HALSEL, MALUTLINE – Kesadaran terhadap kebersihan dan standar kesehatan dalam pelayanan usaha pangkas rambut menjadi perhatian masyarakat di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Sejumlah praktik pelayanan pangkas rambut, khususnya penggunaan silet untuk mencukur atau merapikan bagian rambut dan garis leher pelanggan, diharapkan mendapat perhatian serius dari para pemilik usaha maupun tukang cukur.

Seorang warga meminta seluruh pemilik usaha pangkas rambut di wilayah Labuha agar lebih memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan, terutama dalam penggunaan alat cukur yang bersentuhan langsung dengan kulit pelanggan.

Menurutnya, masih terdapat praktik penggunaan silet yang sama secara bergantian kepada pelanggan berbeda. Bahkan, silet yang sebelumnya digunakan untuk mencukur seseorang terkadang kembali dipakai untuk merapikan rambut pelanggan berikutnya.

Praktik tersebut dinilai berisiko apabila silet tidak diganti dengan yang baru, terlebih jika terdapat luka kecil atau goresan yang menyebabkan darah menempel pada mata pisau.

“Kalau mau mencukur atau merapikan rambut menggunakan silet, tolong gunakan silet baru untuk setiap pelanggan. Jangan menggunakan kembali silet yang sudah dipakai pada orang lain,” demikian imbauan warga.

Warga menilai, para pemilik usaha pangkas rambut perlu memahami bahwa kebersihan alat cukur bukan sekadar persoalan kenyamanan pelanggan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Pasalnya, penggunaan silet secara bergantian tanpa prosedur sterilisasi yang tepat berpotensi menjadi media penularan penyakit melalui darah. Risiko tersebut perlu diwaspadai, terutama terhadap penyakit seperti hepatitis B dan hepatitis C.

Selain itu, HIV juga dapat menular melalui paparan darah yang terinfeksi apabila terjadi kondisi tertentu, seperti penggunaan alat tajam yang terkontaminasi dan menyebabkan luka pada orang lain.

Karena itu, penggunaan silet sekali pakai atau disposable razor blade yang baru untuk setiap pelanggan merupakan langkah pencegahan yang sangat penting.

Pemilik Pangkas Rambut Diminta Tidak Abaikan Kebersihan

Warga berharap pemilik usaha pangkas rambut tidak hanya mengutamakan pelayanan cepat dan keuntungan usaha, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan pelanggan.

Setiap selesai melayani satu pelanggan, silet sekali pakai harus dibuang pada tempat khusus yang aman dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara itu, alat cukur lainnya yang dapat digunakan berulang kali wajib dibersihkan dan didisinfeksi sesuai prosedur kesehatan.

Tidak hanya silet, kebersihan gunting, mesin cukur, sisir, handuk, serta perlengkapan lain juga perlu diperhatikan untuk mencegah penularan penyakit maupun infeksi kulit.

“Jangan sampai pelanggan datang untuk merapikan rambut, tetapi justru menghadapi risiko kesehatan akibat penggunaan alat yang tidak higienis. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas warga tersebut.

Warga juga mengajak masyarakat agar lebih berani mengingatkan tukang cukur apabila melihat penggunaan silet bekas. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang bersih, aman, dan memenuhi standar kesehatan.

Melalui pemberitaan ini, Malutline mengimbau seluruh pemilik usaha pangkas rambut di Labuha dan sekitarnya agar menjadikan kebersihan serta keselamatan pelanggan sebagai prioritas utama.

Sebab, menjaga kesehatan pelanggan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pelaku usaha. Jangan menunggu munculnya persoalan kesehatan baru kemudian menyadari pentingnya penerapan standar kebersihan dalam pelayanan sehari-hari. (Red)

JABODETABEK, MALUTLINE* – Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa Bersatu Jabodetabek terus memperkuat komitmen untuk menyatukan seluruh keluarga besar Makayoa yang berada di perantauan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di tanah leluhur.

Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan organisasi dan silaturahmi, tetapi juga melalui sejumlah agenda sosial, kebudayaan, olahraga, serta program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemajuan wilayah Makayoa, khususnya Kecamatan Kayoa dan sekitarnya, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Dalam rangkaian agenda organisasi, terdapat tiga kegiatan utama yang menjadi prioritas. Pertama, pelantikan pengurus IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek sebagai momentum penguatan struktur organisasi, legitimasi kepengurusan, serta konsolidasi seluruh keluarga besar Makayoa di wilayah Jabodetabek.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari gerakan organisasi yang lebih terarah, solid, dan mampu menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Makayoa, baik yang berada di perantauan maupun di kampung halaman.

