proyek lanjutan Blok Water yang belum selesai dibangun Pemda sebelumnya dimasa Pemerintahan mendiang Bupati Halsel Usman sidik dan Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba saat itu. Sehingga, jika terjadi cuaca buruk di Desa Orimakurunga, bisa dilindungi dari musim ombak.

BPBD Halsel dan Pemerintah Desa Orimakurunga.

Setelah itu, pihak BPBD langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melihat sejumlah kondisi Desa yang terdampak banjir dan Gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai disejumlah Desa di Halsel, bukan saja Desa Orimakurunga.

Sementara itu, Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam mengatakan, dirinya sudah menerima langsung proposal permohonan dari Kades Orimakurunga Rusdi Sidik. Namun bukan hanya Desa Orimakurunga, tapi ada sejumlah Desa di Halsel sangat berdampak banjir dan gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai. Itu berdasarkan data yang masih bersifat laporan sementara, belum ada data yang kongkrit dan rencana hari ini. Pihaknya menurunkan Tim untuk turun di Desa yang terdampak banjir dan Gelombang besar yang menerjang rumah warga.

“Pihak BPBD Halsel baru bisa mengeluarkan data, kalau data sudah lengkap baru saya publikasi rencana Tim mungkin turun di sejumlah Desa terdampak yakni Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Desa Talimau dan sekitarnya. Bagi Desa yang berdampak, ada juga di Desa Jojame dan Desa Yaba dan sekitarnya. Terus mungkin di Obi juga ada Satu Dua Desa dan di daerah Gane, mungkin di Kepulauan Jouronga, Desa Liboba Hidjrah. Nanti kalau semua sudah lengkap, baru saya ekspos agar dapat diketahui seluruh masyarakat Halmahera Selatan,” jelasnya Aswin.

Ditambahkannya, akan menjadi Skala prioritas itu di Desa Orimakurunga, Kampung halaman Mendiang Usman Sidik, mantan Bupati Halsel. Sebab, berdasarkan laporan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes), cukup parah ketika dihantam gelombang akibat cuaca buruk. Itu sesuai arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba. Karena Desa Orimakurunga sangat parah ketika di hantam gelombang besar.

“Berdasarkan data foto video visual yang diunggah maupun dikirim langsung oleh Pemerintah Desa Orimakurunga, langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba. Karena Desa Orimakurunga sangat parah berdasarkan data yang dikirim di saya maupun di pak Bupati Halsel. Semalam memang parah, nanti diusahakan biar Tahun 2025 bisa langsung dibangun di Orimakurunga. Itu dimasa Bupati mendiang Almarhum Usman Sidik itu sempat di bangun Blok Water. Namun belum selesai akan dituntaskan oleh Pemerintah Bassam Kasuba dan Tim BPBD Halsel bersama Kades Orimakurunga, Rusdi Sidik langsung menuju di Desa Orimakurunga untuk melihat secara langsung situasi pasca cuaca buruk mengakibatkan rumah warga tergenang air laut tersebut,” tutupnya. (Red)

HALSEL – Cuaca Buruk yang melanda sejumlah Daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku Utara (Malut), khusunya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibawah pimpinan Kepala BPBD Halsel Hi. Aswin Adam, bergerak cepat menindak lanjuti arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba untuk melihat sejumlah kondisi Desa yang terdampak banjir dan gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai di sejumlah Desa di Halsel.

Hal ini disampaikan Kepala BPBD Halsel Hi Aswin Adam kepada malutline.com, Senin (16/12/2024). Aswin mengatakan, ada sejumlah Desa sangat berdampak banjir dan gelombang yang menerjang rumah warga yang ada di pesisir pantai berdasarkan data yang masih bersifat laporan sementara belum ada data yang kongkrit dan rencana hari ini pihaknya menurunkan Tim untuk turun di Desa yang terdampak banjir dan gelombang besar yang menerjang rumah warga tersebut sesuai arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba.

Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam.

“Pihak BPBD Halsel baru bisa mengeluarkan data kalau data sudah lengkap baru saya publikasi. Rencana Tim mungkin turun di sejumlah Desa terdampak yakni Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, Desa Talimau dan sekitarnya. Bagi Desa yang berdampak ada juga di Desa Jojame, Yaba dan sekitarnya terus mungkin di Obi juga ada Satu Dua Desa dan di daerah Gane mungkin di kepulauan Jouronga, Desa Liboba, Hidjrah. nanti kalau semua sudah lengkap baru saya ekspos agar dapat diketahui seluruh masyarakat Halmahera Selatan,” kata Aswin.

Ditambahkannya, akan menjadi Skala prioritas itu, di Desa Orimakurunga, kampung Halaman mendiang Usman Sidik, mantan Bupati Halsel. Karena berdasarkan laporan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes), cukup parah ketika dihantam gelombang akibat cuaca buruk. Sehingga itu, ini sesuai arahan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba.

Kondisi Desa Orimakurunga.

Dimana, berdasarkan data foto video visual yang diunggah maupun dikirim langsung oleh Pemerintah Desa Orimakurunga Rusdi Sidik, langsung ditindaklanjuti oleh Pemda Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba.

“Karena Desa Orimakurunga sangat parah berdasarkan data yang dikirim di saya maupun di pak Bupati Halsel Bassam Kasuba. Semalam memang parah, nanti diusahakan biar Tahun 2025 bisa langsung dibangun di Orimakurunga itu di masa Bupati mendiang Usman Sidik itu sempat di bangun blok water. Namun belum selesai, jadi nanti akan dituntaskan oleh Pemerintah Bassam Kasuba,” cetusnya. (Red)

HALUT – Nasib Naas yang di alami Kapal Motor (KM) Alis Mulia yang membawa 192 orang, terdiri dari 10 kru kapal dan 182 penumpang, dari data yang himpun media ini, pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate pada Sabtu (14/12) malam dari KUPP Tobelo, bahwa telah terjadi kecelakaan pelayaran KM Alis Mulia bermuatan kopra dan ratusan penumpang dari Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara (Malut), tujuan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), karam di perairan Pulau Tagalaya.

