Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Politik|oleh

Jayapura,MaluLine.Com

Di tanah sejuk Keerom berlangsung sebuah pertemuan yang sunyi dari sorotan kamera, tapi bergemuruh dalam makna. Dimana  pertemuan dengan Kyai Haji Nursalim Arrozy tokoh Senior Nahdlatul Ulama(NU) Papua dan Ketua Forum Silaturahmi Muballigh Indonesia Provinsi Papua. Benhur Tomi Mano (BTM)menerima sebuah simbol yang tak ternilai yakni “Kopiah Warisan Dari Gus Dur”.

Kopiah yang khas dengan Gus Dur ini menyimpan jejak pemikiran besar, doa-doa luhur, dan perjuangan panjang dari seorang bapak bangsa, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita cintai sebagai Gus Dur. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk pengakuan bahwa BTM bukan hanya pemimpin politik, melainkan juga penjaga keharmonisan, pelayan rakyat, dan pembawa damai bagi Papua, ketika Politik dirusak oleh Isu Agama.

Di tengah kontestasi politik yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, kita justru kembali mendengar suara-suara sumbang yang memainkan isu agama untuk menakut-nakuti umat Islam agar tidak memilih BTM. Sebuah cara yang tidak hanya tidak etis, tapi juga menghina kecerdasan dan kemuliaan umat beragama.

Papua adalah tanah yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tapi juga dalam keragaman iman dan keyakinan. Dan di tanah ini, BTM telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merangkul semua bukan yang membelah. Selama memimpin Jayapura, ia menjaga rumah ibadah, mendukung pesantren, hadir dalam perayaan hari besar semua agama, dan memperlakukan semua umat dengan adil dan penuh kasih.

Mengapa ada yang takut pada pemimpin seperti itu?

Mengapa harus membakar api sektarian hanya demi suara?

“Kopiah Itu Bicara”

Kopiah dari Gus Dur bukan benda sembarangan. Ia adalah simbol dari Islam yang ramah, bukan marah. Islam yang melindungi minoritas, merangkul perbedaan, dan menolak kekerasan. Diberikannya kopiah itu kepada BTM adalah bentuk legitimasi moral dan spiritual bahwa sosok ini adalah pemimpin yang dipercaya menjaga semangat kebhinekaan di Papua.

KH. Nursalim tidak memberi dengan sembarangan. Ia membaca zaman. Ia tahu bahwa Papua butuh pemimpin yang tidak hanya paham birokrasi, tapi juga mengerti hati manusia. Dan dalam diri BTM, ia melihat sosok itu. Pemimpin yang bisa tersenyum kepada anak-anak Muslim di Keerom, duduk bersama para ustadz dan kyai, serta berjalan bersama umat Kristiani tanpa rasa canggung.

“Papua Butuh Pemimpin Pemersatu Bukan Provokator”

Kita tidak butuh pemimpin yang menjual ayat demi kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang memuliakan agama dengan perbuatan. Dan itulah yang BTM telah tunjukkan selama ini. Ia tidak banyak bicara soal agama di atas mimbar, tapi ia menjaga kehidupan beragama dengan kebijakan nyata, perlindungan nyata, dan kehadiran yang tulus.

Jika Gus Dur pernah berkata “Kita belum tentu satu agama, tapi kita semua bersaudara” maka BTM adalah orang yang menghidupi kalimat itu di Papua.

“Jangan Terjebak Politik Identitas”

Jangan biarkan api kecil dibesarkan oleh mereka yang haus kekuasaan tapi miskin gagasan.

Benhur Tomi Mano bukan hanya layak dipilih. Ia layak dihormati sebagai pemimpin yang selama ini tidak pernah menebar kebencian, tapi merawat kasih.

Dan kini, dengan kopiah Gus Dur di kepalanya, ia (Red. BTM)  tidak hanya membawah misi politik  tetapi juga  membawa amanah moral untuk menjaga perdamaian di Bumi Cenderawasih. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Opini, Politik|oleh

Jayapura -MalutLine.Com

Andi Askari Mallaw, S.Kom selaku Ketua Kota Tim Kerja Garuda Nusantara Jayapura menepis statement (pernyataan)pedas dari  Alen Mambrasar yang menyudutkan Ketua  Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi Papua  Heinner Marandof  yang di sampaikan pada salah satu media online. (12/04/2025) kemarin adalah tidak relevansi dalam situasional dan dinamika politik saat ini.

