TERNATE, Malutline — Warga Kota Ternate digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di aliran sungai yang berada di perbatasan Kelurahan Takoma dan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Tengah, pada Minggu (19/10/2025) sekira pukul 07.30 WIT.

Bayi malang tersebut diperkirakan masih berusia sekitar 6–7 bulan dalam kandungan. Penemuan bermula ketika Jefri (42 tahun), warga Kelurahan Kota Baru yang berprofesi sebagai pencari besi tua, sedang melakukan aktivitas di sepanjang jalur sungai.

Kronologis Penemuan, Sekitar pukul 07.00 WIT, Jefri memulai pencarian besi tua dari arah Kelurahan Kota Baru menuju ke Kelurahan Kampung Pisang. Saat tiba di jalur sungai perbatasan Kelurahan Takoma dan Tanah Tinggi, ia mendapati sesosok jasad bayi yang mengapung di permukaan air.

Kaget dengan temuan tersebut, Jefri sontak berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Beberapa warga yang mendengar segera mendatangi lokasi kejadian. Salah satu warga bernama Deden (26 tahun), anggota Polri yang tinggal di Kelurahan Takoma, kemudian menghubungi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Takoma untuk melaporkan kejadian tersebut.

Sekira pukul 07.40 WIT, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tiba di lokasi, kemudian berkoordinasi dengan warga sekitar untuk mengevakuasi jasad bayi itu ke rumah Ibu Susi Syukur (54 tahun) di RT 07/RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi, untuk sementara disemayamkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Langkah Aparat, Babinsa setempat segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan melaporkan temuan ini ke Sat Intelkam dan Unit Identifikasi Polres Ternate guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa orang tua bayi tersebut maupun penyebab pasti kematian.

Peristiwa tragis ini menimbulkan keprihatinan warga sekitar, yang berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut dan menindak sesuai hukum yang berlaku.

“Kami berharap aparat segera menemukan pelakunya. Ini perbuatan yang sangat tidak manusiawi,” ungkap salah satu warga setempat dengan nada sedih.

Kasus ini kini dalam penanganan Polres Ternate untuk proses penyelidikan mendalam. (Red)

Jayapura, Malutline — Pemerintah Provinsi Papua memasuki babak baru kepemimpinan. Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumuaropen resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030, dalam upacara pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (08/10/2025).

Pelantikan keduanya menandai awal perjalanan baru bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Mathius Fakhiri menyampaikan komitmennya untuk mengemban amanah rakyat Papua dengan penuh tanggung jawab, serta berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berdua bertekad menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Papua harus menjadi rumah yang sejahtera, adil, dan damai bagi semua,” ujar Mathius dengan optimis.

Wakil Gubernur Aryoko Rumuaropen turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, kemajuan Papua hanya bisa terwujud melalui kerja bersama, keterbukaan, dan semangat gotong royong.

Ucapan selamat dan doa mengalir dari berbagai kalangan masyarakat, pejabat daerah, hingga tokoh adat. Mereka berharap, kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan nyata bagi Tanah Papua.

“Selamat atas pelantikan Bapak Mathius D. Fakhiri dan Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumuaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025–2030. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik, membawa perubahan positif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat bertugas dan mengabdi untuk Papua tercinta,” tulis salah satu tokoh masyarakat dalam pesannya.

Dengan semangat baru dan dukungan rakyat, pasangan Fakhiri–Rumuaropen diharapkan mampu mengantarkan Papua menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Red)

HALSEL, Malutline–Laut biru di sekitar Pulau Obi tampak tenang ketika spide Baod yang membawa rombongan jurnalis berangkat dari dermaga. Hari itu, Rabu (1/10/2025), kami diajak PT Harita Group untuk melihat langsung bagaimana perusahaan tambang ini berinteraksi dengan masyarakat lingkar tambang.

