LABUHA, Malutline- Masyarakat Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kini ramai mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Kepala Desa Kubung, Masbul Hi. Muhammad sejak yang bersangkutan di Lantik jadi kepala Desa kubung.

Dugaan muncul setelah diketahui bahwa pembangunan fisik desa Kubung berupa pagar dan sejumlah fasilitas umum lainnya ternyata tidak menggunakan dana desa secara langsung, melainkan mengandalkan material dari pengusaha lokal yang hingga kini belum juga dibayar.

Menurut keterangan sejumlah warga setempat, proyek pembangunan tersebut sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Namun, meski pekerjaan telah dilakukan dan material seperti batu tela pres dan semen telah digunakan, para pemasok bahan bangunan belum menerima pembayaran dari pemerintah desa Kubung kecamatan Bacan selatan Masbul Hi Muhamad Informasi yang dihimpun menyebutkan, material proyek tersebut masih menjadi tanggungan atau “utang desa” kepada pengusaha.

“Material pagar itu dikirim oleh pengusaha dari Labuha, tapi sampai sekarang belum dibayar oleh kepala desa. Kalau benar Dana Desa sudah cair, kenapa pengusaha belum dibayar?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, selasa (5/11/2025).

Warga Desa Kubung menilai, kondisi tersebut sangat janggal. Sebab berdasarkan data umum dari Kementerian Desa, setiap desa di Kabupaten Halmahera Selatan menerima alokasi Dana Desa yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahun. Jika dana sebesar itu sudah diterima oleh pemerintah desa, masyarakat pun mempertanyakan kemana anggaran tersebut digunakan.

“Kami hanya ingin tahu, dana desa itu ke mana? Kalau bangunan yang ada saja belum dibayar, sementara kegiatan lain juga tidak terlihat hasilnya, berarti ada yang tidak beres,” tambah seorang tokoh masyarakat Kubung.

Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa tidak ada laporan atau papan informasi yang menjelaskan rincian kegiatan Dana Desa tahun ini, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Kementerian Desa PDTT tentang transparansi publik. Padahal setiap proyek desa wajib menampilkan papan proyek berisi sumber dana, jumlah anggaran, waktu pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan.

Material Belum Dibayar, Pengusaha Dirugikan, Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sejumlah pengusaha lokal yang memasok bahan bangunan ke Desa Kubung mengalami kerugian karena belum menerima pembayaran. Salah seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut.

“Kami hanya menagih hak kami. Material sudah dikirim sejak lama. Kepala Desa bilang nanti dibayar setelah dana cair, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Sementara kami sudah keluarkan modal besar,” ujarnya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Dana Desa yang semestinya digunakan untuk pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat justru tidak sampai ke sasaran.

BPD dan Inspektorat Diminta Turun Tangan, Sejumlah warga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kubung agar segera memanggil Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi terbuka di hadapan masyarakat. Selain itu, warga juga berencana melaporkan persoalan ini ke Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap realisasi Dana Desa.

Tokoh masyarakat berharap agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Aparat Penegak Hukum (APH) turut memantau kasus ini. Jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran, warga meminta agar proses hukum ditegakkan sesuai ketentuan.

“Kami tidak menuduh, tapi kami ingin kejelasan. Dana desa itu uang rakyat. Kalau penggunaannya tidak jelas, harus ada audit dan tindakan,” tegas seorang tokoh pemuda Kubung.

Desakan Transparansi Publik karena Kasus Desa Kubung menjadi sorotan karena mencerminkan kurangnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Padahal, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 mewajibkan setiap pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan informasi, dan media publik.

Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak tinggal diam. Mereka menilai perlu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengelolaan Dana Desa Kubung, termasuk pembukuan keuangan, realisasi fisik proyek, serta pembayaran kepada pihak ketiga.

“Kami ingin desa kami maju, tapi kalau dana desa tidak dikelola dengan jujur oleh kades Kubung Masbul Hi Muhamad, yang rugi adalah masyarakat,” ujar seorang warga lainnya. (Red)

Halsel, Malutline.com Potret memprihatinkan dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini datang dari SMP Negeri 71 Halmahera Selatan yang berlokasi di Desa Loleo, Kecamatan Obi selatan. Sekolah negeri ini disebut-sebut tidak memiliki fasilitas dasar seperti meja dan kursi, sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai setiap hari.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun, sekolah ini menerima anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp60 juta pada tahun berjalan. Ironisnya, hingga kini dana tersebut diduga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah maupun peningkatan sarana belajar-mengajar.

