HALSEL,Malutline – Sistem pelayanan di salah satu rumah sakit di Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan. Pada Kamis malam (20/2), seorang pasien yang enggan disebutkan namanya mengalami kesalahpahaman dengan dokter yang bertugas. Akibat insiden tersebut, dokter meninggalkan pasien, sehingga pasien akhirnya hanya mendapatkan perawatan dari perawat yang berjaga.

Insiden ini terjadi sekitar pukul 21.00 WIT. Pasien tersebut sedang menjalani perawatan, namun terjadi perdebatan dengan dokter. Kesalahpahaman ini menyebabkan dokter memilih pergi, meninggalkan pasien tanpa memberikan penanganan lebih lanjut. Kejadian ini membuat pasien merasa tidak mendapatkan pelayanan medis yang layak.

Pasien yang menjadi korban enggan mengungkapkan identitasnya. Sementara itu, dokter yang bersangkutan juga belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Sejumlah perawat di rumah sakit itu akhirnya turun tangan untuk merawat pasien, meski tanpa arahan lebih lanjut dari dokter.

Kejadian ini berlangsung di salah satu rumah sakit di Halmahera Selatan pada malam hari tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, masalah komunikasi antara pasien dan dokter menjadi pemicu utama insiden ini. Beberapa pihak menduga bahwa sistem pelayanan yang kurang baik di rumah sakit tersebut turut berkontribusi terhadap kejadian ini. Minimnya tenaga medis serta kurangnya koordinasi dalam menangani pasien juga disebut sebagai faktor penyebab buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut.

Keluarga pasien sangat menyayangkan kejadian ini dan meminta rumah sakit untuk segera mengevaluasi sistem pelayanannya. Pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Sementara itu, sejumlah warga mengungkapkan bahwa kasus serupa sering terjadi, di mana pasien tidak mendapatkan pelayanan optimal akibat keterbatasan tenaga medis dan buruknya manajemen rumah sakit.

Kasus ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di Halmahera Selatan. Diharapkan pemerintah daerah dan dinas kesehatan segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Masyarakat berharap ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar pasien mendapatkan haknya untuk memperoleh perawatan yang layak dan profesional.

(Tim Red)

Halsel, Malutline – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, jajaran kepolisian setempat mengadakan sosialisasi mengenai Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCARLANTAS) kepada para sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pengemudi agar lebih disiplin dan menghormati sesama pengguna jalan.

Dalam sosialisasi ini, petugas kepolisian memberikan berbagai imbauan kepada sopir angkot agar tidak melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan guna mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk selalu menghormati pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki dan pengendara lain.

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah larangan penggunaan sound system berupa toa yang dipasang di bagian bawah mobil saat memutar lagu. Penggunaan toa dengan volume tinggi dinilai mengganggu ketenangan masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan pusat aktivitas publik.

“Kami mengimbau para sopir angkot untuk lebih memperhatikan etika berlalu lintas. Selain demi keselamatan, hal ini juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar salah satu petugas kepolisian yang memimpin sosialisasi tersebut.

Selain memberikan imbauan, kepolisian juga mengajak para pengemudi angkot untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Dengan adanya kerja sama antara pihak berwenang dan para sopir angkot, diharapkan situasi lalu lintas di Halsel menjadi lebih aman, tertib, dan lancar.

Para sopir angkot yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik sosialisasi yang dilakukan. Mereka menyatakan kesiapannya untuk lebih menaati peraturan lalu lintas dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih kondusif.

Dengan adanya sosialisasi KAMSELTIBCARLANTAS ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat meminimalisir potensi kecelakaan dan menciptakan kondisi jalan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

(Red)

Halsel – Front Anti korupsi indonesia (FAKI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel, memastikan kepastian hukum atas polemik Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Halsel.

Hal ini disampaikan FAKI Malut, Dani Haris Purnawan SH, ia meminta Kejari Halsel agar menghentikan kasus BPRS atau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Senin 10 Februari 2025.

Pasalnya, kasus ini, menurut Dani, sudah ada bentuk pertanggungjawaban atau pemulihan kerugian negara oleh pihak yang lalai dalam pengelolaan keuangan Bank BPRS Halsel.

“Kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pihak debitur yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang begitu besar, itu kan sudah dikembalikan. Sudah tentunya, ini adalah bentuk pertanggungjawaban mereka. Karena seseorang atau kelompok orang bisa dihukum apabila perbuatannya merugikan orang lain atau merugikan negara yang tidak bisa di pulihkan sehingga pihak penyidik dalam prosesnya sudah ada penetapan tersangka,” jelasnya.

Sehingga, menurut Dani, dengan alasan itu, Kejari Halsel bisa hentikan kasus tersebut untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi polemik di publik Halsel secara khusus dan masyarakat Maluku Utara secara umum.