Perjalanan menyusuri pulau-pulau kecil menjadi pembuka yang menyenangkan. Angin laut yang hangat dan barisan hutan hijau seakan menjadi pengingat, bahwa di balik aktivitas pertambangan yang kerap dipandang keras, ada alam dan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sesampainya di lokasi, pihak perusahaan memperlihatkan beragam program yang mereka sebut sebagai terobosan positif. Ada kelompok nelayan yang mendapat dukungan peralatan, ibu-ibu rumah tangga yang dibekali pelatihan wirausaha, hingga anak-anak yang menikmati fasilitas pendidikan baru. Wajah-wajah ceria warga saat menceritakan pengalaman mereka, menjadi kesan tersendiri bagi kami.

“Kami ingin masyarakat lingkar tambang merasakan manfaat langsung. Bukan hanya jadi penonton,” ujar salah satu perwakilan manajemen Harita Group.

Suasana terasa cair. Wartawan, warga, dan pihak perusahaan berbincang dalam satu ruang UKM milik warga Kawasi Desa baru Di situ, cerita-cerita tentang kesulitan hidup berdampingan dengan industri bertemu dengan upaya perusahaan untuk menjawab tantangan.

Bagi kami yang hadir, perjalanan ini bukan sekadar liputan biasa. Ada nuansa refleksi, melihat industri yang seringkali dianggap merusak, ternyata juga bisa mencoba memberi nilai tambah bagi daerah, Meski tentu, pekerjaan rumah masih panjang, setidaknya upaya Harita Group di Obi memberi warna lain dalam hubungan tambang dan masyarakat lingkar tambang di kacamatan Obi tempat PT. Harita Group beroperasi.

Di cerita lain Dana Desa Besar, Manfaat Kecil: Jejak UMKM di Desa Kawasi baru yang Terlupakan

Di sebuah warung kecil UMKM di Desa Kawasi, aroma pisang goreng baru saja diangkat dari wajan. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya, tersenyum ketika ditanya soal bantuan modal usaha. “Kalau dari dana desa? Tidak pernah. Kami hanya pernah dibantu Harita Group,” jawabnya singkat.

Jawaban itu menohok. Padahal, berdasarkan dokumen resmi, Desa Kawasi setiap tahun mengelola dana hibah desa lebih dari Rp 6 miliar. Angka yang fantastis untuk ukuran sebuah desa. Namun, di balik besarnya kucuran dana, para pelaku UMKM justru mengaku tidak pernah disentuh oleh program pemberdayaan dari desa.

Dana Desa, Kemana Mengalir?

Keterangan sejumlah warga memperlihatkan satu pola: UMKM berjalan sendiri tanpa dukungan desa, sementara dana desa tidak jelas wujud nyatanya. Beberapa warga bahkan mengatakan tak pernah melihat adanya musyawarah desa yang membahas anggaran khusus untuk usaha kecil.

“Kalau ada, mungkin hanya di atas kertas. Tapi realitanya, kami tidak tahu ke mana uang itu dipakai,” tutur seorang pengusaha UMKM.

Minimnya transparansi inilah yang memunculkan tanda tanya besar. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi? Dan sejauh mana pemerintah desa membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat?

Peran Perusahaan Menutup Celah

Ironisnya, ketika dana desa tidak hadir, justru pihak swasta yang menambal celah itu. Program kemitraan Harita Group dinilai lebih nyata, mulai dari bantuan peralatan produksi, pelatihan kewirausahaan, hingga dukungan pemasaran.

“Seharusnya yang paling dekat membantu adalah desa, tapi justru kami hidup dari program perusahaan,” ujar salah satu pelaku UMKM kuliner.

