Malut Line

Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh
Halsel Malutline com Dua proyek Pembangunan Jembatan jalur penghubung kawasan Mongga-Mandawong dan Tembal-Kupal, Halmahera Selatan “Misterius” alias tidak ada progres.

Pasalnya, kedua proyek pembangunan Jembatan jalur penghubung ini, diketahui merupakan proyek Multy Yers (MY) atau proyek tahun jamak yang dianggarkan melalui APBD 2024 sebesar 7,6 Miliyar.

Bahkan, informasi yang diperoleh bahwa dua proyek tahun jamak ini, dihentikan karena memasuki transisi kepemimpinan Mendiang Bupati Usman Sidik ke Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.

Anehnya lagi, Anggaran kedua proyek tahun jamak ini dikabarkan sudah terpakai habis. Padahal kedua proyek ini sudah ada pemenang tender dari pihak ketiga (kontraktor) tertentu.

Mirisnya, Anggaran sebesar 7,6 miliar yang dialokasikan dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan ini

Sementara Dinas PUPR melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Ridwan saat dikonfirmasi belum lama ini mengaku bahwa benar adanya kedua proyek tersebut.

” Iya benar memang dalam MY ada terdapat dua proyek pembangunan Jembatan jalur penghubung Mongga-Mandawong dan Tembal-Kupal,” katanya. (26/4/2025)

Namun Ridwan mengaku, bahwa kedua proyek tahun jamak ini sudah dilakukan pemutusan kontrak.

“Alasannya, karena pihak rekanan (kontraktor) tak memenuhi administrasi yang lain,” akunya.

Disentil apakah anggaran kedua proyek tersebut masih terparkir di rekening daerah.? Ridwan tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

HALSEL, Malutline Com Sengketa lahan antara warga dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan (Halsel) kembali mencuat. Sabtu (26/4/2025), pemilik lahan dari Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, memalang akses masuk Gedung DPRD dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bentuk protes terhadap Pemda yang dinilai ingkar janji menyelesaikan masalah ganti rugi.

Bakir, pemilik lahan yang palang, mengungkapkan bahwa lahan seluas lebih dari 1 hektar miliknya telah digunakan untuk pembangunan jalan dan kantor pemerintahan tanpa penyelesaian administrasi yang jelas.

“Lahan saya di depan Kantor DPRD, dengan panjang 122 meter dan lebar 10 meter, digusur begitu saja tanpa ganti rugi. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pemda,” tegas Bakir.

dalam aksinya, Bakir bersama keluarganya menutup jalan dengan bambu, kayu, dan membentangkan spanduk bertuliskan “Maaf Jalan Sementara Ditutup Karena Belum Ada Penyelesaian” untuk menarik perhatian publik dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Bakir mengaku sudah berupaya melakukan mediasi, mulai dari koordinasi langsung dengan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba hingga menggelar hearing bersama DPRD Halsel, namun hasilnya nihil. “Kami akan tetap memalang jalan dan pintu masuk DPRD sampai hak kami dipenuhi,” tambahnya.

Menariknya, Pemda Halsel mengklaim memiliki sertifikat lahan tersebut sejak 2012. Namun, hingga kini Pemda belum bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sah seperti surat jual beli, surat pembebasan lahan, atau sertifikat resmi. Di sisi lain, Bakir mengantongi bukti pembayaran pajak hingga tahun 2019 atas lahan tersebut.

Kasus ini bukan hanya soal sengketa kepemilikan, tetapi juga mengungkap lemahnya tata kelola aset dan transparansi dalam proses pembangunan di daerah. Publik kini menanti, apakah Pemda Halsel akan mengambil langkah bijak menyelesaikan persoalan ini secara adil dan terbuka.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

Halsel Malutline Com Ombak di pesisir Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara datang silih berganti. Namun, talud penahan ombak yang seharusnya menjadi tameng bagi warga kini justru menjadi simbol kemandekan. Proyek bernilai lebih dari Rp16 miliar itu mangkrak terbengkalai sejak tahun lalu tanpa kepastian.

Pembangunan breakwater yang dimulai awal 2023 itu semula menjadi proyek unggulan di masa almarhum Bupati Usman Sidik. Namun, sejak wafatnya Usman, pengerjaan tak lagi berlanjut secara serius di bawah pemerintahan pengganti, Bassam Kasuba. Akibatnya, warga pesisir kini kembali hidup dalam kekhawatiran.

Reza A. Syadik, tokoh pemuda Desa Orimakurunga, angkat suara. Ia menyebut proyek tersebut sebagai bentuk nyata dari kelalaian pemerintah daerah. “Anggaran belasan miliar sudah dikucurkan, tapi hasilnya hanya setumpuk batu dan semen yang ditinggalkan begitu saja. Kami mendesak agar pemerintah menuntaskan tanggung jawabnya,” ujar Reza kepada wartawan. (25/4/2025)

Tak hanya itu, Reza juga menyoroti sikap DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya para anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makayoa yang hingga kini dinilai bungkam. “Kami heran, wakil rakyat dari Dapil Makayoa seolah tak punya nyali untuk bicara. Padahal ini menyangkut keselamatan konstituen mereka. Mereka seharusnya menjadi corong kepentingan rakyat, bukan justru diam melihat proyek ini terkatung-katung,” kecamnya.

