HALSEL, Malutline — Kesabaran para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Halmahera Selatan kian menipis. Hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) yang seharusnya diterima hingga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, hingga kini tak kunjung dibayarkan.
Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam terhadap jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
Sejumlah pegawai menyebut, persoalan TTP ini tidak lepas dari peran dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Siti Khodijah, serta pejabat teknis di bawahnya, termasuk Rini Hasan dan kawan-kawan, yang dinilai tidak transparan dan terkesan saling lempar tanggung jawab.
Menurut pengakuan pegawai, sebelumnya pihak dinas menyampaikan bahwa siapa pun yang telah memasukkan berkas lebih awal, maka TTP akan dicairkan lebih dahulu. Namun kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
“Berkas kami sudah lengkap dan dimasukkan lebih dulu, tapi yang cair justru TTP tenaga administrasi sekolah dan korwil. Setelah itu muncul alasan bermacam-macam. Kami merasa dipermainkan,” ungkap salah satu pegawai dengan nada kesal.
Para pegawai menegaskan bahwa TTP adalah hak, bukan pemberian pribadi pejabat. Dana tersebut bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak pantas jika diperlakukan seolah-olah milik segelintir orang.
“Ini bukan uang pribadi pejabat. Ini hak kami sebagai pegawai. Jangan pakai muka tembok dan jangan cari-cari alasan,” tegas mereka.
Lebih jauh, kekecewaan juga diarahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Siti Khodijah, yang dinilai gagal mengendalikan bawahannya. Bahkan, muncul kritik tajam terkait minimnya kehadiran pimpinan di kantor, yang dianggap memperparah lemahnya pengawasan internal.
“Kalau tidak mampu mengatur bawahan dan menyelesaikan hak pegawai, seharusnya berani evaluasi diri. Jabatan itu amanah, bukan sekadar titel,” ujar sumber lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, TTP para guru dan tenaga kependidikan masih belum dibayarkan, meski momen Nataru telah berlalu. Kondisi ini memicu pertanyaan publik: di mana komitmen keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik?
Para pegawai mendesak Bupati Halmahera Selatan dan Inspektorat Daerah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan, termasuk memeriksa mekanisme pencairan TTP yang dinilai tidak adil dan tidak transparan
Redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Siti Khodijah, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi atas keluhan tersebut. (Red)