Menanti Jawaban

Fenomena di Kawas membuka pertanyaan serius tentang tata kelola dana desa. Anggaran besar seharusnya berbanding lurus dengan manfaat nyata, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

Bagi UMKM Kawasi, persoalannya sederhana: mereka hanya ingin diperhatikan dan diberi ruang berkembang. Tetapi hingga kini, mereka masih harus bertahan dengan bantuan pihak luar, sementara dana miliaran dari desa tetap menjadi misteri. (Bur)

LABUHA, Malutline–Masyarakat Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan sudah sangat muak terkait dengan kebijakan dan pelayanan yang selama ini diberikan, sebab banyak simpang siur dan tidak ada ketepatan sasaran pembangunan dan banyak manipulasi yang terjadi sehingga bermuara penuh kecurigaan kami pada potensi korupsi kolusi dan nepotisme yang selalu menjadi bayang-bayang besar.

Kami perlu sampaikan bahwa adanya tindakan kong kali kong yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Pjs Nery Marlin Kerubun pada tahun 2024 lalu, karena banyaknya tindakan yang dilakukan sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Ungkap salah Satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Rabu(1/10/2025)

Kami masyarakat desa Galala sangat tidak puas karena setiap kali dilakukan musyawarah desa Galala dan poin-poin kesepakatan yg ada tidak diindahkan ketika pada tahapan eksekusi lapangan. Artinya tidak sesuai apa yang menjadi hasil musyawarah dan apa yang dilakukan atau dibelanjakan. Contohnya pembelian yang diluar kesepakatan dalam musyawarah yakni pembelian mesin pemotong rumput 12 buah namun di lapangan hanya 10 buah dan dari 10 buah itu 5 buahnya telah hilang, kemudian pengadaan pembelian viar desa yang telah dibeli lalu itu menjadi kebutuhan semua warga desa tanpa terkecuali semua bisa memakai viar desa tersebut. Namun di lapangan mereka hanya memilih orang-orang terdekat saja yang bisa memakai viar tersebut. Sementara masyarakat yang dianggap tidak sepaham dengan pejabat dia tidak memberikan hak pakai.
Pembagian bibit hama pun tidak merata dan penuh dengan protes yang dilakukan warga.

Dari semua tindakan-tindakan yang tidak pro terhadap rakyat yang dilakukan oleh mantan pejabat Nery Marlin Kerubun itu tertuang jelas dalam aplikasi resmi jaga desa yang dibuat oleh Kejaksaan Agung. Dan ketika kami bandingkan pertanggujawaban yang telah ada dalam aplikasi tersebut dengan realitas kondisi lapangan itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan apa yg ditulis dan apa yang nampak sangat bertolak belakang. Maka kami bisa mencurigai bahwa mantan pejabat desa Galala Nery Marlin Kerubun telah menyimpan banyak dan desa Galala yang ada karena kami berpatokan lewat data yang terinput.

Sebagai acuan kami dari data terinput yang kami lihat dari aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) sebagai sumber informasi resmi dari kejaksaan Labuha.
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, Pengawasan Pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) Rp. 37.200.000
2. Pemeliharan keramba/kolam perikanan darat desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan Rp. 50.000.000
3. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi Padi/Jagung, dll) Rp. 114.711.400.

Dari item pekerjaan yang tercatat ini kami sebagai masyarakat merasa dibohongi karena sangat jelas bahwa poin pekerjaan yang termuat itu tidak ada dilapangan atau realisasi nihil dan tidak ada dilapangan atau tidak pernah dilakukan pekerjaan itu di Desa Galala ini.

Untuk itu kami meminta kepada pihak BPD sebagai lembaga resmi di desa yang notabenenya mengawal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Galala kami meminta agar punya upaya yang konsisten dalam melihat persoalan yang nampak ini.
Kami juga meminta dengan penuh hormat kepada Bpk Bupati Halmahera Selatan pak Ali Bassam Kasuba, serta kami memohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halmahera Selatan agak segara memanggil pjs Nery Marlin Kerubun untuk dimontai pertanggungjawaban, dan juga Inspektorat agar segera turun memeriksa di lapangan apa yang dilakukan oleh pejabat desa tahun 2024 lalu. Dan tentunya kami memohon pula kepada DPRD HalSel dalam hal ini Komisi I yang membidangi hal ini perlu ada keseriusaan dan secara tegas melihat masalah yang terjadi, bahkan seluruh stakeholder yang terkait perlu terjalin koordinasi yang secara menyeluruh dan cepat untuk usut tuntas masalah yang ada di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL, Malutline- Sikap oknum anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dinilai salah mengartikan makna dalam tugasnya dalam memperjuangkan Aspirasi masyarakat (Asmara) pada kepentingan dan keinginan dan harapan, serta tujuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk perbaikan kualitas hidup dan pencapaian tujuan tertentu.

