Halsel, Malutline– Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Kepala Sekolah SD Negeri 86 Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur, memuncak. Warga setempat mengambil langkah tegas dengan melakukan pemalangan sekolah pada Sabtu (29/03/2026) pukul 08.00 WIT sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakhadiran kepala sekolah yang dinilai sudah berlangsung lama.

Kepala sekolah yang diketahui bernama Arif Nawawi disebut-sebut jarang menjalankan tugasnya secara aktif Berdasarkan pengakuan sejumlah orang tua siswa, yang bersangkutan diduga hanya hadir di sekolah pada momen-momen tertentu, seperti saat ujian dan akhir semester. Kondisi ini, menurut warga, telah terjadi sejak menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut.

“Dalam satu tahun, kepala sekolah hanya terlihat datang dua kali, yakni saat ujian dan pembagian hasil belajar. Selebihnya, sekolah berjalan tanpa pengawasan yang maksimal,” ungkap salah seorang warga Desa Marituso saat ditemui di lokasi kejadian.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena tenaga pengajar di sekolah tersebut sangat terbatas. Warga menyebutkan bahwa SD Negeri 86 hanya memiliki dua tenaga pendidik, yaitu kepala sekolah sendiri dan satu orang guru berstatus PPPK. Dengan kondisi tersebut, proses belajar mengajar dinilai tidak berjalan optimal, bahkan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan siswa.

Orang tua siswa pun menyatakan kekecewaan mereka. Mereka menilai bahwa pendidikan anak-anak mereka menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak sekolah. Oleh karena itu, masyarakat bersama orang tua siswa sepakat melakukan aksi pemalangan sebagai bentuk tekanan kepada pihak terkait.

“Kami tidak ingin anak-anak kami dirugikan. Kalau kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka harus ada evaluasi atau diganti,” tegas salah satu wali murid.

Warga Desa Marituso mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah SD Negeri 86. Mereka juga memberikan ultimatum bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, maka sekolah tersebut tidak akan dibuka kembali.

Aksi pemalangan ini menjadi peringatan keras bagi pihak terkait akan pentingnya pengawasan dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Masyarakat berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan demi menjamin hak pendidikan yang layak bagi anak-anak di Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur.

Semnatara itu kepala sekolah SDN 86 Desas marituso kecamatan Kasiruta timur Arif nawawai saat di hubungi Wartawan Minggu (29/03/2026) melalui saluran telepon belum ada tanggapan (Red)

TERNATE, Malutline– Dinamika politik menjelang pemilihan Wali Kota Ternate mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Salah satu figur yang kini disebut-sebut kian menguat adalah Abubakar Hi. Abdullah, S.Pd., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara.

Nama Abubakar mencuat bukan tanpa alasan. Pengalaman panjangnya di dunia birokrasi, khususnya di sektor pendidikan, dinilai menjadi modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kota Ternate. Selama menjabat, ia dikenal sebagai sosok yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses belajar, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Menariknya, Abubakar tidak sendiri. Ia disebut akan berpasangan dengan Bennet Edbert Laos, yang merupakan putra sulung dari Gubernur Maluku Utara. Kehadiran Bennet dinilai membawa warna baru dalam kontestasi politik lokal, khususnya dalam merepresentasikan semangat generasi muda yang energik, inovatif, dan dekat dengan perkembangan zaman.

Kombinasi keduanya dianggap cukup strategis. Abubakar dinilai mewakili pengalaman, kematangan, dan rekam jejak birokrasi, sementara Bennet membawa semangat perubahan serta jaringan sosial yang kuat di kalangan milenial dan generasi muda. Sinergi ini diyakini mampu menjadi kekuatan baru dalam membangun Ternate yang lebih maju dan kompetitif.

Sejumlah kalangan menilai bahwa pasangan ini memiliki daya tarik tersendiri di tengah masyarakat. Selain latar belakang pendidikan yang kuat, keduanya juga dianggap memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Abubakar dikenal sebagai figur yang sederhana dan komunikatif, sementara Bennet dinilai mampu menjembatani aspirasi generasi muda dengan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, dukungan terhadap pasangan ini disebut-sebut terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, tokoh pemuda, hingga komunitas lokal. Isu pembangunan pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta penataan kota yang lebih modern dan berkelanjutan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat diusung oleh pasangan ini.

Meski demikian, proses politik masih panjang. Penentuan resmi pasangan calon tentu akan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku. Namun, menguatnya nama Abubakar Hi. Abdullah bersama Bennet Edbert Laos menjadi sinyal bahwa peta persaingan menuju kursi Wali Kota Ternate akan berlangsung dinamis dan penuh warna.

Masyarakat pun kini menaruh harapan besar kepada figur-figur yang tampil, agar mampu membawa perubahan nyata bagi Kota Ternate ke arah yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Dengan kombinasi pengalaman dan semangat muda, pasangan ini berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dalam kontestasi mendatang. (Bur)

HALSEL, Malutline – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) belakangan ini menjadi sorotan serius. Maraknya kasus tawuran antar kampung (tarkam) di sejumlah desa dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan aparat penegak hukum hingga mengakibatkan salah satu warga liaro meninggal, khususnya di bawah kepemimpinan Kapolres Halsel AKBP Hendra Gunawan SH,S,IK MM.

Sejumlah elemen masyarakat dan tokoh pemuda yang enggan di korankan namanya Sabtu (28/03/2026) mendesak Kaolda Maluku Utara, Irjen pol Waris Agono M.SI untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Halmahera Selatan, Desakan ini muncul setelah rentetan konflik antar warga kembali pecah di beberapa wilayah, yang diduga kuat dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras) yang beredar bebas tanpa pengendalian.

