Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malutline — Upaya penanganan banjir di Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mendapat perhatian serius. Senin lalu (01/12), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bertemu Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Dwi Purwantoro, untuk membahas sejumlah usulan strategis, salah satunya pengendalian banjir di kawasan Amasing.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly menegaskan bahwa banjir di Amasing Kali telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung pada permukiman warga, fasilitas umum, serta aktivitas masyarakat Bacan. Karena itu, ia meminta agar program pengendalian banjir di wilayah tersebut dimasukkan dalam prioritas penanganan terpadu oleh Ditjen SDA dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

“Pengendalian banjir di Amasing sangat mendesak. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi yang permanen,” ujar Gubernur Sherly dalam pertemuan tersebut.

Dirjen SDA Dwi Purwantoro menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa aspirasi Gubernur Maluku Utara akan segera dikoordinasikan dengan BWS Maluku Utara untuk ditindaklanjuti dalam program tahun berjalan maupun perencanaan tahun 2025–2026.

Selain Amasing Kali, pertemuan itu juga membahas pembangunan talud di Jambula serta penyediaan air baku di Rioribati sebagai bagian dari upaya penguatan infrastruktur sumber daya air di Maluku Utara.

Saat ini Ditjen SDA tengah mengerjakan beberapa kegiatan di provinsi tersebut, seperti pengendali sedimen, drainase, dan pembangunan breakwater. Penambahan program baru di Halsel diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi keluhan utama warga Amasing.

Masyarakat Kecamatan Bacan kini menaruh harapan besar agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, mengingat Amasing Kali adalah salah satu titik rawan banjir yang selama ini belum mendapatkan penanganan menyeluruh.

Dengan adanya dorongan langsung dari Gubernur Sherly Tjoanda, penanganan banjir Amasing Kali diharapkan tak lagi sekadar wacana, tetapi segera terealisasi demi keselamatan dan kenyamanan warga Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemanusiaan dengan ikut berpartisipasi dalam gerakan solidaritas untuk korban banjir di Sumatera. Dukungan tersebut ia sampaikan dalam rangkaian kegiatan “UTIFEST 2025 – Galang Solidaritas Buat Korban Banjir Sumatera” yang digelar sebagai bentuk kepedulian lintas daerah terhadap musibah yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh.

Meski memimpin Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan bahwa bencana adalah urusan kemanusiaan yang melampaui batas administrasi provinsi. Ia menyatakan bahwa setiap pemimpin daerah memiliki tanggung jawab moral untuk saling mendukung ketika saudara-saudara sebangsa menghadapi musibah.

Partisipasi Sherly Tjoanda sejalan dengan gerakan nasional yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyalurkan bantuan logistik senilai Rp5 miliar untuk warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara. Bantuan tersebut memperlihatkan bahwa semangat gotong royong antarprovinsi tetap menjadi kekuatan besar Indonesia dalam menghadapi bencana.

Selain mendukung upaya kemanusiaan di luar daerah, Sherly Tjoanda sebelumnya juga diketahui aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan bencana di wilayah Maluku Utara. Hal ini menunjukkan konsistensinya dalam memperkuat sistem mitigasi dan respons bencana, baik di dalam provinsinya maupun dalam gerakan solidaritas nasional.

Keterlibatan Gubernur Sherly Tjoanda dalam aksi galang dana ini menjadi cerminan bahwa nilai persatuan dan kepedulian tetap menjadi fondasi penting bangsa Indonesia ketika menghadapi musibah. Semangat membantu sesama terus digaungkan guna meringankan beban para korban banjir di Sumatera. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate, Malutline— Jagat media sosial, khususnya TikTok, tengah diramaikan kritik publik terkait video para pimpinan dan ASN Pemerintah Kota Ternate yang terlihat berjoget ria dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Korpri. Momen tersebut menuai sorotan tajam karena terjadi bersamaan dengan situasi bencana besar yang menimpa masyarakat di Sumatra dan Aceh.

Dalam sejumlah unggahan warganet, terlihat masyarakat mempertanyakan kepekaan para pejabat daerah. “Tong sayangkan saja, di tengah situasi bencana di Sumatra dan Aceh, di sana sudara-sudara kita lagi susah, seluruh kekuatan negara diturunkan bahkan Presiden juga turun langsung karena prihatin. Tapi di kantor Wali Kota Ternate para pemimpin dan ASN berjoget dalam HUT Korpri. Sangat disayangkan,” tulis salah satu akun di TikTok.

