HALSEL, Malutline– Sejumlah kontraktor dan pihak ketiga di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) saat ini tengah menghadapi kendala dalam proses pencairan dana proyek. Namun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD Halsel) memastikan bahwa hambatan tersebut bukan disebabkan oleh keterlambatan dari pihak daerah, melainkan akibat gangguan sistem SIPD secara nasional yang tengah terjadi di seluruh Indonesia.

Kepala DPKAD Halmahera Selatan, Muhamad Nur, menegaskan bahwa saat ini Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang dalam tahap maintenance. Hal ini berdampak langsung pada seluruh proses administrasi keuangan daerah, termasuk penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

“Gangguan ini bukan dari Dinas Keuangan Halsel, tapi karena adanya perawatan sistem SIPD secara nasional. Jadi kami minta semua pihak tidak perlu khawatir, karena begitu sistem kembali normal, kami akan langsung mempercepat proses pencairan,” ujar Kadis DPKAD Halsel, Muhamad Nur, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pencairan dana proyek di Halsel, tetapi juga mempengaruhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa tahap II, serta pembayaran Dana Hibah dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Salah seorang pejabat di lingkungan DPKAD Halsel turut membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pusat untuk memantau perkembangan sistem dan memastikan seluruh berkas yang telah diajukan akan segera diproses begitu SIPD kembali aktif.

“Memang semua sistem keuangan daerah saat ini terkoneksi langsung ke SIPD Kemendagri. Jadi selama sistem pusat dalam perbaikan, otomatis kita di daerah juga ikut terdampak. Tapi masyarakat dan pihak rekanan tidak perlu khawatir, data dan dokumen aman,” ujarnya.

DPKAD Halsel memastikan bahwa tidak ada penundaan administratif yang disengaja, dan pihaknya tetap bekerja menyiapkan dokumen agar saat sistem SIPD pulih, seluruh pencairan bisa segera dilakukan tanpa hambatan.

“Kami sudah siapkan langkah-langkah percepatan. Begitu sistem aktif, semua yang sudah lengkap akan langsung diproses. Jadi mohon kesabaran dari semua pihak,” tegas Kadis Muhamad Nur.

Situasi ini juga diharapkan dapat dipahami oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pelaku usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap kinerja DPKAD.

Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan memahami bahwa kendala pencairan saat ini murni disebabkan oleh gangguan sistem nasional, bukan akibat kelalaian atau keterlambatan dari Dinas Keuangan Halmahera Selatan.(Bur)

HALSEL, Malutline.com Aktivis muda Halmahera Selatan, Front anti korupsi Indonesia (Faki) Dani Haris purnawan, menantang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan yang baru Tomi Busnama, untuk menyeret Kepala Desa (Kades) Samo, Kecamatan Gane Barat Utara, Laher Eko ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Tantangan ini dilontarkan menyusul mencuatnya dugaan kuat adanya penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Samo yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah.

Dani menilai, selama ini aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terkesan lamban dan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi dana desa di wilayah Gane Barat Utara. Padahal, kata dia, sejumlah laporan masyarakat sudah disampaikan sejak lama, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.

“Kalau memang Kejari Halsel serius memberantas korupsi, buktikan dengan menggiring Kades Samo ke meja hijau. Jangan hanya memanggil untuk klarifikasi tanpa tindak lanjut yang jelas,” tegas Faki saat ditemui wartawan, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Samo terjadi pada beberapa kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam APBDes. Bahkan, ada sejumlah proyek yang disebut fiktif atau tidak selesai dikerjakan meski dananya telah dicairkan penuh.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan, banyak kegiatan yang hanya dilaporkan selesai di atas kertas. Padahal faktanya tidak ada wujud pekerjaan. Ini jelas indikasi korupsi yang harus segera diusut,” ungkap Dani.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, yang dinilai tidak maksimal melakukan audit dan pembinaan terhadap aparat desa.

“Inspektorat jangan hanya diam. Kalau memang ada temuan, segera limpahkan ke Kejaksaan. Jangan menunggu tekanan publik baru bertindak,” tambahnya.

 

Dani mendesak agar Kajari Halsel Tomi Busnama tidak hanya berhenti pada tahap penyelidikan, melainkan segera meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka apabila cukup bukti. Ia bahkan menantang Kajari untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa.

“Kami ingin melihat keberanian Kajari Halsel. Jangan hanya garang di media, tapi lemah di lapangan. Kalau memang benar-benar pro terhadap penegakan hukum, bawa kasus ini ke pengadilan Tipikor,” ujarnya tegas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan dugaan korupsi Dana Desa Samo. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Samo juga belum mendapat respons.