Kedua, Festival Kuliner dan Seni Budaya Makayoa.** Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner, tradisi, kesenian, serta identitas budaya masyarakat Makayoa kepada masyarakat luas.

Festival tersebut juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antargenerasi, khususnya generasi muda Makayoa, agar tetap mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman.

Ketiga, kegiatan Fun Run 5K yang dirancang sebagai kegiatan olahraga sekaligus ajang mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, IKB Makayoa Bersatu ingin menghadirkan semangat hidup sehat, solidaritas, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan positif.
Tegaskan Organisasi Tidak Berafiliasi Politik

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Makayoa Bersatu Jabodetabek atas kepercayaan, dukungan, serta amanah yang telah diberikan.

Kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab besar untuk membangun organisasi yang terbuka, solid, mandiri, dan benar-benar bekerja bagi kepentingan persatuan keluarga besar Makayoa.

IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek juga menegaskan bahwa organisasi ini tidak dibangun untuk kepentingan politik praktis, apalagi menjadi kendaraan untuk masuk ke partai politik tertentu.

Tujuan utama organisasi adalah mempersatukan seluruh keluarga besar Makayoa tanpa membedakan latar belakang, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta menghadirkan kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat di tanah leluhur.

Persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan dalam setiap pertemuan. Persatuan harus diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian, gotong royong, dan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal Makayoa

Selain memperkuat persatuan, IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek juga menaruh perhatian serius terhadap pengembangan ketahanan pangan di wilayah Makayoa.

Salah satu gagasan yang didorong adalah pemanfaatan lahan produktif melalui pengembangan tanaman pangan bulanan dan tanaman tahunan.

Untuk tanaman bulanan, masyarakat dapat mengembangkan komoditas hortikultura seperti tomat, cabai (rica), mentimun, semangka, dan terong. Jenis tanaman tersebut dinilai memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sekaligus menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat.

Pengembangan tanaman bulanan diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan pertanian yang tersedia, masyarakat dapat membangun kemandirian pangan secara bertahap.

Sementara itu, tanaman tahunan juga perlu dikembangkan sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Pengembangan sektor pertanian harus disesuaikan dengan kondisi tanah, iklim, dan potensi masing-masing desa agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat berkelanjutan.

Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, penciptaan peluang usaha, dan penguatan kemandirian masyarakat desa.

Perhatikan Ketahanan Pesisir dan Pencegahan Abrasi

Tidak hanya sektor pertanian, perhatian terhadap kelestarian lingkungan pesisir juga menjadi salah satu agenda penting IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek.

Wilayah Kayoa sebagai kawasan kepulauan memiliki garis pantai dan ekosistem pesisir yang perlu dijaga. Ancaman abrasi pantai menjadi persoalan yang harus diantisipasi melalui langkah-langkah perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu program yang dapat didorong adalah penanaman mangrove di kawasan pesisir yang sesuai dengan kondisi ekologisnya.

Penanaman mangrove diharapkan mampu membantu mengurangi dampak abrasi, menjaga ekosistem pesisir, menjadi habitat biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sumber daya laut.

Untuk merealisasikan program tersebut, IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, komunitas lingkungan, serta masyarakat setempat.

Kolaborasi menjadi kunci agar program perlindungan pesisir tidak berhenti pada kegiatan penanaman seremonial, melainkan dilanjutkan dengan pemeliharaan, pengawasan, dan perawatan mangrove hingga tumbuh dan memberikan manfaat ekologis.

Persatuan Harus Menghasilkan Karya untuk Tanah Leluhur

IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek diharapkan menjadi wadah pemersatu yang mampu menghubungkan kekuatan masyarakat Makayoa di perantauan dengan kebutuhan pembangunan di kampung halaman.

Keluarga besar Makayoa yang berada di Jabodetabek memiliki potensi sumber daya manusia, pengalaman, jaringan, serta gagasan yang dapat disinergikan untuk mendorong kemajuan daerah.

Karena itu, organisasi ini diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan internal, tetapi juga mampu melahirkan program-program sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Semangat yang ingin dibangun adalah bahwa sejauh apa pun masyarakat Makayoa merantau, tanah leluhur tetap menjadi bagian dari identitas dan tanggung jawab bersama.

IKB Makayoa Bersatu Jabodetabek: Bersatu dalam Persaudaraan, Bergerak dalam Kebersamaan, dan Berbuat Nyata untuk Tanah Leluhur. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM., menekankan pentingnya penguatan informasi dan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar Stasiun Meteorologi Oesman Sadik dengan mengusung tema “Optimalisasi Informasi dan Layanan MKG untuk Perkuat Kesiapsiagaan Multisektor Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Halmahera Selatan”.

Menurut Sekda, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh sektor, mulai dari pemerintah daerah, BMKG, TNI-Polri, hingga masyarakat.