Komentar tersebut mendapat dukungan dari banyak warganet lain yang menilai bahwa kegiatan hiburan itu tidak mempertimbangkan suasana duka nasional. Mereka berharap pejabat daerah menunjukkan empati dan mengutamakan solidaritas terhadap korban bencana.

Hingga berita ini dirilis, pihak Pemerintah Kota Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait acara tersebut. Namun publik mendesak agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan di tengah situasi darurat kemanusiaan yang sedang ditangani negara.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Jakarta, Malutline– Kabar baik datang dari ibu kota. Setelah ramai diperbincangkan terkait turunnya kuota haji Halmahera Selatan, Komisi I DPRD bersama Bupati Halsel akhirnya dapat melakukan konsultasi resmi dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Pertemuan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam merespon penurunan jatah keberangkatan calon jamaah haji asal Halmahera Selatan yang terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan kuota secara nasional.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Halsel, Sagaf Hi Taha, melalui akun Facebook pribadinya.

“Alhamdulillah hari ini Komisi I DPRD bersama Bupati Halmahera Selatan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Haji dan Umroh sebagai respon atas menurunnya Kuota Haji Halsel sebagai konsekuensi dari Perubahan Kebijakan Kuota Haji secara nasional,” tulis Sagaf.

Seperti diketahui, kuota haji Halmahera Selatan untuk tahun 2026 sebelumnya dikabarkan turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memicu kekhawatiran banyak calon jamaah yang telah menunggu lama untuk menunaikan ibadah haji.

Langkah kunjungan dan konsultasi ini diharapkan dapat membuka peluang negosiasi dan mencari solusi terbaik demi keberangkatan jamaah dari daerah, termasuk kemungkinan peninjauan kembali kuota ataupun skema alternatif pemberangkatan.

Hingga kini, detail hasil pertemuan belum dipublikasikan secara resmi. Namun pernyataan Sagaf menjadi sinyal positif bahwa proses advokasi telah berjalan dan pembahasan di tingkat pusat mulai bergerak.

Masyarakat Halsel kini menanti kabar lanjutan dengan harapan besar—apakah konsultasi ini mampu mengembalikan bagian kuota haji yang hilang, atau setidaknya membuka ruang kompromi agar jamaah tidak dirugikan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Halsel, Malutline— Keluhan masyarakat kembali mengemuka terkait dugaan kurangnya takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) saat pengisian mobil di salah satu SPBU Labuhai Halmahera Selatan. Para pengemudi mobil menilai volume bahan bakar yang diterima tidak sebanding dengan nominal pembayaran yang diberikan.

Sejumlah pemilik kendaraan mengaku mengalami hal serupa, yakni indikator BBM mobil tidak naik sesuai takaran seharusnya meskipun telah melakukan pengisian dengan nilai yang cukup besar.

“Biasanya isi Rp 200 ribu itu setengah tangki bisa lebih. Tapi sekarang baru lewat sedikit. Ada yang tidak beres,” ucap salah satu pengendara mobil yang merasa dirugikan.

Keluhan ini belum hanya satu-dua kali terdengar. Beberapa pengguna kendaraan lain bahkan mengaku telah membandingkan takaran pengisian antara SPBU berbeda dan menemukan selisih yang cukup mencolok.

“Kita cek di tempat lain takarannya normal. Tapi kalau di sini isi banyak, naiknya tidak seberapa,” ungkap seorang warga lainnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak SPBU terkait dugaan pengurangan takaran tersebut. Warga berharap instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Metrologi turun melakukan uji tera nozzle untuk memastikan akurasi takaran BBM yang disalurkan.

Masyarakat juga meminta adanya transparansi, pengawasan berkala, dan tindakan tegas apabila terbukti terjadi pengurangan takaran yang merugikan konsumen.

Kasus ini kini tengah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat, dan para pengendara menantikan langkah cepat dari pihak berwenang demi menjamin pelayanan yang sesuai standar serta keadilan bagi para pengguna BBM. (Red)