Andi mengatakan pernyataan Alen Mambrasar di salahsatu media online beberapa kemarin yang menyudutkan ketua Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi Papua kami tidaklah mendasar dalam situasi dan  dinamika percaturan politik saat ini.

” Atas nama Ketua  Tim Kerja Garuda Nusantara beserta jajaran pengurus yang ada menyatakan dengan tegas bahwa apapun judul yang dilontarkan Alen  Mambrasar ibarat menanam benih di musim hujan yang terkesan bahwa statemen ini tidak lebih dari sebuah trik manuver dan  propaganda politik  yang menyudutkan ketua kami (red-Heinner Marandof) untuk menguntungkan kepentingan politik semata,” ungkapnya yang di dampingi Wakil  Tim Kerja Garuda Nusantara Kota, Drs. Vicky Ririhena, di kediamannya.

Ia menjelaskan bahwa jajaran  kepengurusan Garuda Nusantara yang ada di 8 Kabupaten dan 1 kota tentunya tidak bubar dan tidak sedikitpun menarik,  dukungan kepada BTM-YB paskah pemilihan putaran pertama maupun. BTM-CK di PSU putaran yang akan datang selama  Garuda masih membentangkan sayapnya di  ufuk Timur.

“Ini terlihat dengan semakin solidnya  penambahan jajaran personil yang siap menyatakan dukungan penuh untuk  bergabung bersama  kami dalam  Tim  Kerja Garuda Nusantara  baik di tingkat, Kabupaten  maupun tingkat  Kota di Provinsi Papua,” beber Andi.

Jelas Andi, hal terpenting lagi adalah  bahwa  memperjuangkan  soal martabat dan harga diri masyarakat dari kedua figur putra terbaik Tabi – Saireri   (BTM-CK)  yang sangat memahami adat serta budaya masyarakat di seluruh  wilayah Provinsi Papua.

Pernyataan senada juga disampaikan. oleh Wakil Ketua  Garuda Nusantara  Kota  Drs.Vicky Ririhena bahwa soal loyalitas sebagaimana yang disampaikan WFA melalui  statement dari  Alen Mambrasar itu menurut dirinya tidak ada  relefansi, ibarat mendayung perahu melawan arus karena kesetiaan kita dan komitment  kita atas dukungan kepada Bpk BTM yang juga sebagai Pembina dari Tim  Kerja Bara JP Propinsi Papua.

“Sehingga  diharapkan  seluruh masyarakat tidak mudah terjebak  dan terprovokasi dengan statement musiman ini  yang belum  cukup bukti  kebenaran yang mendasar untuk dipublikasikan  ke media sebab masyarakat di seluruh Provinsi Papua sudah pada pintar memahami situasi  serta Dinamika Politik saat ini,”pungkasnya.(Vicky  Ririhena)

Berita, Daerah, Komunitas, Nusantara, Politik|oleh

Jayapura -MalutLine.Com
Pernyataan sikap Warga Kerukunan Keluarga Maluku Utara (KKMU) se tanah Papua, memberikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M (BTM) yang maju selaku Calon Gubernur Papua ( PSU ) 2025-2030, Hal ini disampaikan oleh Sekjen KKMU Se- Tanah Papua, Pdt, Delfine Memele kepada media di kediamannya. (Kamis, 10 April 2025)

Dalam Pernyataan sikap itu Pdt Delfine Memele mengatakan dengan penuh Kerendahan hati, hormat dan kasih persaudaraan, kami (KKMU) Se-Tanah Papua menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam serta sanjungan tulus kepada Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. (BTM) Gubernur terpilih tertunda Provinsi Papua.

“Sebagai Sekretaris Jenderal KKMU Se-Tanah Papua, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak BTM karena selama beliau menjabat sebagai Wali Kota Jayapura dua periode, kami masyarakat Maluku Utara yang merantau dan menetap di Kota Jayapura merasakan perhatian yang begitu besar, penerimaan yang hangat, dan perlakuan yang penuh kasih sebagai bagian dari keluarga besar kota ini.Sehinga kami tidak merasa asing, karena kami diterima sebagai saudara di tanah Tabi ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan atas dasar pengalaman nyata tersebut, kami menyatakan komitmen penuh untuk mendukung BTM sebagai Gubernur Papua.