Masyarakat Gane Barat Utara kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus yang sudah lama menjadi sorotan publik tersebut. (Jul/red)

HALSEL, Malutline.com Para kontraktor dan pihak ketiga yang saat ini tengah mengurus proses pencairan dana di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan diminta untuk bersabar. Pasalnya, sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) saat ini sedang mengalami maintenance secara nasional, sehingga seluruh proses administrasi keuangan daerah untuk sementara waktu belum dapat dilakukan.

Akibat perawatan sistem tersebut, pembuatan dokumen SPP, SPM, hingga SP2D di lingkup DPKAD Halsel untuk sementara belum bisa diproses. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kegiatan daerah di Halmahera Selatan, tetapi juga dialami oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Salah seorang pejabat di DPKAD Halmahera Selatan menjelaskan bahwa maintenance SIPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat semua kegiatan keuangan, termasuk pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa tahap II, hibah, dan Belanja Tidak Terduga (BTT), harus ditunda hingga sistem kembali normal.

“Memang saat ini SIPD masih dalam kondisi maintenance nasional. Jadi, seluruh proses pengajuan dan pencairan belum bisa dilakukan, termasuk pembuatan SPP, SPM, maupun SP2D. Kami mohon pihak rekanan dan OPD bersabar menunggu sampai sistem pulih,” jelas salah satu pejabat DPKAD, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, pihaknya terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak Kemendagri agar proses pemulihan sistem dapat segera selesai.

“Begitu sistem kembali normal, kami akan langsung memproses semua berkas yang sudah masuk sesuai urutan,” ujarnya.

Situasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kontraktor dan pihak ketiga yang tengah menunggu pembayaran pekerjaan proyek tahun anggaran berjalan. Namun DPKAD menegaskan, tidak ada kendala teknis di daerah, melainkan murni disebabkan oleh gangguan sistem pusat.

Dengan adanya perbaikan sistem ini, pemerintah daerah mengimbau seluruh pelaku usaha dan penerima dana agar tidak panik dan tetap menyiapkan dokumen pencairan lebih awal, sehingga ketika sistem SIPD kembali aktif, proses administrasi bisa segera diselesaikan tanpa penundaan lebih lanjut. (Bur)

HALSEL, Malutline – Dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) berinisial RH, yang dikenal dengan sapaan Utam, terhadap seorang jurnalis Coretansatu.com berinisial AA, kini semakin memanas.

Selain akan dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan, tindakan Utam juga akan diadukan ke Whistleblowing System (WBS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kasus ini berawal dari pemberitaan Coretansatu.com yang mengungkap dugaan pesta minuman keras (miras) yang melibatkan Utam di salah satu kafe ternama di Labuha, yakni Café Hox, bersama sejumlah wanita.

Diduga tidak terima dengan pemberitaan tersebut, Utam melampiaskan amarahnya dengan menyerang pribadi AA melalui pesan di aplikasi Messenger Facebook,  Dalam percakapan yang beredar, Utam diduga melontarkan kata-kata kasar dan menghina secara pribadi jurnalis AA. Salah satu kalimat yang paling mencolok berbunyi

“AA anjing, biadab, jangan suruh bini tipu orang baru nikmati hasilnya, jangan suruh bini jual diri baru ongkos ngana.”

Tidak berhenti di situ, Utam juga diduga menggunakan akun Facebook palsu untuk memposting foto AA dan seorang wanita bernama Mesra di grup media sosial Info Halsel, disertai dengan kata-kata penghinaan yang serupa, Aksi tersebut sontak menuai kecaman dari kalangan jurnalis dan masyarakat dunia maya.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum AA, Bambang Joisangadji, S.H., menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum.

@“Jika dilihat dari isi percakapan dan gaya bahasanya, sangat mirip dengan postingan yang muncul di Facebook. Ini memperkuat dugaan bahwa pelakunya orang yang sama,” ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, laporan resmi ke Polres Halmahera Selatan tengah disiapkan dengan sejumlah bukti tangkapan layar percakapan serta postingan media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik kliennya.

Selain ke aparat penegak hukum, laporan juga akan disampaikan ke BKN melalui sistem WBS dan ke KASN, karena yang bersangkutan merupakan ASN aktif di lingkup Pemerintah Daerah Halsel.

“Sebagai ASN, yang bersangkutan harusnya menjaga etika dan profesionalisme, bukan justru melakukan tindakan yang merendahkan profesi orang lain. Kami mendorong agar pimpinan instansi segera menindak tegas,” tegas Bambang.

