Berita, Daerah, Kesehatan, Komunitas, Nusantara, Pemda|oleh

Jayapura | MalutLine.Com

Penyakit HIV-AIDS di Papua semakin memprihatinkan karena jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat sejak tahun 1979. Kondisi budaya masyarakat Papua dan rendahnya tingkat pendidikan kesehatan reproduksi turut menunjang risiko terjangkitnya penyakit HIV/AIDS di Papua. Faktor pemicu lain misalnya faktor ekonomi, gaya hidup dan broken home. (19/04/2025)

Pemerintah telah berusaha dengan menetapkan kebijakan nasional ABC atau abstinency, be faithful dan condom, dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS, namun  belum menunjukkan hasil yang bermakna, bahkan beberapa penelitian merekomendasikan adanya penelitian  tentang model lokal penanggulangan HIV-AIDS di Papua. Sesungguhnya hal   inilah yang mendorong peneliti untuk   mencari bentuk model lokal dalam kaitannya dengan penanggulangan HIV/AIDS di Papua.

Sekretaris Dinas Kesehatan(Dinkes ) Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, M.Kes kepada media mengatakan data Dinkes hingga 31 Desember 2024 tercatat ada 21.129 orang dengan kasus HIV/AIDS di Papua,  angka tersebut tercatat pengidap HIV/AIDS berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.644 orang sedangkan untuk laki-laki  berjumlah 9.463 orang.

” Angka penyebaran HIV/AIDS di Papua ini tak lagi bisa dipandang sebelah mata ,”ungkapnya.( Kamis,17 April 2025)

Sekretaris Dinkes menjelaskan bahwa  angka pengidap HIV/AIDS perempuan   lebih banyak karena mereka enggan   memeriksakan diri ke pusat pelayanan    kesehatan dibanding laki-laki.

” Dari sembilan kabupaten kota di  Papua, Kota Jayapura paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu 8.864 kasus, Biak sebanyak 3.374 kasus, Jayapura 5.480 kasus, Keerom 522 kasus, Yapen 2.069 kasus, Mamberamo Raya 76 kasus, Sarmi 205 kasus, Supiori 253 kasus, Waropen 286 kasus,” bebernya

dr Aaron Rumainum, M.Kes, menerangkan bahwa penyebab angka pengidap HIV/ AIDS untuk kaum perempuan tinggi di Papua selain enggan memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, mereka juga tidak rutin melakukan pengobatan secara tuntas dengan baik.

” Untuk fasilitas penyediaan stok kondom perempuan bagi wanita, karena pemerintah tidak menyediakan itu, dan juga tidak ada sosialisasi penggunaan kondom perempuan kepada kaum perempuan. Hanya menyediakan kondom  untuk laki-laki. Hal-hal seperti ini sangat rawan sekali dan berpotensi dapat menularkan HIV/AIDS ke orang lain,” ujarnya.

dr. Aaron  Rumainum, M.Kes menghimbau kepada masyarakat peduli di Papua untuk  mengurangi perilaku risiko tinggi penularan HIV/AIDS.

” Misalkan penggunaan narkoba jarum suntik yang bergantian, perilaku hubungan seksual yang bertukar pasangan, dan menggunakan kondom saat berhubungan sex bebas juga satu hal yang lebih penting lagi jangan takut memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan HIV / AIDS yang ada di Papua,” harapnya.

Sementara itu Ketua Garuda Nusantara Kota Jayapura, Andi Askari Mallawa.S.kom selaku pemerhati masalah sosial di kota Jayapura menghimbau, kepada pemerintah  khususnya Dinas Kesehatan Papua Kota Jayapura  agar menyediakan stok kondom perempuan.

” Kami selaku pemerhati masalah sosial menghimbau kepada Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinkes untuk menyiapkan stok kondom perempuan agar sedikit banyak dapat membantu mengurangi penularan HIV/AIDS,” tutupnya. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Halsel, Komunitas, Pemda|oleh

Halsel | Malutline-Com 

Lembaga pengawasan independen Maluku utara (LPI-MU) Melalui Koordinator LPI Rajak Idrus. Menilai bahwa peryataan kadis PUPR Idham Pora untuk membatalkan proyek 9 miliar lebih demi pembangunan jalan hotmix TPA Marabose adalah bentuk tamparan keras bupati Halsel,Hasan Ali Basam Kasuba.