” Bagi kami, beliau bukan hanya seorang pemimpin visioner, tetapi juga tuan rumah di atas tanah ulayat Tabi tanah tempat kami menginjakkan kaki dan membangun hidup, Karena itu, memilih dan mendukung BTM adalah bentuk penghormatan kami kepada pemilik tanah ini yang telah membuka pintu dan hati bagi perantau seperti kami,” ujarnya.

Tambah Delfine, sesuai semboyan “Marimoi Ngone Futuru” yang artinya “Bersatu Kita Teguh” ini, kami percaya bahwa persaudaraan sejati tidak mengenal batas wilayah. KKMU akan selalu berdiri bersama BTM-CK untuk Papua yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua.

“Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah Bapak BTM-CK dalam memimpin Bumi Cenderawasih menuju masa depan yang lebih gemilang,” pintanya.

Lanjutnya semboyan “Marimoi ngone futuru” dalam artian Satu hati untuk menjadi kuat, Ma asal Rimoi, ma kabasaran Rimoi se ma adat istiadat Rimoi Bato.

Salam Moloko Kie Raha, Soli Deo Gloria, Tuhan Memberkati kita semua,” tutup Pdt Delfine. (Vicky Ririhena)

Berita, Daerah, Komunitas, Politik|oleh

Jayapura -MalutLine.Com

Relawan dan Tim Kerja Garuda Nusantara Papua menyatakan sikap tetap mendukung pasangan calon Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM-CK) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan berlangsung bulan Agustus 2025 mendatang.(10/04/2025)

Hal tersebut ditegaskan ketua tim relawan Garuda Nusantara tingkat Provinsi Papua, Heiner Marandof kepada Tim Media di sekretariat yang beralamat di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Rabu (09/04/2025) malam.

Pernyataan tegas ini disampaikan Hainner Marandof terkait adanya pernyataan dari Willem Frans Ansanay yang adalah pembina relawan Bara JP dan Garuda Nusantara di media beberapa waktu lalu, yang menyebut kedua kelompok relawan itu menarik dukungan pada BTM dan mendukung paslon lainnya.

Dihadapan puluhan anggota Garuda Nusantara yang memenuhi Sekretariatnya, Ketua Provinsi Garuda Nusantara Papua Heiner Marandof mengaku sangat menghargai sosok Willem Frans Ansanay yang selama ini selalu bersama mereka

Meski demikian, dirinya selaku Ketua Garuda Nusantara yang ada di Papua menyampaikan ucapan terimakasih dan permohonan maaf pada Willem Frans Ansanay selaku pembina dan donatur bagi pergerakan Garuda Nusantara untuk pemenangan BTM pada 27 November 2024 lalu.

Namun, mereka tetap berkomitmen Penuh untuk tetap Mendukung pasangan Benhur Tomi Mano -Constant Karma sebagai pemimpin Papua.

Atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya pada pak Willem Frans Ansanay. Karena kami tidak bisa pindah atau bergeser mendukung Mari-Yo sebagaimana statement pak Willem Frans Ansanay yang menyebut relawan Bara JP dan Garuda Nusantara beberapa waktu lalu. Kami tetap mendukung BTM CK,” cetus Heiner.

Untuk itu, hari ini kami nyatakan sikap tegas kami bahwa kami secara resmi mengembalikan sarana prasaran berupa satu unit ruko sekretariat, seraya menegaskan nyatakan sikap tetap mendukung BTM – CK sebagai gubernur dan wagub Papua periode 2025- 2030,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Heiner Marandof juga mengimbau seluruh relawan Garuda Nusantara yang ada di seluruh Papua untuk tetap bersatu mendukung penuh BTM-CK sebagai pemimpin Papua.

Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kepada Willem Frans Ansanay bahwa kami tidak bisa pindah ke lain hati. Kami Tidka bisa mengikuti arahan pak WFA. Kami tetap mendukung BTM -CK di Pilgub Papua. Dengan motto kita bersama, kami BTM-CK yakni Berjuang Terus Maju-Ciptakan Kemenangan Yes..Yes..Yes,” Kata Heinner Marandof serentak bersama para anggota Timnya. (Vicky Ririhena)

Berita, Hukum, Pemda, Pemdes, Politik|oleh

HALSEL, Malutline – Imbas dari Politik pelaksanaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) secara serentak di kabupaten Halmahera Selatan dimasa kepemimpinan mendiang Bupati Halmahera Selatan Hi Usman sidik pada tahun 2022 dengan keputusan beragam dari panitia Pilkades kabupaten yang di ketuai oleh kadis DPMD Halal Saat itu Faris Hi Madan (Hamlek) yakni ada calon kepala Desa yang hasil pelaksanaan Pilkades secara langsung menang di desa namun kalah di kabupaten dan ada calon kepala Desa yang kalah di desa namun menang di kabupaten berdasarkan hasil sidang sengketa Pilkades di tingkat kabupaten.