Sementara itu, jurnalis AA menyatakan dirinya merasa terhina dan dirugikan secara moral atas serangan pribadi tersebut.

“Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik, bukan menyerang pribadi siapa pun. Tapi yang saya terima justru cacian dan fitnah yang sangat tidak pantas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan ASN berinisial RH alias Utam dalam kasus ini.

Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dan lembaga kepegawaian untuk memastikan netralitas, etika, dan integritas ASN di Halmahera Selatan benar-benar ditegakkan. (Red)

LABUHA, Malutline- Kasus dugaan pelanggaran disiplin yang menyeret Kepala Sekolah SD Negeri Gilalang kecamatan Bacan Barat Utara yakina Hi Mustafa bersama seorang oknum tenaga PPPK kini memasuki babak baru. Keduanya resmi menjalani sidang kode etik yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Selatan pekan ini.

Informasi yang diperoleh Malutline menyebutkan, sidang kode etik tersebut dilakukan setelah BKD menerima laporan resmi dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Halsel terkait dugaan pelanggaran disiplin berat oleh dua aparatur sekolah tersebut.

Sidang berlangsung di ruang BKD Halmahera Selatan di Labuha, dengan menghadirkan tim pemeriksa internal, perwakilan dari Disdikbud, serta sejumlah saksi dari pihak sekolah, Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Etika Kedinasan

Kepala BKD Halmahera Selatan, Abdilah Kamrullah saat dikonfirmasi, Selasa (04/11/2025) membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani kasus tersebut, Menurutnya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan pelanggaran kode etik dan disiplin kerja yang melibatkan dua tenaga pendidikan di SDN Gilalang.

“Benar, keduanya sudah kami periksa dalam sidang kode etik. Proses ini bagian dari penegakan disiplin ASN dan PPPK sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran itu antara lain terkait penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan sekolah, perilaku tidak profesional, dan ketidakpatuhan terhadap perintah kedinasan, BKD menilai kasus ini cukup serius karena menyangkut integritas aparatur pendidikan yang seharusnya menjadi teladan di lingkungan sekolah.

Abdilah kamarulah sebagai kepala BKD Halsel menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir pelanggaran etika dan disiplin oleh aparatur sipil, baik berstatus ASN maupun PPPK.
Ia menyebut, sidang kode etik merupakan langkah tegas agar setiap aparatur memahami konsekuensi atas tindakan yang melanggar aturan.

“Setiap pegawai, apalagi di dunia pendidikan, wajib menjaga etika dan disiplin. Kalau terbukti melanggar, kami akan jatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Tidak ada kompromi,” tegasnya.

BKD juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang juga diterapkan bagi tenaga PPPK berdasarkan kontrak kerja dan regulasi daerah.

Dan kasus ini oleh Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Siti Khodijah sudah menyerahkan laporan resmi beserta hasil pemeriksaan awal ke BKD.

“ Diknas Halsel sudah menindaklanjuti laporan masyarakat dan guru, Setelah dilakukan klarifikasi di tingkat Disdik, kasus ini diserahkan sepenuhnya ke BKD untuk proses kode etik. Kami menghormati mekanisme hukum administrasi kepegawaian,” ungkapnya.

Pihak Diknas menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur, terutama di sektor pendidikan. Ia berharap proses sidang kode etik bisa berjalan objektif dan menghasilkan keputusan yang adil.

Sementara itu, sejumlah warga dan tokoh masyarakat Desa Gilalang menyambut baik langkah tegas BKD dan Disdikbud Halsel, Mereka menilai, penegakan kode etik penting agar integritas tenaga pendidik tetap terjaga, dan kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Kami mendukung langkah BKD. Kalau memang ada pelanggaran, harus diberi sanksi. Dunia pendidikan harus bersih dari penyalahgunaan jabatan atau sikap yang mencoreng nama baik sekolah,” ujar seorang tokoh masyarakat Gilalang.

Warga juga meminta agar hasil sidang kode etik dapat disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah.

Dari informasi yang diperoleh, BKD Halmahera Selatan akan mengeluarkan keputusan resmi setelah proses sidang kode etik selesai, termasuk rekomendasi jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua terduga pelanggar.

Adapun sanksi yang berpotensi dijatuhkan berkisar dari teguran keras, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan bagi Kepala Sekolah, serta pemutusan kontrak kerja bagi tenaga PPPK apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar selalu menjunjung tinggi kode etik, disiplin, dan profesionalitas, BKD menegaskan, penegakan aturan tidak hanya bentuk hukuman, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap integritas ASN di daerah. (Red)