Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline- Pengelolaan Dana Desa (DD) Gurua, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun anggaran 2024 menjadi sorotan warga setelah adanya temuan sejumlah kegiatan yang diduga tidak terealisasi sesuai dokumen APBDes. Anggaran dengan total ratusan juta rupiah dikabarkan tidak terlihat hasilnya di desa.

Sejumlah kegiatan yang tercatat dalam dokumen anggaran 2024 di antaranya, Kegiatan dan Anggaran, Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 10.800.000
Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga Rp 7.500.000, Pos Keamanan Desa Rp 9.000.000
Pembinaan PKK Rp 9.947.400
Festival Kesenian & Keagamaan tingkat desa Rp 77.400.000, Pembangunan/Rehab,Monumen/Gapura/Batas Desa Rp 330.276.000, Bantuan PAUD/TPQ Non-Formal Rp 54.000.000 Penyelenggaraan Posyandu Rp 42.800.000, Pembangunan/Rehab Prasarana Jalan Desa Rp 50.490.000, Keadaan Mendesak Rp 90.000.000, Operasional Pemerintah Desa Rp 13.100.000, Produksi Tanaman Pangan Rp 15.000.000

Namun berdasarkan pantauan warga, sejumlah kegiatan tersebut diduga tidak berjalan, bahkan ada yang sama sekali tidak tampak realisasinya.

“Banyak kegiatan yang tertulis di anggaran, tapi masyarakat tidak pernah lihat pelaksanaannya. Jadi ini patut dicurigai kegiatan fiktif,” ujar salah satu warga Gurua yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Salah satu anggaran yang paling disorot adalah pembangunan gapura/monumen/batas desa senilai Rp 330 juta lebih, yang menurut warga hingga kini tidak jelas hasil pekerjaannya dan kegiatan tersebut fiktif tidak di kerjakan.

Selain itu, kegiatan pos keamanan desa, pembinaan LKMD, hingga festival kesenian bernilai puluhan juta rupiah diduga tidak pernah dilaksanakan.

LSM Minta Penegak Hukum Turun Tangan
Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Halsel, Dani Haris Purnawan, meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Desa Gurua.

“Jika benar ada kegiatan fiktif, maka ini adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kami mendesak Inspektorat dan APH untuk memeriksa Kades Gurua dan seluruh oknum yang terlibat,” tegas Dani.

Ia menegaskan pihaknya siap mengawal kasus ini hingga ke tingkat penyidikan apabila ditemukan unsur pidana dalam penggunaan Dana Desa Gurua Tahun 2024.

Menunggu Penjelasan Resmi Kades, Hingga berita ini diterbitkan, Kades Gurua Basri Muhamad belum memberikan pernyataan atau klarifikasi resmi terkait dugaan kegiatan fiktif yang mengemuka di masyarakat.

Sementara itu, warga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini agar pengelolaan Dana Desa benar-benar transparan dan tepat sasaran (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Jakarta, Malutline- Kepala Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Wusta Sy Soleman, ST, resmi masuk dalam daftar penerima Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang digagas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Hal tersebut tertuang dalam surat pemanggilan BPHN Nomor PHN-HN.04.03-1826 tertanggal 11 November 2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala desa/lurah penerima PJA 2025 untuk mengikuti rangkaian kegiatan 24–27 November 2025 di Jakarta dan Depok.

Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada pemerintah desa/lurah yang memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat di tingkat lokal (Restorative Justice dan layanan akses keadilan).

Ikut Seleksi Top 10 PJA Berdasarkan jadwal resmi, peserta akan mengikuti seleksi audisi pemilihan Top 10 PJA yang digelar pada 24 November, dilanjutkan seleksi eliminasi Top 3 PJA pada malam harinya. Para peserta juga akan melaksanakan kunjungan ke Mahkamah Agung serta mengikuti pelatihan penguatan kapasitas sebelum penganugerahan resmi 26 November 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta.

Kades Wusta Sy Soleman ST menyampaikan rasa bangga sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pada inovasi hukum dan pelayanan masyarakat di Desa Marabose.

“Ini merupakan kebanggaan bukan hanya bagi Marabose, tetapi juga Halmahera Selatan dan Maluku Utara. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara, Pemda Halmahera Selatan, serta seluruh masyarakat Marabose yang selalu mendukung,” ujar Wusta.

