HALSEL, Malutline— Suasana penuh haru dan kebahagiaan menyelimuti prosesi Aqiqah Muhammad Sa’ad Abdurahman Kasuba, putra Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba. Acara yang berlangsung di kediaman keluarga besar Kasuba di Desa Babang itu dihadiri kerabat dekat dan sejumlah tokoh penting, sekaligus menjadi momentum penuh doa untuk sang buah hati.

Ungkapan syukur keluarga terlihat dari lantunan doa-doa yang mengiringi jalannya prosesi. “MaasyaAllah Tabaarakallah… semoga semua bagian dalam hidupnya menjadi keberkahan dan kebaikan dunia akhirat,” demikian harapan yang disampaikan keluarga untuk Muhammad Sa’ad.

Doa Qur’ani رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا turut dibacakan sebagai pengharapan agar sang anak tumbuh menjadi generasi yang menyejukkan hati, berakhlak mulia, dan menjadi penerus kebaikan di masa depan.

Aqiqah ini menjadi simbol rasa syukur dan komitmen keluarga besar Kasuba dalam memberikan yang terbaik bagi putra mereka, sekaligus mempererat tali silaturahmi di antara keluarga dan tamu yang hadir.

Momentum sakral tersebut tidak hanya menjadi catatan indah bagi keluarga, tetapi juga menjadi doa bersama agar Muhammad Sa’ad Abdurahman Kasuba tumbuh dalam lindungan Allah SWT dan menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, Malutline- – Sejumlah warga Desa Labuha komplek belakang Bank BNI Lama mengeluhkan aktivitas pengumpulan besi tua yang beroperasi di lingkungan pemukiman warga, Aktivitas tersebut diduga menimbulkan dampak buruk, mulai dari bau tidak sedap hingga memicu perpindahan tikus ke rumah-rumah sekitar. Kondisi ini memantik kegelisahan warga yang merasa lingkungan tempat tinggalnya kini tidak lagi nyaman dan sehat.

Warga menilai, keberadaan usaha besi tua tersebut semestinya mendapat pengawasan ketat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kabupaten Halmahera Selatan terlebih jika izin usaha telah dikeluarkan dan memiliki syarat yang wajib dipatuhi. Namun, menurut keluhan masyarakat, sampai saat ini belum terlihat tindak lanjut berarti dari instansi terkait.

“Kami sudah lapor, kami sudah mengadu. Tapi belum ada penanganan. Padahal dalam surat izin jelas ada aturan dan sanksi bila dilanggar,” keluh salah satu warga kepada wartawan.

Masyarakat berharap PTSP segera turun tangan memastikan kembali legalitas dan kesesuaian izin operasional usaha tersebut, terutama terkait dampak lingkungan yang dirasakan warga. Mereka meminta instansi terkait tidak hanya mengeluarkan surat izin, namun juga melakukan pengawasan berkala sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik.

“Surat izin jelas mengatur sanksi bila ada pelanggaran. Tapi kalau tidak diawasi, apa gunanya? Kami hanya ingin lingkungan bersih dan aman kembali,” tambah warga lain.

Hingga berita ini diterbitkan, warga masih menantikan respons dan langkah cepat dari Dinas PTSP agar persoalan ini dapat diselesaikan secepat mungkin demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan tertata. (Red)

LABUHA, Malutline — Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, meresmikan Madrasah Diniyyah (Madin) Alkhairaat Labuha, Kecamatan Bacan, Kamis (06/11/2025).

Peresmian sekolah yang mengusung tema “Alkhairaat Maju, Madin Tumbuh, Halmahera Selatan Senyum dan Berkah” itu dihadiri oleh Kabag Kesra Yudhi Eka Prasetia, pengurus Yayasan Alkhairaat, Komda Alkhairaat, Kepala Sekolah, dewan guru, serta orang tua murid.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Alkhairaat Labuha atas dedikasi serta komitmen mereka dalam memajukan dunia pendidikan di Negeri Saruma.

“Perkembangan zaman berjalan sangat cepat dan tantangan hari ini jauh berbeda dengan masa lalu. Karena itu, anak-anak kita harus diberikan fondasi dan bekal agama yang kuat,” tutur Bupati Bassam di hadapan hadirin.

Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama di tengah kondisi sosial yang semakin kompleks.
Menurutnya, Madrasah Diniyyah merupakan investasi jangka panjang bagi orang tua dan masyarakat.

“Ilmu yang diajarkan di Madin ini menjadi ladang pahala yang tidak akan pernah habis. Saya yakin, kehadiran Madrasah Diniyyah Alkhairaat akan mencetak generasi Qur’ani — beriman, berilmu, dan berkarakter di Halmahera Selatan,” ujarnya optimis.

Sementara itu, Ketua Komda Alkhairaat Halmahera Selatan, Drs. H. Jusmin Dahlan, M.Si, menyebut kehadiran Madin Labuha menjadi langkah awal dalam memperluas pendidikan agama di seluruh kecamatan.

“Ini menjadi pilot project kami. Sebagai langkah awal, dimulai di Kecamatan Bacan, dan akan kami kembangkan ke seluruh kecamatan di Halmahera Selatan,” jelas Jusmin.

Mantan Kadis Sosial Halmahera Selatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bassam Kasuba yang telah menugaskan dua orang guru untuk membantu proses belajar mengajar di Madrasah Diniyyah tersebut.

“Terima kasih banyak kepada Bupati Bassam atas dukungannya. Ini bentuk perhatian nyata terhadap pendidikan agama di daerah kita,” ucap Jusmin penuh hormat.

