Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti prosesi pernikahan pasangan Mariyani Azis Pora dan Sofyan Amir yang telah berlangsung dengan penuh khidmat pada Sabtu, 28 Maret 2026. Acara sakral tersebut menjadi momentum bersejarah yang menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan suci pernikahan.

Sejak pagi hari, prosesi akad nikah dilangsungkan dengan lancar di kediaman mempelai wanita yang berlokasi di Kelurahan Tobololo, tepatnya di Jalan Baru, belakang Kantor BMKG. Dengan disaksikan keluarga, kerabat, serta para undangan, ijab kabul berlangsung dengan penuh kekhusyukan, menandai sahnya kedua mempelai sebagai suami istri.

Tangis haru tak dapat terbendung dari keluarga kedua belah pihak, terutama saat doa-doa dipanjatkan untuk keberkahan rumah tangga yang baru dibangun. Kehangatan dan rasa syukur begitu terasa, mencerminkan kebahagiaan yang mendalam atas bersatunya dua insan dalam ikatan yang diridhai.

Usai prosesi akad nikah, acara dilanjutkan dengan jamuan makan siang yang dihadiri oleh para tamu undangan. Suasana keakraban tampak jelas, di mana para tamu saling berbincang, memberikan doa restu, serta ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kehadiran keluarga besar dari kedua pihak semakin menambah semarak suasana kebersamaan.

Pada malam harinya, resepsi pernikahan digelar dengan meriah. Dekorasi yang elegan serta nuansa yang hangat menambah keindahan acara. Kedua mempelai tampil anggun dan gagah, menyambut para tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Resepsi tersebut menjadi puncak perayaan yang penuh suka cita, sekaligus ajang silaturahmi bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat sekitar.

Keluarga besar mempelai wanita, almarhum Bapak Azis Pora dan almarhumah Ibu Habibah Salim, serta keluarga mempelai pria, Bapak Amir Muha dan Ibu Diko Hi. Ambong, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan doa restu.

“Semoga pernikahan ini menjadi awal yang baik bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,” ujar salah satu perwakilan keluarga.

Pernikahan ini tidak hanya menjadi momen sakral bagi kedua mempelai, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebahagiaan yang dirasakan bersama oleh keluarga dan para undangan.

Harapan besar pun disematkan agar Mariyani dan Sofyan senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan, serta kekuatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga ke depan.

Dengan telah berlangsungnya seluruh rangkaian acara, pernikahan ini meninggalkan kesan mendalam dan menjadi kenangan indah yang akan terus dikenang sepanjang masa. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Kekecewaan mulai disuarakan warga Pulau Moti terhadap Pemerintah Kota Ternate. Mereka menilai pembangunan yang selama ini berjalan terkesan lebih terfokus di Pulau Ternate, sementara wilayah kepulauan seperti Moti masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait infrastruktur.

Keluhan utama warga mencuat pada kondisi jembatan dan jalan yang dinilai rusak parah dan belum mendapatkan penanganan serius. Padahal, akses tersebut menjadi urat nadi aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari mobilitas warga, distribusi barang, hingga akses layanan dasar.

“Pak Wali Kota harus ingat, Pemerintah Kota Ternate bukan hanya Pulau Ternate saja. Kami di Pulau Moti juga bagian dari Ternate. Tapi kenyataannya, jembatan rusak dan jalan hancur seperti tidak pernah dilihat,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.

Menurut warga, kondisi jembatan yang mengalami kerusakan cukup serius sangat membahayakan keselamatan pengguna.

Sementara itu, jalan-jalan yang berlubang dan sulit dilalui kerap menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi petani dan nelayan yang bergantung pada kelancaran akses transportasi.

Mereka berharap adanya perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah kota untuk segera melakukan perbaikan.

Warga juga menilai, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah pusat kota dan daerah kepulauan.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin diperlakukan adil. Infrastruktur yang layak itu kebutuhan dasar, bukan kemewahan,” tambah warga lainnya.

Selain itu, masyarakat Pulau Moti juga meminta pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, agar dapat memahami secara nyata kesulitan yang dihadapi warga. Mereka berharap aspirasi ini tidak hanya menjadi keluhan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Ternate terkait keluhan warga Pulau Moti tersebut. Namun, tekanan publik diperkirakan akan terus menguat jika kondisi ini tidak segera mendapatkan perhatian.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkeadilan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Pulau Moti, sebagai bagian dari Kota Ternate, berharap tidak lagi menjadi daerah yang terpinggirkan dalam agenda pembangunan.

Warga pun menaruh harapan besar agar Pemerintah Kota Ternate, di bawah kepemimpinan wali kota, dapat segera mengambil langkah cepat dan tepat demi memperbaiki infrastruktur yang rusak, serta memastikan kesejahteraan masyarakat kepulauan turut menjadi prioritas. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Di tengah sorotan terkait keterlambatan proses pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ternate, Maluku Utara, dukungan moril dari masyarakat justru terus mengalir kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly.

Situasi ini menjadi perhatian publik, terutama bagi para ASN yang menantikan pencairan THR menjelang hari raya. Meski demikian, sebagian warga tetap menunjukkan empati dan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya kepada sosok Sekda yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

“Memang ada keterlambatan, tapi kami percaya ini bukan karena unsur kesengajaan. Pak Sekda selama ini dikenal amanah, jujur, dan bijaksana. Doa kami tetap untuk beliau agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan,” ujar salah satu warga Ternate.

Rizal Marsaoly dinilai sebagai figur birokrat yang memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta berupaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Keterlambatan pembayaran THR sendiri disebut-sebut berkaitan dengan proses administrasi dan teknis yang masih berjalan. Meski belum ada penjelasan resmi secara rinci, masyarakat berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian demi menghindari keresahan di kalangan ASN.

