Jakarta,Malutline – Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (ALMMAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Jumat (24/1/2025). Dalam aksi tersebut, Sahrir Jasmin bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap). Massa yang tergabung dalam ALMMAT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa nama.

Dalam seruan aksi tersebut, ALMMAT menyuarakan tiga tuntutan utama:

Pertama : ALMMAT mendesak KPK untuk segera menetapkan Ahmad Purbaya sebagai tersangka. Nama Ahmad Purbaya disebutkan dalam surat dakwaan KPK terhadap terdakwa AGK dengan nomor perkara 51/TUT.01.04/05/2024.

Kedua : Massa aksi juga meminta agar KPK segera menahan Ahmad Purbaya atas dugaan pemberian suap sebesar Rp1,2 miliar secara bertahap di Hotel Bidakara kepada AGK dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp109 miliar.

Ketiga : KPK diminta untuk menangkap Ahmad Purbaya sebagai pelaku pemberi suap yang diduga kuat memiliki peran penting dalam kasus tersebut.

Kasus ini berpusat pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp109 miliar yang melibatkan terdakwa AGK. Dalam proses hukum, muncul nama Ahmad Purbaya yang diduga turut memberi suap kepada AGK. Massa aksi menilai bahwa langkah hukum terhadap Ahmad Purbaya harus dilakukan untuk menegakkan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan ALMMAT terhadap lambannya proses hukum yang melibatkan nama-nama besar dalam kasus korupsi ini. ALMMAT berharap KPK dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya Ahmad Purbaya.

digelar di depan Gedung KPK RI, Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2025. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ALMMAT hadir dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.

Hingga berita ini ditulis, pihak KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh ALMMAT. Namun, massa aksi berharap KPK dapat segera memberikan kepastian hukum atas kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Melalui aksi ini, ALMMAT menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera dituntaskan, dan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. (Red)

LABUHA, Malutline – Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Tahun 2020 yang menyeret banyak pihak terungkap fakta baru yakni dugaan keterlibatan  pihak eksternal Bank BPRS memiliki motif dan kepentingan apa sehingga ada pihak eksternal  juga turut serta mengembalikan uang puluhan miliar pada kasus kredit macet bank BPRS yang di duga kuat demi  mendapatkan proyek.

Data yang diperoleh Media Malutline, proses pengembalian kerugian keuangan BPRS oleh pihak eksternal dilakukan di Jakarta, Bahkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan F,A bukan Rp 10 Miliar melainkan Rp10,6 miliar tanpa melalui rapat resmi pihak Bank BPRS Saruma Sejahtera.

Kontraktor ternama di Halmahera Selatan berinisial FA mentransfer dari bank mandiri ke rekening semua Perusahan yang dijaminkan debitur Saudara Leny Lutfi, Kasus yang diduga menyeret mantan direktur utama BPRS Ichwan Rahmat, anggota direksi Rustam Mohdar dan komisaris Muchlis Sangaji serta Leny Lutfi selaku Debitur.

Tidak hanya itu, dua pejabat Pemkab Halsel juga diduga ikut terlibat dalam skandal kasus Bank BPRS yaitu Saiful Turuy selaku mantan Sekda, Aswin Adam mantan Kepala BPKAD Keduanya diketahui selaku pemegang saham pengendali di BPRS Saruma Sejahterah kala itu, Bahkan sampai saat ini kurang lebih Rp 5 miliar belum dikembalikan, tetapi anehnya BPKP mengeluarkan surat adanya pemulihan kerugiaan keuangan negara senilai Rp 15 Miliar.

