Malut Line

Halsel Malutline com-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan akan memanggil Kepala Desa Jeret, Kecamatan Kasiruta Timur, Irfan Yusnan, guna dimintai klarifikasi terkait dugaan penyelewengan dana desa yang mencuat ke publik.

Kepala Dinas DPMD Halsel, Muhammad Zaki Abd Wahab menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari langkah awal instansi dalam menangani isu tersebut.

“Kita akan panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Senin (15/6/2025).

Dugaan penyimpangan dana desa ini disebut-sebut sudah berlangsung sejak 2019, dengan salah satu temuan signifikan berasal dari audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2021.

Dalam audit tersebut, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 640 juta di Desa Jeret. Meski Kepala Desa telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas.

Selain itu, laporan masyarakat juga menyebut adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran sejak tahun 2023 hingga 2024, termasuk pada kegiatan pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta proyek penerangan desa. (Red)

Halsel Malutline com-Nama baik pemerintah kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin akhir-akhir ini tercoreng atas ulah perbuatan asusila dan tidak bermoral yang di tujukan oleh sejumlah oknum kepala desa di Halmahera Selatan mulai dari prilaku oknum kepala desa yang sering masuk kafe dan konsumsi minuman keras (miras) bersama wanita idaman lain(wil) yang di ketahui bertentangan dengan (Perda) peraturan Daerah.

selain dari oknum kades yang sering masuk kafe dan konsumen minuman keras yang mencoreng nama baik Pemda Halsel ada oknum kades juga melakukan tindakan tidak bermoral dengan melakukan kasus VCS telanjang dengan wanita idaman lain (Wil) seperti kasus vcs telanjang yang diduga dilakukan oleh kades Busua kecamatan kayoa Barat Andi Hairudin, sehingga kasus ini menjadi polemik Karena dinilai melanggar syariat agama budaya dan adat istiadat di masyarakat Desa Busua kecamatan kayoa Barat.

“Perbuatan kepala desa Andi Hairudin ini tidak bisa lagi di toleransi oleh Bupati Halmahera Selatan karena perbuatan tak bermoral vcs telanjang yang di lakukan seorang kades yang desanya merupakan desa adat yang sangat menjunjung tinggi Adab, budaya, syariat, agama dan adat istiadat bagi masyarakat Desa Busua Saat ini mama desa Busua tercoreng di mata masyarakat Desa lain di Halmahera Selatan dan umumnya di Maluku Utara berkaitan dengan Firalnya kasus VCS yang melibatkan Kepala desa Andi Hairudin,” ucap salah satu warga

“Atas perbuatan tak bermoral yang di lakukan oleh kades Busua kecamatan kayoa Barat Andi Hairudin ini Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba Dan Kadis DPMD Zaki Abdul Wahab dinilai tinggal diam dan tidak merespon keluhan dan keresahan Masayarakat Desa Busua sehingga masyarakat Desa setempat merasa kecewa sebab tidak ada respon dari Bupati dan DPMD Halsel,”tambahnya.

Sala satu warga Desa Busua kecamatan kayoa Barat kabupaten Halmahera Selatan yang enggan di publish namanya kepada wartawan senin (16-06-2025) mengatakan percuma Bupati di atas podium berpidato berapi-api terkait dengan kode etik, namun pernyataan Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba terkait pelanggaran kode etik para kepala Desa tidak mampu di buktikan dan di realisasi oleh Bupati Hasan Ali Basam kasuba.

tambahnya, bupati juga menyampaikan, apabila terdapat kepala desa yang melakukan pelanggaran akan di tindak,bahkan ada penandataganan nota kesepahaman tetapi hal ini tidak bisa di buktikan sikap Bupati dan Kadis DPMD, terhadap kepala desa busua Andi Hairudin, Ucapan yang keluar hanyalah Gertak sambal saja karena kasus amoral ini sangat mencoreng nama baik Desa secara adat budaya dan agama, Mestinya sebagai pemimpin harus menjadi contoh teladan yang baik,bagi masyarakat.