Menurut jeck. Proyek jalan hotmix TPA marabose harus menjadi atensi dan priolitas bupati. Apa.lagi lokasi tersebut suda tinjau langsung oleh bupati. Akan tetap di batalkan oleh kadis PUPR halsel idham pora. Dengan alasan efisiensi adalah sangat tidak rasional. Sebeb kadis PUPR harus paham sebe yang di maksud dengan evisiansi itu adalah pergeseran aitem pembangunan mana yang harus di bangun. Dan aitem pekerjaa. Mana yang tidak bisa di bangun.

Secara tidak langsung jalan hotmix TPA marabose itu di anggap tidak penting sehingga di batalkan. oleh kadis PUPR halsel. Dan hal ini bisa membuat opini buruk terhadap bupati dan wakil bupati halsel basam helimi. Bagi LPI pembatalan paket tersebut tidak bisa di anggap hal biasa biasa saja.

Jika kita liat. Sesuai dengan data yang di kantonggi LPI bahwa di tahun 2025 halmahera selatan memploting Anggaran sebesar 137 miliar.

37 Miliar di alokasikan Pemerintah Kabupaten halmahera selatan. Untuk pembagunan jalan dan jembatan. Termasuk alokasi dana khusus DAK sebesar 44 meliar di tahun 2025. Dan anggran DAU Spesific grand sebesar 43 Milair di tambah dana DAU 47 Milair termasuk dana DBH 2 meliar sekaian. Itu artinya anggaran yang cukup besar yang melekat di Dinas PUPR halsel.

Anggran sebesar itu yang di tangani langsung dinas PUPR halsel. Melalui kepala dinas Muhammad Idham pora harus membatalkan proyek dengan nilai 9 miliar sekaian. Ini sangat memalukkan. Padahal 9 miliar hanya penjang pelerjaan 3 KM jika kadis PUPR M Idham pora beralasan bahwa batalnya jalan hotmix ruas TPA Marbose, disebabkan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Itu sangat tidak masuk akal. Memang benar evesiensi anggran itu melalui pemerintah pusat tapi semua itu terganrung pemerintah daerah yang mengatur sebeb di liat program mana yang tidak penting bisa di batalkan tapi bukan proyek jalan hotmix TPA marabose yang di batalkan. Kata jeck.

Maka dengan itu LPI sarankan kepada bupati dan wakil bupati basam helmi. agar segera copot kadis PUPR M idham.pora sebagai PLT kadis PUPR halsel. Karna di anggap gagal menjaga marwa pemerintahan yang di pimpin oleh basam helmi, pungkasnya (Red)

Berita, Daerah, Komunitas, Polda, Ternate|oleh

Ternate,MalutLine.Com
Personel Satuan Brimob Polda Maluku Utara bersama personel Resimen Pelopor Pasukan Brimob III wilayah Maluku Utara yang tergabung dalam _Tim Fere Kie_ Sat Brimob Polda Maluku Utara mengevakuasi seorang pendaki gunung Gamalama yang mengalami kelelahan saat pendakian.

Seorang pendaki gunung Gamalama tersebut dievakuasi tim gabungan setelah mengalami kelelahan dan kram saat turun dari pendakian di Gunung Gamalama.

Kejadian tersebut bermula saat Tim gabungan Satuan Brimob Polda Malut dan Resimen Pelopor Pasukan Brimob III wilayah Maluku Utara yang dipimpin oleh IPDA Alka Otaiba, S.H. melaksanakan survey jalan yang akan digunakan dalam kegiatan pembaretan Bintara remaja ke puncak gunung Gamalama.

Dantim mengatakan saat turun dari gunung, petugas menemukan seorang pendaki yang mengalami kelelahan dan kram kaki.