Di sisi lain, dukungan yang terus mengalir dari warga menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Sekda masih cukup kuat. Nilai-nilai sosial, kejujuran, dan sikap bijaksana yang selama ini ditunjukkan menjadi alasan utama masyarakat tetap memberikan doa dan harapan.

“Semoga persoalan ini cepat terselesaikan dan hak ASN bisa segera dibayarkan. Kami juga mendoakan Pak Sekda selalu sehat dan tetap kuat menjalankan amanah,” tambah warga lainnya.

Kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah Kota Ternate dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu. Masyarakat pun berharap adanya langkah cepat dan transparansi dari pihak terkait agar polemik ini tidak berlarut-larut.

Di tengah dinamika tersebut, doa dan harapan masyarakat menjadi penguat bagi Sekda Kota Ternate untuk terus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

SOFIFI, Malutline – Kabar penting bagi masyarakat pengguna transportasi laut kembali diumumkan. KM Express Cantika 08 secara resmi membuka program tiket gratis untuk rute Sofifi – Ternate pada sejumlah jadwal keberangkatan yang telah ditentukan.

Program ini berlaku untuk pelayaran pada Senin, 30 Maret 2026, Selasa, 31 Maret 2026, hingga Rabu, 1 April 2026. Masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini diminta segera melakukan pendaftaran langsung di loket resmi yang telah disediakan.

Pemberitahuan ini langsung menarik perhatian warga, mengingat rute Sofifi – Ternate merupakan salah satu jalur transportasi yang cukup padat dan vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, maupun kebutuhan keluarga.

Dalam pengumuman tersebut, pihak penyelenggara menegaskan bahwa tiket gratis diberikan dengan kuota terbatas. Artinya, hanya masyarakat yang cepat mendaftar yang berpeluang mendapatkan fasilitas tersebut. Jika kuota telah terpenuhi, maka pendaftaran akan otomatis ditutup.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi tergolong sederhana. Untuk penumpang dewasa diwajibkan membawa fotokopi KTP, sementara bagi anak di bawah usia 17 tahun diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah warga mengaku langsung bergegas menuju loket begitu mendapatkan informasi ini. Mereka khawatir kehabisan kuota jika menunda pendaftaran, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap program tiket gratis tersebut.

Pihak terkait juga mengimbau agar masyarakat tetap tertib saat melakukan pendaftaran, mengikuti prosedur yang berlaku, serta memastikan dokumen yang dibawa sudah lengkap untuk menghindari kendala di lokasi.

Program tiket gratis ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus meningkatkan aksesibilitas transportasi laut di wilayah Maluku Utara.

Dengan waktu yang terbatas dan minat yang tinggi, tiket gratis KM Express Cantika 08 dipastikan akan menjadi incaran warga dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diingatkan untuk tidak menunda kesempatan ini sebelum kuota benar-benar habis. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTENG, Malutline– Krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kian memanas dan berpotensi memicu gelombang aksi buruh.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Indonesia Merdeka – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) Halmahera Tengah secara tegas mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah dan pihak perusahaan agar segera mengambil langkah konkret.

Ketua DPC FSPIM-KPBI Halmahera Tengah, Sahrudin Abdu, menilai hingga saat ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi belum menunjukkan keseriusan dalam menangani krisis BBM yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja.

“Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Buruh kesulitan mendapatkan BBM untuk berangkat kerja, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Kalau ini terus dibiarkan, maka kami pastikan akan ada reaksi besar dari buruh,” tegas Sahrudin.

Ia menegaskan bahwa dampak krisis BBM paling dirasakan oleh pekerja di kawasan industri, khususnya karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang sangat bergantung pada BBM untuk mobilitas harian.

Di tengah kondisi tersebut, pekerja justru dihadapkan pada aturan perusahaan yang ketat terkait disiplin kehadiran, sehingga semakin memperberat beban para buruh.
“Buruh saat ini berada dalam tekanan ganda. Di satu sisi BBM tidak tersedia, di sisi lain aturan perusahaan tetap berjalan ketat. Ini situasi yang tidak adil dan tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, FSPIM-KPBI menyatakan siap menggalang kekuatan buruh untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun pihak perusahaan.

“Kami memberikan ultimatum. Jika pemerintah dan manajemen PT IWIP tidak segera mengambil langkah konkret, maka kami akan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak manajemen PT IWIP untuk segera mengambil kebijakan darurat dengan memberikan toleransi kepada pekerja yang terdampak krisis BBM, termasuk keterlambatan maupun ketidakhadiran.

“Kami minta manajemen tidak menutup mata. Harus ada kebijakan yang berpihak pada kondisi riil di lapangan. Jangan sampai buruh yang menjadi korban,” katanya.

Sahrudin juga menekankan bahwa aksi yang akan dilakukan bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya memperjuangkan hak-hak dasar pekerja yang saat ini terancam akibat krisis BBM.

Lebih lanjut, FSPIM-KPBI membuka kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melibatkan organisasi buruh nasional hingga melakukan tekanan ke pemerintah pusat jika situasi tidak segera direspons.

“Ini bukan hanya soal Halmahera Tengah, ini soal hak pekerja. Kalau daerah tidak mampu menyelesaikan, kami siap membawa ini ke tingkat nasional,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, krisis BBM dapat memicu instabilitas sosial dan hubungan industrial di kawasan industri strategis tersebut.

“Kami tidak ingin situasi ini berujung konflik, tapi kalau terus diabaikan, maka aksi adalah jalan terakhir yang akan kami tempuh,” pungkasnya. (Red)