Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate mulai memicu gelombang keluhan publik di media sosial.

Sejumlah netizen meluapkan kekecewaan mereka melalui platform Facebook setelah hingga memasuki bulan ketiga, pembayaran gaji ke-13 yang dinantikan ASN belum juga memiliki kepastian pencairan.

Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan menyoroti kondisi para ASN yang saat ini tengah menghadapi kebutuhan besar keluarga, terutama memasuki tahun ajaran baru sekolah anak-anak mereka.

“Kasihan ASN Ternate, anak-anak sudah mulai sekolah, gaji 13 sampai sekarang tiga bulan belum dibayar dan tidak ada kepastian. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah lain,” tulis seorang netizen dalam unggahan yang ramai mendapat respons publik.

Tak hanya menyinggung persoalan keterlambatan hak pegawai, kritik juga diarahkan kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang dinilai belum menunjukkan kepekaan terhadap kesulitan yang sedang dirasakan ASN.

Netizen mempertanyakan komitmen kepemimpinan pemerintah daerah jika persoalan mendasar seperti hak pegawai saja belum mampu dituntaskan dengan baik.

“Mau jadi pemimpin tapi tidak punya rasa melihat orang susah. Bagaimana mau memimpin kalau kondisi masyarakat dan pegawai sendiri sedang kesulitan,” tulis komentar lain yang ikut menyuarakan keresahan.

Sorotan tajam juga mengarah kepada Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly. Dalam sejumlah komentar, Rizal diminta lebih fokus menjalankan roda pemerintahan dibanding terlalu aktif dalam aktivitas yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan persoalan utama birokrasi.

“Sekot Dr. Rizal Marsaoly harus fokus urus pemerintahan. Jangan terlalu fokus urusan Piala Dunia sampai seperti pengamat bola, padahal tanggung jawab pemerintahan jauh lebih besar,” tulis netizen lainnya di media sosial.

Kondisi ini menambah tekanan terhadap Pemerintah Kota Ternate di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai persoalan internal birokrasi dan pengelolaan anggaran daerah.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Ternate terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji ke-13 ASN maupun kepastian kapan hak para pegawai tersebut akan dicairkan.

Publik kini menunggu respons pemerintah daerah, sebab bagi ribuan ASN, gaji ke-13 bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan kebutuhan penting untuk menunjang biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malutline– Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 kini resmi dibawa ke tingkat pusat.

Ketua Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, Sarjan Hi Rifai, Jumat (3/7/2026), secara langsung menyerahkan laporan lanjutan ke Subdirektorat Pengaduan Masyarakat pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Langkah tersebut diambil setelah sebelumnya SEMMI lebih dahulu melaporkan dugaan kasus yang sama ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beberapa waktu lalu.

Dalam laporan awal di Kejati Malut, SEMMI mengungkap dugaan penyimpangan anggaran pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate yang nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp64,2 miliar selama kurun waktu lima tahun anggaran, yakni sejak 2019 hingga 2024.

SEMMI menduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam proses penetapan hingga pencairan tunjangan tersebut karena besaran anggaran yang dibayarkan diduga tidak sesuai ketentuan regulasi yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Setelah laporan diterima Kejati Malut, pihak kejaksaan melalui pejabat internal menyampaikan bahwa dokumen pengaduan sedang dilakukan telaah untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Namun dalam perkembangannya, SEMMI mengaku menerima informasi adanya dugaan upaya menghambat proses penanganan perkara di internal Kejati Malut. Mereka menduga laporan tersebut diarahkan untuk ditangani di bidang intelijen, bukan pada bidang pidana khusus yang memiliki kewenangan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Situasi itu memunculkan kekhawatiran bahwa kasus dugaan korupsi bernilai puluhan miliar rupiah tersebut berpotensi berjalan lambat bahkan terhenti tanpa progres hukum yang jelas.

Karena alasan itu, SEMMI kemudian mengambil langkah lanjutan dengan membawa perkara tersebut langsung ke Kejagung RI dan meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus tersebut.

