Ternate Malutline com-Kepolisian Resor Ternate melakukan pembubaran terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara. Kamis (29/5/2025).

Aksi tersebut dihadiri sekitar 80 orang massa aksi yang menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap 11 warga Maba Sangaji yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara dan pencabutan izin usaha pertambangan di Halmahera Timur.

Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pembubaran dilakukan karena aksi unjuk rasa tidak didahului dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Selain itu, aksi unjuk rasa juga dilakukan pada hari libur nasional, yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang.

Dalam aksi tersebut, Kapolres Ternate memintai keterangan 14 orang kader HMI, termasuk Ketua Formateur HMI Cabang Ternate, Yiusril Buang. Hasil interogasi menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa dilakukan atas kesepakatan bersama semua komisariat HMI se-Cabang Ternate.

AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H. mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. “Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan upaya untuk meredam eskalasi situasi,” tegas Kapolres Ternate.

AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H. juga berharap masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghormati hari besar nasional dan keagamaan.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Ternate, serta menghormati hari besar nasional dan keagamaan dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban umum,” harap Kapolres Ternate.

Pembubaran ini juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan aksi unjuk rasa harus disampaikan kepada pihak kepolisian selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Dengan demikian, Polres Ternate berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Ternate, serta menjamin hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

Kapolres Ternate juga berharap kepada adik-adik mahasiswa(i) untuk selalu mematuhi ketentuan undang-undang dan regulasi yang berlaku, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban,” pungkas AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H.

(Muksin)

HALSEL,Malutline – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Ketua APDESI dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-III yang dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Mei 2025.

Pendaftaran ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyusunan struktur organisasi baru di tubuh APDESI Halmahera Selatan.

Ketua Panitia Muscab, Badar Abbas, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, mengatakan bahwa pendaftaran terbuka bagi seluruh kepala desa di Halmahera Selatan yang memenuhi persyaratan dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan organisasi.

“Pemilihan ini sangat penting guna memperkuat peran APDESI dalam meningkatkan kapasitas desa serta memperjuangkan kepentingan para kepala desa,” ujar Badar Abbas dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Didampingi Sekretaris Panitia Suaib Yunus, Kepala Desa Belang-belang, dan Bendahara Panitia Juma Tuahuns, Kepala Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara, panitia mengajak seluruh kepala desa untuk turut serta aktif dalam proses pendaftaran dan seleksi.

Dokumen pendaftaran dan informasi persyaratan dapat diperoleh langsung di sekretariat panitia yang berlokasi di Desa Tomori, tepatnya di Jalan Depan Masjid Al-Qausar. Panitia juga menyediakan layanan informasi melalui nomor kontak 0821-1960-87 dan 0822-9619-4979.

Para calon diharapkan melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar proses seleksi berjalan lancar dan transparan. Muscab ke-III ini tidak hanya menjadi forum demokratis, tetapi juga momen strategis dalam menentukan arah kepemimpinan yang visioner dan progresif bagi APDESI Halmahera Selatan ke depan.

“Kami mengundang seluruh kepala desa yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam proses ini demi masa depan organisasi yang lebih baik dan sinergis,” tambah Badar Abbas.

Untuk informasi lebih lanjut, para kepala desa dapat menghubungi panitia atau langsung mendatangi kantor sekretariat DPC APDESI Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL, Malutline – Meski menghadapi beban tunggakan tagihan mencapai Rp5 miliar dari masyarakat dan instansi pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tetap berkomitmen menjaga kelancaran penyaluran air bersih kepada pelanggan.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal agar distribusi air ke rumah warga tetap berjalan normal. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi wartawan beberapa hari lalu melalui sambungan telepon.

Menurut Soleman, PDAM telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk memudahkan pelanggan dalam membayar tagihan air, termasuk menyediakan opsi pembayaran secara daring maupun manual. Selain itu, petugas lapangan juga telah dikerahkan untuk melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah warga serta kantor-kantor instansi pemerintah.

“Upaya ini kami lakukan demi menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan lancar. Tapi hingga saat ini, sebagian pelanggan dari masyarakat maupun instansi pemerintah daerah masih menunggak pembayaran, dengan total nilai tunggakan yang mencapai sekitar Rp5 miliar,” jelas Soleman.

Ia berharap adanya kesadaran dari seluruh pelanggan, baik individu maupun institusi, untuk segera melunasi tunggakan demi keberlangsungan operasional PDAM dan pelayanan yang lebih baik ke depan. (Red)

HALSEL,Malutline – Proses musyawarah pembentukan pengurus koperasi di Desa Pigaraja, yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Arisno Dewa Putu, menuai sorotan. Musyawarah yang seharusnya menjadi forum demokratis bagi masyarakat desa tersebut diduga tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurus inti koperasi desa telah ditentukan sebelum musyawarah khusus digelar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keterbukaan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa.

Adapun struktur pengurus koperasi yang telah terbentuk adalah Ketua Umaira, yang juga merupakan istri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Sekretaris Aswia Gafur; serta Bendahara yang diketahui saat ini juga menjabat sebagai bendahara aktif di pemerintahan desa.

Sejumlah warga mempertanyakan independensi serta potensi konflik kepentingan dalam susunan pengurus tersebut, mengingat keterkaitan langsung antara pejabat desa dengan struktur koperasi yang seharusnya berdiri sebagai badan usaha milik warga.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak desa mengenai dugaan pelanggaran prosedur ini. Warga berharap ada klarifikasi dan evaluasi dari pihak terkait agar musyawarah desa ke depan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (Red)

Jakarta Malutline com-Wakil Bupati Halmahera Tengah melaksanakan koordinasi langsung dengan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam rangka melaporkan capaian program percepatan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati juga meminta arahan agar kebijakan nasional dapat terus diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah. (17/5/2024)

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung misi ke-6 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,”

Sejak tahun 2023, Pemkab Halmahera Tengah telah melaksanakan berbagai program strategis pengentasan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Beberapa program unggulan yang telah berjalan antara lain:

1.Pemberian insentif bagi lansia sebesar Rp400.000/bulan untuk 3.029 penerima;

2.Insentif bagi anak yatim sebesar Rp500.000/bulan untuk 1.711 penerima;

3.Insentif bagi janda dan orang tua tunggal sebesar Rp500.000/bulan untuk 773 penerima;

4.Insentif bagi penyandang disabilitas sebesar Rp500.000/bulan untuk 481 penerima.

Selain itu, masyarakat Halmahera Tengah juga menikmati layanan kesehatan gratis, berupa bebas biaya pengobatan dan perawatan di seluruh pusat pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten.

Capaian program ini memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah menurun secara bertahap dari 12% pada tahun 2022, menjadi 11,77% pada tahun 2023, dan turun lebih lanjut menjadi 10,44% pada tahun 2024.

Seluruh program ini di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Alokasi Dana Desa (ADD), dan akan dilanjutkan secara berkesinambungan pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh di daerah. (Mashury)