Informasi cuaca, kondisi iklim, serta peringatan dini dari BMKG harus menjadi perhatian bersama agar setiap potensi ancaman bencana dapat diantisipasi sedini mungkin.

Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis dan kondisi cuaca yang beragam membutuhkan sistem penyampaian informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, sinergi antara BMKG dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat langkah mitigasi, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, serta tanah longsor.

Forum Konsultasi Publik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekda Abdillah Kamarullah, serta Kepala Stasiun Meteorologi Oesman Sadik, Ben Arther Molle, S.Tr., M.Si.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan informasi MKG sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana.

Penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. (Red)

MALUT, MALUTLINE – Pesan sederhana namun penuh makna disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Jufri Yakuba, melalui ungkapan motivasi tentang pentingnya keikhlasan dalam bekerja dan berbuat baik kepada sesama.

“Kerja ikhlas hasil berkah. Teruslah berbuat baik, kawan, meski tidak dilihat orang,” demikian pesan yang disampaikan melalui unggahan media sosial dengan tagar #SahabatMJufriYakuba, #Malut, dan #DPRDMalut.

Pesan tersebut mengandung makna bahwa pengabdian tidak semata-mata diukur dari pujian, penghargaan, maupun pengakuan orang lain, tetapi juga dari ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang mencakup Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan, Jufri Yakuba berada dalam ruang tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.

Semangat kerja ikhlas menjadi pesan penting dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sebab, kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui kepedulian, komunikasi, dan perhatian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, kehadiran wakil rakyat bukan hanya sebatas menjalankan fungsi kelembagaan di gedung parlemen, tetapi juga bagaimana aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran daerah.

Pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan dan bentuk pengabdian memiliki nilai tersendiri, meskipun tidak selalu terlihat atau mendapatkan perhatian publik.

Kerja ikhlas, hasil berkah. Terus berbuat baik, sebab pengabdian sejati tidak selalu membutuhkan sorotan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi sesama. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar segera melengkapi dan mengunggah dokumen arsip kepegawaian melalui aplikasi Document Management System (DMS) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi kepegawaian berbasis digital, sekaligus memastikan seluruh dokumen ASN tersimpan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Halmahera Selatan, batas akhir pengunggahan dokumen ditetapkan paling lambat 30 November 2026.

Sekda Abdillah Kamarullah menekankan pentingnya perhatian seluruh ASN terhadap kewajiban tersebut. Kelengkapan arsip kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi serta memastikan data kepegawaian setiap pegawai terdokumentasi dengan baik.

Dalam ketentuan pengarsipan, terdapat sejumlah dokumen yang wajib dilengkapi oleh masing-masing pegawai sesuai status kepegawaiannya.

Bagi PNS, arsip utama yang harus diunggah meliputi Daftar Riwayat Hidup (DRH), Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), SK CPNS, SK PNS, SK Golongan, SK Jabatan, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Sementara itu, bagi PPPK, dokumen utama yang harus dilengkapi antara lain DRH, SPMT, SK CPPPK, SK PPPK, dokumen kontrak atau perjanjian kerja, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Selain arsip utama, terdapat pula arsip kondisional yang perlu dilengkapi sesuai kebutuhan administrasi masing-masing pegawai, di antaranya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022, 2023, dan 2024, serta dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional.

BKPSDM Halsel juga mengingatkan agar seluruh dokumen yang diunggah benar, lengkap, terbaca dengan jelas, dan sesuai dengan arsip kepegawaian yang dimiliki.

Ancaman Penangguhan Layanan Kepegawaian

Dalam pengumuman tersebut, pemerintah daerah juga memberikan peringatan terkait konsekuensi bagi ASN yang tidak mengunggah dokumen hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pengarsipan berpotensi mengalami penangguhan sementara layanan kepegawaian.

Layanan yang dimaksud mencakup kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, layanan cuti, hingga layanan Integrated Mutasi.

Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala unit kerja, serta pejabat terkait diharapkan turut melakukan pengawasan dan memastikan setiap ASN di lingkungan kerja masing-masing menyelesaikan pengunggahan dokumen sebelum tenggat waktu.

Penataan arsip digital melalui aplikasi DMS BKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan sistem dokumentasi yang terintegrasi, proses pencarian, pemeriksaan, dan pemanfaatan dokumen kepegawaian diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, serta meminimalkan risiko kehilangan arsip fisik.

Pemerintah daerah mengharapkan seluruh ASN tidak menunda proses pengunggahan hingga mendekati batas akhir 30 November 2026, sehingga tidak terjadi kendala administrasi yang dapat berdampak pada pelayanan kepegawaian masing-masing pegawai. (Red)