Ternate Malutline-Com Para Calon Penumpang KM. Permata Bunda dari Pelabuhan Kota Ternate Menuju pelabuhan Kupal kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan sistim Penjualan Tiket yang di lakukan oleh Loket Penjualan Tiket di Ternate yang dinilai penuh pungutan liar dengan calon penumpang karena Harga tiket dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju pelabuhan Kupal Bacan dengan harga Rp. 170.000,- angka itu tertera pada tiket fisik,

Keluhan ini di sampaikan salah seorang Calon penumpang Muhamad, melalui unggahan postingan di media sosial Facebook dan watsahap grup Jumat (18/04/2025) mengatakan setiap penumpang harus membayar tiket yang tertera di fisik tiket dengan nilai Tiket Rp. 170.000, selain pembayaran tiket calon penumpang juga di kena beban pembayaran baiaya, Asuransi Rp. 8.000,- Admin Rp.15.000, sehingga Total Pembayaran yang di bayar oleh calon penumpang sebesar Rp. 193.000,.

“sudah begitu pihak Agen Penjualan tiket KM. Permata Bunda tidak berada di loket penjualan tiket, informasi dari salah satu petugas agen kapal lain, bahwa jam 14.00 wit, baru dibuka penjualan tiket offline, Untuk dapatkan tiket online, calon penumpang harus membeli dari calo tiket yang ada di lokasi loket penjualan tiket. Kenapa dibilang Calo Karena mereka tidak punya identitas agen berupa tanda pengenal agen, Penjualan tiket online tujuannya untuk memudahkan calon penumpang tapi calon penumpang dikenakan biaya lain-lain yang tak terduga”,

“Ia mengatakan ini Ada indikasi Pungutan Liar (Pungli). Olehnya itu, Dinas/Badan terkait di jajaran Pemda Halmahera Selatan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate segera menindaklanjuti jika ada indikasi Korupsi, Solusi terbaik, kembalikan cara penjualan offline seperti dulu. Jika di biarkan, sama dengan mendidik Agen dan Calo untuk Korupsi olehnya itu pihaknya mendesak pihak terkait dan aparat penegak hukum (APH) untuk memproses hukum dugaan pungutan liar yang di lakukan oleh pihak loket Agen KM. Bunda Maria akunya”,

Sementara itu Pihak agen Loket KM. Bunda Maria kota ternate masih dalam upaya konfirmasi sehingga berita ini diturunkan (Red)

Halsel, Malutline-Com Menjelang waktu Perombakan Kabinet Bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan Periode 2025-2030 Hasan Ali Basam kasuba- dan Helmi Umar Muksin muncul berbagai isu dan Rumor yang Beredar sejumlah posisi penting dalam mengisi sejumlah jabatan Birokrasi Pemda Halsel Baik itu Jabatan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jabatan kepala Puskesmas serta jabatan kepala sekolah Bakal di isi dan di Dominasi oleh Paguyuban (KOMBAT) karena usulan jabatan Kombat menjadi prioritas.

Hal ini di sampaikan oleh Kepala Puskesmas Bajo kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan Malkam Tendra, SKM melalui watsahap group Forum kepala Puskesmas (Kapus) Halmahera Selatan belum lama ini mengatakan Sekedar info je itu….. Khusus jabatan kepala Puskesmas dan jabatan kepala-kepala sekolah dan lain-lain untuk wilayah suku Bajo pak Bupati alihkan ke pak wakil …. Nah pak wakil kasi kewengan Ke Kombat (Komitas Bajo bersatu) untuk menepatan jabatan strategis jadi yu’ Monggo mari bergabung, karena pak wakil mau kombat adalah wadah yang menghubungkan kordinasi suku sama baka beliau, Jepri ya… Supaya di gabungkan dengan grupnya pak wakil Bupati Halsel Helmi Umar muksin.

“Ia mengatakan percakapan yang di sher pada group Forum Puskesmas tersebut mengenai penempatan posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jabatan kepala Puskesmas dan jabatan para kepala sekolah bakal di isi dominasi usulan dari Komunitas Bajo Bersatu (Kombat) di bandingkan dengan usulan dari tim pemenangan lainnya termasuk partai koalisi, sehingga jika yang mau aman dalam posisi jabatan,

OPD kepala puskesmas dan kepala sekolah agar bergabung di grup KOMBAT jika mau aman dalam posisi jabatan tersebut karena penentuan pengisian jabatan Birokrasi Pemda halsel di bawah kepemimpinan Basam -helmi tergantung usulan (kombat) karena kombat lebih dominasi mengisi pada jabatan tersebut ujar beberapa orang kapus yang minta di rahasiakan namanya kepada wartawan belum lama ini”,

“Semnatara itu kepala Puskesmas Malkam tendra SKM, Saat di konfirmasi Malutline jumat (18/04/2025) belum lama ini mengakui apa yang di sampaikan ke grup Forum kepala Puskesmas tersebut Iya memang benar percakapan ini hanya sebatas torang di kalangan Forum kepala Puskesmas (kapus),

untuk bakugara dan bikin lelucon di group Forum kapus saja, kalau pun ini di anggap keliru merugikan para, Kepala Puskesmas (kapus) saya secara pribadi meminta maaf di seluruh kapus yang merasa tersinggung dengan ucapan saya dan permohonan maaf saya sampaikan lewat media ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada media ini memiliki niat baik yang suda konfirmasi dengan saya, sekali lagi saya ucapkan terimah kasih atas kerja yang baik” akunya.(Sadi)

Jakarta Malutline-Com Praktik rangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Kali ini, M. Reza A Syadik Ketua Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) JABODETABEK melayangkan kritik keras terhadap maraknya pejabat publik, politisi, hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah.

