LABUHA, Malutline – Bupati Halmahera Selatan resmi melantik M Idham Pora sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) definitif Kabupaten Halmahera Selatan. Pelantikan tersebut berlangsung pada Selasa (13/01/2026) di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pelantikan M Idham Pora sebagai Kadis PUPR definitif dilakukan setelah yang bersangkutan dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, serta sejumlah prestasi selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Plt. kadis PUPR Kabupaten Halmahera Selatan, Penetapan jabatan definitif ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Dinas PUPR dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Pada momen tersebut, M Idham Pora turut didampingi oleh sang istri, Ny Hany Idham Pora, yang hadir memberikan dukungan.

Sebagai Kepala Dinas PUPR, M Idham Pora memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga sarana pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Kepercayaan yang diberikan oleh Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin kepada M Idham Pora diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Halmahera Selatan.

Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan, khususnya pada sektor teknis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Dinas PUPR Di bawah kendali Kadis M Idham Pora diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.

Dengan dilantiknya M Idham Pora sebagai Kadis PUPR definitif, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan optimistis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Haji/red)

HALSEL, Malutline– Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Seorang mahasiswa bernama M. Rizal Rizky Ramli secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Selatan, Jumat (9/1/2026).

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPL) dengan nomor STPL/24/I/2026/SPKT, yang dikeluarkan oleh Polres Halmahera Selatan, Polda Maluku Utara. Dalam laporan itu, pelapor mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan melalui percakapan di grup WhatsApp keluarga.

Berdasarkan isi laporan, M. Rizal Rizky Ramli yang merupakan mahasiswa asal Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, melaporkan kejadian tersebut atas kuasa dari Sdri. Fatima M. Nasir, yang disebut sebagai ibu kandungnya. Dugaan pencemaran nama baik itu diduga dilakukan oleh pihak tertentu melalui percakapan di grup WhatsApp keluarga, yang kemudian menimbulkan dampak serius terhadap nama baik dan kehormatan korban.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, dugaan perbuatan tersebut baru diketahui oleh korban setelah adanya percakapan di dalam grup WhatsApp keluarga yang dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik. Percakapan tersebut kemudian didokumentasikan, termasuk dengan cara mengambil tangkapan layar (screenshot), sebagai bukti awal yang dilampirkan dalam pengaduan ke pihak kepolisian.

Peristiwa dugaan pencemaran nama baik itu disebut terjadi di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, pada 1 Januari 2026. Akibat kejadian tersebut, pihak korban mengaku merasa dirugikan secara moral dan nama baiknya tercemar di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

“Dengan adanya permasalahan ini, kami merasa dirugikan sehingga memilih menempuh jalur hukum agar persoalan ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian keterangan yang tertuang dalam laporan pengaduan tersebut.

Pihak Polres Halmahera Selatan melalui SPKT telah menerima laporan tersebut dan menerbitkan STPL sebagai bukti awal penerimaan pengaduan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh petugas SPKT Polres Halmahera Selatan atas nama Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan.

Kasus ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pendalaman materi laporan, pemeriksaan saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan grup percakapan digital, terutama yang berkaitan dengan penyampaian informasi, opini, maupun pernyataan yang dapat berdampak pada kehormatan dan nama baik seseorang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan proses awal penanganan laporan dan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut. (Haji)

HALSEL, Malutline— Momentum baca doa bersama (tahlilan) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang digelar di Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Selatan dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Pengurus DPC Partai Hanura Halmahera Selatan melalui Sekretaris DPC, Nasarudin Kausaha, menyerahkan bantuan satu unit kursi roda kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ibu Dora, orang tua penyandang disabilitas asal Desa Mandaong, dengan didampingi Kepala Desa Tembal, Jafar Abjan.

Sekretaris DPC Partai Hanura Halsel, Nasarudin Kausaha, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari tema besar HUT ke-19 Partai Hanura, yakni “Hanura Berbagi”.

“Hanura tidak ingin hadir hanya saat momentum politik. Di usia ke-19 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Partai Hanura benar-benar hadir bersama rakyat, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan,” ujar Nasarudin.

Ia menegaskan, bantuan kursi roda tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk komitmen Partai Hanura untuk selalu berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi keluarga penerima, bantuan ini sangat berarti. Di situlah makna hati nurani rakyat yang menjadi roh perjuangan Partai Hanura,” lanjutnya.

Nasarudin juga menyampaikan bahwa doa bersama (tahlilan) yang digelar bersama masyarakat sekitar menjadi pengingat bahwa perjuangan politik harus dilandasi nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial.

“Kami ingin membangun politik yang santun, sejuk, dan bermartabat. Politik yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat, bukan politik yang menjauh dari rakyat,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum hari besar partai, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Ibu Dora, selaku orang tua penerima bantuan, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, bantuan kursi roda tersebut sangat membantu aktivitas anaknya dan meringankan beban keluarga.

Kepala Desa Tembal, Jafar Abjan, turut mengapresiasi langkah DPC Partai Hanura Halsel yang dinilai telah menghadirkan wajah politik yang peduli dan membumi di tengah masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-19 Partai Hanura di Halmahera Selatan, sekaligus menegaskan bahwa politik yang baik adalah politik yang mendengar, peduli, dan memberi solusi nyata bagi rakyat. (Haji)

JAKARTA, Malutline–Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menguat. Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO HAL-BAR) resmi mengumumkan Seruan Aksi Jilid II sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan kejahatan anggaran Pemilu di lingkungan KPU Maluku Utara yang hingga kini dinilai belum ditangani secara serius dan transparan oleh aparat penegak hukum.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan titik aksi di Kejaksaan Agung RI, KPK RI, dan KPU RI. Mahasiswa menyatakan aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan moral untuk menuntut keadilan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan anggaran Pemilu.