SMP Negeri 71 Halsel dipimpin oleh Kepala Sekolah Fatah Kader, dengan jumlah siswa sekitar 40 orang. Namun yang mengejutkan, sekolah ini tidak memiliki guru honor dan sebagian besar proses belajar hanya mengandalkan guru yang berstatus ASN pindahan dari sekolah lain yang datang secara bergantian.

Salah satu orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya, mengaku prihatin dengan kondisi sekolah tempat anaknya menimba ilmu.

“Anak-anak kami belajar di lantai. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Kadang guru datang terlambat karena jauh, kadang tidak ada kegiatan belajar sama sekali. Kami heran, kenapa dana BOS yang katanya puluhan juta tidak dipakai untuk perbaikan sekolah,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dari pantauan wartawan di lapangan, ruang belajar SMP Negeri 71 tampak sederhana dan nyaris kosong. Beberapa siswa terlihat duduk bersila di lantai, sementara sebagian lain menulis di papan kayu seadanya. Tidak ada tanda-tanda pembelian peralatan sekolah baru, baik mobiler maupun perlengkapan penunjang belajar.

Sejumlah warga Desa Loleo juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Mereka menduga adanya penyalahgunaan anggaran karena kondisi sekolah tidak menunjukkan adanya peningkatan meski dana terus mengalir setiap tahun.

“Kami tidak tahu uang itu dipakai untuk apa. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah, seharusnya sekolah ini sudah layak dan anak-anak tidak belajar di lantai seperti ini,” tutur salah satu tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah Fatah Kader belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak digunakannya dana BOS untuk kepentingan sekolah.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan diminta segera turun tangan melakukan audit dan verifikasi lapangan, untuk memastikan dugaan penyelewengan anggaran BOS di sekolah tersebut.

Aktivis pendidikan lokal juga mendesak agar kasus ini ditangani secara serius. Mereka menilai, praktik seperti ini mencederai semangat pemerataan pendidikan yang diusung pemerintah pusat melalui program BOS.

“Dana BOS itu bukan uang pribadi. Itu uang negara untuk anak-anak bangsa. Jika benar tidak digunakan semestinya, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi,” tegas salah satu pemerhati pendidikan Halmahera Selatan.

Kondisi SMP Negeri 71 Halmahera Selatan menjadi cermin buram dunia pendidikan daerah terpencil, di mana bantuan pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

Kini, masyarakat Desa Loleo menaruh harapan besar agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas  tidak hanya untuk mengembalikan fungsi dana BOS sebagaimana mestinya, tetapi juga menjamin hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat. (Red)

HALSEL,Malutline.com Dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan kembali diguncang dengan kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melibatkan Kepala Sekolah SDN 246 Gilalang, Kecamatan Bacan Barat Utara.

Informasi yang di terimah menyebutkan bahwa Kepala Sekolah Yakina Mustafa bersama salah satu stafnya kini tengah menjalani sidang kode etik terkait dugaan keterlibatan dalam penerbitan SK palsu bagi salah seorang oknum peserta seleksi PPPK.

Kasus ini terungkap setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan adanya kejanggalan dalam berkas administrasi PPPK di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan tanda tangan dalam dokumen resmi yang diduga tidak sah atau dipalsukan.

Kepala BKD Halsel melalui pesan yang disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menegaskan agar peristiwa ini dijadikan pelajaran berharga.

“Kami mengimbau seluruh kepala sekolah agar berhati-hati dalam menandatangani dokumen resmi, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Kesalahan sekecil apa pun bisa berdampak hukum,” ujar salah satu pejabat BKD Halsel dalam keterangannya.

Ia menambahkan, dalam setiap tahapan seleksi PPPK baik tahap 1, 2, maupun 3 dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selalu dimintakan dari bawah, yakni oleh kepala sekolah, sebelum ditandatangani di tingkat atas.

“Kalau ada kesalahan dalam SK, maka kepala sekolah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, jangan sampai ada penerbitan dokumen palsu dari tingkat bawah,” tegasnya.

Sidang kode etik yang digelar terhadap Kepala Sekolah Yakina Mustafa kini masih berlangsung. Jika terbukti bersalah, baik kepala sekolah maupun oknum peserta PPPK yang terlibat dalam kasus ini akan dikenakan sanksi berat, bahkan berpotensi sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala sekolah di Halmahera Selatan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menandatangani dokumen kepegawaian, terutama terkait proses administrasi PPPK.