Keputusan panitia Pilkades kabupaten Halmahera Selatan yang di ketuai oleh mantan kadis DPMD Halsel Faris Hi Madan ini membuat polemik sosial masyarakat di desa yang bersengketa Pilkades saat itu hingga sekarang hubungan komunikasi dan persaudaraan masyarakat di setiap desa sudah tidak akur lagi seperti terjadi di Desa Loid kecamatan Bacan Barat utara kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

sehingga dari hasil Putusan sengketa Pilkades oleh panitia kabupaten Halsel tersebut di sengketakan lagi oleh pihak yang merasa di rugikan atas keputusan tersebut sehingga sejumlah kepala Desa yang di nyatakan kalah oleh panitia sengketa Pilkades kabupaten sehingga para calon kades yang tidak puas dengan putusan tersebut langsung mengajukan gugatan Banding di pengadilan tata usaha Negara (PTTUN) dan dari hasil putusan pengadilan PTTUN Ambon mengabulkan gugatan para penggugat sehingga tergugat yang juga kepala desa yang di Lantik oleh mendiang Bupati Halsel Usman sidik akhirnya di berhentikan oleh Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba.

Putusan PTUN ambon yang mengabulkan gugatan para pemohon tersebut termasuk Desa Loid kecamatan Bacan Barat Utara, sehingga Bupati Halsel Hasan Ali Basam Kasuba menunjuk Abdulah Hamid sebagai PJs kepala desa Loid menggantikan kades Defenitif Ali abuhaer, sehingga beredar perbincangan hangat di kalangan masyarakat desa Loid, Kecamatan Bacan Barat Utara dimana PJs kades Loid meras gengsi kepada mantan kepala desa defenitif sehingga tidak mau melanjutkan pembangunan kantor desa, di mana ketika momentum pilkada dan Pilkades, sesama kerabat saling bermusuhan bahkan setingkat adik dan Kakak juga sudah tak akur lagi.

Dari retaknya hubungan sosial masyarakat di desa loid yang begitu renggang karena dendam politik PJs kepala Desa Loid Abdullah Hamid dinilai tidak mampu menyatukan hubungan persaudaraan masyarakat di Desa loid bahkan kehadiran yang bersangkutan lebih memperkeruh suasana konflik antara masyarakat sehingga konflik antara Masyaarakat lebih berkepanjangan Pasalnya PJs kepala Desa Loid Abdullah Hamit, di duga menggelapkan anggaran kelanjutan pembangunan kantor Desa sebesar 100 juta rupiah karena pekerjaan lanjutan pembangunan kantor desa yang di anggarkan sebesar 100 juta tidak di gunakan oleh PJs kepala desa Loid Abdullah Hamid untuk kelanjutan pembangunan kantor desa tersebut.

Menurut sumber terpercaya wartawan yang tidak mau di sebut namanya, kepada Malutline kamis (3/04/2025) menjelaskan anggaran yang nilainya 100 juta tersebut tidak di ketahui warga dalam pengelolaan untuk desa.

“Anggaran tersebut di kemanakan, hal ini sangat di sesali oleh warga terhadap PJs desa Loid, yakni Abdulah Hamid yang tidak mampu menyelesaikan pembangunan kantor desa yang sempat di bangun oleh mantan kepala desa Ali Abu Haer,” ungkapnya.

Lanjut dia, oleh karena itu Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba diminta tegas terhadap pejabat desa Loid yang mana, masyaraka mengharapkan kantor desa di tahun 2024 seharusnya selesai namun anggaranya tidak tahu kemana.

“Kami meminta kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba agar dapat memberhentikan PJs desa Loid Abdullah Hamit karena diduga tidak mampu memajukan infrastruktur di desa bahkan tidak layak menjadi seorang pemimpin dikarenakan menyimpan dendam, dan kami harap kepada bupati Halmahera Selatan, kalau perlu pejabat jangan dari guru, pejabat yang datang harus paham pemerintahan”, tutupnya.

Sementara itu hingga berita ini di tayangkan pejabat Loid masih dalam upaya konfirmasi media.(red)

Muat Lagi Berita