Dalam tuntutan resminya, SEMAINDO HAL-BAR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung RI agar segera mengambil alih dan membuka penyidikan atas dugaan kejahatan anggaran Pemilu KPU Maluku Utara dengan nilai fantastis mencapai Rp8.759.136.066,36 sebagaimana tertuang dalam temuan BPK RI.

Mahasiswa menilai, besarnya nilai temuan tersebut merupakan sinyal kuat adanya dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak bisa diselesaikan secara administratif semata, melainkan harus diusut melalui proses hukum pidana secara menyeluruh.

Selain itu, massa aksi juga menuntut agar aparat penegak hukum segera memanggil, memeriksa, dan memproses secara hukum sejumlah pihak yang diduga memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran Pemilu, di antaranya, Mohtar Alting (KPU Provinsi Maluku Utara), Tabrid S. Thalib (KPU Halmahera Selatan), Randi Ridwan (KPU Tidore), yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran Pemilu tahun 2023–2024.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menegaskan pentingnya pengusutan aliran dana secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya praktik pembiaran dan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses penegakan hukum. Mereka menuntut agar penanganan kasus ini dilakukan tanpa kompromi, tanpa tebang pilih, dan tanpa intervensi kekuasaan.

Dalam tuntutan lainnya, SEMAINDO HAL-BAR meminta KPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah KPU Maluku Utara, yakni Yulianto Sudrajat dan Betty Epsilon Idroos, terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana hasil temuan BPK RI.

Koordinator Lapangan aksi, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan penggunaan uang rakyat.

“Jika temuan BPK sebesar ini dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, maka kejahatan anggaran akan terus berulang. Demokrasi kita sedang dirusak dari dalam, dan mahasiswa tidak akan tinggal diam,” tegas Sahrir.

Menurutnya, Pemilu sebagai pilar demokrasi seharusnya dijalankan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan, bukan justru dicederai oleh dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencoreng integritas penyelenggara Pemilu.

Aksi Jilid II ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum bahwa publik, khususnya mahasiswa Maluku Utara di Jakarta, tidak akan berhenti mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana yang jelas.

Mahasiswa menegaskan, bila tuntutan mereka kembali diabaikan, maka gelombang aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan terus digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan pembiaran hukum. (Red)

HALSEL, Malutline.com Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat setelah insiden pelanggaran garis police line di wilayah Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, yang berujung pada meninggalnya satu orang korban jiwa.

 

Dalam peristiwa tragis tersebut, publik mendesak agar Kepala Desa Manatahan dan seorang pria bernama Jamal segera ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat langsung dalam pelanggaran hukum yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia.

 

Peristiwa bermula ketika aparat kepolisian telah memasang garis polisi (police line) di lokasi tertentu sebagai bentuk penegakan hukum dan pengamanan area. Namun, garis pembatas tersebut justru dilanggar, diduga atas perintah dan keterlibatan Kepala Desa Manatahan bersama Jamal, sehingga aktivitas di lokasi tetap berlangsung meski telah dilarang secara tegas oleh aparat kepolisian.

 

Akibat pelanggaran tersebut, terjadi insiden yang menyebabkan satu warga meninggal dunia. Kejadian ini sontak memicu kemarahan dan keprihatinan mendalam dari masyarakat setempat. Warga menilai bahwa pelanggaran police line bukanlah perkara sepele, melainkan tindakan melawan hukum yang memiliki konsekuensi serius dan fatal.

 

“Police line itu simbol negara. Kalau sudah dipasang, artinya tidak boleh ada aktivitas apa pun. Tapi ini malah dilanggar dan akhirnya ada korban jiwa. Siapa yang harus bertanggung jawab?” ujar salah satu warga Manatahan dengan nada geram.

Masyarakat menilai bahwa Kepala Desa Manatahan, sebagai pejabat publik dan pemimpin di tingkat desa, seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum, bukan justru diduga menjadi pihak yang mengabaikan aturan dan keselamatan warganya. Dugaan keterlibatan Jamal dalam insiden tersebut juga memperkuat tuntutan agar kepolisian bertindak tegas tanpa pandang bulu.

 

Desakan agar Polres Halmahera Selatan segera menetapkan keduanya sebagai tersangka terus menguat. Warga dan sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan profesional, terlebih karena peristiwa ini telah merenggut nyawa seseorang.

“Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka ke depan police line tidak lagi dihormati. Ini bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Halmahera Selatan,” kata seorang tokoh masyarakat Obi Barat.

 

Selain itu, publik juga menyoroti lambannya proses hukum yang berjalan. Mereka meminta Polres Halmahera Selatan tidak ragu menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan pasal berlapis, termasuk pelanggaran terhadap garis polisi dan kelalaian yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Red)

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan status hukum Kepala Desa Manatahan dan Jamal. Namun, masyarakat berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah tegas demi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban dan menjaga wibawa hukum.

Tragedi ini menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran hukum, sekecil apa pun, dapat berujung pada dampak besar dan kehilangan yang tidak tergantikan.

Masyarakat Halmahera Selatan kini menunggu keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan, demi keadilan bagi korban dan keselamatan masyarakat ke depan. (Red)