“Olehnya itu kami sebagai masyarakat Desa Busua pada khususnya, dan pada umumnya masyarakat Halmahera Selatan, menguji keberanian Bupati dan Kadis DPMD, untuk memberhentikan kepala desa Busua Andi Hairudin dari jabatannya,” tegasnya

“Kami juga menduga Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan DPMD Zaki Abdul Wahab dinilai pelihara kades yang tidak bermoral seperti kades Busua, Andi Hairudin, dan melegalkan prostitusi dan asusila di masa pemerintahanya,” pungkasnya. (red)

Halsel Malutline com-Sikap tak terpuji di tujukan salah seorang oknum pegawai PPPK yang bertugas di SDN Desa Bori kecamatan Bacan timur kabupaten Halmahera Selatan bernama Sri dengan alamat rumah Desa wayamiga kecamatan Bacan timur melakukan penipuan terhadap Ima salah seorang warga Desa wayamiga dengan cara melakukan pinjaman uang senilai 10 juta rupiah dengan perjanjian pengembalian dengan Bunga yang sudah di sepakati.

Transaksi kesepakatan pinjaman yang di lakukan antara pihak kedua Sri dan pihak pertama Ima sejak tahun 2013 lalu namun hingga tahun 2025 pihak kedua tidak memenuhi kesepakatan pengembalian uang pinjaman kepada pihak pertama sesuai dengan waktu perjanjian pengembalian uang yang sudah di sepakati di atas meterai 10.000 antara pihak pertama dan pihak kedua.

Hal ini di sampaikan oleh pihak kedua Ima kepada Malutline, Senin (16/06/2025) melalui saluran teleponnya mengatakan pihaknya meras di tipu oleh salah seorang oknum Pegawai PPPK yang bertugas sebagai tenaga pengajar di SDN Bori kecamatan Bacan timur bernama Sri dengan cara melakukan pinjaman uang senilai Rp. 10.000.000 pada tahun 2013 lalu namun uang tersebut hingga tahun 2025 belum uga di kembalikan oleh yang bersangkutan sesuai perjanjian pinjaman.

Dikatakannya pada saat di lakukan tagihan pengembalian uang terhadap Sri pihak kedua selalu beralasan belum ada uang dari tahun 2013 hingga 2025 hingga pihaknya mengadukan persoalan pinjaman ini ke pemerintah Desa wayamiga kecamatan Bacan timur untuk dimediasi dengan cara kedua belah pihak mbuat Surat perjanjian pembayaran utang piutang dengan isi surat perjanjian Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Nama IBU SRI, Alamat wayamiga Jenis kelamin, perempuan Pekerjaan PNS Pihak-Pihak Peminjam uang ( I ) Nama Ibu Ima Alamat Wayamiga, Jenis Kelamin “ perempuan
Pihak KEDUA Selaku Pemberi ( II )

Dengan ini kedua belah pihak atas kehendak Bersama tanpa tekanan dari pihak manapun mengadakan kesepakatan Bersama di hadapan pemerintah Desa Wayamiga dengan perjanjian Bahwa Pihak Pertama menerima pinjaman Uang senilai Rp 10,000.000 dari Pihak Kedua terjadi pada tahun2013, yang mana uang tersebut adalah Hutang atau Pinjaman
Pihak Pertama dan Kedua telah sepakat bahwa pengembalian pinjaman uang dilakukan jatuh pada tanggal 10 April 2025 senilai Rp 10,000,000 surat perjanjian diatas materai dibuat dan ditanda tangani oleh kedua bela pihak

“Surat perjanjian ini di buat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun pada 20 Maret 2025 yang membuat pernyataan pihak pertama ibu Sri dan pihak kedua ibu ima Mengetahui Kepala Desa Wayamiga Samuel Hudawi kader Samuel, meski sudah ada surat pernyataan kesepakatan pengembalian uang di hadapan pemerintah Desa wayamiga namun yang bersangkutan tidak miliki itikad baik dan selalu menghindar dan belum mengembalikan pinjaman tersebut, dengan pihak kedua,” Ujarnya. (Red)

HALSEL Malutline com-Praktisi hukum, Ismid Usman, angkat bicara terkait dugaan penyelewengan dana desa yang melibatkan Kepala Desa Jeret, Irfan Yusnan. Dalam pernyataannya, Ismid mendesak Polres Halmahera Selatan segera turun tangan mengusut tuntas kasus yang telah berlangsung sejak 2018 tersebut.

