Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Sejumlah staf Kantor Camat Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan belum dicairkannya hak-hak keuangan mereka selama beberapa bulan terakhir. Penundaan tersebut diduga kuat atas instruksi langsung Camat Makian Barat, Ersan Ahmad, dengan alasan menunggu penetapan bendahara baru.

Informasi yang dihimpun media ini, Selasa (21/10/2025), menyebutkan bahwa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan September, serta gaji tenaga kebersihan mulai Januari hingga September hingga kini belum dicairkan oleh pihak kecamatan.

Dan Salah satu staf Kantor Camat Makian Barat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya atas sikap pimpinan yang dinilai menghambat pencairan hak pegawai.

“Kami hanya minta hak kami dibayar lewat bendahara yang masih sah. Jangan tunggu SK pergantian bendahara baru, sementara SK-nya saja belum jelas. Bagaimana bisa urus hak-hak kami, apalagi ini sudah mendekati akhir tahun,” ujarnya dengan nada kesal.

Ia menambahkan, akibat penundaan itu para staf kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami di kantor camat ini ibarat puasa gaji dan TTP. Sudah berbulan-bulan belum ada kepastian,” keluhnya.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada Senin (20/10/2025) melalui sambungan telepon, Camat Makian Barat Ersan Ahmad membenarkan bahwa dirinya memang meminta Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menunda proses pencairan anggaran tersebut.

“Benar, saya minta supaya pencairan ditunda dulu karena kami akan melakukan pergantian bendahara kecamatan,” ungkap Ersan singkat.

Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan reaksi keras dari para staf dan masyarakat. Mereka menilai alasan tersebut tidak berdasar karena SK pergantian bendahara belum ditetapkan secara resmi.

Sejumlah staf bahkan mengancam akan memboikot seluruh aktivitas kantor Camat Makian Barat jika hak-hak mereka tidak segera dibayarkan.

“Kalau sampai minggu ini belum ada pencairan, kami akan hentikan semua aktivitas kantor sampai hak kami dibayar,” tegas salah satu pegawai dengan nada kecewa.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Halmahera Selatan dan Inspektorat, segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini agar pelayanan publik di Kecamatan Makian Barat tidak terganggu. (Red)

Berita, Daerah, Halteng, Maluku Utara|oleh

Weda, Malutline— Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Halmahera Tengah, Ipda Masqun Abduqish, kembali menyampaikan pesan moral yang menyentuh tentang pentingnya kejujuran dan kecintaan terhadap pekerjaan. Pesan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan bagi seluruh anggota kepolisian dan masyarakat agar selalu berpegang pada integritas.

“Cintailah pekerjaan kalian, dan jadilah orang yang jujur. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat,” tutur Kasat Lantas, Ia menambahkan, “Jika tiga hal itu belum kalian dapatkan, mungkin kalian belum benar-benar jujur.”

Pesan tersebut mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Halmahera Tengah. Salah satunya datang dari Wahyu, warga Weda, yang menilai bahwa sikap Kasat Lantas mencerminkan keteladanan yang patut dicontoh.

“ibu Masqun adalah sosok polisi yang rendah hati dan bijak. Pesannya tentang kejujuran itu sangat menginspirasi kami. Beliau bukan hanya bicara, tapi juga memberi contoh nyata dalam bekerja,” ujar Wahyu saat ditemui di Weda.

Menurut Wahyu, kehadiran perwira muda seperti Masqun Abduqish membawa suasana baru di tubuh Polres Halteng, terutama dalam pelayanan publik yang lebih humanis dan disiplin.

Pesan moral yang disampaikan Kasat Lantas tersebut menjadi pengingat penting bahwa kejujuran dan kecintaan terhadap pekerjaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat di tengah masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline.com Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan.

Desakan ini muncul setelah hasil investigasi LSM LIRA menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan kondisi nyata di lapangan, baik dalam kegiatan fisik maupun nonfisik pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

“Dari hasil penelusuran kami, terdapat indikasi ketidaksinkronan antara laporan administrasi dengan realisasi kegiatan di lapangan. Hal ini patut diduga sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar Said, Gubernur LSM LIRA Halmahera Selatan, kepada media, Senin (20/10/2025).

Menurut Said, penggunaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola keuangan desa.

“Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal. Laporan fiktif atau penggelembungan biaya adalah bentuk nyata dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.