Berdasarkan data yang diterima dari KUPP Tobelo bahwa kapal bermuatan kopra rute Dorsago-Tobelo ini kandas di perairan Pulau Tagalaya dan membutuhkan bantuan SAR. Kemudian, pukul 22.00 WIT, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bersama unsur terlibat bergerak menuju Pulau Tagalaya untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan Kapal Citra Bahari dan Kapal Patroli KUPP Tobelo.

Dari keterangan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate, Bram Madya, mengatakan Tim SAR Gabungan tiba di Pulau Tagalaya pukul 22.15 WIT dan langsung melakukan proses evakuasi dengan menggunakan speedboat penumpang yang ikut melakukan bantuan.

Sekitar Pukul 23.55 WIT, Speedboat yang membawa penumpang selamat KM Alis Mulia sebanyak 16 orang tiba di Pelabuhan Tobelo. Selanjutnya Tim gabungan melakukan pendataan.

“Pada 15 Desember 2024 pukul 01.19 WIT dini hari, penumpang dan ABK berhasil dievakuasi sebanyak 191 orang. Selanjutnya dilaksanakan pendataan secara keseluruhan di Pelabuhan Tobelo,” ujar Bram Madya.

Dikatakannya, hasil pendataan yang dilakukan terdapat 1 orang masih belum ditemukan dan KM Alis Mulia posisinya sudah tenggelam di Pulau Tagalaya kurang lebih 50 meter dari bibir pantai.

“Pencarian terhadap 1 korban penumpang yang belum ditemukan akan dilanjutkan pada Minggu pagi pukul 07.30 WIT hingga memastikan keberadaan korban yang belum di temukan dari hasil pendataan jumlah tersebut, 1 orang bernama Evan (4 tahun) meninggal dunia berhasil dievakuasi, sedangkan H. Abdul Waris Hadi (80 tahun) belum ditemukan. Untuk total korban 192 orang,” jelasnya.

Unsur yang terlibat, diantaranya Tim Rescue Pos SAR Tobelo, KSOP Tobelo, Pos AL Tobelo, Pos Polair Halut, Polres Halut, Kodim 1508/Tobelo, Potensi SAR dan masyarakat, Detail Korban, Selamat (S): 190 orang, Meninggal Dunia (MD): 1 orang, Dalam Pencarian (DP): 1 orang, Pencarian korban yang belum ditemukan akan dilanjutkan pada Minggu pagi, pukul 07.30 WIT, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Tim Rescue Pos SAR Tobelo, KSOP Tobelo, Pos AL Tobelo, Pos Polair Halut, Polres Halut, Kodim 1508/Tobelo, potensi SAR, serta masyarakat setempat, Insiden ini menambah catatan kecelakaan laut di kawasan perairan Malut yang menuntut perhatian serius terhadap keselamatan pelayaran. (Red)

HALSEL,Malutline – Kepala Desa Kusubibi, Muhammad Abdul Fatah, diduga melakukan penggelapan dana desa dengan jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan ini telah memicu kemarahan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas.

Menurut laporan masyarakat dan pernyataan Sekretaris BPD Kusubibi, Said Selam, dugaan penyalahgunaan dana desa ini terkait dengan anggaran tahun 2023 dan 2024. Kepala Desa disebut sering mengambil keputusan sepihak terkait pembangunan desa tanpa melibatkan BPD atau masyarakat. “Kepala desa tidak pernah menghadiri panggilan musyawarah yang kami ajukan. Semua keputusan, termasuk pengalokasian dana desa, dilakukan sepihak,” kata Said Selam.

Dugaan ini mengarah langsung kepada Muhammad Abdul Fatah selaku Kepala Desa Kusubibi. Selain itu, nama Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, turut disebut masyarakat dalam tuntutan agar segera bertindak. Ulis, seorang aktivis muda di desa tersebut, menyatakan bahwa masyarakat berharap Bupati segera menonaktifkan kepala desa yang diduga menyalahgunakan wewenangnya.

Kasus ini mencuat dalam dua tahun terakhir, dengan tidak adanya pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat yang nyata di Desa Kusubibi. Padahal, dana desa sudah dicairkan sesuai jadwal. Desa Kusubibi, yang terletak di wilayah Halmahera Selatan, kini menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan tersebut.

Menurut BPD, salah satu indikator utama dugaan ini adalah ketiadaan dokumen penting yang sesuai prosedur, seperti RPJM-Des, APB-Des, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dokumen-dokumen ini, kata Said Selam, bahkan diduga direkayasa tanda tangannya oleh kepala desa untuk meloloskan proses di tingkat kabupaten. “Kami merasa dokumen tersebut dibuat secara sepihak dan tanpa melibatkan kami selaku pengawas,” tambah Said.

Kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah melihat tidak adanya hasil nyata dari penggunaan dana desa. Ulis menegaskan, “Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan dana desa dan memberhentikan Kepala Desa dari jabatannya.” Masyarakat juga meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan ini dengan langkah hukum yang jelas.

Masyarakat Kusubibi berharap pemerintah daerah segera bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menginginkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan hukuman setimpal bagi siapa pun yang terbukti bersalah. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa atau Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait tuduhan tersebut.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Semua pihak berharap kasus ini dapat segera diselesaikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Red)