Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Sejumlah pemilik speedboat (spit) di wilayah Obi dan Bacan Selatan mulai angkat suara terkait dugaan pelanggaran izin trayek yang terjadi di jalur pelayaran laut Obi–Ternate. Mereka menilai ada praktik yang tidak sesuai dengan izin resmi yang dimiliki, namun tetap berlangsung tanpa pengawasan yang jelas.

Salah seorang pemilik speedboat yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan Senin (9/02/2026) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat speedboat yang diduga bekerja sama dengan oknum di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP/KPLP), sehingga bisa langsung berlayar dari Obi menuju Ternate. Padahal, menurutnya, izin trayek yang dimiliki hanya sebatas rute Kawasi (Kecamatan Obi) hingga Kupal (Kecamatan Bacan Selatan).

“Di izin trayek jelas hanya sampai Kupal. Tapi sekarang kalau ada penumpang yang tidak tahu, mereka diarahkan langsung naik dan dibawa ke Ternate,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa speedboat-speedboat tersebut biasanya hanya berhenti sementara di Kupal, seolah-olah mengikuti rute resmi, namun setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Ternate. Praktik ini dinilai merugikan pemilik speedboat lain yang tetap mematuhi aturan trayek sesuai izin yang diberikan.

Keluhan serupa juga datang dari beberapa pemilik speedboat lainnya. Mereka menyebut kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan semakin hari semakin banyak armada yang melakukan hal serupa. Akibatnya, persaingan usaha di jalur pelayaran menjadi tidak sehat.

“Kalau begini terus, kami yang ikut aturan bisa kalah saing. Penumpang tentu pilih yang langsung sampai Ternate tanpa transit, padahal itu melanggar izin trayek,” tambah pemilik speedboat lainnya.

Para pemilik speedboat berharap adanya perhatian serius dari pihak berwenang, khususnya KSOP/KPLP dan Dinas Perhubungan, untuk melakukan penertiban dan pengawasan di lapangan.

Mereka meminta agar aturan trayek ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih.
Menurut mereka, keberadaan izin trayek bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi dasar pengaturan keselamatan pelayaran, pengendalian jalur transportasi, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor transportasi laut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KSOP/KPLP maupun instansi terkait mengenai dugaan praktik pelanggaran trayek tersebut.

Namun para pemilik speedboat berharap agar persoalan ini segera ditindaklanjuti demi menjaga ketertiban pelayaran di wilayah Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Keluhan masyarakat Desa Kuwo, Kecamatan Gane Luar, kian menguat. Sejumlah warga mengaku Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran desa tahun 2025 hingga memasuki 2026 belum juga disalurkan. Di saat yang sama, gaji perangkat desa dan guru PAUD dilaporkan tertunggak, memicu keresahan di tengah warga.

Tak hanya soal anggaran, kondisi infrastruktur di dalam kampung juga dikeluhkan. Beberapa ruas jalan lingkungan disebut mengalami kerusakan parah, berlubang dan becek saat hujan, sehingga menyulitkan mobilitas warga sehari-hari.

“BLT belum kami terima, gaji perangkat dan guru PAUD juga belum dibayar. Jalan di dalam kampung pun rusak. Kami bingung harus mengadu ke mana,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sorotan warga juga mengarah pada tata kelola pemerintahan desa. Sejumlah warga menilai peran istri kepala desa terlihat sangat dominan dalam urusan pemerintahan, bahkan disebut lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Persepsi ini memunculkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan struktur kewenangan formal di desa.

Selain itu, warga turut menyinggung pemanfaatan kendaraan dinas desa. Mereka menduga mobil desa kerap digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk aktivitas di luar kepentingan layanan publik. Saat ini, kendaraan tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat lagi menunjang kebutuhan operasional desa.

Warga yang enggan di publish namanya kepada wartawan Minggu (8/02/2026) berharap ada penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran desa, penyaluran BLT, pembayaran hak perangkat desa dan guru PAUD, serta pemanfaatan aset desa. Mereka juga meminta pemerintah kecamatan dan dinas terkait di Kabupaten Halmahera Selatan turun melakukan klarifikasi dan pembinaan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian tata kelola.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada kendala administrasi atau pencairan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kuwo, Melkias Katiandago, belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi agar informasi yang beredar dapat diluruskan secara berimbang.