Ia juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar bisa memberikan yang terbaik untuk daerah.

“Mohon doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara dan khususnya Halmahera Selatan. Semoga kami dapat membawa nama baik daerah dalam ajang nasional ini,” tambahnya.

Bangun Desa Berbasis Akses Keadilan
Desa Marabose diketahui menjadi salah satu desa di Halmahera Selatan yang aktif menerapkan prinsip akses keadilan masyarakat, termasuk mediasi konflik di desa serta pemberdayaan perangkat desa dalam pelayanan hukum masyarakat.

Dengan lolosnya Desa Marabose pada PJA 2025, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar inovasi pelayanan hukum ini dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di wilayah Maluku Utara.

Kegiatan PJA 2025 akan melibatkan berbagai praktisi hukum hingga pejabat nasional sebagai dewan juri dalam menentukan kepala desa terbaik yang dinilai mampu menjadi peacemaker dalam penyelesaian persoalan masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Proyek pembangunan pagar di Desa Gurua, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) senilai lebih dari Rp 80 juta menuai persoalan. Pasalnya, hingga kini pekerjaan pagar dengan panjang kurang lebih 35 meter tersebut belum juga diselesaikan, sementara anggaran dikabarkan telah habis terpakai.

Sumber internal desa menyebutkan, meski progres pekerjaan belum mencapai 100 persen, pihak kecamatan tetap menerbitkan rekomendasi pencairan dana desa. Dokumen tersebut diduga dibuat tanpa verifikasi kondisi lapangan secara menyeluruh.

“Pekerjaan pagar belum selesai tapi Pak Camat sudah kasih rekomendasi pencairan dengan catatan dua minggu pekerjaan harus tuntas. Mereka bahkan buat surat pernyataan tertulis, tapi sampai saat ini pekerjaan belum kelar,” ungkap salah satu warga yang menyoroti kasus tersebut.

Selain itu, warga juga menuding adanya rekomendasi palsu dari Camat Makian sebagai dasar pencairan dana lanjutan untuk pagar yang baru dikerjakan. Hal ini kemudian memunculkan dugaan kuat bahwa dokumen administrasi proyek telah dimanipulasi untuk kepentingan pencairan anggaran.

Pihak yang turut disorot dalam persoalan ini adalah Kepala Desa Gurua, Basri Muhamad, yang dinilai lalai dalam memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan aturan penggunaan anggaran dana desa.

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Halmahera Selatan, Dani Haris Purnawan, mengecam dugaan penyimpangan yang terjadi di Desa Gurua tersebut.

“Kami menduga ada aroma korupsi dalam pekerjaan pagar ini. Anggaran DBH lebih dari Rp 80 juta sudah cair, tapi pekerjaannya tidak selesai. Ini bukan lagi kelalaian, tetapi ada indikasi kuat penyelewengan keuangan negara,” tegas Dani.

Ia juga menyoroti peran Camat Makian yang disebut menerbitkan rekomendasi pencairan tanpa memastikan pekerjaan benar-benar selesai.

“Kalau benar rekomendasinya palsu, maka ini masuk dalam tindakan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan. Kami akan mendorong aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk memanggil dan memeriksa semua pihak terkait,” ujar Dani menambahkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa dan Camat Makian belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan dana desa dan pemalsuan rekomendasi tersebut. Warga Desa Gurua berharap kasus ini segera ditindaklanjuti agar penggunaan anggaran desa benar-benar transparan dan tidak lagi menjadi ladang penyimpangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline.com Pembangunan gedung Puskesmas Laluin di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, yang digarap dengan anggaran sekitar Rp 9,81 miliar berdasarkan dokumen lelang, kini tengah disorot tajam setelah muncul temuan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis konstruksi.

Menurut laporan investigasi, proyek tersebut menggunakan material seperti batu rijang, dan pasir putih semua jenis yang dipersyaratkan tidak memenuhi standar untuk bangunan fasilitas kesehatan akhir-akhir ini.