“Pendaki tersebut kemudian dibantu turun secara perlahan dengan dipapah dan di gendong oleh petugas”. Ujarnya.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pentingnya kesiapan fisik dan perlengkapan pendakian yang memadai saat melakukan pendakian gunung.

Pihak Kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan pendakian gunung agar selalu mempersiapkan dan memerhatikan kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri jika sudah merasa kelelahan.(Humas Polda Malut/Rifaldi)

Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Politik|oleh

Jayapura,MaluLine.Com

Di tanah sejuk Keerom berlangsung sebuah pertemuan yang sunyi dari sorotan kamera, tapi bergemuruh dalam makna. Dimana  pertemuan dengan Kyai Haji Nursalim Arrozy tokoh Senior Nahdlatul Ulama(NU) Papua dan Ketua Forum Silaturahmi Muballigh Indonesia Provinsi Papua. Benhur Tomi Mano (BTM)menerima sebuah simbol yang tak ternilai yakni “Kopiah Warisan Dari Gus Dur”.

Kopiah yang khas dengan Gus Dur ini menyimpan jejak pemikiran besar, doa-doa luhur, dan perjuangan panjang dari seorang bapak bangsa, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita cintai sebagai Gus Dur. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk pengakuan bahwa BTM bukan hanya pemimpin politik, melainkan juga penjaga keharmonisan, pelayan rakyat, dan pembawa damai bagi Papua, ketika Politik dirusak oleh Isu Agama.

Di tengah kontestasi politik yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, kita justru kembali mendengar suara-suara sumbang yang memainkan isu agama untuk menakut-nakuti umat Islam agar tidak memilih BTM. Sebuah cara yang tidak hanya tidak etis, tapi juga menghina kecerdasan dan kemuliaan umat beragama.

Papua adalah tanah yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tapi juga dalam keragaman iman dan keyakinan. Dan di tanah ini, BTM telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merangkul semua bukan yang membelah. Selama memimpin Jayapura, ia menjaga rumah ibadah, mendukung pesantren, hadir dalam perayaan hari besar semua agama, dan memperlakukan semua umat dengan adil dan penuh kasih.

Mengapa ada yang takut pada pemimpin seperti itu?

Mengapa harus membakar api sektarian hanya demi suara?

“Kopiah Itu Bicara”

Kopiah dari Gus Dur bukan benda sembarangan. Ia adalah simbol dari Islam yang ramah, bukan marah. Islam yang melindungi minoritas, merangkul perbedaan, dan menolak kekerasan. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk legitimasi moral dan spiritual bahwa sosok ini adalah pemimpin yang dipercaya menjaga semangat kebhinekaan di Papua.

KH. Nursalim tidak memberi dengan sembarangan. Ia membaca zaman. Ia tahu bahwa Papua butuh pemimpin yang tidak hanya paham birokrasi, tapi juga mengerti hati manusia. Dan dalam diri BTM, ia melihat sosok itu. Pemimpin yang bisa tersenyum kepada anak-anak Muslim di Keerom, duduk bersama para ustadz dan kyai, serta berjalan bersama umat Kristiani tanpa rasa canggung.

“Papua Butuh Pemimpin Pemersatu Bukan Provokator”

Kita tidak butuh pemimpin yang menjual ayat demi kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang memuliakan agama dengan perbuatan. Dan itulah yang BTM telah tunjukkan selama ini. Ia tidak banyak bicara soal agama di atas mimbar, tapi ia menjaga kehidupan beragama dengan kebijakan nyata, perlindungan nyata, dan kehadiran yang tulus.

Jika Gus Dur pernah berkata “Kita belum tentu satu agama, tapi kita semua bersaudara” maka BTM adalah orang yang menghidupi kalimat itu di Papua.

“Jangan Terjebak Politik Identitas”

Jangan biarkan api kecil dibesarkan oleh mereka yang haus kekuasaan tapi miskin gagasan.

Benhur Tomi Mano bukan hanya layak dipilih. Ia layak dihormati sebagai pemimpin yang selama ini tidak pernah menebar kebencian, tapi merawat kasih.