Masyarakat Desa Kuwo berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian, sehingga hak warga terpenuhi, pelayanan publik berjalan baik, dan kepercayaan terhadap pemerintahan desa dapat pulih kembali. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Dugaan pelanggaran aturan pendidikan mencuat di SMP Negeri 16 Halmahera Selatan yang berlokasi di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, kabupaten Halmahera Selatan Kepala sekolah setempat, Zakir A. Wahid, diduga menahan sejumlah handphone (HP) milik siswa selama lebih dari dua bulan tanpa kejelasan pengembalian.

Situasi ini memicu keresahan orang tua serta menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta didik Informasi yang dihimpun media ini pada Selasa (27/01/2026) menyebutkan sedikitnya empat siswa terdampak kebijakan tersebut. Bahkan, salah satu siswa dikabarkan memilih mutasi sekolah karena merasa tertekan dan tidak nyaman akibat persoalan ini.

Pada prinsipnya, penyitaan HP oleh sekolah memang kerap dilakukan sebagai bagian dari penegakan disiplin. Namun, tindakan itu bersifat sementara dan biasanya disertai mekanisme pengembalian kepada siswa atau orang tua setelah pembinaan diberikan.

Menahan barang pribadi siswa dalam waktu lama tanpa penjelasan yang transparan dinilai sejumlah pihak telah melampaui batas kewenangan pendidik.

“Kalau hanya disita saat jam sekolah itu biasa. Tapi kalau ditahan berbulan-bulan tanpa kejelasan, ini bukan lagi pembinaan. Ini sudah bikin anak tertekan,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sejumlah warga dan pemerhati pendidikan menilai, jika benar terjadi, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 juga menegaskan larangan adanya tindakan sewenang-wenang atau kekerasan nonfisik terhadap siswa.

Keresahan pun meluas di kalangan orang tua. Mereka mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan segera turun tangan melakukan klarifikasi, evaluasi, serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran aturan.

“Anak kami ke sekolah untuk belajar, bukan untuk merasa takut. Kalau memang salah, bina. Tapi jangan tahan barang anak tanpa kejelasan,” tegas salah satu wali murid.

Hingga kini, menurut pengakuan orang tua siswa, HP yang disita belum juga dikembalikan. Kondisi ini memicu desakan keras dari masyarakat agar pihak terkait memberikan penjelasan terbuka. Bahkan, sebagian orang tua mulai menyerukan agar kepala sekolah dicopot dari jabatannya apabila dugaan ini terbukti benar.

Pihak SMP Negeri 16 Halmahera Selatan maupun kepala sekolah yang disebutkan dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi. Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi untuk memastikan persoalan ini terang benderang.

Masyarakat berharap dunia pendidikan di Halmahera Selatan tetap menjunjung nilai edukatif, humanis, dan berkeadilan—bukan menjadi ruang yang menimbulkan tekanan bagi anak didik. (Jul)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimanfaatkan Harita Nickel untuk menyampaikan apresiasi mendalam kepada insan pers di seluruh Indonesia. Melalui ucapan bertema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan ini menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan nasional.

Ucapan tersebut tidak sekadar simbolis. Di tengah geliat industri hilirisasi nikel yang menjadi sorotan publik, kehadiran pers dinilai sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. Harita Nickel memandang bahwa pers yang sehat akan menciptakan ruang dialog yang jernih antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam pernyataannya, manajemen Harita Nickel menyebut bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik dengan media merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan publik. Terlebih, Pulau Obi saat ini menjadi salah satu pusat perhatian nasional dalam pengembangan industri nikel terintegrasi yang berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah dalam negeri.

“Pers memiliki peran besar dalam menjaga objektivitas informasi di tengah arus isu yang begitu cepat. Kami percaya, dengan pers yang profesional, masyarakat dapat memahami secara utuh bagaimana industri ini berjalan, termasuk manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi daerah,” ungkap perwakilan manajemen Harita Nickel.

Sejak beroperasi, Harita Nickel memang menjadi salah satu penggerak ekonomi di Halmahera Selatan. Ribuan tenaga kerja lokal terserap, usaha kecil dan menengah tumbuh, serta perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasi mengalami peningkatan signifikan. Infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan turut mendapatkan dampak positif dari kehadiran investasi tersebut.