“Kami meminta Kejagung memberikan atensi serius. Jangan sampai kasus yang sebelumnya sudah kami laporkan ke Kejati Malut justru mandek tanpa kepastian hukum. Kami ingin perkara ini benar-benar diproses secara serius dan transparan,” ujar Sarjan Hi Rifai.

Menurutnya, jika perkara itu nantinya tetap dikembalikan ke Maluku Utara, maka Kejagung harus memastikan proses penanganan dilakukan melalui bidang pidana khusus, bukan dialihkan ke mekanisme lain yang berpotensi memperlambat proses penyelidikan.

SEMMI juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga aparat penegak hukum menetapkan langkah konkret terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut.

Kini publik di Ternate menanti, apakah laporan yang sudah sampai di meja Kejaksaan Agung akan menjadi pintu masuk pengusutan serius, atau justru menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi daerah yang berakhir tanpa kejelasan. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Kasus dugaan korupsi program pasar murah senilai Rp7 miliar di tubuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara terus menjadi sorotan publik. Desakan kini datang dari praktisi hukum Maluku Utara, Irwan Abd Hamid, yang meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera menetapkan mantan Kepala Disperindag Malut, Yudhitia Wahab, sebagai tersangka.

Irwan menegaskan, kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah tahun 2021–2023 itu sebelumnya telah masuk tahap penyidikan oleh Kejati Maluku Utara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam perkembangan perkara tersebut, jaksa diketahui telah memeriksa sedikitnya 29 orang saksi.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran belanja barang sebesar Rp8,9 miliar. Dari total anggaran tersebut, dokumen pertanggungjawaban atau SPJ yang diserahkan hanya tercatat sekitar Rp1,8 miliar, sehingga memunculkan dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam jumlah besar.

“Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sudah harus menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, Yudhitia Wahab, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah tahun 2021 sampai 2023,” tegas Irwan kepada wartawan, Jumat (03/07/2026).

Menurut Irwan, apabila Kejati Maluku Utara terkesan lamban atau sengaja mendiamkan perkara ini, maka publik akan mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Maluku Utara.

“Puluhan saksi sudah diperiksa, dokumen audit BPK tentu sudah berada di tangan penyidik. Tidak ada alasan lagi bagi Kejati untuk menahan penanganan perkara ini. Saya mendesak Kejati Maluku Utara melalui Bidang Pidana Khusus segera menetapkan dan menahan mantan Kadisperindag Malut, Yudhitia Wahab,” tegasnya.

Kasus ini dipandang sebagai ujian serius bagi komitmen Kejati Maluku Utara dalam menuntaskan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dan menjadi perhatian luas masyarakat Maluku Utara dan yang bersangkutan sudah patut di Giring ke meja hijau.(Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Dugaan skandal korupsi proyek pembangunan gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pulau Morotai kembali mencuat ke publik. Kali ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Yastira Mulia Kontrindo, M. Saldy Kharie.

Desakan itu disampaikan Koordinator Wilayah SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi Rivai, menyusul munculnya dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan 40 unit gedung BUMDes di Pulau Morotai yang dikerjakan pada periode 2019 hingga 2021 dengan total anggaran fantastis mencapai Rp32,9 miliar.

Menurut Sarjan, pihak kontraktor melalui PT Yastira Mulia Kontrindo merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan proyek yang berjalan pada masa kepemimpinan almarhum Benny Laos.

“Proyek pembangunan 40 unit BUMDes ini sekarang bermasalah. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak berfungsi, sebagian besar terbengkalai dan tidak memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Ini patut diduga sebagai bentuk kegagalan proyek yang merugikan negara,” tegas Sarjan kepada wartawan, Jumat.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal kerugian anggaran negara, tetapi juga menyangkut hilangnya manfaat publik akibat bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana tujuan awal pembangunan.

“Kerugian negara tidak hanya dihitung dari sisi finansial. Ketika bangunan itu tidak berfungsi dan tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, maka ada kerugian manfaat publik yang nilainya juga sangat besar,” ujarnya.

Atas dasar itu, SEMMI Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa M. Saldy Kharie sebagai Direktur Utama PT YMK.

“Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Kami menduga ada praktik yang dimainkan secara terstruktur dan sistematis antara pihak rekanan dengan oknum tertentu di pemerintah daerah saat proyek ini berjalan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Sarjan juga meminta penyidik Kejati menelusuri dugaan aktor besar yang berada di balik proyek pembangunan BUMDes tersebut. Ia menyinggung adanya dugaan keterlibatan jaringan kontraktor besar yang selama ini mengendalikan proyek-proyek strategis di Maluku Utara.

Tak hanya itu, SEMMI juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik monopoli tender proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga melibatkan sejumlah pihak tertentu.

“Kami mendesak Kejati tidak berhenti pada proyek BUMDes Morotai saja. Penyelidikan harus diperluas untuk membongkar siapa aktor utama di balik dugaan monopoli proyek yang selama ini merugikan daerah,” pungkas Sarjan.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik Maluku Utara, mengingat nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah namun hasil pembangunan di lapangan justru diduga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Persoalan pembayaran lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali memicu polemik serius. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Daerah Halmahera Selatan diduga belum menuntaskan kewajiban pembayaran terhadap pemilik sah lahan yang dipakai untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Akibat belum adanya penyelesaian pembayaran, ahli waris pemilik lahan, Samsudin, secara tegas mengancam akan mengambil langkah ekstrem dengan membongkar bahkan memboikot penggunaan bangunan puskesmas yang diketahui telah dibangun menggunakan anggaran negara bernilai puluhan miliar rupiah.

Kepada Malutline, kamis (02/07/2026) melalui sambungan telepon, Samsudin mengaku kecewa atas sikap Pemerintah Daerah Halmahera Selatan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan pembayaran lahan milik keluarganya.

Menurutnya, lahan tersebut telah digunakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, namun sampai saat ini hak pemilik lahan belum sepenuhnya dipenuhi sebagaimana kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan.

“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah. Bangunan puskesmas sudah berdiri megah, anggaran pembangunan sudah digunakan, tetapi hak kami sebagai pemilik lahan justru belum diselesaikan sepenuhnya,” tegas Samsudin kepada Malutline.

Tak hanya itu, Samsudin juga menyoroti sikap Camat Kayoa Selatan, Nasarudin Tuanani, serta Kepala Puskesmas setempat, Ikra Mahmud, yang dinilai tidak kooperatif ketika pihak keluarga berupaya melakukan komunikasi untuk meminta kejelasan penyelesaian pembayaran.

Ia mengungkapkan, berulang kali pihak ahli waris mencoba menghubungi kedua pejabat tersebut, namun tidak pernah mendapat respons ataupun penjelasan resmi terkait tindak lanjut pembayaran lahan.

“Saya sudah beberapa kali mencoba menghubungi Camat Kayoa Selatan Nasarudin Tuanani dan Kepala Puskesmas, ikram Mahmud tetapi sampai hari ini komunikasi kami tidak pernah digubris. Ini menunjukkan ada sikap pembiaran terhadap hak masyarakat yang belum diselesaikan,” ujarnya.

Merasa terus diabaikan, pihak ahli waris akhirnya memberikan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Hi Hasan Ali Bassam kasuba dan wakil Bupati Helmi Umar Muksin agar segera melunasi sisa pembayaran lahan yang hingga kini masih menjadi tunggakan.

Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian konkret, Samsudin menegaskan pihak keluarga akan mengambil langkah langsung di lapangan, termasuk menghentikan aktivitas pelayanan kesehatan jika gedung saat di gunakan dan memboikot penggunaan gedung puskesmas tersebut.

“Kalau Pemda Halsel melalui pemerintah kecamatan dan pihak Puskesmas tidak segera menyelesaikan kewajibannya, kami terpaksa akan memboikot penggunaan gedung itu. Bahkan kami siap mengambil langkah pembongkaran karena tanah itu secara sah masih menjadi hak keluarga kami,” tegasnya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap tata kelola pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, terutama menyangkut aspek administrasi, legalitas pembebasan lahan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.

Publik kini menunggu langkah cepat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mengingat bangunan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Apabila persoalan ini terus dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya berpotensi memicu konflik hukum antara warga dan pemerintah, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Kayoa Selatan. (Red)