LABUHA, Malutline- Pembangunan Pasar Modern Saruma Tuwokona di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kembali menjadi sorotan publik. Pasar yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp 58 miliar itu kini dalam kondisi memprihatinkan, terbengkalai, dan mengalami kerusakan serius, meskipun sebelumnya sempat dioperasikan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas perencanaan, pengelolaan, serta pengamanan aset daerah bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Berdasarkan informasi anggaran, pembangunan Pasar Saruma Tuwokona merupakan bagian dari pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 150 miliar yang dikucurkan pada tahun 2018. Dari total pinjaman tersebut, dana dialokasikan untuk dua sektor utama, yakni pembangunan pasar modern serta pembangunan tiga ruas jalan di Kota Labuha.

Untuk Pasar Modern Saruma Tuwokona sendiri, estimasi anggaran proyek mencapai sekitar Rp 60 miliar, dengan realisasi anggaran dilaporkan lebih dari Rp 58 miliar. Angka ini menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar di Halsel pada periode tersebut.

Pembangunan pasar dimulai pada tahun 2019 dan sempat difungsikan. Namun ironisnya, dalam perjalanan waktu pasar tersebut justru tidak lagi dimanfaatkan secara optimal hingga akhirnya ditinggalkan. Saat ini, kondisi bangunan dilaporkan mengalami kerusakan parah, bahkan sejumlah fasilitas penting disebut telah hilang atau dirusak.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, hampir seluruh fasilitas pasar mengalami kerusakan. Pintu dan jendela kaca dilaporkan pecah dan hilang, instalasi kabel listrik yang terpasang di plafon dan dinding disebut telah dicabut, bahkan kabel yang tertanam di dalam beton dilaporkan dibongkar. Kondisi ini tidak hanya merusak fungsi bangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang jauh lebih besar.

Yang lebih memprihatinkan, dua unit genset merek Cummins yang sebelumnya terpasang sebagai sumber daya listrik cadangan dilaporkan sudah tidak berada di tempat. Padahal, nilai satu unit genset tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi kepada publik mengenai keberadaan aset bernilai tinggi tersebut.

Kondisi Pasar Saruma Tuwokona menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana sistem pengamanan aset daerah dilakukan setelah proyek rampung? Mengapa bangunan dengan nilai puluhan miliar rupiah dapat dibiarkan terbengkalai tanpa pengawasan yang memadai? Dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan serta hilangnya fasilitas pasar?

Sejumlah warga menilai proyek pasar modern tersebut awalnya diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tempat perputaran hasil pertanian, perikanan, dan UMKM masyarakat Halmahera Selatan. Namun harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan, ketika bangunan megah justru menjadi simbol proyek yang tidak berfungsi maksimal.

Selain pasar, pinjaman PT SMI senilai Rp 150 miliar juga dialokasikan untuk pembangunan tiga ruas jalan di Kota Labuha. Hal ini menambah urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan dana pinjaman daerah, mengingat pinjaman tersebut tetap harus dibayar oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Pengamat kebijakan publik menilai, kasus Pasar Saruma Tuwokona perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, DPRD, serta aparat pengawas. Evaluasi teknis, audit aset, dan keterbukaan informasi kepada publik dinilai penting untuk memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran serta potensi kerugian negara.

Pasar modern seharusnya menjadi simbol kemajuan ekonomi daerah, bukan justru menjadi bangunan kosong yang rusak dan kehilangan fungsi. Masyarakat Halmahera Selatan kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, mengamankan sisa aset yang ada, serta memastikan proyek serupa di masa depan tidak mengalami nasib yang sama.

Kasus Pasar Modern Saruma Tuwokona menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga soal perencanaan matang, pengelolaan berkelanjutan, dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. (Haji)

LABUHA, Malutline– Program Makanan Bergizi (MBG) yang selama ini rutin diterima oleh siswa di sejumlah sekolah kembali menjadi sorotan warga. Pasalnya, pada Jumat, 9 Januari 2026, makanan bergizi yang biasanya dibagikan tidak disalurkan, tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun orang tua siswa.

Kondisi tersebut terjadi di wilayah pelayanan SPPG Bacan Timur/Babang, yang selama ini dikenal aktif menyalurkan program MBG kepada sekolah-sekolah. Ketidakhadiran MBG secara tiba-tiba memunculkan tanda tanya di kalangan warga dan orang tua murid.

“Biasanya anak-anak sudah terbiasa dapat MBG. Tapi hari Jumat kemarin tiba-tiba tidak ada. Tidak ada juga penjelasan kenapa,” ungkap salah satu orang tua siswa.

Warga menilai program MBG memiliki peran penting dalam mendukung asupan gizi anak-anak sekolah, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, ketidakteraturan penyaluran tanpa informasi dinilai dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Kalau memang ada kendala, seharusnya disampaikan. Supaya kami orang tua juga tahu dan bisa maklum,” tambah warga lainnya.

Sejumlah guru juga mengaku kebingungan karena tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Padahal, selama ini program MBG berjalan cukup konsisten dan menjadi bagian dari rutinitas sekolah setiap jadwal yang telah ditentukan.

Warga pun berharap pihak SPPG Bacan Timur/Babang dapat memberikan penjelasan terbuka terkait tidak disalurkannya MBG pada hari tersebut. Apakah terjadi kendala teknis, distribusi, anggaran, atau faktor lain, dinilai perlu disampaikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Masyarakat menegaskan bahwa pertanyaan ini bukan bentuk penolakan, melainkan kepedulian dan harapan agar program MBG tetap berjalan baik, transparan, dan berkelanjutan.