Aspirasi masyarakat (asmara) yang selalu di sampaikan melalui DPRD Halsel ini dapat berupa saran, kritik, harapan, atau pernyataan sikap yang menggambarkan keinginan masyarakat yang dapat disalurkan melalui berbagai cara, seperti Melalui lembaga perwakilan Anggota legislatif, Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Halsel yang berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Asmara) di gedung parlemen.

Namun amanah memperjuangkan Aspirasi masyarakat (Asmara) di Parlemen ini di salah artikan oleh salah seorang oknum anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Halsel dengan cara dirinya di Duga kuat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita cantik yang masih tercatat sebagai istri orang Sehingga kabar yang kurang menyenangkan atas perilaku oknum anggota DPRD Halsel sangat di sayangkan pihak keluarga perempuan karena wanita cantik tersebut masih merupakan istri orang.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD diketahui memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan aspirasi masyarakat (Asmara) dalam perjuangan kepentingan masyarakat di legislatif bukan menjalin hubungan asmara dengan istri orang, Anggota DPRD Halsel diharapkan mampu menjadi contoh teladan, baik secara profesional maupun dalam aspek pribadi dan sosial masyarakat Halsel, Namun ketika isu kedekatan oknum anggota DPRD dengan istri orang lain muncul, telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan etika yang dijunjung tinggi oleh para wakil rakyat tersebut.

Fenomena yang memalukan ini bukan hanya sekedar masalah pribadi atau rumah tangga, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial dan moral yang ada dalam kehidupan politik dan masyarakat di Halsel, sikap Oknum anggota DPRD Halsel yang menjalin hubungan asmara dengan istri orang ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Halsel terhadap lembaga legislatif DPRD Halsel secara umum.

Dan berdasarkan data yang diperoleh dari seorang sumber terpercaya media ini Rabu (30/07/2025) yang enggan dipublish namanya, Ia mengungkapkan bahwa hubungan asmara oknum anggota DPRD Halsel dan istri orang ini sudah berjalan cukup lama dan mulai menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar keluarga perempuan cantik selingkuhan oknum anggota DPRD Halsel tersebut.

Dikatakan bahkan oknum anggota DPRD Halsel dan istri orang tersebut Mereka sering terlihat bersama di tempat-tempat umum, Banyak yang sudah tahu kalau oknum anggota DPRD Halsel itu menjalin hubungan asmara dengan istri orang, tapi selama ini mereka hanya diam, Baru sekarang mulai terbuka karena ada bukti-bukti yang muncul dan temukan langsung oleh pihak keluarga perempuan yang merupakan selingkuhan oknum anggota DPRD halsel” ujarnya.

Atas persoalan hubungan asmara oknum anggota DPRD Halsel dengan seorang perempuan cantik yang masih tercatat sebagai istri orang ini, hingga berita ini di publish wartawan masih berupaya mengonfirmasi ke oknum anggota DPRD Halsel dan istri orang dan Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari oknum DPRD Halsel maupun pihak perempuan cantik yang merupakan istri orang tersebut.

Dan Kasus hubungan asmara oknum anggota DPRD Halsel dan seorang perempuan cantik yang merupakan istri orang ini mulai menyita perhatian publik dan diduga telah menimbulkan keresahan di lingkungan keluarga perempuan cantik, tersebut. (Red)