BKD Halsel menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk kecurangan dalam pengangkatan ASN maupun PPPK di wilayah tersebut. (Red)

LABUHA, Malutline— Dunia fashion pria di Halmahera Selatan kini semakin ramai dengan hadirnya Hidayat Distro, toko pakaian khusus pria yang menawarkan produk berkualitas dengan harga grosir dan eceran yang terjangkau.

Berlokasi strategis di depan Toko Firman, Labuha, tepat di jalur utama dekat SPBU, Hidayat Distro menjadi salah satu pilihan belanja baru bagi masyarakat yang ingin tampil keren tanpa harus menguras dompet.

Pemilik toko, Hidayat, mengatakan bahwa distro miliknya menyediakan berbagai jenis pakaian pria, mulai dari kaos, celana panjang, celana pendek, hingga jaket parasut dengan beragam model dan kualitas.

“Kami jual baju kaos, jaket dan celana pendek maupun panjang khusus laki-laki baik grosir maupun eceran. Untuk pembelian tiga potong baju hanya seratus ribu rupiah, celana panjang mulai dari seratus lima puluh ribu hingga Rp.200.000, sementara jaket dan kaos harganya tergantung kualitas barang,” ujar Hidayat saat ditemui di tokonya, Senin (3/11/20025).

Kaos di Hidayat Distro dibanderol mulai dari celana panjang 1 buah Rp100.000 dan hingga celana pendek 3 buah 100.000 tergantung bahan dan desain, Semua produk ditata rapi di dalam toko, membuat pengunjung mudah memilih sesuai selera dan ukuran.

“Kami ingin semua kalangan pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum bisa mendapatkan pakaian berkualitas tanpa mahal. Yang penting pelanggan puas dan mau datang kembali,” tambahnya.

Sejak dibuka, Hidayat Distro mulai dikenal luas di kawasan Labuha karena kualitas barang yang baik dan harga bersaing. Banyak pelanggan yang datang kembali karena merasa cocok dengan model dan bahan pakaian yang ditawarkan.

Dengan semangat usaha dan pelayanan ramah, Hidayat berharap distro miliknya terus berkembang dan menjadi pusat fashion pria yang dikenal luas di Halmahera Selatan.

“Yang utama kami jaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Karena bagi saya, pembeli bukan sekadar pelanggan — tapi bagian dari keluarga Hidayat Distro,” tutupnya. (Red)

LABUHA, Malutline – Warga di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap malam tanpa kejelasan dari pihak PLN setempat.

Pemadaman rutin tersebut umumnya terjadi sekitar pukul 22.00 WIT dan berlangsung selama 4 hingga 5 jam, membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah peralatan elektronik rusak.

Beberapa warga menilai pemadaman listrik ini tidak masuk akal, terutama karena kondisi cuaca di wilayah Botang Lomang selama beberapa pekan terakhir terbilang sangat baik tanpa hujan ataupun gangguan alam lainnya.

“Pemadaman hampir tiap malam, padahal cuaca bagus. Ini sudah tidak wajar lagi. Kami curiga ada permainan di dalam PLN,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (3/11/2025)

Sejumlah warga juga mulai menduga adanya praktik tidak bertanggung jawab di internal PLN Botang Lomang, termasuk dugaan adanya “mafia minyak solar” yang memanfaatkan bahan bakar untuk kepentingan pribadi.

“Kalau mati karena cuaca atau gangguan mesin, kami bisa maklum. Tapi kalau setiap malam, dengan pola yang sama, kami curiga ini sudah ada permainan,” kata warga lainnya.

Pemadaman listrik yang tidak menentu ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mengandalkan listrik di malam hari serta keluarga yang peralatan elektroniknya rusak akibat arus tidak stabil.

Masyarakat Botang Lomang mendesak PLN Halmahera Selatan segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap petugas dan pengelola PLN Botang Lomang.

Warga berharap manajemen PLN wilayah Halsel meninjau langsung kondisi di lapangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

“Kami minta pihak PLN Kabupaten turun langsung. Kalau memang ada oknum nakal, tolong segera dievaluasi. Jangan masyarakat terus yang jadi korban,” tegas salah satu tokoh masyarakat Botang Lomang.

Warga berharap PLN dapat memberikan pelayanan listrik yang stabil dan transparan, agar masyarakat kembali percaya terhadap pelayanan BUMN tersebut.

Mereka juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi agar dugaan penyalahgunaan BBM solar di lingkungan PLN tidak terjadi lagi. (Red)