M. Reza A. Syadik menilai praktik rangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

โ€œRangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,”.

Ketua PB-FORMMALUT M. Reza A Syadik menyebut bahwa praktik tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

โ€œPemerintah seharusnya taat asas. Rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme.

Dalam pernyataannya, PB-FORMMALUT menyebut sejumlah nama yang diduga merangkap jabatan atau diangkat tanpa relevansi profesional yang jelas, antara lain:

FAHRI HAMZA

Wamen PKP + Komisaris BTN

HELFI YUNI MORAZA

Wamen UMKM + Komisaris BRI

YULIOT TANJUNG

Wamen ESDM + Komisaris Mandiri

AMIRUDIN MAARUF

Wamen BUMN + Komisaris PLN

DONI OSKARIA

Wamen BUMN + Komut Pertamina

SILMY KARIM

Wamen Imigrasi + Komisaris Telkom

Sudaryono

Wamen Pertanian + Dewas Perum Bulog

KARTIKA WIRJOSTMOJO

Wamen BUMN + Komut BRI

SUAHASIL NAZARA

Wamen Keuangan + Komut PLN

Ini tentu me jadi kritikan yang wajib dilayangkan terhadap Pemerintahan Prabowo,

PB-FORMMALUT menilai bahwa apa yang terjadi di era Prabowo merupakan kelanjutan dari praktik buruk di rezim sebelumnya, dengan skala yang lebih terbuka. โ€œPresiden Prabowo semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,.

M. Reza A Syadik meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

โ€œJika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkar kekuasaan.

Era SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi.

Era Jokowi membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik.

Era Prabowo, sejauh ini, menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan.

Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa (Red)

Hal Sel Malutline-Com Lembaga pengawasan Independen Melalui Koordinator Rajak idrus. Akhirnya angkat bicara LPI menilai bahwa proyek jalan hotmix pulau makean tak kunjung selesai karna ada dugaan permainan antara pihak rekanan dan dinas PUPR jika tidak ada permainan tidak mungkin proyek itu tidak selesai di kerjakan.

“Menurut LPI proyek jalan hotmix pulau makean telah menalan anggran 7,8 Miliar. Yang di mana anggran tersebut menggunakan anggran APBD halmahera selatan di tahun 2023 yang melekat di dinas PUPR yang di pimpin langsung oleh Muhamad Idham pora. Informasi yang LPI terimah bahwa pekrjaan itu suda melewati masa kontrak”, ujarnya 17/4/2025

perlu di ketahui proyek tersebut telah di kerjakan oleh CV. DELTA di tahun 2023 dengan total pagu 78 Miliar bagi LPI itu adalah anggran yang cukup besar jika proyek itu serius untuk.di kerjakan maka di pastikan suda selesai. LPI menduga adapun unsur permainan antara dinas PUPR dan rekanan,

“Maka dengan itu tidak ada alasan proyek tersebut suda menjadi kasus. Maka kejaksaan tinggi maluku utara tidak ada alasan tidak membongkar kasus ini. Dalam waktu dekat LPI akan melaporkan proyek ini di kejaksaan tinggi maluku utara. Sementara kami siapkan bukti dan beberapa dokumen bukan hanya jalan hotmix pulau makean masi ada beberapa pekerjaan dari dinas PUPR akan segera kami laporkan.

LPI menilai Bahwa Bupat halmahera selatan sengaja melindunggi kadis PUPR halsel saudara muhammad idham pora dari jabatan kami tidak tau rahasia apa di balik semua ini sehingga di lindunggi. Padahal proyek jalan hotmix pulau makean ini adalah jantung dan harga diri bagi bupati halsel.

Lanjutnya jika alasan proyek tersebut tidak tuntas dengan dalil karna cuaca laut sebab matrial di angkut dari ternate menggunakan kapal feri ini sangat tidak masuk akal. Kadis PUPR dan PPK tidak bisa berbuat banyak karna kemungkinan rekanan suda rugi. Ini suda saling sandra antara rekanan dan dinas PUPR Halsel.

Maka.dengan itu atas nama lembaga pengawasan independen LPI Maluku utara. Meminta bupati tidak punya alasan untuk tidak mencopot saudara muhamad idaham pora dari jabatan kadis PUPR halsel. Termasuk PPKnya. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada evek jera pungkasnya” (Red)

Halsel || Malutline-Com
Masyarakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel) di buat bingung terhadap sikap Kades Pasir Putih Kecamatan Obi Utara. Pasalnya, rumah pribadi Alman Lambola telah di jadikan sebagai bukti pengeluaran dana desa tahun anggaran 2022 yaitu Program Kegiatan Bangun Rehab Rumah Tidak Layak Huni Rumah Kumuh yang di lakukan oleh Kades Sunarjo Lanihu.

Menurut pengakuan Alman (pemilik rumah) menyatakan bahwa pembangunan rumah miliknya dibangun hanya menggunakan uang pribadi tanpa sedikitpun bantuan dari dana desa.

“Jadi pembangunan rumah tersebut sekali lagi saya katakan tidak ada hubungannya dengan bantuan dana desa, jika masyarakat mengira bahwa rumah saya di bangun menggunakan uang desa itu tidak benar,” akunya.

Atas tindakan kades tersebut Alman Lambola yang merasa telah di rugikan menuntut kerugian, melalui Kuasa Hukumnya Mohtar Arief dan Rekan telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Labuha dengan register perkara nomor:13/Pdt.G/2025/PN. Labuha (Red)