Menurut keterangan warga, peredaran miras di desa-desa di Halsel semakin tidak terkendali, Minuman beralkohol dengan mudah diperoleh, bahkan oleh kalangan remaja. Kondisi ini dinilai menjadi pemicu utama meningkatnya emosi dan konflik sosial yang berujung pada aksi kekerasan antar kelompok warga.

“Setiap kali terjadi tarkam, hampir pasti diawali dengan pesta miras. Ini sudah jadi rahasia umum. Tapi anehnya, tidak ada tindakan tegas dari aparat,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ia menambahkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal mencerminkan kurangnya keseriusan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Padahal, masyarakat sangat mengharapkan kehadiran polisi sebagai pelindung dan pengayom.

Kritik juga datang dari kalangan aktivis yang menilai bahwa Kapolres Halsel gagal membaca situasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka menilai, pendekatan preventif dan represif yang seharusnya dilakukan tidak berjalan optimal.

“Ini bukan sekadar konflik biasa, tapi sudah berulang dan terstruktur. Artinya ada yang salah dalam pola pengamanan. Kapolda harus turun tangan dan mengevaluasi Kapolres Halsel,” tegas salah satu aktivis lokal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kurangnya patroli rutin di desa-desa rawan konflik, serta minimnya razia terhadap peredaran miras. Padahal, langkah-langkah tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah potensi kerusuhan sejak dini.

Desakan evaluasi ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden tarkam dilaporkan terjadi di berbagai kecamatan di Halsel. Tidak hanya menimbulkan kerugian material, konflik tersebut juga menyebabkan korban luka bahkan mengancam keselamatan jiwa warga.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Halmahera Selatan terkait tudingan tersebut. Sementara itu, publik berharap Polda Maluku Utara segera mengambil langkah konkret untuk meredam situasi dan mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

Masyarakat Halsel kini menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji. Penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran miras serta peningkatan pengawasan di wilayah rawan konflik menjadi tuntutan utama demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. (Red

HALSEL, Malutline, Pelayanan air bersih di wilayah Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara mengalami gangguan sementara akibat pekerjaan darurat (emergency) yang tengah dilakukan oleh pihak PDAM Halsel, Sabtu (28/03/2026).

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, melalui pesan WhatsApp yang diterima media ini, menyampaikan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh kerusakan pada komponen MCCB (Molded Case Circuit Breaker) yang berdampak langsung pada sistem operasional mesin.

“Terjadi kerusakan pada MCCB sehingga mesin tidak dapat melakukan proses sinkronisasi. Untuk itu, kami harus segera melakukan penanganan darurat agar pelayanan dapat kembali normal,” ungkap Soleman.

Pekerjaan perbaikan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Sabtu, 28 Maret 2026, mulai pukul 14.00 hingga 15.30 WIT. Selama proses tersebut, seluruh desa di wilayah Kayoa akan mengalami pemadaman sementara.

Akibat gangguan ini, distribusi air bersih ke pelanggan terpaksa dihentikan sementara waktu. PDAM Halsel mengimbau kepada seluruh masyarakat terdampak untuk dapat memahami situasi tersebut dan melakukan langkah antisipasi, seperti menampung air sebelum waktu pekerjaan dimulai.

Soleman juga menegaskan bahwa langkah penanganan cepat ini merupakan bentuk komitmen PDAM dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun harus dilakukan penghentian sementara.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini merupakan langkah teknis yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas sistem ke depannya,” tambahnya.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bersabar selama proses perbaikan berlangsung. PDAM Halsel memastikan bahwa setelah pekerjaan selesai, sistem akan kembali dioperasikan secara normal dan pelayanan air bersih dapat berjalan seperti biasa.

Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan masih berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. PDAM Halsel juga membuka ruang komunikasi bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait gangguan tersebut.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan ke depan tidak lagi terjadi gangguan serupa yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kayoa dan sekitarnya. (Red)

HALSEL, Malutline— Gangguan pelayanan air bersih yang terjadi di wilayah Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, akibat kerusakan MCCB (Molded Case Circuit Breaker), langsung mendapat perhatian serius dari pihak PDAM Halsel.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh proses pekerjaan darurat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kehadirannya di lapangan menjadi bentuk komitmen dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.

Dalam keterangannya, Soleman menyampaikan bahwa kerusakan pada MCCB menyebabkan mesin tidak dapat melakukan proses sinkronisasi, sehingga distribusi air terpaksa dihentikan sementara selama proses perbaikan berlangsung.

“Ini penanganan yang harus segera dilakukan. Saya turun langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar, agar pelayanan air bersih bisa cepat kembali normal dan masyarakat tidak terlalu lama terdampak,” ujarnya.

Pekerjaan darurat ini dilaksanakan pada Sabtu, 28 Maret 2026, mulai pukul 14.00 hingga 15.30 WIT, dengan dampak pemadaman yang mencakup seluruh desa di wilayah Kayoa.

Meski berlangsung dalam waktu terbatas, gangguan tersebut sempat mempengaruhi distribusi air bersih kepada pelanggan. Namun demikian, PDAM Halsel terus berupaya melakukan percepatan penanganan agar pelayanan dapat segera pulih.

Soleman juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memahami kondisi yang terjadi, seraya menegaskan bahwa langkah cepat ini dilakukan demi menjaga kestabilan sistem ke depan.

“Kami mohon pengertian masyarakat. Ini demi memastikan pelayanan air bersih bisa lebih maksimal dan tidak mengalami gangguan berulang,” tambahnya.

Dengan pengawasan langsung dari pimpinan, diharapkan proses perbaikan berjalan optimal dan distribusi air bersih di wilayah Kayoa dapat kembali normal dalam waktu yang telah ditentukan. (Red)