Sementara untuk status kasus BPRS Sejahtera telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada September 2023 oleh Kejari setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, Untuk Perusahan yang diduga dijaminkan ke Bank BPRS Saruma Sejahtera pada tahun 2021 kurang lebih  8  yaitu PT BUMN, CV KBR, CV MTS, CV KICB, CV Q, PT BIP, dan Saudari WS saat ini pembiayaannya dinyatakan macet oleh BPRS Sarumah sejahterah Halmahera Selatan, dengan nominal pembiayaan sejumlah  Rp. 15.341.487.102,86

Adapun Pembiayaan/kredit tersebut diajukan oleh 1 pihak yang bernama Saudari LS group selaku Direktur dan Komisaris pada PT. BUMN dan  PT. BIP Terkait hal itu, FA saat di dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan menyampaikan pihaknya mengembalikan bukan Rp 10 Miliar melainkan 10,6 Miliar “Sebenarnya sih saya bantu, Rp 10,6 Miliar bukan Rp 10 Miliar,”Singkat FA, akui F.A saat di konfirmasi wartawan.

Bukti pengembalian kerugian negara atas kredit macet yang di lakukan oleh pihak eksternal masing-masing F,A  atas dasar apa pihak eksternal antara FA, dapat mengembalikan kerugian negara atas kredit macet tersebut sehingga pihak eksternal  juga putut di tetapkan sebagai tersangka, bahkan  F.A sudah beberapa kali di panggil oleh penyidik kejaksaan negeri Labuha untuk di mintai keterangan sebagai saksi.

Berlarutnya proses hukum kredit macet Bank BPRS membuat Saldo kredit macet Bank BPRS terganjal di meja Kajari Halsel” sehingga penetapan tersangka atas kasus tersebut hingga kini tidak ada titik terang membuat tanda tanya besar di kalangan masyarakat Halmahera Selatan Karena belum ada pihak yang terlibat atas kasus tersebut baik itu pihak internal maupun eksternal yang di tetapkan sebagai tersangka.

Sementara sesuai data yang di himpun media ini dari sumber terpercaya wartawan ini menyebutkan sudah ada 4 orang yang sudah di tetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut yakni, tersangka berinsial LL, AA, RM. ST, yang sudah di tetapkan sebagai tersangka namun hingga berita ini di publish Kejari Halsel masih dalam upaya konfirmasi wartawan. (Red)

Halsel,Malutline – Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Halmahera Selatan serahkan tersangka penyalahgunaan Obat Keras dan Terbatas jenis Tramadol ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Halsel. Selasa (14/01/2025).

Kasat Res Narkoba Polres Halmahera Selatan, IPTU M. Adnan Nizar, S.H, melalui Kasihumas Polres Halsel, AKP Sunadi Sugiono mengatakan bahwa pada hari ini tepatnya tanggal 14 Januari 2024 Polres Halsel telah melaksanakan serah terima tersangka (Tahap II) ke JPU.

Tersangka yang diserahkan berinisial IB dan barang bukti tindak pidana Penyalahgunaan obat keras dan terbatas berupa 500 butir obat Tramadol.

“Benar, hari ini tanggal 14 Januari 2025, dari Sat Res Narkoba Polres Halsel telah melaksanakan serah terima Tersangka dan barang bukti tindak pidana Penyalahgunaan obat keras dan terbatas ke Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Halsel yang akan dilanjutkan ke proses penuntutan”. Ujarnya

Tersangka berinisial IB sebelumnya ditangkap di Desa Kawasi, Kec. Obi, Kab. Halsel, pada 15 Oktober 2024 lalu saat sedang menjemput paket dari pihak ekspedisi yang berisi Barang bukti.

Pelaku dijerat dengan Pasal 435 atau Pasal 436 Ayat (1), (2), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (Red)

HALSEL,Malutline – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan (Halsel) terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan berkendara dengan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pengendara roda dua maupun roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Satlantas Polres Halsel menggelar operasi rutin di sejumlah titik strategis. Operasi ini bertujuan untuk menjaring pengendara yang menggunakan knalpot bising atau tidak sesuai standar pabrikan. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan knalpot standar yang telah ditentukan oleh pabrikan kendaraan.