Menurut Ismid, dugaan korupsi dana desa di Desa Jeret bukan lagi isu baru, melainkan persoalan akut yang sudah lama diketahui masyarakat namun tidak mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum.

“Ini sudah bertahun-tahun dan nilainya diduga mencapai miliaran rupiah. Tapi sampai sekarang, belum ada langkah hukum yang tegas. Penegak hukum tidak boleh diam,” tegas Ismid saat dimintai keterangan, Minggu (15/6/2025).

Ia menyoroti temuan Inspektorat Halsel pada 2021 senilai Rp 640 juta yang belum juga ditindaklanjuti, padahal Kepala Desa Irfan Yusnan telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Selain itu, Ismid juga mempertanyakan kejanggalan anggaran tahun 2023 dan 2024 yang diduga banyak tidak direalisasikan sesuai peruntukan.

“Kalau benar anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta proyek penerangan desa diselewengkan, maka ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi pidana korupsi yang harus diusut tuntas,” lanjutnya.

Ismid menyebut, pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi sangat jelas, dan setiap penyalahgunaan keuangan negara wajib diproses secara hukum. Ia juga menegaskan, Polres tidak perlu menunggu laporan baru, karena temuan Inspektorat bisa menjadi pintu masuk penyelidikan.

“Penegak hukum harus hadir. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban,” katanya. (Red)

Halsel Malutline com-Harapan masa depan atas penantian atas sebuah surat Keputusan Pemerintah terhadap ribuan tenaga Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada formasi tahun 2024 tahap pertama tahun 2025 yang menunggu kejelasan status mereka selama pasca pengumuman hasil seleksi sudah memasuki kurang dari satu tahun baru saja mendapat kepastian dari Pemda Halsel dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK.

Berdasarkan pantauan Malutline, Senin (16/06/2025) tentang penyerahan

SK para pegawai PPPK oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, dan sekda Halmahera Selatan Safiun rajulan dan di hadiri pejabat esalon II, III dan IV di lingkup Pemda kabupaten Halmahera Selatan.

Penyerahan SK ini membuat hilangnya rasa cemas para ribuan tenaga PPPK yang diangkat pada seleksi tahap pertama tahun 2025, berganti dengan rasa kebahagiaan atas perjuangan dan pengabdian mereka selama ini karena ada tenaga honorer yang lolos pada seleksi PPPK ini ada yang masa pengabdiannya suda lebih dari 10 tahun dan mereka menunggu kepastian kabar baik tersebut bakal direalisasikan oleh Pemda Halsel di bawah kepemimpinan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin dengan penyerahan SK PPPK.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam sambutannya saat penyerahan SK di Lapangan Apel kantor Bupati Halsel jalan karet putih Senin (16/06/2025) menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas dedikasi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas.

Ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN serta mendorong kinerja pelayanan publik yang lebih baik.

“Penyerahan SK PPPK ini adalah wujud perhatian dan komitmen kami kepada para tenaga honorer yang telah menunjukkan pengabdian nyata. Kami berharap para PPPK yang telah menerima SK dapat bekerja dengan lebih semangat dan profesional,” ujar Bassam dalam pidatonya.

Bupati juga menekankan pentingnya etos kerja dan integritas sebagai aparatur pemerintah, serta mengingatkan bahwa status PPPK membawa tanggung jawab besar dalam mendukung program-program pembangunan daerah.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, DR. Abdillah Kamarullah, secara terpisah saat dikonfirmasi Malutline Senin (16/06/2025) mengatakan jadwal penyerahan SK bagi ribuan tenaga PPPK yang lolos seleksi beberapa waktu lalu di laksanakan penyerahan SK pada Senin ini (16/06/2025) berjalan aman dan lancar tanpa ada halangan dan hambatan apapun sehingga SK PPPK di serahkan sesuai jadwal yang sudah di tentukan sebelumnya.

“Ia mengatakan setelah di lakukan penyerahan SK PPPK tersebut oleh Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba bertempat di kantor Bupati Halmahera Selatan para pegawai PPPK di Harapkan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai Dengan amanat SK PPPK yang di terima oleh pegawai PPPK di tempat tugas masing-masing dan lebih penting pada peningkatan disiplin kerja dalam pelayanan kepentingan masyarakat di unit dan instansi masing-masing di lingkup Pemda Halsel,” Harapnya. (Afiz)

Muat Lagi Berita