Seorang pengawas lapangan yang mengaku namanya Ifkar mengonfirmasi bahwa batu rijang digunakan sebagai fondasi proyek. “Iya, kami pakai batu rijang, tapi itu batu dari darat, bukan dari laut,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara kontraktor pelaksana, yakni CV Tiga Putra Mandiri yang dipimpin oleh H. Asbar, dikabarkan telah mengakui penggunaan batu terumbu karang dalam pondasi, dengan alasan pemanfaatan lokal “atas permintaan masyarakat”.

Kelompok pemerhati keuangan publik, Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan mendesak pemerintah daerah segera menghentikan pekerjaan dan melakukan evaluasi teknis menyeluruh. “Jika terbukti ada pelanggaran spesifikasi, bangunan harus dibongkar. Kontraktor, pengawas, dan PPK wajib bertanggung jawab,” tegas Ketua FAKI Haris Purnawan.

Dalam dokumen lelang di ‎LPSE Kabupaten Halmahera Selatan terungkap bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut adalah Rp 9.810.000.000,00.

Karakteristik material yang digunakan dianggap sangat bermasalah karena Batu rijang dan batu terumbu karang memiliki rongga, pori-pori, dan di beberapa kasus daya tahan yang rendah terhadap tekanan atau perubahan lingkungan.

Pasir putih diketahui memiliki kandungan garam dan kelembapan yang lebih tinggi, serta daya rekat semen-campuran yang lebih rendah dibanding pasir gunung atau pasir pecah yang standar bagi konstruksi gedung permanen.

Akibat temuan ini, pengawas proyek dinilai lalai dalam menjalankan fungsi kontrol, karena membiarkan penggunaan material yang jelas tak sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak kerja.

Masyarakat lokal juga mulai risau. “Proyek puskesmas ini akan menjadi pusat pelayanan kita, jangan asal jadi. Kalau fondasi saja diragukan, bagaimana keselamatan pasien dan petugas nanti?” ujar salah seorang tokoh pemuda Desa Laluin yang enggan disebut nama.

Hingga saat ini, baik pihak kontraktor CV Tiga Putra Mandiri maupun pihak pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi melalui publik. Beberapa upaya konfirmasi melalui pesan instan tidak dibalas.

Pemda Halmahera Selatan diminta segera menghentikan sementara pekerjaan proyek hingga audit teknis dan keuangan selesai dilakukan.

Inspektorat dan aparat penegak hukum seperti ‎Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diharapkan ikut menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran kontrak atau indikasi kerugian negara.

Transparansi penuh mengenai jenis dan spesifikasi material yang digunakan, dan jika diperlukan, pembongkaran atau perbaikan bagian-bagian yang bermasalah agar bangunan aman untuk digunakan masyarakat. (Jul/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline- Melalui forum diskusi bertajuk #WhatsTheMove Edition 3, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlata Nukhrakasuba, kembali menegaskan pentingnya kolaborasi pengumpulan data wilayah blankspot di Maluku Utara. Kegiatan ini berfokus pada persoalan jaringan dan akses telekomunikasi terutama di daerah pelosok dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Nazlata mengatakan bahwa banyak wilayah di Maluku Utara masih belum terjangkau layanan jaringan yang layak, sehingga menghambat aktivitas komunikasi masyarakat, pelayanan publik hingga akses pendidikan. Karena itu, ia mendorong semua pihak mulai dari pemerintah daerah, operator seluler, hingga masyarakat setempat untuk membuka data dan berbagi informasi secara akurat.

“Semoga kolaborasi data, informasi dan aksi dari berbagai pihak dapat membawa kemajuan untuk Maluku Utara tercinta, khususnya daerah pelosok dan 3T,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan jaringan harus berbasis data sehingga tepat sasaran dan tidak hanya sekadar klaim tanpa bukti teknis.

“Kapan-kapan kita kupas data yuuukk… Biar kalimat ‘berbasis data’ itu benar-benar dipaparkan secara edukatif,” tambahnya sambil mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemetaan daerah blankspot.

Melalui gerakan #WhatsTheMoveForMalut, ia berharap upaya pemerataan akses telekomunikasi dapat menjadi prioritas, sehingga digitalisasi tak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga menyentuh seluruh Maluku Utara.

Inisiatif ini sekaligus menegaskan komitmen Nazlata dalam membuka ruang dialog publik yang produktif untuk kemajuan daerah, sejalan dengan narasinya: “Narasi untuk Kebaikan.” (red)