Operasi ini menyasar pengendara roda dua dan roda empat yang melanggar ketentuan terkait knalpot. Menurut data Satlantas Polres Halsel, pelanggaran knalpot tidak standar paling sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Operasi rutin ini dilaksanakan secara berkala, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau akhir pekan, saat tingkat pelanggaran biasanya meningkat. Jadwal operasi dirahasiakan untuk memastikan efektivitas penindakan.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus operasi adalah pusat kota Labuha, kawasan sekitar sekolah, dan jalan-jalan utama lainnya di Halmahera Selatan yang sering dilalui oleh kendaraan bermotor.

Penggunaan knalpot tidak standar dinilai meresahkan masyarakat karena suara bising yang dihasilkan dapat mengganggu kenyamanan, khususnya di area pemukiman. Selain itu, knalpot bising juga melanggar peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengendara yang terjaring akan langsung diberikan sanksi berupa teguran, tilang, atau bahkan penyitaan kendaraan jika diperlukan. Polisi juga mengimbau agar pengendara mengganti knalpot tidak standar dengan knalpot asli bawaan pabrik. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelanggar diwajibkan untuk mengganti knalpotnya di tempat dengan bantuan bengkel yang telah disediakan.

Kasat Lantas Polres Halsel menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. “Kami berharap masyarakat mendukung upaya ini dengan mematuhi aturan dan menggunakan knalpot standar. Dengan begitu, ketertiban lalu lintas di Halmahera Selatan dapat terwujud,” ungkapnya.

Satlantas Polres Halsel mengajak seluruh warga untuk bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Edukasi dan penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara berimbang guna mendukung keselamatan dan kenyamanan bersama. (Red)

HALSEL,Malutline – Proyek pembangunan sekolah unggulan di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimulai sejak awal tahun 2024, hingga kini masih belum selesai. Memasuki tahun 2025, progres pekerjaan proyek tersebut bahkan tidak mencapai 60 persen dan dinilai mangkrak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Dinas Pendidikan (Diknas) untuk segera memutus kontrak kerja dengan pihak kontraktor yang dinilai tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD sementara, Safri Talib, saat ditemui di Kantor DPRD, Selasa (7/1).

“Kita sarankan Diknas melakukan pemutusan kontrak, karena pekerjaan ini tidak tuntas. Ini anggaran besar, tapi hasilnya mengecewakan,” ujar Safri.

Safri menjelaskan, proyek pembangunan sekolah unggulan tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada tahun 2023 telah selesai, namun pada tahun 2024, meskipun anggaran sebesar Rp35 miliar telah dialokasikan, pekerjaan tahap kedua tidak menunjukkan progres yang signifikan. “Kami akan menelusuri proses pekerjaan ini untuk mengetahui di mana letak masalahnya,” tambahnya.

Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Safri juga menyarankan agar laporan progres pekerjaan segera dikonfirmasi ke Komisi I DPRD, yang merupakan mitra dari Dinas Pendidikan. “Soal pendidikan adalah ranah Komisi I. Bisa jadi mereka sudah menerima laporan terkait progres pekerjaan,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Citra Putera Lateran terlihat terbengkalai. Dugaan muncul bahwa Dinas Pendidikan kurang melakukan pengawasan selama proses pengerjaan. Proyek yang seharusnya diselesaikan dalam 180 hari kalender sejak dimulai, kini memasuki tahun kedua tanpa tanda-tanda penyelesaian.

Masyarakat setempat mengeluhkan kondisi ini karena sekolah unggulan yang diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan berkualitas di daerah tersebut justru menjadi proyek mangkrak. “Kami sangat kecewa. Sekolah ini diharapkan menjadi kebanggaan kami, tapi kenyataannya malah begini,” keluh salah satu warga Desa Hidayat.

DPRD Halmahera Selatan menegaskan akan segera memanggil pihak terkait untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Mereka juga meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mengingat nilai proyek mencapai Rp35 miliar.

Proyek sekolah unggulan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan di Halmahera Selatan. Namun, dengan kondisi yang terjadi saat ini, pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah tegas agar proyek dapat kembali berjalan sesuai dengan perencanaan.(Red)