Said meminta agar Inspektorat Halmahera Selatan segera turun melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan Dana Desa Amasing Kali. Jika ditemukan bukti adanya penyimpangan, dan dia juga mendesak agar hasil audit tersebut jika terbukti segera ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kepolisian untuk proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

“Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), inspektorat memiliki tanggung jawab memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Said. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Kepala Desa Akedabo, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Fiktor Towara, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan retret kepala desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), M. Zaki Abdul Wahab.

Menurut Fiktor, kegiatan retret tersebut merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan mentalitas para kepala desa agar lebih fokus menjalankan tugas pelayanan di tingkat desa.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Retret bukan hanya sebagai ajang pembinaan rohani, tetapi juga mempererat hubungan emosional antar kepala desa dan pemerintah daerah,” ujar Fiktor Towara, melalui saluran teleponnya Senin (20/10/2025).

Ia menilai, kegiatan yang digagas Pemkab Halsel tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan semangat pengabdian aparatur pemerintahan desa dalam membangun wilayah masing-masing.

“Kegiatan seperti ini patut dilanjutkan karena memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan sikap dalam memimpin masyarakat di desa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fiktor juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bassam Kasuba dan Kadis DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus menjadi agenda pembinaan rutin agar kepala desa lebih siap menghadapi tantangan pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate Malutline— Suasana penuh semangat dan antusiasme terpancar dari wajah para peserta Sustainable Advokasi Training yang diinisiasi oleh KOHATI PB HMI (Korps HMI-Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) kota Ternate.

Dalam agenda yang diwarnai diskusi hangat dan gagasan cerdas ini yang di laksanakan di ngade kota Ternate Selatan, Minggu (19/10/2025) salah satu pembicara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mengajak para peserta untuk terus berpikir kritis dan memperkuat keberpihakan terhadap isu-isu perempuan.

Dengan gaya bicara yang hangat dan komunikatif, Nazlatan membuka ruang dialog yang hidup. Ia memuji semangat para peserta—yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan aktivis muda—karena mampu menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial, terutama terkait posisi dan peran perempuan di ruang kepemimpinan.

“Senang bisa berbagi dan berdiskusi bersama adik-adik yang cerdas dan kritis. Dari diskusi ini saya melihat harapan besar akan lahirnya generasi baru yang berani bersuara untuk keadilan gender dan keberpihakan terhadap perempuan,” ujar Nazlatan.

Dalam sesi bertema “Keberpihakan Pemimpin Perempuan dalam Isu Perempuan”, diskusi berlangsung seru dan interaktif. Beragam pertanyaan muncul dari peserta—mulai dari peran pemimpin perempuan dalam politik, kebijakan publik yang sensitif gender, hingga tantangan perempuan muda dalam dunia kerja dan organisasi.

Nazlatan menekankan bahwa keberpihakan seorang pemimpin perempuan tidak hanya ditunjukkan melalui posisi yang ia duduki, tetapi juga lewat kebijakan, keputusan, dan keberanian menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.

“Menjadi pemimpin perempuan bukan hanya soal representasi, tapi juga tanggung jawab untuk memastikan suara perempuan lain tidak terpinggirkan,” tambahnya.

Para peserta pun tampak antusias. Beberapa di antara mereka berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana mereka memaknai perjuangan perempuan di ruang publik. Diskusi pun berkembang menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya solidaritas lintas gender dan lintas generasi.

Nazlatan juga berpesan agar semangat kritis yang telah tumbuh di ruang-ruang diskusi seperti ini tidak padam.

“Semoga semangat ini tidak pernah redup. Mari terus belajar, berdialog, dan berjuang dengan cara-cara yang beradab dan berperspektif keadilan,” tuturnya dengan penuh optimisme.

Agenda Sustainable Advokasi Training ini menjadi bukti bahwa gerakan perempuan di tubuh HMI—khususnya melalui KOHATI PB HMI—masih dan akan terus hidup. Kegiatan ini bukan hanya ruang pelatihan, tapi juga wadah penguatan nilai, karakter, dan kepemimpinan bagi perempuan muda Indonesia.

Acara pun ditutup dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Para peserta berfoto bersama, saling bertukar ide, dan berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan advokasi yang berkelanjutan di daerah masing-masing. (Red)