Namun di sisi lain, industri pertambangan juga kerap dihadapkan pada berbagai isu lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian publik. Dalam konteks inilah peran pers yang kritis sekaligus konstruktif menjadi sangat dibutuhkan. Bagi Harita Nickel, kritik dan masukan yang disampaikan melalui pemberitaan media justru menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan.

Tema HPN 2026 yang mengaitkan pers dengan ekonomi berdaulat dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Industri nikel menjadi salah satu sektor strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Di Pulau Obi, Harita Nickel membangun kawasan industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Bukan hanya menambang, tetapi juga mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah. Proses ini menghadirkan efek domino terhadap perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan masyarakat.

Harita Nickel berharap, melalui kemitraan yang baik dengan insan pers, informasi mengenai praktik industri yang bertanggung jawab, program pemberdayaan masyarakat, serta upaya pelestarian lingkungan dapat tersampaikan secara luas dan proporsional.

“Pers adalah jembatan informasi antara kami dan masyarakat. Dengan pemberitaan yang objektif, publik bisa melihat gambaran yang utuh, tidak hanya dari satu sisi,” tambahnya.

Di momen Hari Pers Nasional ini, Harita Nickel juga mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik. Perusahaan percaya bahwa pers yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat, karena masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebagai dasar dalam bersikap dan mengambil keputusan.

HPN 2026 bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan pers sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Di Halmahera Selatan, kolaborasi tersebut diharapkan terus terjalin demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Warga Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,dibuat resah setelah aksi pencurian terjadi secara terang-terangan pada Jumat (6/02/2026) siang hari. Peristiwa ini bukan hanya menimpa satu rumah, tetapi juga terjadi di beberapa rumah warga yang lokasinya berdekatan, termasuk di sekitar area pekuburan desa.

Salah satu korban merupakan keluarga warga setempat. Rumah milik seorang tante warga dibobol saat kondisi rumah sedang sepi. Tak disangka, di waktu yang hampir bersamaan, tetangga yang rumahnya tak jauh dari lokasi juga mengalami kejadian serupa. Fakta ini membuat warga semakin yakin bahwa pelaku sudah mengintai lingkungan tersebut dan mengetahui situasi sekitar.

“Katong kira aman kalau siang hari. Ternyata pencuri so berani maso waktu matahari masih tinggi. Ini bukan cuma rumah keluarga torang, tetangga sebelah juga kena,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal.

Kejadian ini sontak menyebar cepat dari mulut ke mulut. Warga yang mendengar kabar tersebut langsung saling mengingatkan untuk lebih waspada, terutama saat meninggalkan rumah meski hanya sebentar. Banyak warga mengaku selama ini merasa relatif aman pada siang hari, sehingga lengah terhadap potensi kejahatan.

Yang membuat warga semakin khawatir, lokasi kejadian berada di area yang cukup terbuka dan tidak jauh dari pekuburan desa, tempat yang biasanya jarang dilalui warga pada jam-jam tertentu. Situasi ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa menarik perhatian.

Beberapa warga menduga pelaku sudah lebih dulu memantau aktivitas pemilik rumah sebelum beraksi. Modus seperti ini dinilai bukan tindakan spontan, melainkan sudah direncanakan dengan memperhatikan waktu dan kondisi lingkungan.

“Kemungkinan dorang (pelaku) so lia-lia dulu. Tau kapan rumah kosong, tau kapan orang kurang lewat di situ,” kata warga lainnya.

Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat Desa Mandaong bahwa aksi pencurian kini tak lagi mengenal waktu. Jika dulu malam hari dianggap rawan, kini siang bolong pun menjadi waktu yang dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Warga berharap aparat kepolisian segera turun tangan melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga mendorong agar ronda malam dan pengawasan lingkungan kembali diaktifkan, bahkan jika perlu diperluas hingga siang hari.

“Kita harus lebe ikhtiar. Jangan cuma andalkan malam. Siang juga harus saling jaga,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Kejadian ini menjadi alarm bagi seluruh warga Bacan Selatan, khususnya di Desa Mandaong, agar meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian antar tetangga. Saling memberi informasi, memperhatikan lingkungan sekitar, serta tidak ragu melapor jika melihat hal mencurigakan, menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Kini, warga hanya berharap situasi kembali aman dan pelaku segera terungkap, agar rasa tenang di tengah masyarakat bisa kembali pulih. (Red)