Jika pemerintah daerah kabupaten Halmahera Sekatan terus abai, Reza memastikan akan bergerak dalam demonstrasi dua lembaga yaitu KPK dan Kajagung RI “Kami akan minta ke Kejaguang agar secepatnya Kejati Maluku Utara menyelidiki apa yang menyebabkan proyek tersebut mangkrak, dan KPK juga harus menjadikan problem mangkraknya proyek Pembangunan breakwater yang dimulai awal 2023. Harus diusut siapa yang bermain dalam proyek ini. Tidak bisa dibiarkan,” tegas reza

Sejumlah nama pejabat sudah mulai diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Di antaranya, I, mantan Kadis PUPR yang kini menjabat sebagai Kadis Perkim; RM, mantan sekretaris dinas yang kini menjabat Kadis Perhubungan; R, Kabid Bina Marga; serta S alias Oman, rekanan proyek yang disebut-sebut orang dekat Bupati Fakfak.

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan soal kelanjutan penyelidikan, apalagi penyelesaian proyek. Pemerintah diam. DPRD bungkam. Ombak tetap datang, lebih konsisten daripada janji dan tanggung jawab para pemangku kebijakan.

di mata warga Orimakurunga, talud ini bukan sekadar konstruksi beton. Ia adalah ujian integritas pemerintah. Sebuah pengingat bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dengan batu dan semen saja tetapi dengan keberanian mengambil sikap dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Pemerintah|oleh

Halsel, Malutline Com Demi Penuhi Gizi Seimbang dan Tekan Angka Stunting, Penyuluh KB dan Puskesmas Kayoa Aktifkan Dapur DASHAT di Desa Karamat Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Kayoa bersama dengan Puskesmas Kayoa menjalankan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) sebagai bagian dari upaya terpadu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesadaran gizi seimbang di tengah masyarakat.

Kegiatan ini digelar di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menjadi bagian dari rangkaian lomba desa 10 program pokok TP-PKK. Pelaksanaan DASHAT menjadi ajang edukasi, pelatihan memasak berbasis pangan lokal, sekaligus pemberian makanan tambahan bergizi bagi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan calon pengantin.

“Desa Karamat di pilih karena saat ini sedang mengikuti lomba desa 10 program pokok TP-PKK. Program DASHAT ini menjadi bagian dari penilaian dan bentuk nyata kolaborasi antara kami sebagai penyuluh KB dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kayoa,” kata Zuaida A. Rahim, Penyuluh KB Kecamatan Kayoa, kepada Malutline, Kamis (24/4/2025).

Zuaida menjelaskan bahwa kegiatan ini tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pada praktik langsung memasak dengan bahan lokal seperti ubi, ikan, dan sayuran yang mudah dijangkau warga. Selain menekan stunting, program ini juga diharapkan mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga.

“DASHAT ini memberikan pelatihan dan pendampingan tentang gizi, pengolahan makanan sehat, serta distribusi makanan tambahan secara gratis bagi ibu hamil dan balita. Tujuannya untuk memastikan asupan gizi memadai dan mencegah komplikasi kehamilan,” ucapnya

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan TP-PKK Kabupaten Halmahera Selatan, Erni Adeko, dan perwakilan Dinas Kesehatan, Muhamad Darmin, yang memberikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam menangani stunting di daerah.

Zuaida menekankan bahwa keberhasilan program DASHAT sangat bergantung pada kolaborasi antara penyuluh, kader, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat. “Semoga kegiatan seperti ini bisa terus diperluas agar setiap desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi warganya,” ujarnya.

Program DASHAT merupakan inisiatif dari BKKBN yang fokus pada peningkatan kesadaran dan keterampilan keluarga dalam memenuhi gizi seimbang, dengan memanfaatkan potensi lokal desa. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Hukum|oleh

Halsel malutline Com tim Gabungan Polres Halmahera Selatan yang di pimpin langsung oleh Kapolres berangkat ke Desa Kusubibi untuk melakukan Penertiban Pertambangan Emas tanpa ijin (Peti) yang berada di Desa Kusubibi kecamatan bacan barat Halmahera Selatan Maluku Utara

tiba di Desa Kusubibi sekita pukul 13.00 wit langsung berkordinasi dengan Pemerintah Desa dan Dewan Adat Desa Kusubibi dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) yang berada di Desa Kusubibi. (23/4/2025)

Setelah Tim Gabungan melakukan kordinasi dengan Pemerintah Desa dan Dewan Adat kemudian Tim Gabungan Polres Halsel bersama dengan Pemerintah Desa dan Dewan Adat menuju ke lokasi Tromol untuk melakukan penertiban dengan cara memasang Police Line di setiap tromol yang ada di lokasi Tromol.

“terpisah Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S. H, S.I.K, M. M menyampaikan bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda Maluku Utara terkait dengan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Wilayah Provinsi Maluku Utara sehingga Kapolres Halmahera Selatan beserta dengan Tim Gabungan berangkat ke Desa Kusubibi melakukan penertiban dengan cara melakukan pemasangan Police Line di setiap Unit Usaha Tromol sebanyak 57 Unit Tromol yang berada di lokasi Tromol Desa Kusubibi” ucapnya

“Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pelaku Usaha Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) tersebut” pungkasnya (Red)