Dan kini, dengan kopiah Gus Dur di kepalanya, ia (Red. BTM)  tidak hanya membawah misi politik  tetapi juga  membawa amanah moral untuk menjaga perdamaian di Bumi Cenderawasih. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Halsel, Komunitas, Pemda|oleh

Halsel – Malutline-Com.

Suara penolakan terhadap keberadaan Kafe Bungalow 02 di wilayah Halmahera Selatan kian menguat. Warga sekitar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menutup operasional kafe tersebut. Desakan ini mencuat akibat berbagai laporan mengenai aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Kafe Bungalow 02, yang terletak di kawasan strategis dekat pemukiman warga, dituding telah menimbulkan keresahan sosial. Berbagai aktivitas malam yang dilakukan di tempat tersebut, seperti hiburan hingga larut malam, dugaan peredaran minuman keras, serta dugaan pelanggaran izin operasional, menjadi sorotan publik.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, keberadaan kafe tersebut dianggap mencederai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Halmahera Selatan. “Kami tidak menolak investasi atau usaha, tapi kalau usahanya membawa mudarat lebih besar dari manfaat, maka kami wajib menolak,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Halmahera Selatan (FPPHS), Rizal H. Usman, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh Kafe Bungalow 02. “Kami sudah layangkan surat kepada Pemerintah Daerah, lengkap dengan dokumentasi dan bukti-bukti pelanggaran. Harus ada tindakan nyata dari Bupati,” kata Rizal. 13/4/2025

Desakan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kenakalan remaja dan gangguan ketertiban umum di sekitar lokasi kafe. Beberapa warga melaporkan adanya perkelahian, kebisingan, serta aktivitas mencurigakan di malam hari yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, kafe tersebut disebut kerap melanggar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hasan Ali Basam Kasuba, yang dikenal sebagai pemimpin dengan latar belakang religius dan dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat merespons cepat tuntutan warga. Banyak pihak menilai bahwa ketegasan pemerintah daerah dalam menindak tempat-tempat usaha yang menyimpang dari aturan akan menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami menunggu langkah nyata dari Bupati. Ini bukan sekadar masalah izin usaha, tapi soal masa depan moral generasi muda kita,” ujar Ustaz Maulana, tokoh agama di Kecamatan Bacan.

Pemerintah daerah sendiri disebut sudah melakukan inspeksi mendadak ke Kafe Bungalow 02 beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas berupa penutupan atau pencabutan izin usaha.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh warga dan aktivis, ditemukan bahwa legalitas operasional Kafe Bungalow 02 masih menyisakan tanda tanya besar. Beberapa dokumen izin disebut tidak sesuai dengan jenis usaha yang sebenarnya dijalankan di lapangan. Selain itu, ada indikasi bahwa kafe tersebut belum memenuhi standar lingkungan dan perizinan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Jika dilihat dari sisi legal formal saja sudah ada banyak pelanggaran, kenapa belum juga ditindak?” tanya Linda H., salah satu warga yang aktif dalam pengawasan lingkungan.

Bupati Hasan Ali Basam Kasuba kini berada di titik krusial dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kultural, sosial, dan keagamaan masyarakat Halmahera Selatan. Banyak pihak menantikan gebrakan dari pemimpin muda ini untuk menjadi contoh penegakan aturan tanpa pandang bulu.

“Bupati harus tegas, jangan tunggu sampai masyarakat turun ke jalan. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal kepentingan umum,” tegas ketua karang Taruna Dedy Sapsuha.

Jika tidak segera diambil tindakan, warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati. Mereka menuntut agar pemerintah daerah berpihak pada suara rakyat dan tidak tunduk pada tekanan investor atau pemilik modal yang merugikan masyarakat.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi integritas dan keberanian Hasan Ali Bassam Kasuba dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan peraturan di wilayah yang ia pimpin. Masyarakat Halmahera Selatan berharap, suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang berpihak pada kemaslahatan bersama. (Red)

Muat Lagi Berita