Peresmian Madrasah Diniyyah Alkhairaat ini menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam dalam memperkuat karakter generasi muda Halmahera Selatan yang religius dan berakhlak mulia.(Red)

Halsel, Malutline -sejumlah pengusaha di diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada penambang biji emas ilegal di Desa Manatahan Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan modus urusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Informasi yang di himpun dari sejumlah pihak menjelaskan, hasil pungutan mencapai ratusan juta yang di berikan kepada sejumlah pengusaha yang berasal dari desa sambiki, manatahan dan jikotamo Kecamatan Obi.

“Uang yang di kumpulkan suda mencapai Rp. 500 sampai Rp. 850 juta dan datanya ada, untuk pengurusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) khususnya di Desa Manatahan,” ujar sumber yang namanya enggan di sebutkan, Rabu 05/11/2025.

Uang tersebut di berikan secara bertahap sejak beberapa bulan lalu dengan modus pengurusan izin wilayah pertambangan, para penambang pun hingga sampai saat ini Masih mempertanyakan bagaimana dengan proses izin yang di janjikan.

“Saat kami tanya proses izin mereka bilang suda selesai dan tidak lama lagi izin akan keluar, dan yang mengurus izin itu Hi said pengusaha asal desa soa sangaji, Juhana Desa sambiki, lambolu Desa Manatahan, Iwan dan Acan Desa Anggai” sambungnya.

Terpisah, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryawan Kamarullah saat di konfirmasi pada beberapa waktu lalu ia mengatakan, terkait pengusulan untuk izin tambang rakyat manatahan yang akan di usulkan ke pemerintah pusat memang ada.

Namun izin wilayah pertambangan (WP) prosesnya masih panjang hingga sampai pada tahun 2027 karena dihitung periode setiap 5 tahun.

Terkait pengurusan izin yang di pungut para pengusaha mendekati miliaran apakah sampai ke Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryawan enggan menjawab.

Sementara Acan yang juga salah satu pengusaha yang diduga ikut dalam pungutan uang tersebut juga bungkam saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini di turunkan masih dalam upaya mengkonfirmasi sejumlah pengusaha yang di sebutkan dalam pungutan liar tersebut.

Di ketahui tambang Manatahan adalah salah satu tambang emas ilegal di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah di tutup pihak kepolisian, namun kembali di aktifkan tanpa izin. (Red)

Halsel, Malutline.com Potret memprihatinkan dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini datang dari SMP Negeri 71 Halmahera Selatan yang berlokasi di Desa Loleo, Kecamatan Obi selatan. Sekolah negeri ini disebut-sebut tidak memiliki fasilitas dasar seperti meja dan kursi, sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai setiap hari.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun, sekolah ini menerima anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp60 juta pada tahun berjalan. Ironisnya, hingga kini dana tersebut diduga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah maupun peningkatan sarana belajar-mengajar.

SMP Negeri 71 Halsel dipimpin oleh Kepala Sekolah Fatah Kader, dengan jumlah siswa sekitar 40 orang. Namun yang mengejutkan, sekolah ini tidak memiliki guru honor dan sebagian besar proses belajar hanya mengandalkan guru yang berstatus ASN pindahan dari sekolah lain yang datang secara bergantian.

Salah satu orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya, mengaku prihatin dengan kondisi sekolah tempat anaknya menimba ilmu.

“Anak-anak kami belajar di lantai. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Kadang guru datang terlambat karena jauh, kadang tidak ada kegiatan belajar sama sekali. Kami heran, kenapa dana BOS yang katanya puluhan juta tidak dipakai untuk perbaikan sekolah,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dari pantauan wartawan di lapangan, ruang belajar SMP Negeri 71 tampak sederhana dan nyaris kosong. Beberapa siswa terlihat duduk bersila di lantai, sementara sebagian lain menulis di papan kayu seadanya. Tidak ada tanda-tanda pembelian peralatan sekolah baru, baik mobiler maupun perlengkapan penunjang belajar.

Sejumlah warga Desa Loleo juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Mereka menduga adanya penyalahgunaan anggaran karena kondisi sekolah tidak menunjukkan adanya peningkatan meski dana terus mengalir setiap tahun.

“Kami tidak tahu uang itu dipakai untuk apa. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah, seharusnya sekolah ini sudah layak dan anak-anak tidak belajar di lantai seperti ini,” tutur salah satu tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah Fatah Kader belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak digunakannya dana BOS untuk kepentingan sekolah.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan diminta segera turun tangan melakukan audit dan verifikasi lapangan, untuk memastikan dugaan penyelewengan anggaran BOS di sekolah tersebut.

Aktivis pendidikan lokal juga mendesak agar kasus ini ditangani secara serius. Mereka menilai, praktik seperti ini mencederai semangat pemerataan pendidikan yang diusung pemerintah pusat melalui program BOS.

“Dana BOS itu bukan uang pribadi. Itu uang negara untuk anak-anak bangsa. Jika benar tidak digunakan semestinya, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi,” tegas salah satu pemerhati pendidikan Halmahera Selatan.

Kondisi SMP Negeri 71 Halmahera Selatan menjadi cermin buram dunia pendidikan daerah terpencil, di mana bantuan pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

Kini, masyarakat Desa Loleo menaruh harapan besar agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas  tidak hanya untuk mengembalikan fungsi dana BOS sebagaimana mestinya, tetapi juga menjamin hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat. (Red)