Sebagai lembaga pemerhati anti korupsi, pihaknya mendorong agar para koruptor diberikan efek jerah. Namun bila mereka bertanggung jawab atas kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah, perlu dipertimbangkan. Karena perbuatan mereka tidak lagi merugikan orang lain. Apalagi merugikan negara, akui Dani Haris Purnawan SH bahwa karena kasus ini sudah cukup lama di meja Kejari Halsel.

Olehnya itu, agar tidak menjadi spekulasi buruk bagi Kejari, segera memastikan kepastian hukumnya dan Kejati malut juga didesak memberikan petunjuk sesuai ketentuan pemulihan kerugian negara sesuai amanat pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga proses hukum tersebut dapat dihentikan atau di SP3.

“Pihak penyidik Kejari Halsel agar lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara karena peristiwa pidananya sudah tidak bisa diproses karena sudah dipulihkan. Bukan berarti mengabaikan itikad baik dan rasa tanggung jawab mereka dengan mengembalikan uang negara. Jadi persoalan BPRS harus dihentikan oleh Kejari Halsel secara profesional bukan atas pertimbangan polemik pihak yang berkepentingan lain. Sehingga mengabaikan itikad baik terhadap pihak yang bertanggung atas pemulihan kerugian negara tersebut,” pintanya. (Red)

Halsel, Malutline.com -Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto, SPt., M.Pd., yang menyebut wartawan dan LSM sebagai “bodrek” menuai kontroversi. Pernyataan ini beredar luas melalui video berdurasi 41 detik yang diunggah di berbagai grup WhatsApp dan akun media sosial. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis, LSM, dan masyarakat sipil.

Dalam video yang beredar, Yandri Susanto menyebut bahwa wartawan “bodrek” dan LSM hanya mencari kesalahan kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan ini dinilai menyudutkan profesi wartawan dan LSM yang selama ini turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Banyak pihak menganggap pernyataan tersebut merendahkan peran wartawan dan LSM dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat, termasuk jurnalis dan LSM, dalam memperoleh informasi terkait kebijakan publik. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Halmahera Selatan, Asbur Abu, pada Senin (03/02/2025) menepis pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa wartawan dan LSM memiliki peran krusial dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dana desa.

“Kami memiliki tugas mencari informasi, mempublikasikan berita, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Justru pernyataan Menteri Desa ini yang menunjukkan kurangnya pemahaman beliau tentang peran media dan LSM. Hal ini perlu ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Asbur Abu.

Pernyataan Mendes PDTT ini dikhawatirkan dapat menciptakan kesan negatif terhadap jurnalis dan LSM yang bekerja untuk kepentingan publik. Beberapa pihak mendesak agar Yandri Susanto segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka.

Sejumlah organisasi jurnalis dan aktivis LSM berencana membawa masalah ini ke jalur hukum dan mendesak pemerintah agar lebih menghargai peran media serta organisasi masyarakat sipil dalam menjaga transparansi penggunaan dana desa.

Publik kini menantikan apakah Menteri Desa akan memberikan klarifikasi atau tetap bersikukuh dengan pernyataannya yang menuai kontroversi ini.

(Red)

Jakarta,Malutline – Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (ALMMAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Jumat (24/1/2025). Dalam aksi tersebut, Sahrir Jasmin bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap). Massa yang tergabung dalam ALMMAT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa nama.

Dalam seruan aksi tersebut, ALMMAT menyuarakan tiga tuntutan utama:

Pertama : ALMMAT mendesak KPK untuk segera menetapkan Ahmad Purbaya sebagai tersangka. Nama Ahmad Purbaya disebutkan dalam surat dakwaan KPK terhadap terdakwa AGK dengan nomor perkara 51/TUT.01.04/05/2024.

Kedua : Massa aksi juga meminta agar KPK segera menahan Ahmad Purbaya atas dugaan pemberian suap sebesar Rp1,2 miliar secara bertahap di Hotel Bidakara kepada AGK dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp109 miliar.

Ketiga : KPK diminta untuk menangkap Ahmad Purbaya sebagai pelaku pemberi suap yang diduga kuat memiliki peran penting dalam kasus tersebut.
Kasus ini berpusat pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp109 miliar yang melibatkan terdakwa AGK. Dalam proses hukum, muncul nama Ahmad Purbaya yang diduga turut memberi suap kepada AGK. Massa aksi menilai bahwa langkah hukum terhadap Ahmad Purbaya harus dilakukan untuk menegakkan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan ALMMAT terhadap lambannya proses hukum yang melibatkan nama-nama besar dalam kasus korupsi ini. ALMMAT berharap KPK dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya Ahmad Purbaya.

digelar di depan Gedung KPK RI, Jakarta, pada Jumat, 24 Januari 2025. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ALMMAT hadir dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.

Hingga berita ini ditulis, pihak KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh ALMMAT. Namun, massa aksi berharap KPK dapat segera memberikan kepastian hukum atas kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Melalui aksi ini, ALMMAT menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera dituntaskan, dan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. (Red)