“Program ini sangat membantu anak-anak. Kami hanya ingin kejelasan agar ke depan tidak terulang lagi,” tegas perwakilan warga.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait. Diharapkan ke depan, koordinasi antara penyelenggara program, sekolah, dan orang tua siswa dapat semakin diperkuat demi keberlangsungan program Makanan Bergizi yang menjadi harapan banyak keluarga. (Haji/red)

HALSEL, Malutline – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026, Kabupaten Halmahera Selatan berhasil meraih peringkat B dengan skor 3,55, sekaligus menjadi kabupaten dengan nilai tertinggi se-Provinsi Maluku Utara dalam penilaian kinerja pelayanan publik.

Capaian ini merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, yang dilakukan secara nasional oleh Kementerian PANRB. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kualitas layanan, tata kelola birokrasi, inovasi pelayanan, hingga kepuasan masyarakat.

Prestasi ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan wilayah kepulauan, Pemda Halsel mampu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tetap bisa ditingkatkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner.

Dengan mengusung semangat “Wujudkan Senyum Berkelanjutan”, Pemerintah Daerah terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang humanis, cepat, dan tepat sasaran. Senyum masyarakat menjadi indikator nyata keberhasilan pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada rasa keadilan dan kenyamanan warga.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pimpinan daerah, aparatur sipil negara, serta dukungan masyarakat Halmahera Selatan. Setiap unit pelayanan terus didorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, berinovasi, dan membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Lebih dari sekadar angka dan peringkat, capaian ini menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran Pemda Halmahera Selatan untuk tidak berpuas diri. Prestasi ini justru menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kualitas layanan menuju kategori yang lebih tinggi di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berdaya saing, berintegritas, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Halsel optimistis dapat menjadi contoh praktik pelayanan publik terbaik, tidak hanya di Maluku Utara, tetapi juga di tingkat nasional.

Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa kerja ikhlas, kepemimpinan yang kuat, dan birokrasi yang melayani mampu menghadirkan perubahan positif bagi daerah dan masyarakat. (Haji)

LABUHA, Malutline– Warga yang tinggal di sekitar Wisma Al Madina, Desa Tomori, mengeluhkan suara musik keras yang hampir setiap malam terdengar hingga larut malam, Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu waktu istirahat warga, terutama anak-anak, lansia, dan masyarakat yang harus beraktivitas sejak pagi hari.

Menurut keterangan sejumlah warga, musik dengan volume tinggi sering kali masih diputar hingga lewat tengah malam, bahkan melewati pukul 12 malam Padahal, jam tersebut seharusnya menjadi waktu tenang dan istirahat bagi masyarakat sekitar.

“Setiap malam hampir sama. Musik masih bunyi keras sampai lewat jam 12 malam. Kami sudah sangat terganggu, susah tidur,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menyampaikan bahwa keluhan ini bukan terjadi satu atau dua kali, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Beberapa warga bahkan mengaku mengalami kelelahan karena kurang tidur, sementara anak-anak kesulitan berkonsentrasi saat sekolah keesokan harinya.

“Kami tidak melarang orang bersenang-senang, tapi tolong perhatikan juga hak warga lain untuk beristirahat,” ujar warga lainnya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat sekitar memohon perhatian dan tindakan tegas dari pihak Kepolisian dan Satpol PP agar dapat melakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku. Warga berharap adanya pengawasan dan penegasan jam batas pemutaran musik, khususnya pada malam hari.

Warga menegaskan bahwa permintaan ini disampaikan demi menjaga ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta keharmonisan antarwarga. Mereka berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan agar situasi kembali kondusif dan masyarakat dapat beristirahat dengan tenang.

“Kami hanya ingin suasana yang aman, nyaman, dan tenang di lingkungan kami,” tutup perwakilan warga.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu respons dan tindak lanjut dari pihak terkait demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama di wilayah Tomori. (Red

LABUHA, Malutline – Wilayah Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, diguncang gempa bumi pada hari ini. Berdasarkan informasi gempa bumi real-time, gempa tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 3,6 dengan kedalaman 4 kilometer, yang tergolong gempa dangkal. Titik gempa berada pada koordinat Lintang -0.68 dan Bujur 127.53, di wilayah daratan Bacan Selatan dan sekitarnya.

Guncangan gempa dirasakan ringan oleh sebagian warga, terutama yang berada di sekitar pusat gempa. Meski tidak berlangsung lama, getaran sempat mengejutkan masyarakat yang sedang beraktivitas, baik di dalam rumah maupun di luar ruangan. Sejumlah warga mengaku merasakan getaran seperti hentakan singkat yang membuat perabot rumah sedikit bergetar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Aktivitas masyarakat secara umum kembali berjalan normal setelah guncangan mereda. Namun demikian, warga tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat wilayah Halmahera Selatan termasuk daerah yang rawan aktivitas seismik.

Gempa dengan kedalaman dangkal seperti ini umumnya dipicu oleh aktivitas sesar lokal. Meskipun berkekuatan relatif kecil, gempa dangkal dapat terasa cukup jelas di sekitar pusat gempa.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak panik namun tetap memahami langkah-langkah mitigasi bencana, seperti mencari tempat aman saat terjadi guncangan dan menghindari bangunan yang berpotensi roboh.

Kepala BPBD Halsel Aswin Adam kepada wartawan (9/01/2026) melalui pesan watshapnya mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terutama isu-isu yang beredar di media sosial. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari lembaga berwenang terkait kebencanaan.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah kepulauan seperti Halmahera Selatan. Edukasi kebencanaan, kesiapan keluarga, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci dalam meminimalkan risiko apabila gempa bumi terjadi kembali.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan situasi dan siap melakukan langkah-langkah penanganan apabila diperlukan. Masyarakat diminta tetap tenang, waspada, dan saling mengingatkan demi keselamatan bersama. (Haji)